HUT ke-27, Bupati Nunukan Akui Stunting dan Infrastruktur Jadi Pekerjaan Rumah

NUNUKAN – Di usia ke-27 tahun, Kabupaten Nunukan masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari angka stunting yang relatif tinggi, pembangunan infrastruktur yang belum merata, hingga indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih berada pada kategori sedang.

Persoalan tersebut diakui Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Nunukan, Senin (12/10/2026).

Irwan mengatakan, peringatan hari jadi daerah tidak hanya menjadi momentum merayakan keberhasilan pembangunan, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang belum terselesaikan.

“Angka stunting yang masih relatif tinggi berdasarkan data SSGI, belum meratanya sarana infrastruktur, dan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia merupakan beberapa persoalan yang harus kita tuntaskan,” kata Irwan.

Ia menyatakan, pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan tersebut melalui kerja bersama pemerintah dan masyarakat. Namun, ia mengakui perubahan tidak dapat dicapai secara instan dan membutuhkan waktu serta proses yang tidak mudah.

“Kami menyadari bahwa tidak ada jalan pintas untuk perubahan yang bermakna. Semua butuh waktu dan perjuangan yang tidak mudah,” ujarnya.

Selain persoalan kesehatan dan infrastruktur, capaian pembangunan manusia juga menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Nunukan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pidato tersebut, IPM Nunukan pada 2025 mencapai 69,87, meningkat 0,60 poin dibandingkan 2024 yang sebesar 69,27.

Meski mengalami peningkatan, angka tersebut masih berada dalam kategori sedang. Pemerintah daerah pun menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter sebagai salah satu misi pembangunan.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Nunukan pada 2025 tercatat sebesar 3,98 persen. Irwan menilai capaian itu menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap bergerak, tetapi masih membutuhkan penguatan agar pertumbuhannya lebih berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja yang produktif.

Pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah sumber daya lokal, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan investasi menjadi sejumlah langkah yang dinilai perlu terus didorong.

Pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Kondisi geografis Nunukan membuat ketersediaan infrastruktur dasar dan akses pelayanan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung pemerataan tersebut, pemerintah daerah menargetkan pembangunan jalan tani melalui 151 paket kegiatan yang tersebar di 16 kecamatan pada 2026. Sementara itu, pembangunan jalan penghubung kecamatan dan desa mencakup pembangunan jalan baru sepanjang 6,5 kilometer, rehabilitasi 4 kilometer, pemeliharaan rutin 19 kilometer, serta rekonstruksi 18,4 kilometer.

Di bidang kesehatan, pemerintah daerah juga menyampaikan upaya pemenuhan tenaga medis, termasuk penempatan 11 dokter spesialis di Rumah Sakit Pratama Sebuku dan Sebatik. Adapun pemenuhan dokter spesialis untuk Rumah Sakit Pratama Krayan masih diusulkan kepada Kementerian Kesehatan, sembari mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung.

Irwan menegaskan, pencapaian visi Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri membutuhkan keterbukaan serta partisipasi masyarakat. Ia juga mempersilakan masyarakat menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

“Silakan masyarakat memberikan saran, masukan, bahkan kritik kepada pemerintah. Kritik yang konstruktif sangat penting bagi kami, dan menjadi tanggung jawab kami untuk menjawabnya dengan penuh rasa tanggung jawab,” katanya.

Di usia ke-27 tahun, tantangan pembangunan Nunukan tidak hanya terletak pada penyusunan program dan penetapan target, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

Pemerintah daerah kini dituntut menerjemahkan komitmen tersebut menjadi hasil nyata, terutama dalam menekan stunting, memperbaiki akses infrastruktur, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. (adv)