NUNUKAN – Penerapan sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nunukan melalui Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) dipastikan tidak mengganggu pelayanan publik. Layanan administrasi kependudukan dan kesehatan tetap berjalan normal.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan, Agustinus Palentek mengatakan, masyarakat tetap bisa mengurus berbagai dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga Kartu Identitas Anak (KIA).

“Pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Kami membagi tugas, sebagian petugas berada di kantor dan sebagian lainnya bekerja secara bergiliran atau melalui sistem daring,” jelasnya.

Ia menambahkan, petugas juga tetap turun ke lapangan jika diperlukan, termasuk untuk pelayanan di sekolah atau kegiatan di luar kantor. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Bupati Nunukan Irwan Sabri tertanggal 2 April 2026 yang menegaskan bahwa unit layanan administrasi kependudukan tetap melaksanakan WFO.

Agustinus menyebutkan, tantangan pelayanan di wilayah perbatasan adalah memastikan status kewarganegaraan pemohon, terutama dari kalangan pekerja migran yang membawa dokumen perjalanan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Nunukan, Miskia, memastikan layanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya tetap beroperasi seperti biasa.

“Pelayanan kesehatan tetap berjalan karena pelayanan kepada masyarakat tidak bisa dihentikan,” ujarnya.

Menurutnya, meski sebagian ASN menjalankan WFH atau WFA, petugas yang menangani pelayanan langsung tetap berada di lapangan. Program promotif, preventif, serta pelayanan kesehatan di sekolah maupun masyarakat juga tetap dilaksanakan.

Ia mengakui masih ada kendala jaringan di beberapa wilayah pedalaman, namun secara umum tidak mengganggu pelayanan kesehatan dasar yang tetap mengandalkan puskesmas dan rumah sakit yang terus beroperasi. (adv)

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menanggapi penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus disikapi secara adaptif oleh seluruh ASN, terutama dalam mendukung efisiensi anggaran serta modernisasi sistem kerja pemerintahan.

Menurut Hermanus, WFH bukan alasan untuk menurunkan kinerja, melainkan menjadi kesempatan bagi ASN untuk meningkatkan produktivitas dengan pola kerja yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi.

“WFH ini bukan berarti mengurangi kinerja, justru harus menjadi momentum untuk meningkatkan produktivitas dengan sistem kerja yang lebih fleksibel,” ujar Hermanus, Selasa (7/4/2026).

Meski demikian, ia menekankan fleksibilitas kerja tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Hermanus meminta seluruh perangkat daerah tetap menjaga disiplin, tanggung jawab, serta memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Jangan sampai karena kerja dari rumah, pelayanan publik jadi terganggu. Itu yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Ia juga menyebut kebijakan WFH sejalan dengan langkah Pemkab Nunukan yang tetap memastikan pelayanan publik berjalan normal meskipun sebagian ASN melaksanakan tugas dari rumah.

Di sisi lain, Hermanus menilai kebijakan tersebut juga dapat menjadi peluang untuk mempercepat digitalisasi birokrasi, terutama melalui pemanfaatan sistem layanan berbasis elektronik di lingkungan pemerintahan.

Namun demikian, ia mengingatkan agar penerapan WFH terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya, baik dari sisi peningkatan kinerja ASN maupun efisiensi penggunaan anggaran daerah.

“Kalau memang efektif, tentu bisa dilanjutkan. Tapi kalau ada kendala, harus segera diperbaiki,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hermanus menegaskan, dalam sistem kerja modern yang terpenting adalah hasil kerja yang dicapai, bukan semata-mata lokasi ASN dalam bekerja. Ia berharap seluruh ASN di Kabupaten Nunukan mampu beradaptasi dengan pola kerja baru tersebut tanpa mengurangi kualitas kinerja.

Dengan sikap adaptif tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan optimistis kebijakan WFH dapat berjalan seimbang antara efisiensi anggaran dan pelayanan publik yang tetap optimal bagi masyarakat. (adv)

TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender yang sempat tertunda lebih dari satu dekade. Regulasi tersebut sebelumnya hanya tersimpan tanpa pernah masuk ke tahap pembahasan legislatif.

Anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto mengungkapkan, gagasan penyusunan regulasi tersebut sebenarnya telah ada sejak sekitar 13 tahun lalu. Namun, dokumen tersebut tidak pernah dibahas secara resmi di DPRD.

“Bayangkan, ide regulasi ini sudah ada sejak 13 tahun lalu, tetapi hanya tersimpan tanpa pernah dibahas di DPRD,” ujar Supa’ad, Rabu (24/3/2026).

Ia menjelaskan, draf Raperda tersebut kembali ditemukan saat dirinya menjabat sebagai Ketua Fraksi setelah melakukan penelusuran dokumen di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara. Naskah akademik diketahui telah lama tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan, namun belum pernah diajukan secara resmi untuk dibahas.

Melihat pentingnya isu kesetaraan gender, DPRD bersama pemerintah daerah kini mendorong percepatan pembahasan melalui koordinasi lintas sektor. Supa’ad menegaskan, Perda Pengarusutamaan Gender nantinya tidak hanya menjadi regulasi formal semata, tetapi harus menjadi instrumen nyata untuk menjamin kesetaraan akses dan peran antara laki-laki dan perempuan, baik dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial.

“Tujuan utamanya menciptakan keadilan akses di pemerintahan dan ruang sosial tanpa memandang gender,” tegasnya.

Saat ini pembahasan Raperda tersebut masih berlangsung secara intensif dan ditargetkan dapat disahkan pada April atau Mei 2026.

Di sisi lain, Supa’ad juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami penurunan signifikan. Ia menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara mengalami kontraksi dari Rp2,9 triliun menjadi Rp2,2 triliun atau berkurang sekitar Rp700 miliar.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dan inovatif dalam merancang program pembangunan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Dengan keterbatasan anggaran, program harus benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung,” katanya.

Dalam proses penyempurnaan Raperda, DPRD juga membuka ruang partisipasi publik melalui kegiatan Sosialisasi Raperda (Sosraperda) yang dihadiri ratusan tokoh masyarakat serta ketua RT.

Melalui forum tersebut, masyarakat menyampaikan harapan agar regulasi ini mampu memperkuat peran perempuan hingga tingkat akar rumput, sekaligus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai.

Kegiatan kemudian ditutup dengan dialog interaktif bersama masyarakat dan silaturahmi menjelang Hari Raya Idulfitri. (adv)

TARAKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, menegaskan pentingnya keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Menurutnya, regulasi tersebut tidak sekadar dokumen perencanaan, tetapi menjadi pedoman strategis dalam mengatur pemanfaatan ruang serta pengembangan wilayah secara berkelanjutan di Kalimantan Utara.

Arming menyampaikan, melalui Perda RTRW pemerintah dapat memastikan berbagai program pembangunan berjalan secara terarah dan terintegrasi, mulai dari pembangunan infrastruktur, penataan kawasan hingga pengembangan sektor ekonomi.

“Melalui Perda RTRW, pemerintah dapat memastikan pembangunan infrastruktur, penataan kawasan, hingga pengembangan ekonomi berjalan secara terarah dan terintegrasi,” ujar Arming, Selasa (24/3/2026).

Ia menjelaskan, RTRW memiliki peran penting sebagai acuan jangka panjang bagi pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan. Dengan adanya pedoman tersebut, setiap kebijakan maupun proyek pembangunan dapat diselaraskan dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

Menurutnya, hal ini juga penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pemanfaatan lahan, konflik kepentingan, hingga kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terencana.

Selain itu, Arming mengingatkan bahwa pemahaman terhadap RTRW tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung serta mengawasi pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disepakati.

“Keterlibatan masyarakat sangat penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai rencana serta memberi manfaat yang optimal bagi daerah,” katanya.

Dengan adanya Perda RTRW yang kuat dan dipahami bersama, Arming berharap pembangunan di Kalimantan Utara dapat berjalan lebih tertata, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. (adv)

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti ketimpangan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan yang dinilai belum proporsional bagi daerah penghasil. Kondisi ini dianggap belum sebanding dengan besarnya aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung di wilayah Kaltara.

Anggota DPRD Kaltara, Ruman Tumbo, menilai kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah masih relatif kecil dibandingkan potensi sumber daya yang dikelola di daerah tersebut.

“Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap skema pembagian hasil tambang antara pemerintah pusat dan daerah, agar lebih adil dan berpihak pada daerah penghasil,” ujar Ruman Tumbo, Sabtu (28/3/2026).

Menurutnya, sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, Kalimantan Utara seharusnya memperoleh porsi yang lebih seimbang dari hasil pengelolaan sektor pertambangan. Hal ini penting agar daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Ruman juga menyoroti adanya potensi kebocoran penerimaan daerah dari sektor pertambangan. Ia menyebut masih ditemukan aktivitas pertambangan yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.

Karena itu, ia menegaskan pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap perusahaan tambang, baik dari sisi perizinan maupun pemenuhan kewajiban pembayaran kepada negara dan daerah.

Ruman juga mendorong adanya transparansi data produksi serta distribusi hasil tambang. Menurutnya, keterbukaan data sangat penting agar perhitungan dana bagi hasil dapat dilakukan secara akurat dan tidak merugikan daerah penghasil.

“Saya berharap, dengan pembenahan tata kelola sektor pertambangan, kontribusi terhadap pendapatan daerah dapat meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara,” pungkasnya. (adv)

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong peningkatan minat baca masyarakat melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perbukuan dan Budaya Literasi. Regulasi ini dinilai penting sebagai payung hukum untuk memperkuat gerakan literasi di Bumi Benuanta.

Melalui Panitia Khusus (Pansus) IV, DPRD Kaltara menilai keberadaan Raperda tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang program literasi yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan.

Anggota Pansus IV DPRD Kaltara, Muhammad Hatta, mengatakan bahwa pembahasan Raperda ini menjadi momentum untuk meningkatkan keseriusan semua pihak dalam membangun budaya membaca di Kalimantan Utara.

Menurutnya, dengan adanya regulasi yang jelas, berbagai upaya peningkatan literasi masyarakat dapat dilakukan secara lebih terukur dan berkesinambungan.

“Dengan adanya regulasi yang jelas, berbagai upaya peningkatan literasi masyarakat dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terukur. Selain itu, Raperda ini tidak hanya mengatur aspek perbukuan, tetapi juga mencakup penguatan budaya literasi secara luas,” ujar Muhammad Hatta, Kamis (25/3/2026).

Ia menjelaskan, penguatan literasi yang dimaksud juga mencakup keterlibatan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, lembaga pendidikan, hingga komunitas literasi yang selama ini aktif menggerakkan budaya membaca di tengah masyarakat.

Dalam proses penyusunannya, DPRD Kaltara juga melibatkan kalangan akademisi serta tim pakar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan substansi Raperda yang disusun benar-benar komprehensif dan aplikatif ketika diterapkan di daerah.

Melalui regulasi tersebut, DPRD Kaltara berharap minat baca masyarakat semakin meningkat. Selain itu, penguatan budaya literasi juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara secara berkelanjutan. (adv)

TARAKAN – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa mendapat sorotan tajam dari Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kalimantan Utara. Draf regulasi tersebut dinilai masih terlalu umum dan belum menyentuh persoalan nyata yang dihadapi masyarakat desa di wilayah Kaltara.

Wakil Ketua Pansus III DPRD Kaltara, Rismanto, S.T., M.T., MPSDA, memberikan sejumlah catatan kritis dalam rapat pansus yang dihadiri tim Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kaltara serta tim penyusun naskah akademik di Badan Penghubung (Banhub) Kaltara, Kamis (5/3/2026).

Menurut politisi Partai NasDem itu, substansi Raperda masih bersifat general dan belum mengakomodasi karakteristik persoalan desa di Kaltara, khususnya di Kabupaten Nunukan dan Malinau.

“Ini terlalu general untuk di Nunukan dan Kaltara. Apakah sudah ada pasal-pasal spesifik yang mengatur terkait desa adat ataupun mata pencaharian masyarakat kita? Salah satu contoh di Nunukan, masyarakat desanya itu banyak berbenturan dengan perusahaan kelapa sawit,” ujar Rismanto dalam rapat tersebut.

Ia menilai, regulasi tentang pemberdayaan masyarakat desa seharusnya mampu menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan, maupun perselisihan antara warga dan pemerintah desa.

Selain itu, Rismanto juga menyoroti pentingnya pengaturan yang lebih jelas mengenai tata batas wilayah desa yang selama ini kerap menjadi pemicu konflik di sejumlah daerah.

Menurutnya, aspirasi masyarakat yang diperoleh para anggota dewan selama masa reses harus tercermin dalam pasal-pasal yang lebih spesifik dan aplikatif.

“Kami ini Dewan baru, dan aspirasi masyarakat baru saja kami dengar melalui reses. Saya harap hal-hal seperti konflik desa dengan perusahaan, konflik masyarakat dengan desanya, hingga spesifikasi karakteristik wilayah itu lebih ditonjolkan,” tegasnya.

Rismanto juga meminta agar tim penyusun naskah akademik bersama Biro Hukum Pemprov Kaltara melakukan peninjauan ulang terhadap draf Raperda tersebut. Ia tidak ingin regulasi yang disusun hanya menjadi pengulangan dari aturan yang sudah ada sebelumnya.

Menurutnya, Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa harus memiliki nilai tambah serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Nunukan dan Malinau yang memiliki jumlah desa cukup banyak.

“Apa bedanya dengan Perda sebelumnya kalau cuma general? Saya harap dalam pemberdayaan masyarakat desa ini kita atur upaya-upaya yang spesifik sesuai karakteristik wilayah kita di Kaltara,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak Biro Hukum Pemprov Kaltara bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diharapkan dapat segera memberikan penjelasan teknis serta melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. (adv)

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sosialisasi pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, Selasa (7/4/2026).

RDP tersebut menghadirkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, serta perwakilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb sebagai narasumber. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM.

Dalam rapat tersebut, Achmad Djufrie menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman terkait mekanisme perhitungan PPh 21 bagi pimpinan dan anggota DPRD agar tidak terjadi selisih kurang bayar di akhir tahun pajak.

“Melalui sosialisasi ini kita ingin memastikan seluruh pihak memahami mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 secara tepat. Dengan begitu tidak ada lagi selisih kurang bayar yang muncul di akhir tahun,” ujar Achmad Djufrie.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya DPRD untuk meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan sekaligus menjaga transparansi dalam pengelolaan penghasilan anggota dewan.

“Ini penting agar administrasi perpajakan berjalan tertib dan transparan, sehingga pengelolaan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD dapat dipertanggungjawabkan secara baik,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan KPP Pratama Tanjung Redeb menjelaskan, sejak tahun 2024 perhitungan PPh 21 telah mengacu pada ketentuan terbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Regulasi tersebut menerapkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan pajak penghasilan.

Dalam skema TER tersebut, penghasilan bulanan wajib pajak dihitung secara kumulatif selama satu tahun untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan.

“Dengan skema Tarif Efektif Rata-rata, perhitungan PPh 21 menjadi lebih sederhana karena pajak dipotong berdasarkan tarif yang telah disesuaikan dengan total penghasilan tahunan,” terang perwakilan KPP Pratama Tanjung Redeb.

Melalui kegiatan RDP ini, DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk mendukung tertib administrasi perpajakan sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara akuntabel dan transparan. (adv)

NUNUKAN – Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Nunukan, Rismanto, ST, MT, MPSDA, mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) investasi yang jelas, terarah, dan terukur.

Langkah ini dinilai penting agar investasi yang masuk ke daerah mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurut Rismanto, perencanaan investasi yang matang menjadi kunci agar pengembangan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada investasi jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan dampak positif dalam jangka panjang.

“Perlu ada kejelasan arah, mulai dari sektor prioritas, skema insentif, hingga dampak yang diharapkan bagi masyarakat lokal,” ujar Rismanto, belum lama ini.

Ia menilai, tanpa perencanaan yang sistematis, upaya pemerintah daerah dalam menarik investor berpotensi tidak berjalan maksimal. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih proaktif menyiapkan konsep pengembangan investasi yang terstruktur dan komprehensif.

“Pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu. Harus ada langkah yang disiapkan sejak awal agar investor melihat keseriusan kita,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rismanto menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai proyek strategis di daerah.

Hal tersebut penting untuk memastikan setiap investasi yang masuk mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan DPRD dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

“Sinergi ini penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Rismanto optimistis, dengan perencanaan yang matang serta pengawasan yang optimal, Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai salah satu daerah tujuan investasi di wilayah utara Indonesia.

“Investasi yang masuk tidak hanya besar secara nilai, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan resmi melantik 208 pejabat untuk mengisi berbagai jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah. Pelantikan tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos.

Suasana pelantikan diawali dengan nuansa santai. Hermanus sempat mengajak para ASN untuk tersenyum sebelum memasuki agenda utama.

“Biar ada iklan jadi senyum, coba senyum dulu. Artinya keluarga besar ASN Kabupaten Nunukan hampir 8.000 orang,” ujarnya ringan.

Dalam sambutan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri yang dibacakan Hermanus, dijelaskan, pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional tersebut telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi IMUT BKN.

Ia menegaskan, setiap keputusan kepegawaian harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.

Secara rinci, pelantikan tersebut meliputi 183 pejabat struktural, 2 pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas, serta 23 pejabat struktural yang disesuaikan kembali ke jabatan fungsional.

Hermanus menegaskan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera bekerja, meninggalkan pola lama yang lambat dan tidak produktif.

“Saudara dituntut untuk bekerja cepat, mampu beradaptasi, memahami tugas dan fungsi jabatan, serta memastikan setiap program berjalan dengan hasil yang terukur,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus mendukung program prioritas “17 Arah Baru Menuju Perubahan” yang menjadi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nunukan.

Untuk memastikan kinerja berjalan optimal, Pemkab Nunukan akan melakukan evaluasi kinerja dalam enam bulan ke depan.

“Pejabat yang tidak menunjukkan kinerja, gagal beradaptasi, atau tidak memiliki komitmen tinggi akan ditindak sesuai ketentuan,” pungkasnya. (adv)