UMSP Migas Kaltara Tertinggi, Selisih dari UMP Hanya Rp42 Ribu
TANJUNG SELOR — Pekerja sektor minyak dan gas bumi di Kalimantan Utara (Kaltara) memperoleh Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tertinggi pada 2027. Namun, selisihnya dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) hanya Rp42.273.
Berdasarkan hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kaltara, Kamis (19/11/2026), UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp4.027.901. Sementara UMSP sektor migas mencapai Rp4.070.174.
Dua sektor strategis lainnya juga memperoleh upah sektoral di atas UMP. Sektor pertambangan batu bara ditetapkan sebesar Rp4.061.619 atau lebih tinggi Rp33.718. Sedangkan sektor pertanian kelapa sawit sebesar Rp4.053.065 dengan selisih Rp25.164 dari UMP.
Meski ketiganya memiliki karakteristik usaha, risiko pekerjaan, dan produktivitas yang berbeda, rentang tambahan upah sektoral tersebut relatif tipis. Selisih tertinggi sekalipun belum mencapai Rp50 ribu dibandingkan UMP.
Penetapan besaran UMSP tersebut dilakukan melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha.
Sejumlah variabel menjadi pertimbangan, mulai dari kondisi ekonomi makro daerah, inflasi, pertumbuhan ekonomi hingga karakteristik masing-masing sektor usaha.
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengatakan, kebijakan pengupahan dirumuskan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.
“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” ujarnya.
UMP dan UMSP 2027 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Ketentuan upah minimum tersebut diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan bersangkutan.
Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahannya mengacu pada struktur dan skala upah yang disusun masing-masing perusahaan.
Pemprov Kaltara mengimbau seluruh perusahaan pada sektor terkait mematuhi ketentuan tersebut. Pengawasan melalui dinas terkait juga akan dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, penerapan UMSP juga menjadi perhatian, terutama untuk memastikan perusahaan benar-benar menjalankan ketentuan upah sektoral yang telah ditetapkan.
Gubernur berharap pekerja dan serikat pekerja tetap mengedepankan dialog dengan manajemen perusahaan demi menjaga hubungan industrial yang kondusif.
“Yang kita harapkan bukan hanya pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya. (adv)