Harga Kakao Makin Menarik, Kaltara Dorong Perluasan Kebun

TANJUNG SELOR – Tren harga kakao yang semakin menarik mulai membuka peluang ekonomi bagi petani perkebunan di Kalimantan Utara (Kaltara). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pun mendorong perluasan areal tanam dan penggunaan benih unggul untuk meningkatkan produksi komoditas tersebut.

Peluang pasar yang terbuka dinilai perlu dimanfaatkan dengan memperkuat sektor perkebunan kakao. Terlebih, Kaltara memiliki potensi lahan yang dinilai cukup mendukung pengembangan tanaman tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Mohtari mengatakan, peningkatan populasi tanaman dan perluasan kebun menjadi langkah penting untuk mendongkrak produksi kakao.

Menurutnya, potensi lahan yang tersedia di sejumlah wilayah Kaltara perlu dioptimalkan melalui pengelolaan kebun secara intensif. Selain penambahan luas tanam, penggunaan benih berkualitas juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas.

“Harapannya, populasi tanaman dan luasan kebun kakao di Kaltara terus bertambah, sehingga angka produksinya pun ikut melonjak,” ujar Mohtari.

Dia menilai kakao memiliki peluang ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat, terutama petani yang menggantungkan pendapatan dari sektor perkebunan.

Tren harga yang semakin menarik diharapkan menjadi pemicu bagi petani untuk kembali mengembangkan komoditas tersebut. Namun, peningkatan produksi tetap membutuhkan dukungan perluasan kebun dan kualitas tanaman agar potensi ekonomi kakao bisa dimaksimalkan.

“Kami melihat ada peluang ekonomi yang sangat besar bagi petani dari komoditas kakao ini. Dampaknya tentu akan sangat positif bagi kesejahteraan mereka. Karena itu, perluasan kebun dan peningkatan produksi akan terus kita dorong,” pungkasnya. (adv)




Ekonomi Kaltara Tumbuh 5,51 Persen, UMP 2027 Ditetapkan Rp4 Juta

TANJUNG SELOR – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) mencapai 5,51 persen pada Triwulan III 2026. Namun, Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 ditetapkan sebesar Rp4.027.901, masih terpaut sekitar Rp1,17 juta dari kebutuhan hidup layak (KHL).

Penetapan UMP tersebut disepakati dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).

Dalam pembahasannya, Dewan Pengupahan menggunakan sejumlah indikator, di antaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, kondisi ketenagakerjaan, serta kemampuan dunia usaha.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kaltara pada Triwulan III 2026 tercatat 5,51 persen. Sementara inflasi tahunan periode September 2025 hingga September 2026 mencapai 2,56 persen.

Penghitungan UMP 2027 menggunakan formula upah minimum yang memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu. Dalam pembahasan tersebut, nilai koefisien alfa disepakati sebesar 0,75 melalui mekanisme voting.

Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengatakan, penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.

Menurutnya, kebijakan pengupahan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pekerja, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan perusahaan agar aktivitas ekonomi dan iklim investasi tetap terjaga.

“Penetapan ini telah melalui pembahasan dan pertimbangan secara matang. Kita ingin kebijakan pengupahan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Meski ditetapkan sebesar Rp4.027.901, nilai UMP tersebut baru setara 77,48 persen dari KHL Kaltara 2026 yang mencapai Rp5.198.544.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp1.170.643 antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak tersebut.

Zainal berharap keputusan itu dapat diterima dan dilaksanakan seluruh pihak. Ia juga mengingatkan pengusaha agar memenuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kita ingin pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan investasi maupun pembangunan fisik. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, termasuk pekerja, juga harus menjadi bagian dari capaian pembangunan. (adv




UMSP Migas Kaltara Tertinggi, Selisih dari UMP Hanya Rp42 Ribu

TANJUNG SELOR — Pekerja sektor minyak dan gas bumi di Kalimantan Utara (Kaltara) memperoleh Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tertinggi pada 2027. Namun, selisihnya dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) hanya Rp42.273.

Berdasarkan hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kaltara, Kamis (19/11/2026), UMP 2027 ditetapkan sebesar Rp4.027.901. Sementara UMSP sektor migas mencapai Rp4.070.174.

Dua sektor strategis lainnya juga memperoleh upah sektoral di atas UMP. Sektor pertambangan batu bara ditetapkan sebesar Rp4.061.619 atau lebih tinggi Rp33.718. Sedangkan sektor pertanian kelapa sawit sebesar Rp4.053.065 dengan selisih Rp25.164 dari UMP.

Meski ketiganya memiliki karakteristik usaha, risiko pekerjaan, dan produktivitas yang berbeda, rentang tambahan upah sektoral tersebut relatif tipis. Selisih tertinggi sekalipun belum mencapai Rp50 ribu dibandingkan UMP.

Penetapan besaran UMSP tersebut dilakukan melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha.

Sejumlah variabel menjadi pertimbangan, mulai dari kondisi ekonomi makro daerah, inflasi, pertumbuhan ekonomi hingga karakteristik masing-masing sektor usaha.

Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengatakan, kebijakan pengupahan dirumuskan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya,” ujarnya.

UMP dan UMSP 2027 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Ketentuan upah minimum tersebut diperuntukkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan bersangkutan.

Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahannya mengacu pada struktur dan skala upah yang disusun masing-masing perusahaan.

Pemprov Kaltara mengimbau seluruh perusahaan pada sektor terkait mematuhi ketentuan tersebut. Pengawasan melalui dinas terkait juga akan dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, penerapan UMSP juga menjadi perhatian, terutama untuk memastikan perusahaan benar-benar menjalankan ketentuan upah sektoral yang telah ditetapkan.

Gubernur berharap pekerja dan serikat pekerja tetap mengedepankan dialog dengan manajemen perusahaan demi menjaga hubungan industrial yang kondusif.
“Yang kita harapkan bukan hanya pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya. (adv)