TARAKAN – Harapan warga Sebengkok, Kota Tarakan, untuk mendapatkan perbaikan jalan lingkungan, drainase hingga penerangan jalan umum (PJU) berhadapan dengan persoalan pembagian kewenangan pemerintah. Tidak semua kebutuhan infrastruktur tersebut bisa diperjuangkan melalui anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltara, H Muddain, saat menggelar reses dan silaturahmi bersama ratusan warga di kawasan Sebengkok, Tarakan.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga menyampaikan aspirasi terkait kondisi infrastruktur permukiman. Mulai dari kebutuhan semenisasi jalan lingkungan, perbaikan drainase di lorong-lorong hingga pemasangan PJU.
Menanggapi berbagai keluhan itu, Muddain secara terbuka menjelaskan, sebagian kebutuhan tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, bukan pemerintah provinsi.
Dia menegaskan, anggota DPRD provinsi tidak bisa begitu saja mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan yang berada di luar kewenangan pemerintah provinsi, meskipun kebutuhan tersebut disampaikan langsung oleh masyarakat saat reses.
“Saya harus menyampaikan ini secara terbuka agar tidak ada kesalahpahaman secara politik. Saya tidak bisa ikut campur membantu perbaikan semenisasi maupun drainase di lorong-lorong karena itu bukan menjadi domain kebijakan atau kewenangan Pemerintah Provinsi, melainkan wilayah kewenangan Pemerintah Kota Tarakan,” kata Muddain di hadapan warga.
Menurutnya, penggunaan anggaran daerah memiliki aturan dan pembagian kewenangan yang harus dipatuhi. Hal itu juga berlaku dalam pengalokasian anggaran melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Karena itu, setiap usulan pembangunan harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Anggaran provinsi tidak bisa digunakan secara sembarangan untuk membiayai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
Meski demikian, Muddain memastikan Pemprov Kaltara tetap memiliki ruang untuk mendukung kebutuhan masyarakat Tarakan melalui program yang sesuai dengan kewenangannya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah bantuan hibah keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dia memaparkan rencana alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan maupun pembenahan rumah ibadah di Kota Tarakan.
Dukungan tersebut juga diarahkan untuk membantu kegiatan sosial keagamaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Muddain berharap masyarakat memahami batas kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kota agar aspirasi yang disampaikan melalui reses dapat diteruskan kepada instansi yang tepat.
Penjelasan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa tidak semua aspirasi warga dapat langsung diakomodasi melalui pokir anggota DPRD Kaltara. Terutama untuk pembangunan infrastruktur lingkungan yang secara kewenangan berada di bawah Pemkot Tarakan. (adv)
