Nunukan, Wajah Indonesia di Hadapan Malaysia

NUNUKAN bukan sekadar kabupaten di ujung utara Kalimantan, tetapi wajah Indonesia yang pertama kali terlihat dari negeri jiran, Malaysia.

Ironisnya, wajah itu masih tampak kusam. Infrastruktur terbatas. Masyarakatnya lebih dekat secara ekonomi ke Tawau dibanding Tarakan atau bahkan Jakarta. Dan, kedaulatan di laut terdepan terus diuji lewat klaim Ambalat.

Pertanyaan yang mengemuka. Apakah negara benar-benar hadir di perbatasan, ataukah Nunukan akan terus menjadi “anak tiri” pembangunan nasional ?.

Nunukan sebagai ruang hidup dan ruang strategis bagi masyarakat perbatasan. Nunukan adalah ruang hidup sehari-hari. Aktivitas ekonomi, sosial, hingga budaya warga seringkali lebih terhubung dengan Tawau, Sabah, ketimbang dengan pusat pemerintahan di dalam negeri.

Interaksi lintas batas ini menimbulkan fenomena border society. Masyarakat yang hidup di dua dunia. Terikat kewarganegaraan Indonesia, tetapi memiliki kedekatan ekonomi dengan Malaysia.

Secara politik, kondisi ini menimbulkan dilema. Negara harus menjaga kedaulatan tanpa menutup ruang hidup warga yang sudah terbiasa dengan arus keluar-masuk perbatasan.

Dinamika Politik Perbatasan Indonesia–Malaysia Hubungan Indonesia–Malaysia di kawasan perbatasan selalu memiliki dua corak. Di satu sisi, ada wajah kooperatif, ditandai dengan kerja sama perdagangan lintas batas (Border Trade Agreement), pengiriman tenaga kerja, hingga diplomasi keamanan maritim.

Namun di sisi lain, ada wajah konfliktual. Salah satunya tergambar dalam kasus klaim wilayah Ambang Batas Laut (Ambalat) di Laut Sulawesi. Ambalat adalah wilayah kaya sumber daya energi yang terletak tepat di hadapan Nunukan. Malaysia pernah berupaya mengklaim kawasan ini dengan mengeluarkan konsesi eksplorasi migas, yang secara tegas ditolak oleh Indonesia.

Sengketa ini menjadi bukti nyata bahwa perbatasan tidak hanya menyangkut hubungan antarwarga, tetapi juga menyentuh inti kedaulatan dan geopolitik kawasan.

Perspektif Akademik. Politik perbatasan dalam teori dalam kajian geopolitik dan hubungan internasional, perbatasan dapat dipahami melalui tiga lensa. Pertama, sebagai lini kedaulatan. Batas teritorial harus dijaga untuk memastikan integritas negara (perspektif realisme).

Kedua, sebagai zona interaksi. Perbatasan menjadi ruang pertukaran ekonomi, sosial, dan budaya (teori interdependensi). Ketiga, sebagai arena konflik dan negosiasi, dimana perebutan sumber daya dan klaim teritorial kerap memicu perseteruan, namun sekaligus membuka ruang diplomasi (border politics).

Nunukan mencerminkan ketiga dimensi tersebut. Ia adalah benteng pertahanan sekaligus jembatan interaksi, namun juga medan tarik-menarik kepentingan strategis seperti yang terjadi pada isu Ambalat.

Politik perbatasan dan tantangan pembangunan politik perbatasan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan (hard security).

Tantangan utama Nunukan adalah ketimpangan pembangunan, terbatasnya infrastruktur, tingginya arus perdagangan ilegal, serta kerentanan pekerja migran. Tanpa kebijakan yang menyeimbangkan aspek keamanan dan kesejahteraan (human security), masyarakat perbatasan akan semakin bergantung pada Malaysia.

Negara harus hadir melalui tiga strategi utama:
1. Memperkuat infrastruktur konektivitas agar Nunukan terhubung langsung dengan pusat-pusat ekonomi nasional.
2. Membangun kemandirian ekonomi lokal, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton atau buruh migran.
3. Mengoptimalkan diplomasi perbatasan, termasuk penyelesaian isu Ambalat dan penguatan kerja sama maritim dengan Malaysia.

Penutup Nunukan adalah wajah depan Indonesia di hadapan Malaysia. Dari perspektif politik perbatasan, wilayah ini adalah laboratorium nyata tentang bagaimana negara mengelola garis depan.

Sebagai simbol kedaulatan, ruang interaksi masyarakat, sekaligus arena perebutan sumber daya strategis. Keberhasilan membangun Nunukan bukan hanya soal pemerataan pembangunan daerah, tetapi juga tentang menjaga harga diri bangsa. Jika perbatasan dibiarkan tertinggal, maka wajah Indonesia akan terlihat lemah di hadapan Malaysia.

Namun jika negara serius menghadirkan pembangunan yang berkeadilan, maka Nunukan akan benar-benar menjadi serambi depan Indonesia yang bermartabat, bukan lagi anak tiri, melainkan garda terdepan republik. (red)