NUNUKAN – Persoalan ekonomi keluarga, usaha kecil, hingga pendidikan anak menjadi curahan utama kaum ibu saat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi PKS Komisi II, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menggelar reses dan serap aspirasi masyarakat di Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur, Ahad (17/5/2026).

Kegiatan yang dihadiri mayoritas ibu-ibu dari berbagai majelis taklim serta pengurus yayasan sosial dan keagamaan itu berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Dalam dialog tersebut, Muhammad Nasir sengaja membuka ruang seluas-luasnya bagi kaum ibu untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

“Kaum ibu adalah orang yang paling merasakan kondisi ekonomi keluarga. Mereka yang mengatur kebutuhan rumah tangga, memikirkan pendidikan anak-anak, hingga ikut membantu ekonomi keluarga lewat usaha kecil yang mereka jalankan,” ujar Muhammad Nasir.

Dalam pertemuan itu, persoalan dukungan terhadap pelaku UMKM menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat. Banyak peserta mengaku menjalankan usaha rumahan, namun masih terkendala modal, peralatan usaha, hingga minimnya pelatihan dan pendampingan.

Masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan bantuan modal, sarana usaha, serta pelatihan agar usaha kecil yang mereka jalankan bisa berkembang dan lebih mandiri.

Tak hanya itu, legalitas usaha juga menjadi perhatian serius. Sejumlah pelaku UMKM mengaku belum memahami tata cara pengurusan izin usaha maupun sertifikasi halal yang kini menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan usaha mereka.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Nasir meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait lebih aktif turun langsung melakukan pembinaan kepada masyarakat.
“Pemerintah jangan hanya menunggu masyarakat datang. Harus lebih aktif turun ke lapangan membantu pelaku UMKM, termasuk soal legalitas usaha, sertifikasi halal, pelatihan, hingga akses bantuan,” tegasnya.

Selain persoalan UMKM, masyarakat juga meminta pemerintah lebih sering menggelar pasar murah di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Kaum ibu mengaku kenaikan harga bahan pangan sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.

Mereka berharap pemerintah melakukan pengawasan harga di lapangan agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat kecil.

Di sektor pendidikan, warga juga menyoroti minimnya informasi terkait program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa di Kalimantan Utara maupun Kabupaten Nunukan.

Mereka berharap akses informasi beasiswa dapat lebih mudah dijangkau masyarakat.
Muhammad Nasir menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius agar anak-anak daerah tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan.

“Informasi beasiswa harus benar-benar sampai ke masyarakat bawah. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan kesempatan hanya karena kurang informasi,” katanya.

Kegiatan reses ditutup dengan pembagian beras kepada para peserta. Suasana penuh kebahagiaan tampak dari para ibu-ibu yang merasa senang karena dapat menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada wakil rakyat. (adv)

TARAKAN – Meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kalimantan Utara (Kaltara), termasuk temuan kasus pada usia pelajar, mendorong Komisi IV DPRD Kaltara mempercepat pembentukan regulasi khusus sebagai langkah strategis menekan penyebaran penyakit tersebut.

Komitmen itu ditegaskan dalam rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait yang digelar di Kantor Badan Penghubung Tarakan, Rabu (20/5/26).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, M.Si., didampingi Sekretaris Komisi IV Ruman Tumbo, SH, serta dihadiri anggota Komisi IV lainnya.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada penentuan bentuk regulasi yang dinilai paling efektif, apakah cukup melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Komisi IV cenderung mendorong pembentukan Perda karena dinilai memiliki kekuatan hukum lebih komprehensif dan mampu mengatur penanganan HIV/AIDS secara lintas sektor.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah menegaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya sebagai bentuk keseriusan DPRD menghadirkan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.

“Persoalan HIV/AIDS harus ditangani secara serius dan menyeluruh. Regulasi yang kuat sangat diperlukan agar upaya pencegahan, edukasi, dan penanganan dapat berjalan terintegrasi lintas sektor. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama demi melindungi generasi muda dan masyarakat Kalimantan Utara,” tegasnya.

Selain tingginya angka kasus, DPRD juga menyoroti munculnya kasus HIV/AIDS pada kalangan pelajar di sejumlah wilayah yang dinilai menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Plt. Biro Hukum Setda Kaltara, Iswandi Ibrahumsyah mengingatkan pentingnya kajian hukum yang matang agar regulasi yang disusun tetap selaras dengan Perda Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Dalam rapat itu, peserta juga menyoroti kondisi geografis Kaltara sebagai wilayah perbatasan dan daerah transit yang dinilai memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap penyebaran HIV/AIDS.

Komisi IV bersama seluruh pihak pun sepakat mendorong penguatan regulasi, percepatan kajian hukum, serta langkah strategis berupa edukasi, sosialisasi, pencegahan, hingga pengawasan secara terintegrasi.

DPRD juga meminta penanganan HIV/AIDS menjadi perhatian serius pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota guna menekan penyebaran kasus di Kalimantan Utara. (adv)

TANJUNG SELOR – Suasana tenang di pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan mendadak berubah mencekam setelah kebakaran hebat melanda Kantor Bupati Bulungan di Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Rabu malam (20/05/26) sekitar pukul 21.17 Wita.

Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap bangunan utama kompleks perkantoran pemerintahan tersebut.

Bangunan yang terbakar merupakan pusat aktivitas pemerintahan Kabupaten Bulungan. Di dalamnya terdapat ruang kerja Bupati Bulungan, ruang kerja Wakil Bupati, ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda), hingga Gedung Tenguyun yang selama ini digunakan untuk berbagai agenda penting pemerintah daerah.

Begitu menerima laporan kejadian, seluruh armada Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan langsung dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman juga mendapat bantuan water cannon milik Polda Kaltara dan Brimob Polda Kaltara, serta armada pemadam dari Bandara Tanjung Harapan.

Namun, upaya petugas sempat terkendala karena kobaran api cepat membesar akibat hembusan angin kencang. Material bangunan yang didominasi kayu dan gipsum membuat api dengan mudah merambat ke seluruh bagian gedung.

Seorang saksi mata, Aras, warga Jalan Padatelo, Tanjung Selor, mengaku melihat api sudah dalam kondisi besar saat dirinya melintas di depan kantor bupati.

“Saya datang api sudah membesar. Pemadam  sudah ada. Angin kencang, api makin besar. Barang-barang banyak jatuh. Bahkan hampir mengenai petugas,” ujarnya.

Petugas pemadam berjibaku selama kurang lebih tiga jam sebelum akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan kobaran api. Kepanikan sempat terjadi di kawasan kompleks perkantoran saat api terus membesar.

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan berdatangan ke lokasi untuk menyelamatkan aset-aset penting milik pemerintah, mulai dari dokumen dan berkas penting hingga komputer serta peralatan elektronik lainnya.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang.

Sementara itu, Bupati Bulungan, Syarwani, yang turut hadir memantau langsung situasi di lokasi kejadian, belum memberikan keterangan resmi kepada awak media. (bed)

TANJUNG SELOR – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam waktu dekat akan memanggil empat pengelola kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanah Kuning–Mangkupadi guna membahas persoalan permukiman warga yang hingga kini masih berada dalam kawasan industri PSN.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi terbaik terkait kepastian tata ruang dan perlindungan hak masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

Sekretaris Pansus RTRW DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi.menegaskan, DPRD ingin memastikan pembangunan kawasan industri tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.

“Kami di Pansus RTRW berencana memanggil empat pengelola PSN untuk duduk bersama membahas persoalan permukiman masyarakat yang hingga saat ini masih masuk dalam kawasan industri PSN. Ini penting agar ada kejelasan dan solusi yang adil,” ujar Muhammad Nasir.

Menurutnya, DPRD Kaltara mendukung investasi dan percepatan pembangunan di Kalimantan Utara. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis nasional.

Ia menilai persoalan tersebut harus diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan negosiasi yang konstruktif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

“Kami ingin pembangunan tetap berjalan, investasi tetap tumbuh, tetapi masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan dan kepastian. Jangan sampai masyarakat yang sudah lama tinggal di sana justru merasa terpinggirkan,” katanya.

Muhammad Nasir menambahkan, Pansus RTRW DPRD Kaltara terus menyempurnakan substansi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mampu menjawab berbagai persoalan di lapangan, termasuk potensi tumpang tindih antara kawasan industri dan permukiman warga.

Ia berharap pertemuan bersama para pengelola PSN nantinya dapat menghasilkan solusi konkret yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan daerah tanpa menghambat agenda pembangunan nasional.

“RTRW harus menjadi instrumen yang memberi kepastian bagi semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun investor. Karena itu kami ingin semua persoalan dibahas secara terbuka dan diselesaikan bersama,” tutupnya. (adv)

NUNUKAN – Kondisi ekonomi yang semakin sulit menjadi keluhan utama warga saat Anggota DPRD Kalimantan Utara, H. Ladullah, S.Hi menggelar reses di Kelurahan Nunukan, Sabtu (16/5/2026).

Masyarakat mengaku daya beli terus menurun, kebutuhan hidup semakin tinggi, sementara lapangan pekerjaan kian sulit didapat.

Sultan, salah satu warga yang hadir dalam kegiatan reses itu, mengatakan kondisi ekonomi Nunukan dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Menurutnya, masyarakat kini semakin kesulitan mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ekonomi sekarang sangat sulit. Cari pekerjaan juga susah, sementara kebutuhan hidup terus naik,” ujarnya.

Keluhan tersebut turut dibenarkan H. Ladullah. Ia mengakui kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat Nunukan memang sedang tidak baik, bahkan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

“Secara global memang ekonomi sedang kurang baik. Daya beli masyarakat menurun dan biaya hidup semakin tinggi. Tidak hanya di Nunukan, hampir seluruh daerah juga mengalami kondisi serupa. Tentu aspirasi ini akan saya sampaikan ke tingkat provinsi,” katanya.

Menurut Ladullah, kondisi Nunukan sebagai daerah perbatasan juga ikut memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat. Aktivitas perdagangan yang belum stabil serta terbatasnya lapangan kerja membuat masyarakat sangat merasakan dampak perlambatan ekonomi.

Ia menegaskan, kegiatan reses bukan sekadar agenda formal DPRD, tetapi menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan suara masyarakat benar-benar sampai dan diperjuangkan. Tugas anggota dewan bukan hanya hadir saat pemilu, tetapi juga terus hadir bersama masyarakat untuk mendengar dan melayani,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara tersebut.

Selain itu, Ladullah menjelaskan keberadaan reses ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, masih banyak warga yang merasa kesulitan menyampaikan usulan secara langsung kepada wakil rakyat.

“Dengan adanya reses, masyarakat punya ruang yang lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi. Jalurnya bisa melalui struktur partai PKS, datang langsung ke Rumah Aspirasi, atau langsung kepada kami sebagai anggota dewan,” jelasnya. (adv)

NUNUKAN – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Ruman Tumbo, melontarkan kritik keras terhadap pola penanganan kasus narkoba yang dinilai masih fokus pada pengguna, sementara jaringan besar peredaran narkotika belum tersentuh maksimal.

Dalam kegiatan edukasi masyarakat di wilayah perbatasan, ia menegaskan bahwa perang terhadap narkoba harus diarahkan pada pemutusan rantai distribusi hingga ke aktor utama.

Ruman Tumbo, meminta aparat penegak hukum lebih serius memburu bandar besar narkoba yang mengendalikan peredaran di wilayah perbatasan, khususnya Nunukan.

Menurutnya, penanganan kasus narkoba selama ini masih cenderung menyasar pengguna, sementara pengendali utama jaringan distribusi belum ditindak secara maksimal.

“Jangan hanya pengguna yang ditangkap. Bandar besarnya harus dikejar,” tegas Ruman Tumbo saat ditemui media belum lama ini.

Ia menilai bisnis narkoba memiliki perputaran uang yang sangat besar sehingga terus menarik banyak pihak untuk terlibat. Karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan di tingkat pengguna, tetapi harus memutus jaringan distribusi dari hulu.

Ruman juga menepis anggapan bahwa bandar sulit disentuh karena berada di luar negeri, seperti Malaysia. Menurutnya, pihak yang mengendalikan peredaran di wilayah Nunukan tetap harus dianggap sebagai aktor utama. “Yang mengatur peredaran di sini itulah yang harus diberangus,” ujarnya.

Ia menegaskan, kondisi peredaran narkoba di wilayah perbatasan kini sudah sangat mengkhawatirkan karena barang haram tersebut telah masuk hingga ke lingkungan permukiman warga. Situasi ini dinilai menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan ketahanan keluarga. “Narkoba bukan hanya merusak kesehatan, tapi juga menghancurkan masa depan generasi,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, penyuluh BNNK Nunukan juga mengingatkan adanya tren baru peredaran narkoba melalui liquid rokok elektrik atau vape. Zat jenis New Psychoactive Substances (NPS) disebut telah disamarkan dalam cairan vape dan mulai menyasar kalangan pelajar.
Kondisi itu membuat pengawasan orang tua dan lingkungan menjadi semakin penting karena modus peredaran narkoba kini lebih terselubung dan sulit dikenali.

Meski mendorong penindakan tegas terhadap bandar, Ruman tetap menekankan pentingnya pendekatan humanis bagi pengguna narkoba, termasuk melalui rehabilitasi agar mereka memiliki kesempatan untuk pulih.

Ia menegaskan, perang melawan narkoba tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Tanpa keberanian menindak jaringan besar, peredaran narkoba di wilayah perbatasan akan terus berkembang dan mengancam masa depan daerah.
“Ini bukan lagi persoalan biasa, tapi ancaman serius bagi generasi kita,” pungkasnya. (adv)

NUNUKAN – Persoalan air bersih, minimnya penerangan jalan hingga ancaman abrasi sungai menjadi keluhan utama warga RT 03 Mansapa Panamas saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto menggelar reses, Senin (18/5/2026).

Warga berharap aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi segera ditindaklanjuti pemerintah demi memperbaiki kebutuhan dasar masyarakat.
Salah seorang warga, Dewi mengungkapkan, akses air bersih masih menjadi persoalan utama di lingkungan mereka dan berharap segera mendapat perhatian pemerintah.

Keluhan serupa disampaikan M. Sidiq. Ia menyebut wilayahnya hingga kini belum memiliki jaringan pipa air bersih yang memadai. Selain itu, warga juga meminta penambahan lampu jalan dan perbaikan siring di belakang rumah warga yang mulai rusak.

“Air bersih belum ada jaringan pipa, lampu jalan juga masih kurang. Siring di belakang rumah warga juga sudah mulai rusak,” ujarnya.

Warga lainnya, Suardi atau Bapak Fitri, turut menyoroti kondisi sungai yang kembali mengalami sedimentasi meski sebelumnya telah dilakukan pengerukan. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu banjir dan abrasi.

“Sudah pernah digali, tapi sekarang tertimbun lagi. Kami berharap ada tindak lanjut normalisasi sungai,” katanya.

Sementara itu, Ketua RW setempat mempertanyakan status kewenangan perbaikan jalan masuk menuju Panamas, apakah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau kabupaten.

Ia juga meminta perhatian terhadap bantaran sungai yang mulai terkikis serta dukungan bagi kelompok pertanian, peternakan dan nelayan.

“Kami berharap ada sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membantu masyarakat, terutama nelayan pembudidaya maupun pemukat,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rismanto menegaskan seluruh masukan masyarakat akan diperjuangkan melalui DPRD Kaltara maupun dikoordinasikan dengan pemerintah daerah terkait.

“Semua aspirasi masyarakat akan kami tampung dan diperjuangkan sesuai kewenangan yang ada, baik di tingkat provinsi maupun melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten,” tegasnya. (adv)

TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 agar berjalan transparan dan bebas dari praktik “jalur titipan”.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto mengatakan pengawasan SPMB menjadi bagian dari fungsi DPRD, khususnya di bidang pendidikan. Komisi IV dipastikan turun langsung memantau proses penerimaan siswa baru. “Biasanya yang hadir langsung dari Komisi IV. Insyaallah kita pantau terus,” ujar Supa’ad saat reses masa persidangan III Tahun 2026 di Tarakan, Minggu (17/5/2026).

Menurutnya, polemik penerimaan siswa baru hampir selalu terjadi setiap tahun, terutama terkait dugaan permainan jalur masuk dan ketidakadilan seleksi. Karena itu, seluruh tahapan SPMB diminta berjalan sesuai aturan yang berlaku. “Saya paling sependapat kalau harus tegak lurus dengan aturan, sehingga tidak ada lagi jalan samping atau jalan belakang,” tegasnya.

Supa’ad menilai peluang kecurangan kini semakin kecil karena sistem penerimaan sudah berbasis digital dan lebih mudah diawasi. DPRD juga membuka ruang laporan masyarakat jika ditemukan dugaan pelanggaran disertai bukti kuat. “Kalau ada titipan dan ada alat bukti yang benar, tentu DPRD akan bersikap sesuai laporan dan temuan,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak menjunjung kejujuran demi terciptanya SPMB yang adil, bersih, dan transparan. (adv)

NUNUKAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara)  Fraksi PKS Komisi II, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menggelar kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan launching Rumah Aspirasi dan Rumah Qur’an sebagai bentuk penguatan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan dengan dihadiri berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kader PKS, Ketua DPD PKS Nunukan Muhammad Rusdi, serta Ketua DPC PKS Nunukan Selatan Hj. Surya.

Launching Rumah Qur’an dilakukan secara simbolis melalui pemotongan pita dan tumpeng oleh Ketua DPD PKS Nunukan Muhammad Rusdi sebagai tanda dimulainya pelayanan pembelajaran Al-Qur’an bagi masyarakat.

Sementara peresmian Rumah Aspirasi dilakukan langsung oleh Muhammad Nasir sebagai bentuk komitmen pelayanan dan keterbukaan terhadap aspirasi warga.

Dalam forum reses tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai usulan yang menjadi perhatian warga. Mulai dari perbaikan jalan lingkungan, penerangan dan jaringan listrik baru, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, bantuan beasiswa pendidikan, bantuan rumah ibadah, bantuan kelompok tani, usulan sumur bor untuk kebutuhan air bersih, hingga bantuan bagi kelompok budidaya rumput laut.

Muhammad Nasir menegaskan, reses bukan sekadar agenda formal DPRD, melainkan ruang untuk mendengar langsung suara masyarakat agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.

“Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar sampai dan diperjuangkan. Karena tugas anggota dewan bukan hanya hadir saat pemilu, tetapi terus hadir bersama masyarakat untuk mendengar dan melayani,” ujar Muhammad Nasir.

Ia menjelaskan, kehadiran Rumah Aspirasi bertujuan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi sehari-hari.

Menurutnya, masih banyak warga yang merasa kesulitan menyampaikan usulan secara langsung kepada wakil rakyat.

“Dengan adanya Rumah Aspirasi ini, masyarakat punya ruang yang lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi. Jalurnya ada dua, bisa melalui struktur partai PKS, bisa juga langsung datang ke Rumah Aspirasi atau langsung kepada kami sebagai anggota dewan,” jelasnya.

Muhammad Nasir menambahkan, dirinya bersama Hasbi, anggota DPRD Kabupaten Nunukan Fraksi PKS Dapil Kecamatan Nunukan Selatan, siap menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kapan pun dibutuhkan.

“Kami aleg PKS, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, siap menerima usulan masyarakat baik lewat struktur partai, lewat Rumah Aspirasi, maupun langsung kepada kami. Ini bagian dari komitmen kami meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Nunukan Muhammad Rusdi menyampaikan bahwa kehadiran Rumah Qur’an merupakan bagian dari komitmen dakwah dan pelayanan PKS kepada masyarakat.

Menurutnya, Rumah Qur’an bukan hanya tempat belajar membaca Al-Qur’an, tetapi juga menjadi sarana pembinaan akhlak dan pembentukan generasi yang lebih baik.

“Rumah Qur’an ini terbuka untuk seluruh masyarakat Nunukan Selatan yang ingin belajar Al-Qur’an secara gratis. InsyaAllah kader-kader PKS siap menjadi pengajar dan pendamping bagi masyarakat,” ujar Muhammad Rusdi.

Ia menambahkan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring antara pembangunan fisik dan pembangunan moral masyarakat.

“Kami ingin pelayanan kepada masyarakat tidak hanya dalam bentuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembinaan spiritual dan akhlak masyarakat. Karena itu Rumah Qur’an ini dihadirkan sebagai bagian dari pengabdian kepada umat,” katanya.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Warga berharap keberadaan Rumah Aspirasi dan Rumah Qur’an dapat terus aktif menjadi pusat pelayanan, pembinaan, serta wadah komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat.

Di akhir kegiatan, Muhammad Nasir menegaskan dirinya akan terus memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat Nunukan Selatan baik di tingkat pemerintah provinsi maupun melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait.

“Kami ingin keberadaan kami benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. InsyaAllah setiap aspirasi yang masuk akan kami perjuangkan semaksimal mungkin,” tutupnya. (adv)

NUNUKAN – Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto kembali melanjutkan kegiatan reses masa persidangan di RT 04, Tanjung Harapan Lancang, Kecamatan Nunukan Selatan, Minggu (17/5/2026).

Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi disampaikan mulai dari bantuan rumah ibadah, dukungan kelompok nelayan hingga kebutuhan penerangan jalan lingkungan.

Salah seorang warga, Ahmad Ramadhan selaku panitia masjid, menyampaikan apresiasi kepada Rismanto atas perjuangannya membantu rumah ibadah hingga memperoleh dukungan anggaran dari Pemprov Kaltara.

Ia mengungkapkan, sejak masjid tersebut berdiri, baru kali ini mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi.

“Terima kasih karena masjid kami sudah dibantu dan diperjuangkan sehingga mendapat dana dari Pemerintah Provinsi. Sejak awal berdiri, baru pertama kali mendapatkan bantuan,” ujar Ahmad Ramadhan.

Dalam kesempatan itu, Ahmad juga berharap dukungan bantuan untuk masjid dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang agar pembangunan dan fasilitas rumah ibadah semakin memadai.

Aspirasi lain disampaikan Ketua RT 09, Mansur, yang meminta adanya bantuan untuk rumah ibadah sekaligus dukungan bagi kelompok nelayan, khususnya di sektor budidaya yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.

Sementara itu, warga lainnya, Hamzah, menyoroti minimnya fasilitas penerangan jalan di wilayah Lancang Atas. Menurutnya, kondisi jalan yang gelap saat malam hari cukup mengganggu aktivitas warga dan rawan membahayakan keselamatan.

“Lampu listrik untuk jalan di Lancang Atas sampai sekarang belum ada. Kami berharap ini bisa diperjuangkan,” kata Hamzah.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Rismanto menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian dan dibawa dalam pembahasan di DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

“Kegiatan reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi terkait rumah ibadah, bantuan kelompok nelayan, hingga lampu jalan tentu akan kami kawal dan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” ujar Rismanto.

Ia menilai kebutuhan penerangan jalan menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, terutama pada malam hari.

“Persoalan lampu jalan ini memang perlu mendapat perhatian karena menyangkut keamanan warga. Begitu juga dukungan terhadap nelayan dan rumah ibadah yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (adv)