NUNUKAN – Di usia Kabupaten Nunukan yang ke-26, isu pemerataan pembangunan kembali menjadi sorotan utama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Gat Kaleb.

Wakil rakyat asal Kecamatan Krayan ini mengatakan, ketimpangan pembangunan antar daerah pemilihan (dapil) menjadi perhatian serius yang memerlukan solusi konkret dan berpihak.

“Ya ibarat anak ya, ini sudah selesai, sudah sarjana lah. Ibarat anak sudah selesai sarjana, artinya dia sudah siap kerja, siap mandiri,” ujar Gat Kaleb kepada media ini.

Analogi ini, lanjut Politisi Partai Demokrat ini, menggambarkan bahwa Kabupaten Nunukan seharusnya sudah mampu fokus pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayahnya. Namun, faktanya, ketimpangan pembangunan antar dapil masih sangat terasa.

“Kita harus akui suka tidak suka, jujur atau tidak jujur, ketimpangan pembangunan antar dapil, 4 dapil, 1, 2, 3 ini ibarat langit dan bumi,” lanjutnya.

Dikatakan, pendekatan kebijakan yang selama ini diterapkan, yaitu “satu bagi satu bagi satu,” dinilai tidak efektif untuk mengatasi ketimpangan ini. Dengan pendekatan proporsional berdasarkan jumlah penduduk, dapil 4 akan sulit untuk mengejar ketertinggalannya.

“Kalau pendekatan kita itu pendekatan kita proporsional jumlah penduduk, apa apa? Sampai dunia kiamat dapil 4 ini nggak akan terbangun,” tegasnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada dapil yang tertinggal.

Menurutnya, untuk mengatasi ketimpangan ini, alokasi anggaran harus lebih besar untuk dapil 4. “Mestinya ya anggaran kasih lebih lebih lah sedikit ke dapil 4. Kalau di sini dapat 1.000, kalau bisa di sana dapat 10.000, dapat 20.000 lah baru bisa terkejar. Kalau di sini dapatnya 10.000, di sana itu dapatnya Rp5.000, itu nggak sebanding, itu nggak akan bisa terkejar, artinya harus ada lebih dana,” jelasnya.

Kebijakan yang berpihak pada dapil 4 sangat penting untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. “Kalau tidak ada kebijakan yang berpihak terkait anggaran, dapil 4 tidak akan terbangun sampai dunia kiamat,” tambahnya.

Dikatakan, berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bahwa akumulasi kekecewaan akibat ketimpangan dapat memicu konflik sosial. “Contoh kemarin orang demo dan membakar gedung DPR apa segala di Solo itu karena apa? Karena akumulasi kekecewaan, kekecewaan yang pada akhirnya membentuk mental karakter, orang marah, orang kecewa, bla bla bla bla dan seterusnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyadari bahwa kebijakan yang tidak berpihak dapat menimbulkan masalah serius di kemudian hari.

Kondisi infrastruktur di dapil 4 masih sangat minim. “Di sana infrastrukturnya masih minim, di sini ya jelek jeleknya jalan sudah ada batu di atasnya lah, di sana 1 biji batu pun tak ada semuanya. Kalau kalau ini kan gini, menurut saya ini pembiaran. Selama kebijakan kita tidak berpihak ndak ndak akan ada perubahan apa apa,” pungkasnya.

Dengan adanya kesadaran dan tindakan yang berpihak, diharapkan ketimpangan pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat segera teratasi, dan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata. (dln)

NUNUKAN – Di momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Nunukan, anggota DPRD Nunukan, H. Firman Haji Latif, menyuarakan keinginan kuat untuk percepatan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Sebatik.

Ia menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan DPRD Nunukan untuk mewujudkan hal tersebut.

Menurut H. Firman, peran eksekutif dan legislatif sangat krusial dalam mempercepat proses DOB Sebatik. Apalagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra telah meminta data struktur dan dasar pembentukan presidium berdasarkan surat resmi.

“Antara pemerintah dan DPRD agar menggaungkan DOB Sebatik. Kenapa demikian? Karena ada surat dari provinsi dan kabupaten untuk menyerahkan dokumen presedium,” ujar H. Firman Haji Latif pada Minggu (12/10).

H. Firman menjelaskan,  CDOB Sebatik telah mendapatkan angin segar sejak 27 Februari 2014 lalu, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) DOB Sebatik. Dengan adanya dukungan ini, ia optimis DOB Sebatik akan segera terealisasi.

“Tinggal membuka keran moratorium, InsyaAllah, saya yakin dan percaya DOB Sebatik akan terlaksana. Jadi di HUT Nunukan saya mengharapkan dukungan dari Pemkab Nunukan dan Provinsi Kaltara InsyaAllah, Sebatik dimekarkan menjadi kota,” yakinnya.

H. Firman menegaskan, Sebatik merupakan beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di ujung Utara Indonesia. Oleh karena itu, pemekaran menjadi kota sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita sudah ada Ampres Presiden jadi tinggal dibuka moratorium. Kami juga sudah memperbarui Presedium DOB Sebatik. Kalau dimekarkan, InsyaAllah akan cepat maju,” pungkasnya.

Dengan status kota, Sebatik diharapkan dapat lebih optimal dalam menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan. (bed)

NUNUKAN – Kabupaten Nunukan merayakan hari jadinya yang ke-26 pada tanggal 12 Oktober. Momen ini menjadi refleksi penting bagi daerah yang diibaratkan tengah memasuki fase kedewasaan.

Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, menyampaikan harapannya usai mengikuti Rapat Paripurna HUT ke-26 Kabupaten Nunukan di kantor DPRD Nunukan. “Seperti yang disampaikan Bapak Bupati, kemandirian adalah kunci utama. Inovasi, kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan adalah harapan yang selalu kita dambakan,” ujarnya.

Hj. Leppa, yang juga merupakan istri dari mantan Bupati Nunukan pertama, H. Abdul Hafid, berharap agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari program kerja yang telah disampaikan Bupati. Ia juga menyoroti pentingnya realisasi 17 poin program energi baru sebagai landasan pemerintahan.

“Saat ini, tidak ada hambatan berarti. Semua berjalan baik, dan kita berharap sinergi antara pemerintah dan DPRD terus terjalin harmonis,” tambahnya.

Namun, Hj. Leppa menekankan bahwa sinergi ini harus didasarkan pada hal-hal positif dan konstruktif. “Segala sesuatu yang tidak baik wajib dikritisi dan diawasi. Jika ada yang kurang baik, kita wajib menegur. Namun, jika sudah baik, kita harus memberikan dukungan penuh,” tegasnya.

“Esensi ‘mengalir seperti air’ adalah kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang patut didukung dan mana yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, pembangunan akan berjalan sesuai harapan,” pungkas Hj. Leppa.

Dengan semangat kemandirian dan sinergi yang kuat, Kabupaten Nunukan siap melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang. (bed)