Aset Pemprov Kaltara Hasilkan Rp2,65 Miliar Setahun, DPRD Minta Potensi Lain Digali

JAKARTA – Aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang dikelola Badan Penghubung (Banhub) di Jakarta mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp2,65 miliar per tahun. DPRD Kaltara meminta capaian tersebut menjadi contoh bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lain dalam mengoptimalkan aset yang belum produktif.

Potensi pendapatan itu berasal dari penyewaan sebagian gedung kantor kepada Bank Kaltimtara sebesar Rp1,9 miliar per tahun dan retribusi pengelolaan mess senilai Rp750 juta per tahun.

Hal tersebut menjadi perhatian anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Kaltara di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Nasir mengapresiasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Banhub Kaltara. Hingga saat ini, capaiannya telah mencapai 92 persen dari target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara.

Menurutnya, capaian tersebut cukup positif di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kami memberikan apresiasi kepada Kepala Badan Penghubung Kaltara beserta seluruh jajarannya. Capaian PAD sebesar 92 persen ini patut diapresiasi. Apalagi masih ada waktu hingga akhir tahun, sehingga kami berharap target 100 persen benar-benar dapat tercapai,” ujar Nasir.

Namun, Nasir menilai upaya meningkatkan PAD tidak boleh hanya bergantung pada sektor-sektor yang selama ini menjadi sumber pendapatan. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi aset yang memiliki nilai ekonomi, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Di tengah keterbatasan anggaran, kita tidak boleh hanya mengeluhkan berkurangnya dana transfer pusat. Pemerintah daerah harus semakin kreatif mencari sumber pendapatan, termasuk melalui optimalisasi aset yang dimiliki,” tegasnya.

Ia menilai pengelolaan aset secara produktif dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah tanpa harus terus bergantung pada transfer pemerintah pusat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Komarudin, juga mengapresiasi pengelolaan aset yang dilakukan Banhub. Meski demikian, ia meminta pengelolaan tersebut terus dievaluasi agar kontribusinya terhadap PAD dapat meningkat.

Menurutnya, setiap aset pemerintah harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Termasuk mengidentifikasi peluang pendapatan lain yang dapat dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Badan Penghubung Kaltara. Pemanfaatan aset daerah harus terus dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi kondisi fiskal yang tidak mudah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Banhub Kaltara, H. Teddy Kusuma menyampaikan, realisasi PAD instansinya telah mencapai sekitar 92 persen dari target Bapenda. Ia optimistis target tersebut dapat terpenuhi hingga akhir Desember 2026.

DPRD berharap capaian Banhub Kaltara tidak hanya menjadi keberhasilan satu OPD, tetapi juga mendorong perangkat daerah lain untuk mengevaluasi pemanfaatan aset yang berada dalam penguasaannya.

Sebab, di tengah keterbatasan fiskal, aset pemerintah yang dibiarkan tidak produktif berpotensi menjadi peluang pendapatan daerah yang terlewatkan. (adv)