NUNUKAN – Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menyampaikan laporan capaian selama satu tahun pemerintahannya pada sidang paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke -26 Kabupaten Nunukan yang digelar, Minggu (12/10/2025) lalu.

Dalam laporannya, H. Irwan mengatakan,  fokus utama pemerintahan dengan slogan Energi Baru ini pada penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, serta dukungan terhadap program-program prioritas nasional.

Meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan dinamika ekonomi global, kata H. Irwan, Pemkab Nunukan tetap optimis dalam mewujudkan visi Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.

Bupati menegaskan, infrastruktur dasar terus dikebut. Seperti, pembebasan lahan untuk pembangunan Embung Lapri sebesar Rp 25 miliar, pembangunan jaringan perpipaan di Sebuku (target selesai Desember 2025), dan normalisasi sistem penyediaan air minum di 5 unit.

Kemudian pembangunan Solar Home System (PLTS) di Desa Tagul dan Lingsayung (melalui Dinas ESDM Provinsi Kaltara), revitalisasi PLTS di Desa Tepian (masuk roadmap PLN 2025), serta usulan pembangunan PLTS Sebakis ke APBN 2026. Lalu, ada realisasi fisik 35 km dari total 107 km jalan tani yang direncanakan, tersebar di berbagai wilayah Nunukan.

Lalu mengenai pembangunan dan rekonstruksi jalan penghubung kecamatan dan desa (target selesai Desember 2025) dengan anggaran Rp 198,6 miliar. Pengadaan 5 unit alat berat melalui e-purchasing (target selesai November 2025).

Pembangunan 232 unit rumah layak huni (target selesai awal Desember 2025). Pendistribusian seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP (target selesai November 2025).

Verifikasi berkas untuk 1.000 beasiswa pelajar dan mahasiswa (penyerahan di triwulan IV). Realisasi 100 persen untuk program 1 sekolah 1 unit Starlink di daerah terpencil. Pemenuhan dokter spesialis di RSUD dan Rumah Sakit Pratama, mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat pedalaman dan terpencil. Pemberian bibit, pupuk, dan alat mekanisasi pertanian, pengembangan kampung pertanian hortikultura. Pembangunan rumah ikat bibit rumput laut dan pengadaan sarana budidaya. Kerjasama dengan Perumda Pinrang (Sulsel) berhasil meningkatkan harga rumput laut dari Nunukan. Pemberian alat tangkap ramah lingkungan, perahu, dan mesin ketinting kepada nelayan.

Selaian itu, lanjut H. Irwan, sektor UMKM dan potensi desa tak luput dari perhatian pemerintah daerah. Seperti, pelatihan kewirausahaan, sosialisasi akses pembiayaan, dan subsidi KUR, pembinaan dan pemberdayaan BUMDes, sinkronisasi dengan program 1 Desa 1 program unggulan berbasis potensi lokal.

“Program tersebut dilakukan dengan dukungan terhadap program prioritas nasional. Seperti rehabilitasi dan revitalisasi rumah tidak layak huni (RTLH),” ujarnya.

Begitu juga dengan optimalisasi lahan pertanian, penyediaan alsintan, dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Dukungan terhadap Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan capaian Universal Health Coverage (UHC) mencapai 98,71 persen dan revitalisasi sekolah dan pembangunan ruang kelas baru.

Disebutkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan di triwulan pertama 2025 sebesar 3,55 persen, dan triwulan kedua sebesar 3,62 persen. “Inflasi berhasil ditekan hingga 1,84 persen pada September 2025,” bebernya.

Bupati  mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan saran, masukan, dan kritik konstruktif kepada pemerintah. “Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri hanya bisa kita wujudkan jika kita bisa bekerja sama, terbuka, dan disertai rasa tanggung jawab yang tinggi,” pungkasnya. (adv)

NUNUKAN – Di tengah arus modernisasi dan pengaruh budaya asing, masyarakat Kabupaten Nunukan menunjukkan komitmen kuat untuk melestarikan identitas budaya melalui kekayaan kuliner tradisional.

Hal ini terlihat jelas dalam Festival Kuliner Tradisional yang menjadi bagian penting dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Nunukan, yang diselenggarakan pada Rabu (15/10).

Festival ini bukan hanya sekadar perayaan kuliner, tetapi juga platform bagi berbagai etnis di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia untuk memamerkan warisan budaya melalui cita rasa khas daerah.

Mulai dari suku Dayak Lundayeh di dataran tinggi Krayan hingga suku Tidung di wilayah pesisir, setiap hidangan yang disajikan menjadi representasi dari sejarah dan identitas masyarakat perbatasan.

Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menekankan pentingnya pelestarian kuliner tradisional sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga eksistensi budaya di wilayah perbatasan. Menurutnya, setiap resep mengandung nilai filosofi yang perlu diwariskan kepada generasi penerus.

“Setiap bahan dan cara memasak menyimpan makna sosial dan sejarah yang mendalam. Inilah identitas kita sebagai masyarakat perbatasan yang kaya akan budaya,” ujar H. Irwan kepada media usai mendatangi beberapa peserta yang terlibat.

Irwan juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk terus mendorong pelestarian budaya nonbenda melalui berbagai pelatihan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk di bidang kuliner.

“Kuliner dapat menjadi alat diplomasi budaya dan promosi pariwisata yang efektif. Kami ingin dunia tahu bahwa di ujung utara Indonesia terdapat cita rasa yang tak tergantikan,” tambahnya.

Karolina, perwakilan dari suku Dayak Lundayeh, memperkenalkan lontong istimewa yang terbuat dari beras Adan, padi organik khas pegunungan Krayan yang telah dikenal hingga mancanegara. Selain itu, ia juga menyajikan olahan umbut pisang sanggar dan jamur tumis rempah, dua hidangan adat yang selalu hadir dalam upacara sakral.

“Setiap makanan memiliki makna mendalam. Kami memasaknya dengan cara turun-temurun, karena setiap masakan menyimpan cerita unik,” jelas Karolina.

Edy Sasmito, seorang penggiat kuliner tradisional dari suku Tidung, turut memeriahkan festival dengan menghadirkan Nasi Besubut, nasi yang dicampur dengan jagung atau pisang, sebagai simbol perjuangan masyarakat Tidung di masa sulit. Ada juga Umbus Musilui yang terbuat dari daun singkong tumbuk, serta Kanon Masin Gami, ikan asin pedas yang menggugah selera.

“Generasi muda harus memahami bahwa makanan ini bukan sekadar lauk pauk, tetapi warisan berharga dari leluhur kita,” tegasnya. (adv)

NUNUKAN – Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, SE, menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan berbagai persoalan daerah melalui sinergi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan.

Dalam pernyataan yang disampaikan dalam sidang Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 di gedung DPRD Nunukan itu, bupati mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, namun optimis dengan strategi yang tepat, semua masalah dapat diatasi.

Bupati Nunukan Irwan Sabri menyoroti beberapa persoalan utama yang menjadi fokus perhatian pemerintahannya, antara lain, angka stunting yang masih relatif tinggi, belum meratanya sarana infrastruktur, masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Sebagai pemerintahan yang baru memegang kepercayaan ini kurang dari satu tahun, saya sangat berkomitmen untuk menyelesaikan semua persoalan tersebut,” tegasnya.

Bupati Nunukan, Irwan Sabri bersama Wakil Bupati Hermanus telah menyusun lima misi utama untuk mewujudkan visi Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter. Kedua, peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal, ketiga penguatan tata kelola pemerintahan, melayani, cepat dan tuntas, keempat, percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata, kelima menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut, pemerintah Kabupaten Nunukan telah merumuskan 17 arah baru menuju perubahan, meliputi berbagai sektor.

Irwan Sabri mengingatkan bahwa tidak ada yang instan dalam mencapai tujuan. “Semua butuh waktu dan proses yang tidak mudah, sehingga saya berharap kita semua bisa sabar dalam melalui setiap proses yang ada,” ujarnya.

Dengan semangat energi baru dan dukungan dari seluruh masyarakat, Bupati Nunukan optimis Kabupaten Nunukan akan mencapai visi inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri. (adv)

TANJUNG SELOR – PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) memperingati hari jadinya yang ke-60 dengan acara seremonial yang berlangsung di Kantor Cabang Tanjung Selor, Selasa (14/10/2025).

Acara ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.

Dalam acara tersebut, Bankaltimtara menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendorong perekonomian regional melalui layanan yang unggul. Gubernur Zainal A. Paliwang dalam sambutannya menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan kepada nasabah sebagai prioritas utama.

“Pelayanan harus dilakukan cepat, tidak bertele-tele, dan teliti terhadap dokumen yang dibutuhkan agar tidak ada yang terlewatkan,” tegas Gubernur Zainal.

Ia menambahkan bahwa efisiensi dan ketelitian dalam pelayanan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bankaltimtara, yang pada gilirannya akan memantapkan posisinya sebagai pilar ekonomi daerah.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bankaltimtara selama 60 tahun terakhir. Menurutnya, Bankaltimtara bukan hanya sekadar institusi keuangan, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam berbagai program pembangunan. Bankaltimtara telah berperan penting dalam penguatan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara.

Perayaan 60 tahun ini menjadi momentum bagi Bankaltimtara untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta mempererat kerjasama dengan pemerintah daerah dalam membangun Kalimantan Utara yang lebih maju dan sejahtera<span;>. (BIROADPIM)

NUNUKAN – Polemik pengelolaan pelabuhan rakyat kembali disorot anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan.

Kali ini Muhammad Mansur, sekretaris komisi 1 DPRD Nunukan menganggap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan belum optimal. Persoalan utama terletak pada status kepemilikan dan registrasi pelabuhan yang tidak jelas, meskipun secara fisik dikelola oleh pemerintah.

Disebutkan dari total 31 pelabuhan dan dermaga rakyat yang ada, termasuk Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL), banyak yang pengelolaannya di bawah pemerintah provinsi namun tidak memiliki register yang jelas.

“Aset pelabuhan tersebut seolah “tidak bertuan,” tanpa kejelasan apakah menjadi aset kabupaten atau provinsi. Kondisi ini diperparah dengan pelabuhan rakyat kecil, seperti yang berada di Inhutani, Yamaker, dan Haji Putri dan di wilayah Dapil 4, Kecamatan Sabuku, yang dikelola pemerintah namun tidak memiliki nomor register yang sah,” ungkap Muhammad Mansur kepada media ini.

Kondisi ini, kata Mansur, memunculkan pertanyaan mengenai kinerja Dishub selama ini. Ketidakjelasan status dan registrasi pelabuhan rakyat menunjukkan adanya masalah administrasi yang serius.

Dikhawatirkan, jika masalah ini terus berlarut, akan terjadi kejadian serupa di kemudian hari, di mana tanggung jawab saling dilimpahkan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Kami siapa untuk mendukung dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan persoalan ini. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apa saja yang sudah diselesaikan oleh Dishub hingga saat ini? Selama 26 tahun terakhir, belum ada satu pun pelabuhan yang memiliki kelengkapan perizinan dan register yang resmi,” tegasnya.

Dishub Nunukan perlu dievaluasi kinerjanya. Jangan hanya banyak teori, tetapi harus bekerja nyata. Perlu adanya sinergi antara Dishub dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. “DPR pasti akan mendukung, asalkan ada keterbukaan dan kerja sama yang baik,” tegasnya.

Mansur menambahkan, nomor register sangat penting sebagai identitas pelabuhan. Tanpa nomor register, status pelabuhan menjadi tidak jelas dan rentan terhadap masalah hukum di kemudian hari.

“Dengan adanya evaluasi kinerja, sinergi dengan DPR, dan kejelasan status serta registrasi pelabuhan, diharapkan pengelolaan pelabuhan rakyat dapat lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya. (nti)

NUNUKAN – Perayaan ulang tahun ke-26 Kabupaten Nunukan menjadi momentum bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyuarakan aspirasi dan mendesak pemerintah daerah agar lebih fokus pada penyelesaian masalah krusial yang dihadapi masyarakat.

Salah satu suara lantang datang dari Andi Yakub, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyoroti sejumlah isu vital mulai dari transportasi, infrastruktur pelabuhan, hingga stabilitas ekonomi sektor rumput laut.

Andi Yakub menyampaikan harapannya agar di usia ke-26 ini, tujuan baik Bupati Nunukan dapat tercapai, terutama dalam menuntaskan berbagai persoalan yang muncul di awal masa kepemimpinan. “Harapan besar tertumpu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di awal pengurusan mereka,” ujarnya.

Isu paling mendesak yang disoroti Andi Yakub adalah penghubung transportasi antara Nunukan dan Sebatik. Jalur penyeberangan yang belum resmi ini bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga menyangkut keselamatan ribuan masyarakat.

“Jalur penyeberangan yang belum resmi menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas dan masyarakat tidak memiliki perlindungan asuransi karena statusnya yang ilegal,” tegas politisi kelahiran Pancang, 15 November 1987 ini. Ia mendesak pemerintah untuk segera bertindak.

“Mudah-mudahan di tahun ini ada inisiatif dari pemerintah untuk memperbaiki atau meresmikan tempat penyeberangan itu. Karena masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di sana dan masyarakat tidak punya asuransi karena tidak legal,” harapnya.

Selain masalah transportasi, persoalan Dermaga Haji Putri juga tak luput dari perhatian Andi Yakub. Dermaga ini hingga kini masih menjadi perhatian yang belum terselesaikan.

“Diharapkan, kepemimpinan baru ini dapat memberikan solusi konkret agar masalah ini tidak berlarut-larut,” pintanya, menekankan pentingnya penyelesaian infrastruktur vital ini.

Di sektor ekonomi, Andi Yakub menyambut baik informasi dari Bupati bahwa harga rumput laut telah mencapai Rp14.500 per kilogram. Namun, ia berharap harga tersebut tidak hanya dipertahankan, melainkan dapat ditingkatkan.

“Kita berharap dengan apa yang disampaikan bupati tadi, sudah di angka Rp14.500 per kilonya, kita berharap bisa dipertahankan, justru bisa lebih ditingkatkan lagi,” ucapnya.

Mengingat rumput laut adalah salah satu primadona ekonomi di Kabupaten Nunukan, perhatian khusus sangat diperlukan agar sektor ini terus memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Agar ekonomi rumput laut yang menjadi salah satu primadona ekonomi kita di Kabupaten Nunukan bisa diberikan perhatian khusus. Karena sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Andi Yakub, menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah terhadap mata pencarian utama warga.

Pernyataan Andi Yakub ini menjadi cerminan dari harapan besar masyarakat Nunukan terhadap kepemimpinan daerah untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan yang merata di usia Kabupaten yang ke-26 tahun. (nti)

NUNUKAN – Di usia Kabupaten Nunukan yang ke-26, isu pemerataan pembangunan kembali menjadi sorotan utama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Gat Kaleb.

Wakil rakyat asal Kecamatan Krayan ini mengatakan, ketimpangan pembangunan antar daerah pemilihan (dapil) menjadi perhatian serius yang memerlukan solusi konkret dan berpihak.

“Ya ibarat anak ya, ini sudah selesai, sudah sarjana lah. Ibarat anak sudah selesai sarjana, artinya dia sudah siap kerja, siap mandiri,” ujar Gat Kaleb kepada media ini.

Analogi ini, lanjut Politisi Partai Demokrat ini, menggambarkan bahwa Kabupaten Nunukan seharusnya sudah mampu fokus pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayahnya. Namun, faktanya, ketimpangan pembangunan antar dapil masih sangat terasa.

“Kita harus akui suka tidak suka, jujur atau tidak jujur, ketimpangan pembangunan antar dapil, 4 dapil, 1, 2, 3 ini ibarat langit dan bumi,” lanjutnya.

Dikatakan, pendekatan kebijakan yang selama ini diterapkan, yaitu “satu bagi satu bagi satu,” dinilai tidak efektif untuk mengatasi ketimpangan ini. Dengan pendekatan proporsional berdasarkan jumlah penduduk, dapil 4 akan sulit untuk mengejar ketertinggalannya.

“Kalau pendekatan kita itu pendekatan kita proporsional jumlah penduduk, apa apa? Sampai dunia kiamat dapil 4 ini nggak akan terbangun,” tegasnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada dapil yang tertinggal.

Menurutnya, untuk mengatasi ketimpangan ini, alokasi anggaran harus lebih besar untuk dapil 4. “Mestinya ya anggaran kasih lebih lebih lah sedikit ke dapil 4. Kalau di sini dapat 1.000, kalau bisa di sana dapat 10.000, dapat 20.000 lah baru bisa terkejar. Kalau di sini dapatnya 10.000, di sana itu dapatnya Rp5.000, itu nggak sebanding, itu nggak akan bisa terkejar, artinya harus ada lebih dana,” jelasnya.

Kebijakan yang berpihak pada dapil 4 sangat penting untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. “Kalau tidak ada kebijakan yang berpihak terkait anggaran, dapil 4 tidak akan terbangun sampai dunia kiamat,” tambahnya.

Dikatakan, berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bahwa akumulasi kekecewaan akibat ketimpangan dapat memicu konflik sosial. “Contoh kemarin orang demo dan membakar gedung DPR apa segala di Solo itu karena apa? Karena akumulasi kekecewaan, kekecewaan yang pada akhirnya membentuk mental karakter, orang marah, orang kecewa, bla bla bla bla dan seterusnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyadari bahwa kebijakan yang tidak berpihak dapat menimbulkan masalah serius di kemudian hari.

Kondisi infrastruktur di dapil 4 masih sangat minim. “Di sana infrastrukturnya masih minim, di sini ya jelek jeleknya jalan sudah ada batu di atasnya lah, di sana 1 biji batu pun tak ada semuanya. Kalau kalau ini kan gini, menurut saya ini pembiaran. Selama kebijakan kita tidak berpihak ndak ndak akan ada perubahan apa apa,” pungkasnya.

Dengan adanya kesadaran dan tindakan yang berpihak, diharapkan ketimpangan pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat segera teratasi, dan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata. (dln)

NUNUKAN – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Nunukan kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas penyelundupan di wilayah perbatasan.

KPPBC Nunukan memusnahkan ribuan barang ilegal hasil tegahan dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah,<span;> Selasa (14/10/2025).

Kepala KPPBC Nunukan, Danang Seno Bintoro, menjelaskan, kegiatan pemusnahan ini adalah hasil sinergi yang kuat antara KPPBC Nunukan dengan berbagai pihak, termasuk Lanal Nunukan, Polres Nunukan, Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 11/GG/2/Kostrad, Yonkaf 13/Satya Loduswana, Kodim 0911 Nunukan, dan Polsek KSKP Nunukan.

“Kerja sama yang solid ini menjadi kunci keberhasilan dalam menekan angka penyelundupan di wilayah perbatasan,” ujar Danang saat menyampaikan rilis di kantor KPPBC, Jalan Pelabuhan Baru.

Barang-barang ilegal yang dimusnahkan meliputi berbagai jenis, di antaranya, 3.240 batang rokok ilegal, 1.212 botol dan 648 kaleng minuman mengandung etil alkohol, 147 press pakaian bekas, 12.064 paket kosmetik ilegal, 275 paket makanan dan pakan ternak ilegal, 25 paket bahan kimia pertanian, 1.260 botol dan 900 liter oli dan bahan bakar ilegal.

“Total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp 967.581.400, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 436.084.340,” sebut Danang, sapaan akrabnya.

Pemusnahan dilakukan dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan jenis barang. Rokok ilegal dibakar, minuman beralkohol digiling dengan buldoser, press pakaian bekas dipendam di TPA Mamolo, Nunukan Selatan dan kosmetik ilegal dicampur deterjen sebelum dipendam.

Selain pemusnahan, Bea Cukai Nunukan juga menghibahkan 24 lembar karpet senilai Rp11.000.000 kepada lembaga sosial untuk disalurkan kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Nunukan.

Danang menegaskan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif penyelundupan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi serta dukungan masyarakat dalam menjaga wilayah perbatasan.

Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bea Cukai Kabupaten Nunukan atas kerja keras mereka dalam mengamankan pintu-pintu masuk di wilayah perbatasan.

“Kita semua menyadari bahwa sebagai daerah perbatasan dengan wilayah perairan yang luas, kita memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap aksi penyelundupan barang dari Malaysia,” ungkapnya.

Bupati berharap kegiatan pemusnahan ini dapat menekan aksi penyelundupan serta meningkatkan kepatuhan para pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor impor.

“Dengan kerjasama yang baik antara Bea Cukai, pemerintah daerah, dan masyarakat, kita dapat menjaga wilayah perbatasan kita dari kegiatan ilegal dan menciptakan iklim ekonomi yang sehat,” pungkasnya. (nti)

Oleh
Kasman Karim, Pemerhati Politik Lokal

NUNUKAN sebagai wilayah perbatasan terdepan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan posisi strategis dalam perdagangan lintas batas. Namun demikian, persoalan ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya hilirisasi membuat potensi tersebut belum berkontribusi optimal pada kesejahteraan masyarakat.

Tulisan ini menyoroti tiga sektor utama perikanan dan kelautan, perdagangan, serta perkebunan sebagai prioritas pembangunan daerah. Dengan basis data dari BPS dan dinas terkait, analisis ini juga diarahkan pada rekomendasi kebijakan yang perlu diperhatikan pemerintah.

1. Perikanan dan Kelautan

Produksi perikanan Nunukan tahun 2023 mencapai 770.804,75 ton, dengan rincian budidaya 765.161,75 ton dan tangkap 5.643 ton. Dominasi budidaya menunjukkan potensi besar, namun belum maksimal dalam memberi nilai tambah karena keterbatasan infrastruktur pengolahan dan akses pasar.

Analisis : Budidaya sebagai basis ekonomi butuh penguatan hilirisasi (pengolahan, cold storage, sertifikasi mutu). Nelayan tangkap tetap harus mendapat perlindungan dari praktik illegal fishing. Pemerintah perlu hadir dengan teknologi, akses modal, dan diplomasi pasar lintas batas.

2. Perdagangan Lintas Batas

Nunukan berperan sebagai simpul utama perdagangan Indonesia–Malaysia. PDRB Nunukan 2024 mencapai Rp 40,54 triliun dengan pertumbuhan 4,03 persen. Namun, posisi tawar masyarakat masih lemah karena ketergantungan pada pasar luar dan lemahnya infrastruktur perdagangan.

Analisis: Perdagangan lintas batas adalah peluang sekaligus ancaman, karena fluktuasi harga dan dominasi pedagang besar. Infrastruktur logistik (jalan, pelabuhan, gudang pendingin) dan regulasi ramah rakyat menjadi kebutuhan mendesak. UMKM dan koperasi ekspor perlu diperkuat sebagai aktor utama agar nilai tambah tidak bocor keluar daerah.

3. Perkebunan

Perkebunan, khususnya kelapa sawit, menjadi sektor unggulan Nunukan. Luas areal sawit diperkirakan mencapai kurang lebih 135.000 hektar, dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB. Namun, masalah klasik yang dihadapi adalah rendahnya harga jual sawit rakyat, lemahnya kelembagaan koperasi, dan minimnya hilirisasi.

Analisis: Hilirisasi sawit (pabrik CPO, produk turunan) akan mendongkrak nilai tambah dan serapan tenaga kerja lokal. Diversifikasi komoditas (kakao, karet, pangan lokal) penting untuk mengurangi ketergantungan pada sawit. Konflik agraria perlu penyelesaian agar masyarakat mendapat kepastian hak atas lahan.

Rekomendasi Kebijakan

1. Hilirisasi Sektor Utama: Pendirian unit pengolahan ikan dan pabrik pengolahan sawit rakyat. Penguatan rantai pasok (cold chain, packaging, distribusi ekspor).

2. Perlindungan dan Fasilitasi Masyarakat:
Pengawasan perairan untuk melindungi nelayan tangkap. Regulasi perdagangan lintis batas yang sederhana dan berpihak pada rakyat.

3. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal: Koperasi ekspor dan UMKM sebagai aggregator produk perikanan dan perkebunan. Skema pembiayaan mikro untuk petani dan nelayan.

4. Diversifikasi Komoditas dan Keberlanjutan: Pengembangan kakao, karet, dan pangan lokal. Sertifikasi keberlanjutan untuk sawit rakyat agar mampu masuk pasar global.

5. Basis Data dan Monitoring: Peningkatan publikasi data sektoral tingkat kabupaten untuk mendukung perencanaan berbasis bukti.

Nunukan memiliki tiga sektor prioritas perikanan dan kelautan, perdagangan, dan perkebunan yang jika dikelola dengan benar dapat menjadi pilar kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan terbesaradalah rendahnya nilai tambah, lemahnya perlindungan, dan keterbatasan infrastruktur.

Pemerintah perlu hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator dan pelindung kepentingan masyarakat. Dengan langkah strategis tersebut, Nunukan dapat berkembang menjadi pusat ekonomi perbatasan yang berdaulat, berdaya saing, dan menyejahterakan rakyatnya.

NUNUKAN – Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Batalyon Kavaleri 13 Satya Lembuswana (SL) 23 Oktober mendatang, serta mendukung tiga kegiatan penting lainnya, Batalyon Kavaleri 13/SL berinisiatif menggelar turnamen bola voli Lembuswana Cup.

Inisiatif ini muncul berdasarkan informasi dari masyarakat yang menunjukkan minat besar terhadap turnamen bola voli di wilayah Nunukan. Hal ini diperkuat dengan hasil diskusi bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat di sekitar pos, yang mengungkapkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan hiburan.

“Kami melihat bahwa dari tanggal 1 sampai 30 November tidak ada event turnamen bola voli. Inilah yang menjadi semangat kami untuk mengadakan kegiatan ini,” ujar Dansatgas Pamtas Yonkav 13/SL, Letkol Kav Ikhsan Maulana Pradana S.I.P., M.I.P melalui Pasi Ter Satgas Pamtas Kapten Kav Yurika Anggoro Putra S, Tr. selaku ketua panitia.

Untuk menyukseskan acara ini, Batalyon Kavaleri 13/SL berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan instansi terkait. Turnamen ini bersifat terbuka, di mana setiap tim bebas memiliki pemain dari manapun.

“Kami serahkan semuanya kepada manajer tim masing-masing. Biarkan mereka bebas berkreasi dengan strategi mereka,” tambahnya.

Tujuan utama dari turnamen ini adalah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang berpotensi untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pada tahun 2026 mendatang. Diharapkan, melalui turnamen ini, dapat ditemukan potensi-potensi terbaik di wilayah Nunukan yang dapat dibina lebih lanjut.

Turnamen ini direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih dua minggu, mulai tanggal 23 Oktober hingga 6 November. Pendaftaran telah dibuka sejak tanggal 6 atau 7 Oktober dan akan ditutup pada tanggal 20 Oktober, yang juga merupakan hari pelaksanaan tehnikal meeting.

“Pendaftaran sudah berjalan sekitar seminggu dan masih ada waktu sekitar satu minggu lagi bagi tim-tim yang ingin berpartisipasi,” pungkasnya. (adv)