NUNUKAN – Kabupaten Nunukan tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya menurunkan angka stunting, seperti banyak daerah lain di Indonesia. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Nunukan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Nunukan, Hermanus, dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor Bupati belum lama ini.

“Stunting bukan semata persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan produktivitas daerah,” ujar Hermanus.

Untuk mengatasi masalah ini, Wakil Bupati meminta berbagai OPD termasuk Dinas Kesehatan, Pendidikan, Sosial, BPD, Pertanian, PU, dan Perkim untuk mengidentifikasi program masing-masing yang menjadi bagian dari intervensi penurunan stunting. “Misalnya PU yang biasanya menyediakan air bersih, sanitasi, kalau di DLH terkait dengan penanganan sampah, semua itu harus sesuai dengan tupoksi masing-masing,” tegasnya.

Berdasarkan Data Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), prevalensi stunting di Nunukan pada 2024 sebesar 10,9 persen, dengan 1.134 kasus dari 10.445 balita yang diukur. Sampai triwulan 3 tahun 2025, angka tersebut sedikit naik menjadi 11,2 persen atau sebanyak 988 kasus.

“Semoga lebih rendah dari tahun sebelumnya,” harap Hermanus. Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi bagian dari upaya intervensi dan evaluasi agar kasus stunting tidak semakin memburuk dan segera diidentifikasi serta ditangani dengan baik.

“Dengan adanya koordinasi yang baik, serta tatalaksana kerjasama yang optimal dalam menangani kasus stunting, maka diharapkan pada tahun 2025, target nasional penurunan angka stunting sebesar 18 persen dapat dicapai,” ungkapnya. (bed)

NUNUKAN – Pagi ini, halaman depan RSUD Nunukan lebih ramai dari biasanya bukan karena antrean panjang, melainkan tim pelayanan turun langsung menyosialisasikan aplikasi Mobile JKN yang belum sepenuhnya dipahami pasien.

Beberapa orang berdiri mencoba ponselnya, yang lain menunggu bantuan. Pak Amir, yang mengantar istrinya, mengaku kurang paham tapi bersedia menggunakannya. Petugas kemudian membantu langkah demi langkah. Sementara itu, seorang ibu muda lega karena bisa daftar dari aplikasi tanpa datang terlalu pagi. Di ruang tunggu, pasien bahkan saling membantu, terutama remaja membimbing orang tua.

Kepala Bidang Pelayanan Medik dr. Hesty mengatakan, Mobile JKN sudah ada lama, tapi tidak semua punya kesempatan belajar. “Kami turun langsung untuk mendampingi satu per satu,” ujarnya.

Plt. Direktur dr. Andi Bau Tune Mangkau menekankan digitalisasi harus manusiawi. “Tidak meninggalkan siapa pun, teknologi harus mempermudah,” ujarnya.

Sore menjelang, antrean lebih tertib dan banyak pasien pulang dengan percaya diri baru. Transformasi digital RSUD Nunukan bukan hanya soal aplikasi, tapi tentang pendampingan dan keberanian mencoba hal baru. (bed)

NUNUKAN – RSUD Nunukan melalui Surat Nomor B/172/RSUD-YANMED-400.7.22.1/XI/2025 mengimbau pasien BPJS memanfaatkan aplikasi Mobile JKN untuk mendaftar dan mengambil nomor antrean poliklinik secara online. Tujuannya meningkatkan efektivitas layanan dan mengurangi penumpukan di area pendaftaran.

Plt. Direktur dr. Andi Bau Tune Mangkau, Sp.B, menyatakan transformasi digital ini menjawab tantangan tingginya kunjungan pasien. “Pasien bisa daftar dari rumah, hadir sesuai jadwal, dan waktu tunggu lebih singkat,” ujar Andi Bau kepada media belum lama ini.

Kepala Bidang Pelayanan Medik dr. Hesty menjelaskan, Mobile JKN telah terintegrasi penuh dengan sistem antrean, dan pasien online akan diprioritaskan. Data antrean sejak pagi juga membantu petugas mengatur kapasitas lebih efektif.

“Pihak rumah sakit menyediakan pendampingan bagi pasien yang belum familiar dengan aplikasi. Ini menjadi langkah awal memperluas digitalisasi layanan untuk pengalaman yang lebih mudah dan nyaman,” pungkasnya. (bed)