NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri optimistis kontingen Kabupaten Nunukan mampu menembus juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 di Kabupaten Malinau.

Optimisme tersebut disampaikan Irwan Sabri saat melepas kontingen Nunukan di halaman Kantor Bupati Nunukan, Jumat (6/11/2026).

Dalam sambutannya, Irwan menyampaikan apresiasi kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nunukan yang telah melakukan pembinaan, seleksi hingga pemusatan latihan atlet di tengah keterbatasan anggaran dan kondisi geografis daerah.

Dia meminta seluruh atlet membawa semangat juang dan mental petarung saat menghadapi persaingan dengan kontingen kabupaten/kota lainnya.

“Jangan gentar melihat kontingen kabupaten kota lain yang fasilitasnya lebih lengkap. Kekuatan kita ada pada mental dan semangat juang,” tegasnya.

Irwan juga mengingatkan atlet agar menjaga sportivitas dan nama baik daerah selama mengikuti pertandingan. Menurutnya, prestasi tidak hanya diukur dari perolehan medali, tetapi juga kejujuran, kerja keras dan sikap selama bertanding.

“Menanglah dengan terhormat, kalah dengan bermartabat. Jaga kerukunan dan kekompakan, patuhi pelatih, serta jaga nama baik Nunukan di dalam maupun di luar arena. Ingat, disiplin adalah kunci prestasi,” pesannya.

Selain kesiapan bertanding, Bupati turut menekankan pentingnya menjaga kesehatan selama berada di Malinau. Atlet diminta mengonsumsi makanan bergizi yang disiapkan panitia, menghindari jajanan sembarangan, serta menjaga waktu istirahat agar kondisi fisik tetap prima.

Ia juga mengingatkan seluruh kontingen membawa masker untuk mengantisipasi paparan debu, asap, dan risiko penularan penyakit selama perjalanan maupun berada di penginapan.

Perhatian khusus juga diberikan kepada pelatih dan ofisial agar memastikan kebutuhan atlet terpenuhi. Irwan bahkan melarang keras pelatih maupun ofisial merokok di sekitar tempat berkumpulnya atlet.

“Jangan merusak paru-paru atlet kita dengan asap rokok. Kalau mau merokok, lakukan jauh dari tempat atlet berkumpul. Kita jaga atlet seperti menjaga anak sendiri,” ujarnya.

Di sisi lain, Irwan meminta KONI Nunukan bersama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) mempersiapkan bonus serta penghargaan bagi atlet yang berhasil meraih prestasi.

Menurutnya, atlet yang telah mengharumkan nama daerah layak mendapatkan apresiasi atas perjuangan mereka. “Pemerintah sudah berupaya memberikan dukungan. Maka, kini giliran kalian menjawabnya dengan medali. Saya yakin, dengan persiapan yang ada, Nunukan mampu masuk papan atas di Porprov Kaltara tahun ini,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, Irwan Sabri secara resmi melepas kontingen Kabupaten Nunukan untuk berlaga di Porprov II Kaltara 2026 di Malinau.

Dengan pelepasan tersebut, ia berharap seluruh atlet dapat memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang prestasi bagi Kabupaten Nunukan. (adv)

NUNUKAN – Pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan tidak hanya bertumpu pada kekuatan personel TNI. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat kerja sama dengan Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas), terutama dalam mendukung pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus saat menerima kunjungan silaturahmi jajaran Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonkav 8 Narasinga Wiratama Kostrad di ruang kerjanya, Selasa (27/10/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan itu, hadir langsung Komandan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonkav 8/NSW/2 Kostrad, Letkol Kav Dian Kriswijaya.

Hermanus menyambut baik kehadiran jajaran Satgas Pamtas yang bertugas menjaga wilayah perbatasan Nunukan. Menurutnya, keberadaan TNI di wilayah perbatasan memiliki peran strategis yang tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga mendukung kehidupan sosial masyarakat.

“Wilayah perbatasan membutuhkan kerja sama semua pihak. Pemerintah daerah tentu siap bersinergi dengan Satgas Pamtas, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui kegiatan sosial, kesehatan, dan pembangunan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Hermanus.

Ia menegaskan, koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan masyarakat di kawasan perbatasan dapat ditangani secara bersama-sama.

“Kami berharap komunikasi dan koordinasi ini terus terjalin. Kehadiran Satgas harus menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Satgas Pamtas Yonkav 8 Narasinga Wiratama merupakan satuan dari Pasuruan, Jawa Timur, di bawah jajaran Kostrad dengan kekuatan sekitar 350 personel.

Melalui silaturahmi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap hubungan kelembagaan dengan Satgas Pamtas semakin solid. Sinergi keduanya diharapkan mampu memperkuat stabilitas keamanan sekaligus memperluas dukungan terhadap pelayanan masyarakat di wilayah terdepan NKRI. (adv)

NUNUKAN – Proses penyelesaian lahan yang terdampak pembangunan Embung Lapri di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, mulai memasuki tahapan penilaian.

Pemerintah Kecamatan Sebatik Utara bersama sejumlah instansi terkait mendampingi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam melakukan penilaian lahan di lokasi Embung Lapri, Rabu (4/11/2026).

Penilaian tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyelesaian persoalan lahan yang terdampak pembangunan infrastruktur penampungan air tersebut. Hasil penilaian KJPP nantinya menjadi dasar untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian kepada pihak yang berhak.

Kegiatan ini dihadiri Camat Sebatik Utara, Andi Calo, didampingi Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum serta Kasi Pemberdayaan Masyarakat. Turut hadir Kepala Desa Lapri, tim KJPP, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Nunukan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nunukan.

Camat Sebatik Utara, Andi Calo, mengatakan, pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses penilaian berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah kecamatan bersama instansi teknis dan pemerintah desa diperlukan agar proses penyelesaian lahan dapat berjalan terkoordinasi, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat yang terdampak.

“Pemerintah Kecamatan Sebatik Utara berkomitmen mendukung seluruh tahapan proses penilaian lahan Embung Lapri. Kami berharap melalui pendampingan dan koordinasi bersama KJPP, BPN, Dinas Perkim, serta pemerintah desa, proses penilaian ganti kerugian ini dapat berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang terdampak,” ujarnya, Kamis (5/11/2026) lalu.

Ia menegaskan, penilaian oleh KJPP diharapkan dilakukan secara objektif sehingga nilai ganti kerugian yang ditetapkan memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Andi Calo juga meminta seluruh pihak terus menjaga komunikasi dan koordinasi agar tahapan penyelesaian lahan tidak terkendala. Terlebih, persoalan lahan menjadi salah satu aspek penting yang perlu dituntaskan agar keberadaan infrastruktur Embung Lapri dapat memberikan manfaat secara maksimal.

Di sisi lain, Embung Lapri memiliki peran strategis bagi masyarakat Desa Lapri dan wilayah sekitarnya, terutama dalam mendukung ketersediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan warga.

“Dengan dimulainya proses penilaian ini, penyelesaian lahan diharapkan semakin menemukan titik terang, kesian warga terdampak,” ungkapnya.

Pemerintah Kecamatan Sebatik Utara berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai aturan sehingga persoalan ganti kerugian dapat diselesaikan dan pemanfaatan Embung Lapri bisa lebih optimal. (adv)

NUNUKAN – Kelengkapan dokumen kependudukan tidak sekadar menjadi urusan administrasi, tetapi juga menentukan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik. Mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga layanan perbankan membutuhkan identitas kependudukan yang valid.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diinisiasi Anggota DPRD Nunukan, H. Firman H. Latif, di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Rabu (4/11/2026) malam.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Jalan Bhayangkara RT 11 itu, masyarakat diingatkan agar memastikan dokumen kependudukan mereka lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Camat Sebatik Timur, Zainal Abidinsyah mengatakan, administrasi kependudukan bukan sekadar persoalan memiliki KTP atau Kartu Keluarga (KK). Dokumen tersebut merupakan identitas sekaligus dasar perlindungan hak masyarakat sebagai warga negara.

Karena itu, setiap perubahan data kependudukan perlu segera dilaporkan. Mulai dari kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan alamat hingga perpindahan penduduk.

Menurutnya, pembaruan data penting agar informasi kependudukan tetap akurat dan tidak menimbulkan persoalan ketika masyarakat membutuhkan pelayanan pemerintah.

Dia juga menegaskan, pengurusan dokumen administrasi kependudukan tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta memanfaatkan mekanisme pelayanan resmi dan tidak menggunakan jalur yang berpotensi menimbulkan pungutan.

Sementara itu, materi sosialisasi disampaikan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Sebatik Timur, Muhammad Alatas.

Dia menjelaskan sejumlah ketentuan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2024, termasuk hak dan kewajiban masyarakat, jenis dokumen kependudukan, serta kewajiban melaporkan setiap perubahan data.

Peran pemerintah desa juga menjadi perhatian. Pemerintah desa diharapkan lebih aktif membantu pendataan penduduk sekaligus mendorong masyarakat tertib mengurus dokumen kependudukan.

Firman menginisiasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi administrasi kependudukan.

Camat Sebatik Timur berharap sosialisasi tidak berhenti pada pemahaman terhadap aturan, tetapi dilanjutkan dengan langkah nyata melalui kerja sama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat.

“Dokumen kependudukan bukan sekadar selembar kertas, tetapi merupakan identitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak setiap warga negara. Mari kita jadikan tertib administrasi kependudukan sebagai tanggung jawab bersama,” pesannya. (adv)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mengalokasikan anggaran Rp645 juta untuk pembangunan Jembatan Rurum Doo di Desa Long Umung, Kecamatan Krayan Timur. Menariknya, jembatan yang menjadi akses vital masyarakat di wilayah perbatasan tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Pembangunan jembatan itu direalisasikan melalui program rekonstruksi jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026. Proyek tersebut bersumber dari APBD Nunukan dengan nilai kontrak Rp645 juta dan masa pelaksanaan 100 hari kalender.

Keberadaan Jembatan Rurum Doo memiliki arti penting bagi masyarakat Krayan Timur. Infrastruktur tersebut menjadi penghubung akses 17 desa sekaligus jalur utama aktivitas sehari-hari warga.

Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Rian Antony, mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut.

Menurutnya, intervensi Pemkab Nunukan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat perbatasan, meskipun jembatan itu merupakan aset pemerintah provinsi.

“Jembatan Rurum Doo merupakan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang kemudian diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Itu menunjukkan kepedulian pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Camat Krayan Timur, Marjuni, juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Nunukan beserta jajaran atas terealisasinya pembangunan tersebut.

Ia menegaskan, Jembatan Rurum Doo bukan sekadar penghubung antardesa, melainkan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, mobilitas warga, hingga akses pendidikan.

Menurut Marjuni, jembatan tersebut menjadi jalur penting bagi anak-anak Long Umung yang bersekolah di SDN Long Umung, SMPN Long Umung, serta siswa yang melanjutkan pendidikan ke SMAN dan SMKN Krayan.

“Jembatan Rurum Doo bukan sekadar infrastruktur penghubung biasa, melainkan akses sehari-hari yang sangat krusial bagi mobilitas masyarakat di Krayan Timur. Lebih dari itu, jembatan ini merupakan jalur utama bagi anak-anak generasi penerus bangsa untuk menuntut ilmu,” ungkapnya.

Ia menilai, pembangunan jembatan tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan transportasi di kawasan perbatasan.

Marjuni juga mengapresiasi pihak-pihak yang telah menyuarakan dan mengawal aspirasi masyarakat hingga pembangunan jembatan itu dapat direalisasikan.

Meski demikian, pentingnya Jembatan Rurum Doo bagi 17 desa membuat keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan. Terlebih, akses itu menopang mobilitas masyarakat sekaligus kelancaran pendidikan anak-anak di Krayan Timur. (adv)

NUNUKAN – Prevalensi stunting di Kabupaten Nunukan tercatat 11,7 persen pada 2025. Di sisi lain, akses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru mencapai 62,04 persen, masih di bawah target 64,51 persen.

Persoalan tersebut menunjukkan penanganan stunting di Nunukan tidak cukup hanya mengandalkan intervensi sektor kesehatan. Ketersediaan air minum, sanitasi layak, hingga ketahanan pangan keluarga juga menjadi faktor yang perlu dibenahi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) 2025–2029. Dokumen yang kini memasuki tahap penyelesaian laporan akhir tersebut memuat 12 strategi dan 28 aksi lintas perangkat daerah.

Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan mengatakan, penyusunan dokumen tersebut harus berpijak pada kondisi riil, kebutuhan masyarakat, serta potensi sumber daya lokal.

Menurutnya, persoalan pangan dan gizi tidak bisa ditangani secara parsial oleh satu perangkat daerah. Diperlukan keterlibatan sektor pertanian, penyediaan air minum, sanitasi, dan bidang pembangunan lainnya.

“Penyusunan RAD-PGBPSDL Tahun 2025–2029 bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi upaya menyatukan arah kebijakan dan program lintas perangkat daerah,” ujarnya, Senin (26/10/2026).

Selain akses air minum, persoalan sanitasi juga masih menjadi perhatian. Data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mencatat 51.777 dari 60.250 kepala keluarga telah memiliki akses sanitasi layak pada 2025.

Artinya, masih terdapat 8.473 kepala keluarga yang belum tercatat memiliki akses sanitasi layak. Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.

Ketua Tim Penyusunan RAD-PGBPSDL dari Universitas Borneo Tarakan (UBT), Muhammad Asfihannur Arifin, mengatakan validitas data menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan dan program.

Dokumen tersebut, kata dia, harus mampu menggambarkan persoalan pangan dan gizi secara menyeluruh, sekaligus memetakan potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan.

“Data yang valid, identifikasi permasalahan, serta pemetaan potensi sumber daya lokal menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi dan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” tegasnya.

Sebanyak 12 strategi dan 28 aksi yang dirumuskan mencakup optimalisasi pangan lokal, percepatan penurunan stunting, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemanfaatan pekarangan.

Pemetaan juga mempertimbangkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), peningkatan produksi tanaman pangan, dan pengembangan hortikultura. Potensi lokal tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pangan sekaligus mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat dan beragam.

Tahap penyelesaian laporan akhir kini diarahkan untuk menyelaraskan rekomendasi dengan kondisi lapangan serta memperjelas pembagian peran setiap perangkat daerah.

Dengan demikian, tantangan Pemkab Nunukan bukan hanya merampungkan dokumen perencanaan, tetapi memastikan 12 strategi dan 28 aksi tersebut diterjemahkan menjadi program nyata yang terukur, terutama dalam memperluas akses air minum dan sanitasi serta mempercepat penurunan stunting. (adv)

NUNUKAN – Keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dalam meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan. Tambahan satu unit truk pengangkut sampah jenis Armroll dari Bankaltimtara diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan tersebut.

Bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) itu diserahkan kepada Pemkab Nunukan dan diterima Wakil Bupati Nunukan Hermanus di Kantor Bupati Nunukan, Kamis (5/11/2026).

Kendaraan jenis Mitsubishi FE SHDX Armroll tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nunukan untuk mendukung operasional pengangkutan sampah.

Hermanus mengakui, keterbatasan sarana pengangkutan menjadi salah satu kendala pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah. Bahkan, sebelum bantuan tersebut diterima, Pemkab Nunukan belum memiliki armada khusus jenis Armroll.

“Terima kasih kepada Bankaltimtara atas bantuan ini. Memang permasalahan sampah menjadi salah satu persoalan yang kami hadapi di sini. Kami merasa sangat terbantu dengan adanya satu unit mobil Armroll ini, karena sebelumnya kami memang belum memiliki armada seperti ini,” ujarnya.

Menurut Hermanus, tambahan kendaraan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah. Namun, pemanfaatannya perlu dioptimalkan agar bantuan yang diberikan benar-benar berdampak terhadap pelayanan kebersihan masyarakat.

Bantuan ini sekaligus menjadi dukungan pihak ketiga terhadap kebutuhan sarana dan prasarana persampahan di Nunukan. Pemerintah daerah pun berharap kolaborasi dengan Bankaltimtara dapat terus berlanjut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Direktur Utama Bankaltimtara, serta Pimpinan Bankaltimtara Kantor Cabang Nunukan.

Meski demikian, tambahan satu unit armada belum serta-merta menyelesaikan persoalan sampah di Nunukan. Optimalisasi operasional, ketersediaan kendaraan pendukung, hingga pengaturan jadwal pengangkutan tetap menjadi bagian penting dalam pembenahan layanan persampahan.

Hermanus berharap, kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh DLH sehingga memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, serta nyaman bagi masyarakat. (adv)

NUNUKAN – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang memasuki masa pensiun pada 2027 mendatang berpeluang menerima Tabungan Hari Tua (THT) dan gaji pensiun pertama tepat waktu, tanpa jeda penghasilan.

Kemudahan tersebut disiapkan PT Taspen (Persero) melalui inovasi layanan Klaim Otomatis. Dengan sistem ini, ASN tidak perlu datang langsung ke kantor Taspen untuk mengurus klaim hak pensiun dan THT karena prosesnya dilakukan secara kolaboratif antara instansi pemerintah dan Taspen sebelum batas usia pensiun tiba.

Hal itu disampaikan Branch Manager Taspen Cabang Tarakan, Muhammad Fadhli, dalam Sosialisasi Program Taspen Group dan Hak bagi ASN di lingkungan Pemkab Nunukan, Selasa (3/11/2026).

Fadhli menjelaskan, melalui layanan Klaim Otomatis, Taspen menargetkan pembayaran THT sekaligus gaji pensiun pertama dapat diterima tepat tanggal 1 pada bulan jatuh tempo pensiun atau Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pensiun.

Artinya, ketika ASN menerima gaji aktif terakhir pada bulan berjalan, hak THT dan gaji pensiun pertama ditargetkan langsung masuk ke rekening pada tanggal 1 bulan berikutnya.

Namun, realisasi pembayaran tepat waktu tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada Taspen. Ada sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon pensiunan dan instansi terkait.

Calon pensiunan wajib melengkapi dokumen administrasi pribadi maupun kedinasan secara akurat dan lebih awal. Sementara itu, BKPSDM harus memastikan pemutakhiran data kepegawaian serta penerbitan Surat Keputusan (SK) Pensiun dilakukan tepat waktu.

Di sisi lain, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) juga memiliki peran penting dalam mempercepat dan memastikan ketepatan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji aktif.

“Keberhasilan target pembayaran tepat tanggal 1 ini tidak dapat dikerjakan oleh TASPEN sendiri, melainkan membutuhkan sinergi erat dari seluruh pihak terkait,” jelas Fadhli.

Sosialisasi yang digelar Pemkab Nunukan bersama Taspen Cabang Tarakan tersebut berlangsung di ruang serbaguna lantai 5 Kantor Bupati Nunukan. Kegiatan diikuti ASN yang akan memasuki masa pensiun serta para kepala subbagian umum dari organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutan Bupati Nunukan yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Nunukan, Muhammad Amin, pemerintah daerah menekankan pentingnya pemahaman ASN terhadap hak dan kewajiban selama menjadi peserta Taspen.

Selain Klaim Otomatis, sosialisasi juga memperkenalkan sejumlah program perlindungan dan layanan Taspen, meliputi Tabungan Hari Tua (THT), program pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

Taspen turut mengembangkan layanan berbasis digital, seperti Taspen Care dan E-Klaim, serta program Wirausaha Pintar untuk membantu ASN mempersiapkan aktivitas ekonomi setelah memasuki masa purna tugas.

Kepala BKPSDM Nunukan, Kaharuddin mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada ASN mengenai manfaat program Taspen, hak dan kewajiban menjelang pensiun, hingga prosedur serta persyaratan administrasi pengurusan hak pensiun.

Pemkab Nunukan berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi diikuti peningkatan koordinasi antara BKPSDM, perangkat daerah, bendahara, dan Taspen agar pelayanan kepada ASN yang memasuki masa pensiun berjalan optimal.

Terlebih bagi ASN yang bertugas di wilayah perbatasan, kepastian pengurusan hak pensiun dinilai penting agar masa transisi dari pegawai aktif menuju purna tugas dapat berlangsung tanpa kendala administrasi maupun keterlambatan pembayaran. (adv)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan membuka ruang kemitraan dengan insan pers. Namun, hubungan kerja sama tersebut diharapkan tidak mengurangi independensi wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, termasuk mengkritisi kekurangan pemerintah dan pelayanan publik.

Pesan itu disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Nunukan, Sirajuddin, saat membuka Konferensi Kabupaten (Konferkab) II Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Nunukan 2026 di Ballroom Hotel Lenfin Nunukan, Rabu (4/11/2026)

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pemerintah dan wartawan memiliki tugas serta fungsi berbeda. Meski demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan informasi dan kontribusi terbaik bagi masyarakat.

Karena itu, kemitraan antara pemerintah dan pers perlu terus dibangun tanpa menghilangkan peran pers sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

Bupati bahkan mengajak wartawan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan objektif, termasuk menyampaikan kritik terhadap berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik.

Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya profesionalisme wartawan di tengah pesatnya perkembangan media digital. Setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus melalui proses verifikasi serta tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik.

Menurutnya, PWI memiliki peran penting sebagai wadah pembinaan, peningkatan kompetensi, dan penguatan integritas wartawan di Kabupaten Nunukan.

Konferkab II PWI Nunukan sendiri menjadi momentum evaluasi kepengurusan, penyusunan program kerja, sekaligus menentukan arah organisasi ke depan.

Bupati berharap agenda tersebut tidak hanya berorientasi pada pemilihan ketua dan kepengurusan baru, tetapi juga menjadi ruang menyatukan gagasan untuk memperkuat organisasi.

Ia juga mengingatkan agar persaingan dalam pemilihan ketua tidak memicu perpecahan di internal organisasi.

“Siapa pun yang nantinya terpilih menjadi ketua, saya harapkan dapat merangkul seluruh anggota dan membawa organisasi ini semakin solid dan profesional. Silakan berkompetisi serta menyampaikan ide dan gagasan, namun setelah itu semuanya harus kembali bersatu dan saling membantu,” pesannya.

Ia berharap PWI Nunukan semakin kuat dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi wartawan, sekaligus menjaga independensi pers melalui pemberitaan yang profesional, berimbang, dan bertanggung jawab. (adv)

NUNUKAN – Pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi perhatian Bupati Nunukan H. Irwan Sabri. Ia meminta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memahami regulasi pengelolaan keuangan desa agar penggunaan anggaran berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pesan tersebut disampaikan Irwan saat melantik dan meresmikan 55 anggota BPD wilayah Nunukan, Seimanggaris, dan Sebatik, Senin (2/11/2026).

Irwan mengingatkan, anggota BPD tidak hanya menjadi mitra pemerintah desa, tetapi juga harus menjalankan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab. Termasuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan.

Ia secara khusus menyoroti banyaknya regulasi baru dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk penggunaan DD dan ADD, terutama dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.

Karena itu, anggota BPD diminta memperluas wawasan dan memahami aturan yang berlaku agar pelaksanaan program di desa tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan.

“Anggota BPD dan kepala desa harus mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangan ADD. Sehingga pelaksanaannya lebih efektif, transparan dalam penggunaan keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar,” tegas Irwan.

Menurutnya, jabatan anggota BPD merupakan amanah dari masyarakat, pemerintah, dan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, kewenangan yang dimiliki tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

BPD harus mampu menjadi wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan warga desa secara keseluruhan.

“Jabatan tersebut bukan berarti memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pemegangnya, tetapi harus mampu menjadi wakil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang berkembang bagi kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan,” ujarnya.

Irwan juga mengingatkan, keberhasilan pemerintahan desa salah satunya dinilai dari kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah desa, bukan sumber pendapatan.

“Pelayanan terhadap masyarakat desa harus dijadikan sebagai kewajiban, bukan sebaliknya menjadikan pelayanan sebagai sumber pendapatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nunukan Helmi Pudaslikar menjelaskan, BPD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan musyawarah desa.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jumlah anggota BPD ditetapkan ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang. Penetapannya mempertimbangkan wilayah, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, serta kemampuan keuangan desa.

Helmi menyebutkan, berdasarkan inventarisasi DPMD Nunukan, terdapat 78 desa yang masa keanggotaan BPD sebelumnya telah berakhir. Desa-desa tersebut telah melaksanakan proses pemilihan atau pengisian anggota BPD sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Nunukan, lanjut Irwan, akan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan desa melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan.

Dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama DPMD Nunukan juga menyerahkan santunan secara simbolis melalui program kerja sama perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja di desa. (adv)