Di balik deru mesin traktor yang kelak membelah sawah-sawah Krayan, ada kisah panjang tentang perjalanan, pengorbanan, dan tekad menghadirkan negara hingga ke tapal batas.

Syamsul Bahri

KRAYAN bukan sekadar wilayah di peta Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ia adalah daerah perbatasan yang terisolasi, dikelilingi hutan lebat dan medan berat, dengan akses terbatas yang kerap menguji kesabaran siapa pun yang ingin mencapainya.

Namun keterbatasan itu tak menyurutkan langkah pemerintah untuk mendukung denyut pertanian masyarakat setempat.
Kementerian Pertanian (Kementan) mendistribusikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk Krayan, berupa 28 unit traktor roda empat (jonder/rotavator), 14 unit traktor roda dua, serta 10 unit rice planter.

Bantuan ini diharapkan mampu mendorong produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia tersebut.

Masalahnya, Krayan hampir sepenuhnya hanya bisa dijangkau melalui jalur udara. Jalur darat yang menghubungkan wilayah ini masih dalam proses pembangunan. Kondisi inilah yang memaksa Pemerintah Kabupaten Nunukan mengambil jalur alternatif yang penuh tantangan.

Perjalanan alsintan dimulai dengan menyeberang menggunakan kapal LCT melalui jalur Sungai Ular, Kecamatan Seimanggaris. Dari sana, alat-alat pertanian itu dilansir sedikit demi sedikit menggunakan truk menuju wilayah Kabupaten Malinau, sebelum akhirnya menembus jalur darat ekstrem menuju Krayan.

“Kita tugaskan pegawai kami yang siap mental dan fisiknya kuat untuk mengawal pengiriman alsintan ke Krayan. Kita tahu pengiriman ini butuh waktu belasan hari, sehingga kami bersiap untuk berkemah dan siap tidur di tengah hutan,” ujar Masniadi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Nunukan.

Demi menghemat anggaran, seluruh operator alat berat, tenaga pendamping, hingga pengawas diambil dari internal DKPP Nunukan. Mereka bukan sekadar mengawal logistik, tetapi juga berhadapan langsung dengan lumpur, hujan, dan medan yang bisa berubah ekstrem dalam hitungan jam.

Masniadi menyebut tantangan terberat justru muncul saat alsintan tiba di ujung jalan beraspal perbatasan Malinau. Dari titik itu, perjalanan menuju Desa Long Semamu hingga Desa Binuang, Krayan, ibarat memasuki jalur tak bertuan. Jalan tanah akan menjelma lumpur licin, terutama saat hujan mengguyur.

“Biasanya ban mobil tertanam, dan harus ditarik menggunakan alat berat untuk bisa keluar dari lumpur,” ungkapnya.

Mengantisipasi kondisi tersebut, DKPP Nunukan telah berkoordinasi dengan perusahaan pemilik alat berat untuk siaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Tantangan lain tak kalah serius adalah penyeberangan sungai sebelum memasuki wilayah Krayan.

“Kita akan melewati sungai sebelum masuk Krayan. Jadi dastikan apakah arus air memungkinkan dilewati atau tidak. Kalau tidak, tunggu sampai aman baru diseberangkan alat-alat berat yang dikirim,” jelas Masniadi.

Distribusi alsintan dilakukan melalui dua jalur. Jalur darat membawa 28 unit traktor roda empat yang terdiri dari 14 unit jonder dan 14 unit rotavator. Sementara jalur udara diperuntukkan bagi 14 unit traktor roda dua dan 10 unit rice planter.

Namun jalur udara pun bukan tanpa kendala. Pesawat komersial rute Nunukan–Krayan merupakan pesawat perintis yang tak memungkinkan pengangkutan alsintan berukuran besar. Karena itu, Pemkab Nunukan tengah melobi TNI Angkatan Udara agar dapat meminjamkan pesawat angkut.

“Pesawat komersil tidak memungkinkan. Karena itu kami sedang berupaya meminta dukungan TNI AU,” tambahnya.

Masniadi memastikan dirinya ikut langsung dalam regu pengawalan DKPP hingga alsintan tiba di Krayan. Baginya, kehadiran langsung di lapangan adalah bentuk tanggung jawab sekaligus komitmen pemerintah kepada masyarakat perbatasan.

“Kita tahu bagaimana sulitnya menembus Krayan lewat darat. Semoga usaha ini dipandang sebagai salah satu bukti kehadiran pemerintah bagi masyarakat perbatasan,” katanya.

Pemkab Nunukan menargetkan alsintan dapat tiba di Krayan dalam waktu 9 hingga 12 hari. Namun faktor cuaca yang tak menentu berpotensi membuat perjalanan molor hingga dua kali lipat dari rencana awal.

Meski demikian, harapan tetap disematkan. “Semoga alsintan yang diberikan Pemerintah Pusat benar-benar menjadi pendukung kemajuan pertanian masyarakat Krayan,” tutup Masniadi.

Di tengah hutan, lumpur, dan sungai yang menghadang, perjalanan alsintan ini menjadi lebih dari sekadar distribusi alat. Ia adalah cerita tentang dedikasi, tentang negara yang berusaha hadir hingga ke ujung negeri, demi sawah-sawah Krayan tetap hidup dan berproduksi. (***)

NUNUKAN – Peran Polisi Republik Indonesia (Polri) kini tak lagi sebatas menangani kasus hukum dan kriminal. Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, personel Polsek Nunukan bahkan turun tangan dalam sektor pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Selasa, (2/2/2026) pagi pukul 09.00 WITA, Bhabinkamtibmas bersama personel Polsubsektor Sei Ular melaksanakan kegiatan pembersihan lahan seluas kurang lebih 1 hektar di Jalan Persawahan RT 01, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimenggaris.

Lahan milik warga tersebut akan digunakan untuk penanaman jagung pipil pada Februari 2026 dalam rangka Kuartal I 2026. Kegiatan yang dilakukan secara gotong royong meliputi pemerataan lahan, pembersihan gulma, dan pembuatan bedengan. Turut berpartisipasi Ps. Kapolsubsektor Sei Ular Aiptu Marangkup Aruan, S.H., Bhabinkamtibmas Desa Sekaduyan Taka Aipda Andi Parlan, S.H., serta masyarakat setempat.

Kapolsek Nunukan IPTU Disco Barasa, S.H., M.H., menyampaikan, keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dan upaya mempererat hubungan dengan masyarakat. “Ini bagian dari dukungan terhadap swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden,” ujarnya.

Proses pembersihan lahan masih berlangsung secara bertahap, termasuk penyemprotan rumput liar agar lahan siap tanam. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi jagung, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. “Semoga panennya banyak dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat,” harapnya. (bed)

NUNUKAN – Kabar tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yakni Desa Kabungalor, Desa Lepaga, dan Desa Tetagas, yang disebut masuk ke Malaysia
dibantah Bupati Nunukan H. Irwan Sabri.

“Isu tersebut perlu dipahami secara utuh. Sesuai kesepakatan kedua negara, memang ada bagian wilayah OBP yang masuk ke Malaysia, namun sebagian besar telah menjadi bagian dari Indonesia, termasuk tiga desa yang ramai diperbincangkan setelah muncul di sejumlah media nasional,” kata Bupati Nunukan dalam keterangan tertulis yang disampaikan Prokopim Setkab Nunukan kemarin.

Informasi ini disampaikan pasca Bupati Nunukan H. Irwan Sabri melakukan klarifikasi dan koordinasi langsung dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

“Menindaklanjuti penetapan tata batas negara di OBP Segmen Sinapad, Sungai Sesai, B2700-B3100, OBP Sungai Simantipal dan OBP Sebatik, saya langsung melakukan koordinasi ke BNPP,” ujar Irwan Sabri usai pertemuan.

Ia merinci, luasan OBP yang semula sekitar 5.900 hektare, hasil kesepakatan terbaru menegaskan kurang lebih 5.207,8 hektare menjadi wilayah Indonesia, sementara 778,5 hektare menjadi bagian Malaysia. Artinya, 90% wilayah OBP tersebut sah milik NKRI dan 10% menjadi bagian Malaysia.

“Pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk melaksanakan akselerasi pembangunan di wilayah ex-OBP tersebut,” tegas Irwan Sabri.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa masyarakat perbatasan menyambut baik hasil kesepakatan ini dan siap mendukung pembangunan demi peningkatan kesejahteraan. Di akhir pernyataannya, Irwan Sabri berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Nunukan, terutama pada wilayah-wilayah ex-OBP.

Isu ini mengemuka setelah Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman memaparkan perkembangan penanganan Outstanding Boundary Problem  (OBP) dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

OBP merujuk pada segmen atau titik batas negara yang masih menyisakan persoalan karena perbedaan tafsir atas perjanjian Belanda-Inggris, titik koordinat, atau letak patok, sehingga memerlukan verifikasi, negosiasi, dan kesepakatan resmi antarnegara. (bed)

NUNUKAN – Untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Kavaleri TNI Angkatan Darat ke-76, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgaspamtas) RI-Malaysia dari Yon Kavaleri 13/Satya Lembuswana menggelar aksi donor darah di Pos Kotis Nunukan, Rabu (14/1/2026).

Kegiatan yang digelar di wilayah perbatasan ini menjadi bukti bahwa pengabdian prajurit tidak hanya terbatas pada tugas keamanan, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan.

Aksi yang dilaksanakan bekerja sama dengan instansi vertikal, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta melibatkan warga setempat ini berhasil mengumpulkan partisipan sebanyak sekitar 120 orang.

Keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah pelosok menjadikan kegiatan ini sangat krusial untuk menjaga ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), maupun puskesmas terdekat.

“Di usia Kavaleri yang ke-76 ini, kami ingin membuktikan bahwa ‘Baret Hitam’ selalu hadir untuk rakyat, bahkan di titik terluar NKRI sekalipun,” tegas Dansatgas Pamtas Yonkav 13/SL, Letkol Kav Ikhsan Maulana Pradana S.I.P.,M.I.P. ​kepada media ini.

Donor darah di perbatasan ini memiliki makna mendalam bagi prajurit, ini adalah simbol bahwa jiwa dan raga prajurit Kavaleri menyatu dengan tanah air dan masyarakat di perbatasan.

“Kami tidak hanya menjaga garis batas negara, tapi juga ingin menjaga keselamatan nyawa saudara-saudara kita di sini,” ujarnya.

Ikhsan mengungkapkan, selain kegiatan bakti sosial, bakti TNI disetiap SSK juga dilakukan. Yakni, rehab Masjid Masjid Al- Ikhlas Bukit Keramat di Sebatik, pembangunan fasilitas umum (fasum) di Desa Sekaduyantaka, Seimanggaris, lalu pembangunan gereja di Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi dan di wilayah Mansalong, Kecamatan Lumbis ada pemulihan rumah dan pasar pasca bencana kebakaran.

“Kami laksanakan ini sebagai wujud nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat perbatasan. Kami tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan wilayah dan patok batas negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk membantu kesulitan rakyat,” ungkapkanya.

Menurutnya, tantangan geografis di wilayah perbatasan seringkali menghambat akses terhadap bantuan medis. Kolaborasi dengan dinas kesehatan dan PMI setempat dalam kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan stok darah yang kerap terjadi di daerah tersebut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Kavaleri TNI AD yang mengusung semangat profesionalisme, modernitas, dan kemanunggalan yang erat dengan rakyat, di mana pun prajurit Kavaleri ditugaskan. (bed)

TANJUNG SELOR  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Maskapai Air Asia menjajaki kerjasama dalam membuka rute penerbangan Internasional Tarakan-Tawau (Malaysia).

“Hal ini dilakukan untuk mengambil langkah strategis dalam memperkuat konektivitas udara sebagai motor penggerak ekonomi wilayah perbatasan Indonesia,” kata Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum melalui website resmi Pemprov Kaltara.

Sebagai langkah awal, Gubernur telah melakukan audiensi dengan manajemen PT Indonesia AirAsia di AirAsia Redhouse, Tangerang, pada Senin (12/1/2026).

Pertemuan tersebut fokus pada agenda ekspansi jaringan penerbangan internasional yang akan menghubungkan Kota Tarakan (Indonesia) dengan Tawau (Sabah, Malaysia).

Rencana pembukaan rute ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat posisi Kaltara sebagai hub perdagangan dan pariwisata lintas batas.

“Tarakan adalah golden gate bagi Kaltara. Dengan rute internasional ini, kita membuka keran aksesibilitas yang lebih luas bagi investor dan wisatawan. Ini adalah instrumen penting untuk memacu aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan secara signifikan,” tegas Gubernur Zainal dalam diskusi tersebut.

Pemprov Kaltara juga menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung operasional maskapai.

“Langkah yang akan dilakukan termasuk memastikan dukungan menyeluruh dari otoritas bandara dan seluruh pemangku kepentingan terkait agar rute penerbangan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Gubernur. (bed)

NUNUKAN – Musibah kebakaran kembali melanda Desa Apas, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan <span;>Senin (29/12/2025).

Kali ini, dua unit rumah milik keluarga H Salim di Jalan Poros Provinsi Simpang 3 RT 03 ludes dilalap si jago merah sekitar pukul 15.40 Wita.

Berita ini dikonfirmasi Danton Damkar Kecamatan Sebuku, Emanuel Eman, yang menyatakan dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh kelalaian pemilik sewa rumah, Andi. “Rumah itu berbahan kayu, disewa Andi yang punya usaha jualan makanan dan roti bakar,” ujar Eman.

Menurut informasi yang dihimpun, saat itu Andi sedang memasak mie di dapur. Ia kemudian meninggalkan ruangan untuk melayani pembeli yang kebetulan datang.

“Mungkin lupa mematikan kompor, sehingga api menjadi tidak terkendali dan cepat membesar karena rumah berbahan kayu,” jelasnya.

Dua unit rumah yang berdekatan itu langsung terbakar merata. Untuk menjinakkan kobaran api, damkar mengerahkan dua mobil pemadam. Satu dari Kecamatan Sebuku dan satu lagi dari Kecamatan Tulin Onsoi.

Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar 1 jam, dengan bantuan banyak warga dan aparat keamanan setempat.

Untungnya, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Namun, kerugian harta benda yang ditimbulkan masih dalam proses penghitungan.

Yang menjadi perhatian adalah, dua pekan lalu juga terjadi kebakaran di jalan yang sama, yang mengakibatkan 5 ruko terbakar. Kali ini, kebakaran terjadi di seberang lokasi sebelumnya.

“Kami mengimbau warga untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap kebakaran. Karena kebakaran tidak mengenal waktu dan tempat,” tutup Eman. (bed)

Oleh: Andi Yakub, Anggota DPRD Kabupaten Nunukan

Keresahan masyarakat Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, belakangan ini tidak bisa kita abaikan. Kawasan gunung batu yang selama ini menjadi bagian penting dari bentang alam setempat kini mengalami perubahan drastis akibat aktivitas penambangan yang berlangsung secara masif. Perubahan ini tidak hanya terlihat secara kasat mata, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mendalam akan dampak lingkungan jangka panjang.

Gunung Batu Liang Bunyu bukanlah bentang alam yang baru muncul bersamaan dengan aktivitas ekonomi hari ini. Gunung ini telah ada jauh sebelum masyarakat bermukim di sekitarnya. Dari sanalah sumber mata air alami mengalir tanpa henti selama puluhan tahun, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di kaki gunung. Mulai dari air minum, kebutuhan rumah tangga, hingga pertanian kecil warga. Gunung ini adalah penyangga kehidupan, bukan sekadar tumpukan batu.

Selain fungsi ekologisnya, posisi Gunung Batu Liang Bunyu yang menjulang di antara daratan rendah menjadikannya mercusuar alami bagi para pelaut di perairan Nunukan. Sejak lama, gunung ini menjadi penanda arah dan orientasi bagi nelayan dan pelaut lokal. Artinya, gunung ini memiliki nilai historis, ekologis, dan sosial yang tidak bisa digantikan oleh nilai ekonomi sesaat.

Kini, setelah aktivitas penggalian berlangsung secara masif, muncul ketakutan yang nyata di tengah masyarakat. Ribuan warga yang bermukim di sekitar kaki gunung hidup dalam kecemasan, setiap saat mendengar suara longsoran batu dari puncak bukit. Kekhawatiran akan longsor besar bukan lagi asumsi, melainkan ancaman nyata jika eksploitasi terus dibiarkan tanpa kendali dan pengawasan ketat.

Masyarakat tidak menolak pembangunan. Namun, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang taat hukum, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Ketika aktivitas penambangan berlangsung tanpa informasi yang jelas mengenai izin, pengawasan, dan pengelolaan dampak lingkungan, maka wajar jika masyarakat bertanya: apakah kegiatan ini sudah sesuai aturan?

Sebatik adalah wilayah perbatasan negara. Setiap jengkal tanahnya bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga strategis secara ekologis dan geopolitik. Kerusakan lingkungan di wilayah perbatasan bukan persoalan sepele. Jika gunung batu terus dieksploitasi tanpa kendali, risiko erosi, longsor, rusaknya sumber air, hingga konflik sosial akan menjadi beban bersama di masa depan.

Sebagai wakil rakyat, saya memandang perlu adanya keterbukaan informasi dari instansi berwenang terkait legalitas izin penambangan di Liang Bunyu, serta peninjauan langsung ke lapangan untuk menilai dampak lingkungan yang telah terjadi. Jika kegiatan tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan hukum, maka negara wajib hadir untuk menghentikan dan menertibkannya. Sebaliknya, jika berizin, maka pengawasan harus diperketat dan kewajiban perlindungan lingkungan harus ditegakkan tanpa kompromi.

Keresahan warga Liang Bunyu adalah suara jujur dari masyarakat yang mencintai ruang hidupnya. Pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat harus duduk bersama, membuka data secara transparan, dan memastikan bahwa pembangunan di Sebatik tidak mengorbankan keselamatan rakyat dan masa depan generasi yang akan datang.

Pembangunan sejati bukan soal seberapa banyak yang digali hari ini, tetapi seberapa bijak kita menjaga alam untuk hari esok. (***)

NUNUKAN – Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI–Malaysia Yonarmedika Kawal (Yonkav) 13/Satya Lembuswana telah menyerahkan barang bukti narkoba hasil tangkapan di wilayah perbatasan tanpa tersangka kepada Polres Nunukan Mako Kotis, Jalan Fatahillah, Selasa (23/12/2025).

Penyerahan ini merupakan wujud komitmen komiten Satgas Pamtas dalam upaya konsisten pemberantasan perdagangan dan penyebaran narkoba di perbatasan RI–Malaysia yang seringkali menjadi titik rawan aktivitas ilegal.

Sebelum proses penyerahan dilaksanakan, petugas dari Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Nunukan telah melakukan uji sampel terlebih dahulu untuk memastikan jenis barang yang ditangkap. Pemeriksaan awal tersebut bertujuan untuk memastikan apakah barang yang ditemukan merupakan narkoba jenis sabu atau jenis lainnya, yang akan menjadi dasar dalam proses penanganan hukum selanjutnya.

Menurut keterangan Komandan Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonkav 13/SL, Letkol Kav Ikhsan Maulana Pradana kepada awak media usai proses penyerahan, penangkapan barang bukti terjadi ketika petugas sedang melakukan patroli rutin di Pos Kandungan pada hari Senin (22/12/2025).

“Saat kami melakukan patroli, kami menemukan tanda-tanda mencurigakan dan mencoba mendekati pihak yang dicurigai. Namun, sayangnya tersangkanya segera melarikan diri sehingga tidak kami tangkap langsung. Meskipun demikian, kami berhasil menyita barang bukti yang ditinggalkannya,” ungkap Ikhsan.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas, jumlah barang bukti yang disita berupa 4 paket plastik bening yang berisi narkoba dengan total berat 153,86 gram. Selain itu, juga ditemukan dan disita 2 buah ponsel serta tas selempang yang diduga milik tersangka yang melarikan diri. Barang-barang tersebut akan menjadi bukti penting dalam penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak penegak hukum.

Letkol Kav Ikhsan Maulana Pradana menegaskan, penyerahan barang bukti ke Polres Nunukan merupakan langkah tepat dalam proses penegakan hukum.

“Soal penanganan selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya ke pihak Polres seperti prosedur yang berlaku. Yang jelas, apa yang kami lakukan hari ini dan setiap hari adalah wujud komitmen kami bersama seluruh personel Satgas Pamtas untuk membersihkan wilayah perbatasan dari ancaman narkoba. Kami akan terus meningkatkan patroli dan kerja sama dengan pihak terkait untuk mencegah aktivitas ilegal semacam ini terjadi lagi,” tegasnya. (bed)

NUNUKAN – Gubernur Kalimantan Utara, H. Zainal Arifin Paliwang, bersama Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, sukses menggelar Panen Raya Padi di Long Kiwan, Kecamatan Krayan Barat, pada Selasa, 16 Desember 2025.

Acara ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan menyoroti potensi besar sektor pertanian di wilayah perbatasan.

Menurut data dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Krayan, luas baku lahan pertanian meningkat signifikan dari 3.525 hektare pada 2024 menjadi 4.070 hektare pada 2025. Luas Tambah Tanam (LTT) oplah mencapai 2.420 hektare, sementara LTT reguler seluas 1.650 hektare. Produktivitas lahan ini mampu menghasilkan sekitar 4.000 ton padi per tahun.

Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri mengungkapkan, panen raya ini bukan hanya perayaan hasil pertanian, tetapi juga simbol nyata ketahanan pangan daerah. Ia mengapresiasi semangat dan kegigihan petani Krayan dalam meningkatkan produktivitas melalui pengolahan lahan yang baik dan berkelanjutan.

“Panen raya ini menunjukkan bahwa Krayan memiliki potensi besar. Hasil pertanian yang dihasilkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga memperlihatkan peluang pengembangan di tingkat regional,” ujar Irwan Sabri.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Utara atas kunjungan dan dukungan yang diberikan, berharap sektor pertanian Krayan terus berkembang dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, mengakui potensi swasembada pangan di Krayan sangat luar biasa, didukung oleh sistem pertanian organik yang menghasilkan produk pertanian sehat dan berkualitas. Ia mendorong optimalisasi lahan pertanian yang belum tergarap sepenuhnya.

“Dukungan alat dan sarana pertanian, termasuk bantuan excavator dari Pemerintah Kabupaten Nunukan, diharapkan dapat semakin memotivasi petani dalam membuka dan mengelola lahan pertanian,” ujarnya. (bed)

JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat kembali menunjukkan perannya dalam penguatan ekosistem pers nasional dengan menggelar Dialog Nasional Refleksi Akhir Tahun 2025 bertema “Media Baru Menuju Pers Sehat”. Kegiatan ini berlangsung di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Dialog nasional tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator, akademisi, praktisi media, pejabat negara, hingga tokoh pers nasional.

Hampir seluruh anggota Dewan Pers tampak hadir dalam forum strategis tersebut. Di antaranya Komaruddin Hidayat (Ketua), Totok Suryanto (Wakil Ketua), Muhammad Jazuli (Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers), Rosarita Niken Widiastuti (Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga, dan Infrastruktur Organisasi), serta Dahlan Dahi (Ketua Komisi Digital dan Sustainability).

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus menekankan pentingnya kompetisi yang sehat dan peran strategis informasi dalam peradaban modern. Ia menyampaikan bahwa setiap manusia memiliki waktu yang sama, yakni 24 jam, namun kreativitas dan respons terhadap situasi menjadi faktor pembeda.

“Perbedaan terletak pada bagaimana kita merespons keadaan dan bergerak dari sekadar hidup menuju solusi,” ujarnya.

Firdaus juga mengungkapkan pandangannya tentang tiga kekuatan utama yang menggerakkan dunia saat ini, yakni informasi, uang, dan energi. Menurutnya, pers nasional harus berorientasi pada peningkatan kualitas serta demokratisasi ilmu pengetahuan melalui penyampaian informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Setelah sambutan Ketua Umum SMSI, acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Dewan Pembina SMSI Pusat, Mayjen (Purn) Joko Warsito, S.Ip.

Memasuki agenda utama, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menyampaikan sambutan pembukaan yang menekankan pentingnya ide, tulisan, dan etika dalam membangun peradaban. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan besar selalu berawal dari kekuatan gagasan.

“Semua gerakan besar dimulai dari the power of ideas. Ketika ide dituangkan menjadi informasi, lalu ditulis dan didiskusikan, itulah yang menjadi panduan bagi masyarakat pers yang maju,” tutur Komaruddin.

Ia juga mengajak insan pers untuk tidak sekadar terbawa arus persoalan, melainkan mampu mengendalikan dan menyelesaikan masalah dengan metodologi yang tepat serta berpegang teguh pada nilai-nilai dasar, seperti kebenaran, kebaikan, keindahan, kedamaian, dan kemerdekaan.

Usai pembukaan, dialog nasional dilanjutkan dengan sesi diskusi bertema “Media Baru Menuju Pers Sehat”. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas tantangan dan peluang pers digital, termasuk adaptasi teknologi serta penegakan etika jurnalistik di tengah derasnya arus informasi.

Diskusi dipandu oleh Prof. Dr. Taufiqurachman, A.Ks., Sos., M.Si, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, antara lain Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E (Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat), Nuzula Anggerain (Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas), Hersubeno Arief (praktisi media baru), Wahyu Dhyatmika (Ketua Umum AMSI), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum SMSI), Aiman Witjaksono (wartawan senior), serta Dr. Ariawan, S.AP., MH., MA (Koordinator Wartawan Parlemen).

Fokus diskusi diarahkan pada upaya menjaga kualitas dan kredibilitas media, sekaligus meneguhkan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi di era media baru. (*)