TARAKAN – Kebutuhan infrastruktur lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Tarakan. Jalan yang belum disemenisasi, akses rusak, hingga drainase yang belum memadai menjadi keluhan warga. Namun, tidak semua kebutuhan tersebut bisa diperjuangkan melalui anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Persoalan itu mengemuka saat Anggota DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menggelar reses Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 di Kota Tarakan, belum lama ini.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur di lingkungan tempat tinggal mereka. Mulai dari semenisasi jalan, perbaikan akses jalan rusak, pembangunan drainase, hingga kebutuhan sistem penyaringan air di kawasan dengan kondisi tanah miring.
Berbagai usulan itu menjadi catatan bagi Jufri. Namun, sebagai anggota DPRD tingkat provinsi, dia mengakui tidak bisa serta-merta mengintervensi seluruh kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat.
Persoalannya terletak pada pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Program pembangunan yang diperjuangkan melalui anggaran provinsi harus sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Kami diperintahkan saat ini, ketika membuat program dan juga menitip ke pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Utara, Pak Gubernur menyampaikan boleh-boleh saja dititipkan kepada kami program, tapi harus sesuai dengan kewenangan karena sekarang tidak bisa keluar dari kewenangan,” kata Jufri.
Ketua Komisi III DPRD Kaltara itu menjelaskan, kewenangan jalan provinsi di Tarakan hanya mencakup sejumlah ruas tertentu, di antaranya kawasan Gunung Selatan, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Lingkar.
Sementara, sejumlah kebutuhan yang disampaikan warga dalam reses justru berkaitan dengan jalan lingkungan, termasuk akses jalan di tingkat RT dan jalan tanah yang belum mendapatkan penanganan.
Kondisi ini membuat aspirasi masyarakat tidak selalu bisa langsung diterjemahkan menjadi program pembangunan melalui APBD provinsi. Padahal, kebutuhan infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan aksesibilitas dan kenyamanan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Jufri mengatakan, meski terbentur pembagian kewenangan, berbagai usulan masyarakat tetap menjadi perhatian untuk diperjuangkan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Di sisi lain, dia juga menyoroti penanganan Jalan Gajah Mada yang sebelumnya mengalami penurunan badan jalan. Perbaikan ruas tersebut mulai berjalan setelah dilakukan koordinasi antara DPRD Kaltara, Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemerintah Kota Tarakan, dan DPRD Kota Tarakan.
Jufri berharap pekerjaan perbaikan jalan sepanjang kurang lebih 200 meter itu tidak berlarut-larut. Dia memasang target pengerjaan rampung sebelum perayaan Natal 2026.
“Target saya harus sebelum tahun baru, sebelum Natal sudah selesai. Enggak boleh lama karena memang pengerjaan tidak terlalu, hanya ruasnya kurang lebih 200 meter kan panjangnya,” ujarnya.
Dia berharap perbaikan segera dituntaskan agar masyarakat dapat kembali menggunakan ruas jalan tersebut dengan aman dan nyaman, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru. (adv)
