TANJUNG SELOR – Pendapatan asli daerah Kalimantan Utara menyusut Rp65,12 miliar dalam RAPBD Perubahan 2026. Pada saat yang sama, transfer dari pemerintah pusat justru bertambah Rp129 miliar.

Perubahan struktur pendapatan itu menjadi salah satu sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltara dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Jumat (25/9/2026).

PAD yang semula ditargetkan Rp1,028 triliun turun menjadi Rp962,88 miliar atau berkurang 6,33 persen. Fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan penyebab penurunan tersebut sekaligus memetakan potensi pendapatan daerah yang belum tergarap.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara, H. Ladullah mengatakan, perubahan APBD seharusnya tidak berhenti pada pergeseran angka pendapatan dan belanja. Setiap perubahan, menurut dia, perlu disertai alasan serta gambaran dampaknya terhadap masyarakat.

“Ketergantungan pada transfer pusat tidak dapat terus menjadi sandaran utama pembiayaan pembangunan,” kata Ladullah saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS.

PKS meminta pemerintah memperbaiki pengelolaan pajak dan retribusi, aset daerah serta badan usaha milik daerah. Digitalisasi pemungutan pendapatan juga dinilai perlu diperkuat untuk memperluas sumber penerimaan daerah.

Sorotan berikutnya mengarah pada struktur belanja. Dalam RAPBD Perubahan 2026, belanja daerah mencapai Rp2,356 triliun. Belanja operasi bertambah Rp93 miliar, sementara belanja transfer kepada kabupaten dan kota berkurang Rp247,44 miliar.

Fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan dasar penentuan prioritas tersebut, termasuk program yang dikurangi, ditunda, maupun yang tetap dipertahankan.

Pemangkasan anggaran juga terjadi pada program Beasiswa Kaltara Unggul. Alokasinya disebut turun dari Rp15 miliar pada 2025 menjadi Rp5 miliar pada 2026.

Pengurangan Rp10 miliar atau sekitar 66,67 persen itu dipertanyakan karena berkaitan langsung dengan pembiayaan pendidikan mahasiswa. PKS meminta pemerintah menjelaskan konsekuensinya terhadap jumlah penerima dan keberlanjutan program.

“Pendidikan bukan sekadar belanja tahunan. Pendidikan adalah investasi yang menentukan kualitas dan daya saing Kalimantan Utara pada masa depan,” ujar Ladullah.

PKS mengusulkan agar alokasi Beasiswa Kaltara Unggul dipertimbangkan kembali sekurang-kurangnya Rp15 miliar melalui rasionalisasi belanja yang dinilai memiliki manfaat dan urgensi lebih rendah.

Selain struktur anggaran, Fraksi PKS menyoroti rendahnya realisasi sejumlah program perangkat daerah, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum, sektor pertanian, perikanan dan UMKM.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta menyampaikan data realisasi fisik dan keuangan, kendala pelaksanaan, serta program yang masih memungkinkan diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

Persoalan pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi catatan. PKS meminta pembagian urusan pemerintahan tidak berujung pada saling lempar tanggung jawab ketika masyarakat membutuhkan jalan usaha tani, jembatan, jalan lingkungan, sarana pertanian, permukiman hingga air bersih.

Fraksi tersebut mengusulkan penguatan bantuan keuangan atau skema pelaksanaan lain yang tetap sesuai dengan ketentuan regulasi.
Dua catatan lainnya menyasar layanan kesehatan dan birokrasi. Pemerintah provinsi diminta memperkuat RSUD dr. H. Jusuf SK melalui penambahan dokter spesialis, tenaga kesehatan, alat medis, obat, kapasitas layanan dan sistem rujukan.

Sementara dalam penempatan pejabat, PKS meminta pemerintah mempertimbangkan kompetensi, integritas, kapasitas kepemimpinan serta hasil kerja yang dapat diukur. (bed)

TANJUNG SELOR – Kebijakan ekspor sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memicu kekhawatiran di sentra perkebunan kelapa sawit, khususnya di Kalimantan Utara (Kaltara).

Dampaknya mulai dirasakan dengan turunnya harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan tandan buah segar (TBS) di tingkat petani, bahkan sejumlah importir dilaporkan menunda pembelian produk turunan sawit.

Penurunan harga disebut mulai terjadi beberapa jam setelah pidato Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 lalu.
Berdasarkan pantauan harga terakhir, TBS nonmitra swadaya mengalami penurunan tajam dari Rp3.200 per kilogram menjadi Rp2.520 per kilogram atau turun sekitar Rp700 per kilogram.

Di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS), harga tertinggi tercatat hanya Rp2.400 per kilogram, sementara harga terendah menyentuh Rp2.100 per kilogram. Kondisi tersebut bertahan hingga Senin (25/5/2026).

Menanggapi kondisi itu, Anggota DPRD Kalimantan Utara, H. Ladullah, S.HI, menyoroti merosotnya harga TBS sawit yang dinilai berpotensi merugikan petani swadaya di sejumlah daerah, seperti Nunukan, Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung (KTT).

“Anjloknya harga TBS ini harus segera menjadi perhatian pemerintah. Petani sawit sudah bekerja keras, sementara biaya pupuk dan panen juga terus naik. Kalau harga jual terus seperti ini, petani bisa merugi,” ujar Ladullah kepada media ini.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendesak Dinas Perkebunan Kaltara serta Disperindagkop UKM untuk aktif turun ke lapangan. Ia meminta pemerintah memastikan PKS mematuhi harga penetapan provinsi dan tidak ada potongan liar di tingkat pengepul.

“Ada tiga hal yang kami minta. Pertama, transparansi harga. Kedua, pengawasan ketat terhadap PKS dan pengepul. Ketiga, pemerintah hadir memberikan solusi, misalnya bantuan pupuk atau penundaan pajak agar beban petani berkurang,” tegas ketua Fraksi PKS ini.

Ladullah juga mendorong para petani untuk bergabung dalam koperasi maupun kelompok tani yang memiliki akses langsung ke PKS. Menurutnya, langkah tersebut dapat mempersingkat rantai distribusi sehingga petani tidak dirugikan oleh tengkulak.

Hingga berita ini ditulis, Dinas Perkebunan Kaltara belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab anjloknya harga TBS. Adapun harga TBS di Kaltara ditetapkan setiap bulan oleh Tim Penetapan Harga yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi, Dinas Perkebunan, PKS, dan perwakilan petani. (bed)

TANJUNG SELOR  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Maskapai Air Asia menjajaki kerjasama dalam membuka rute penerbangan Internasional Tarakan-Tawau (Malaysia).

“Hal ini dilakukan untuk mengambil langkah strategis dalam memperkuat konektivitas udara sebagai motor penggerak ekonomi wilayah perbatasan Indonesia,” kata Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum melalui website resmi Pemprov Kaltara.

Sebagai langkah awal, Gubernur telah melakukan audiensi dengan manajemen PT Indonesia AirAsia di AirAsia Redhouse, Tangerang, pada Senin (12/1/2026).

Pertemuan tersebut fokus pada agenda ekspansi jaringan penerbangan internasional yang akan menghubungkan Kota Tarakan (Indonesia) dengan Tawau (Sabah, Malaysia).

Rencana pembukaan rute ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat posisi Kaltara sebagai hub perdagangan dan pariwisata lintas batas.

“Tarakan adalah golden gate bagi Kaltara. Dengan rute internasional ini, kita membuka keran aksesibilitas yang lebih luas bagi investor dan wisatawan. Ini adalah instrumen penting untuk memacu aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan secara signifikan,” tegas Gubernur Zainal dalam diskusi tersebut.

Pemprov Kaltara juga menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung operasional maskapai.

“Langkah yang akan dilakukan termasuk memastikan dukungan menyeluruh dari otoritas bandara dan seluruh pemangku kepentingan terkait agar rute penerbangan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Gubernur. (bed)