Rismanto Ajak Warga Awasi APBD, Aspirasi Pembangunan Perlu Dikawal

NUNUKAN – Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui program pembangunan pemerintah daerah. Warga juga perlu ikut mengawasi penggunaan anggaran agar pelaksanaannya sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat nyata.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Desa Harapan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Rabu (21/10/2026).

Rismanto mengatakan, APBD bukan sekadar dokumen keuangan pemerintah, melainkan instrumen untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, masyarakat perlu memahami bagaimana anggaran direncanakan, dialokasikan, dan digunakan.

“APBD bukan hanya persoalan angka dalam dokumen pemerintah, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu memahami bagaimana anggaran daerah dikelola dan digunakan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.

Menurut Rismanto, keterlibatan masyarakat diperlukan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan program. Aspirasi warga diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan di tingkat desa.

Ia juga menegaskan, pengawasan penggunaan anggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD. Masyarakat dapat turut berperan dengan memantau pelaksanaan program serta menyampaikan masukan apabila terdapat kebutuhan yang belum terakomodasi.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Kami berharap warga tidak hanya mengetahui adanya program pemerintah, tetapi juga ikut mengawasi pelaksanaannya serta menyampaikan masukan apabila terdapat kebutuhan yang belum terakomodasi,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan masyarakat menyambut baik sosialisasi Perda APBD. Kegiatan itu dinilai menjadi kesempatan bagi warga untuk memahami kebijakan anggaran sekaligus menyampaikan aspirasi terkait pembangunan di wilayah mereka.

Masyarakat berharap kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar di desa mendapat perhatian dalam penyusunan prioritas pembangunan. Mereka juga menginginkan sosialisasi peraturan daerah dilakukan secara berkelanjutan agar informasi mengenai kebijakan pemerintah provinsi dapat menjangkau lebih banyak warga.

Meski demikian, kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat tetap memerlukan tindak lanjut melalui proses perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan serta skala prioritas daerah.

Melalui sosialisasi tersebut, Rismanto berharap pemahaman masyarakat terhadap APBD semakin meningkat. Dengan begitu, warga dapat berperan lebih aktif dalam mengawal kebijakan anggaran dan mendorong pembangunan yang berpihak pada kepentingan publik. (adv)