TARAKAN – Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan buka puasa bersama yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalimantan Utara di Sekretariat DPW NasDem Kaltara, Tarakan, Minggu (1/3/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai NasDem, Rismanto, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan hingga anak-anak panti asuhan.

Selain sebagai legislator di DPRD Kaltara, Rismanto juga menjabat sebagai Bendahara DPW Partai NasDem Kalimantan Utara. Ia menyampaikan harapannya agar momentum Ramadan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat soliditas kader NasDem di seluruh wilayah Kaltara.

“Kami sangat berharap kegiatan ini dapat lebih mempererat hubungan silaturahmi sesama kader NasDem yang ada di Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Rismanto.

Menurutnya, Ramadan bukan sekadar momen berbagi hidangan berbuka puasa, tetapi juga waktu yang tepat untuk memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan. Ia menegaskan bahwa kehadiran partai politik harus dirasakan masyarakat tidak hanya saat momentum politik, melainkan juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Ramadan mengajarkan kita tentang empati dan kepedulian. Karena itu, kami ingin kehadiran Partai NasDem tidak hanya dirasakan saat momentum politik, tetapi juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini. Kehadiran anak-anak panti dan organisasi masyarakat menjadi bagian penting dari semangat kebersamaan tersebut,” katanya.

Rismanto juga menegaskan komitmen NasDem untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kerja-kerja nyata, baik di parlemen maupun di lapangan.

“Sebagai wakil rakyat, kami di DPRD tentu punya tanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun di luar itu, kebersamaan seperti ini penting untuk menjaga komunikasi dan memastikan bahwa partai tetap dekat dengan rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Utara, Supaad Hadianto, mengatakan kegiatan buka puasa bersama tersebut diikuti jajaran pengurus DPW, DPD se-Kalimantan Utara, serta anggota DPRD dari Partai NasDem.

“Alhamdulillah pada sore hari ini sampai malam, Partai NasDem Provinsi Kalimantan Utara beserta DPD-DPD dan anggota DPRD melaksanakan buka puasa bersama. Kami banyak mengundang masyarakat di luar kader. Kalau pun yang datang dari kader adalah murni pengurus partai,” ujar Supaad.

Ia menegaskan, kegiatan ini sengaja dirancang sebagai ajang mempererat hubungan antara partai dan masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari komitmen NasDem untuk terus menjaga komunikasi dan kedekatan dengan warga, khususnya di momentum bulan suci Ramadan. (adv)

NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto kembali turun menyapa warga dalam kegiatan reses di Jalan Yos Sudarso RT 11 dan RT 12, Kelurahan Tanjung Harapan, Minggu (22/2/2026).

Dalam dialog yang berlangsung hangat dan terbuka, berbagai aspirasi mencuat, mulai dari pembangunan sarana ibadah, perbaikan jembatan, hingga kebutuhan fasilitas pendidikan keagamaan bagi anak-anak.

Kegiatan reses tersebut menjadi ruang interaksi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan kebutuhan prioritas di lingkungan mereka.

Tokoh masyarakat setempat, Habir, mengapresiasi konsistensi Rismanto yang dinilai rutin turun langsung ke lapangan.

“Kami berterima kasih karena Pak Rismanto tidak pernah bosan berkunjung ke wilayah kami dan mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat di sini,” ujar Habir.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Rismanto menegaskan bahwa reses merupakan sarana penting bagi anggota legislatif untuk mengetahui secara langsung persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

“Tanpa kegiatan reses, kami di DPRD tidak akan mengetahui secara rinci kebutuhan masyarakat. Karena itu saya terus berupaya hadir dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi warga,” kata Rismanto.

Ia mengungkapkan, bantuan untuk pembangunan masjid dan perbaikan jembatan di wilayah tersebut telah diupayakan dan direncanakan dapat direalisasikan tahun ini.

“Insyaallah bulan Juni ini bisa direalisasikan,” ujarnya optimistis.

Dalam kesempatan itu, salah satu warga, Evi Haslinda, juga menyampaikan terima kasih atas program Beasiswa Kaltara yang telah diterimanya. Ia berharap program tersebut terus berlanjut agar semakin banyak pelajar yang terbantu dalam melanjutkan pendidikan.

Selain infrastruktur, warga juga mengusulkan pembangunan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). Mereka menyebutkan antusiasme anak-anak untuk belajar mengaji cukup tinggi, namun kapasitas tempat yang ada saat ini belum memadai.

Menanggapi usulan tersebut, Rismanto menjelaskan bahwa pembangunan TPA bukan merupakan kewenangan strategis pemerintah provinsi. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen mencarikan solusi.

“Untuk pembangunan TPA memang bukan kewenangan strategis provinsi, tetapi tetap kami inisiasi melalui bantuan dana hibah masjid. Kami juga akan berkoordinasi dengan bagian kesejahteraan rakyat (kesra) untuk mencari solusi terbaik,” jelasnya.

Rismanto menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap aspirasi masyarakat agar dapat direalisasikan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan warga. (adv)

NUNUKAN – Harga rumput laut di Kalimantan Utara kembali anjlok dan memicu keluhan para pembudidaya di Kabupaten Nunukan.

Ketergantungan pada pasar ekspor, mutu produksi yang belum seragam, serta panjangnya rantai distribusi membuat harga komoditas andalan pesisir itu terus berfluktuasi dan sulit diprediksi.

Persoalan tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Kalimantan Utara, H. Ladullah, S.Hi, menggelar penjaringan aspirasi di Sekretariat PKS Nunukan, Minggu (22/2/2026).

Kegiatan itu dihadiri para pembudi daya rumput laut, pemuda, pelajar, hingga pengurus partai yang menyampaikan langsung dampak turunnya harga terhadap ekonomi keluarga pesisir.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara itu mengakui, merosotnya harga rumput laut tidak terlepas dari standar kualitas dan permintaan produsen di pasar luar negeri. Menurutnya, kualitas produksi yang belum seragam turut melemahkan posisi tawar petani di hadapan pengepul dan eksportir.

“Anjloknya harga bertumpu pada kualitas dan permintaan produsen. Jika kualitas tidak seragam, posisi tawar petani ikut melemah,” kata H. Ladullah.

Ia mengungkapkan, DPRD Kaltara saat ini tengah membahas Peraturan Daerah (Perda) inisiatif terkait tata niaga rumput laut. Regulasi tersebut masih dalam tahap kajian akademis dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga pelaku usaha.

“Ini masih dalam kajian akademis, bukan berarti diabaikan. Kami ingin perda nanti benar-benar menjadi pedoman dalam menjaga mutu, tata kelola perdagangan, serta penetapan standar harga,” ujarnya.

Penguatan tata niaga dan perlindungan petani hulu dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga. Melalui perda tersebut, DPRD Kaltara mendorong adanya pengawasan kualitas sejak proses budidaya, penjemuran, hingga pengiriman, dengan standar yang jelas dan terukur. Dengan demikian, petani diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai distribusi.

Selain persoalan ekonomi, reses tersebut juga mengangkat isu sosial yang berkembang di Nunukan. Sejumlah orang tua meminta perhatian Dinas Sosial terhadap anak-anak dengan ketergantungan fisik dan mental, termasuk anak dengan kondisi seperti Cerebral Palsy yang membutuhkan terapi rutin, alat bantu, serta pendampingan dalam aktivitas harian.

Menanggapi hal itu, H. Ladullah menyatakan akan menyampaikan aspirasi warga kepada instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten.

“Aspirasi ini kami catat dan akan terus kami sampaikan kepada dinas terkait. Anak-anak dengan keterbatasan fisik dan psikis perlu pendampingan serta bantuan yang layak agar keluarga tidak menanggung beban sendiri,” ucapnya.

Reses di Nunukan tersebut menampilkan dua persoalan mendesak di Kalimantan Utara, yakni stabilitas harga rumput laut dan perlindungan kelompok rentan. Keduanya menjadi pekerjaan rumah bersama untuk menghadirkan regulasi yang berpihak pada petani pesisir sekaligus memperkuat kepedulian sosial di Kabupaten Nunukan. (adv)

NUNUKAN – Tumpukan sampah plastik yang mengendap di sepanjang pesisir area budidaya rumput laut di Nunukan menjadi sorotan dalam reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Ladullah, S.Hi, Sabtu (21/2/2026).

Di hadapan legislator Fraksi PKS itu, warga mengeluhkan kondisi pantai yang kian tercemar limbah kiriman, merusak estetika kawasan dan mengancam kesehatan masyarakat.

Reses yang digelar di Jalan Pattimura, Kelurahan Selisun, Nunukan Selatan itu diwarnai berbagai aspirasi terkait persoalan lingkungan. Pesisir pantai yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya pembudidaya rumput laut, kini dipenuhi sampah plastik yang terbawa arus dan menumpuk di garis pantai.

“Sejumlah warga menyampaikan berbagai pertanyaan dan aspirasi terkait permasalahan lingkungan, terutama mengenai penanganan sampah di kawasan organisasi padat penduduk,” ujar H. Ladullah.

Ia menyebut, volume sampah terus meningkat sementara sistem penanganannya dinilai belum berjalan optimal. Kondisi tersebut tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas budidaya rumput laut yang menjadi sumber penghasilan warga.

Persoalan serupa juga ditemukan di aliran Sungai Bolong yang melintasi kawasan permukiman. Sampah rumah tangga terlihat menyumbat aliran air, memicu bau tak sedap dan meningkatkan risiko penyakit. Warga menilai kondisi itu mencerminkan tata kelola kebersihan yang belum maksimal, termasuk di kawasan lingkar jalan yang menjadi wajah Kota Nunukan.

Menanggapi aspirasi tersebut, H. Ladullah mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sekitar dua hingga tiga bulan lalu. Dari pertemuan itu muncul gagasan inovatif, yakni mengolah sampah plastik menjadi material penahan ombak.

“Pengolahan sampah menjadi penahan gelombang bisa memberi dua manfaat sekaligus, mengurangi timbunan limbah dan melindungi pesisir dari abrasi,” jelas Ketua Fraksi PKS tersebut.

Konsepnya, limbah plastik yang terkumpul akan diolah menjadi balok padat berbentuk modular dan diperkuat dengan rangka baja tahan karat. Material tersebut kemudian disusun di titik-titik rawan abrasi, khususnya di pesisir Kelurahan Selisun hingga Seimenggaris—kawasan yang kerap terdampak hempasan ombak dan tumpukan sampah kiriman.

Selain solusi pengolahan limbah, warga juga mengusulkan penambahan armada pengangkut sampah serta perubahan jadwal operasional ke malam hari agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di siang hari.

H. Ladullah menegaskan, kewenangan pengelolaan sampah memang berada di tingkat kabupaten. Namun, pihaknya akan tetap mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan agar meningkatkan pelayanan kebersihan demi mengembalikan wajah pesisir yang bersih dan sehat.

Kegiatan reses tersebut dirangkai dengan Buka Puasa Bersama yang dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, serta pengurus Kerukunan Keluarga Bugis Sidrap (Kebugis) Nunukan. Selain persoalan sampah, warga juga menyampaikan aspirasi terkait perbaikan infrastruktur lingkungan, seperti normalisasi parit dan pembukaan akses jalan yang menghubungkan kawasan organisasi dengan wilayah pantai.

Tahun sebelumnya, anggaran pembangunan infrastruktur tersebut sempat direncanakan. Namun karena terdapat program serupa yang akan dilaksanakan oleh Dewan Kabupaten, alokasi anggaran dialihkan ke kebutuhan lain.

“Aspirasi ini akan kita kembali masukkan dalam APBD Perubahan Provinsi Kaltara, terutama untuk perbaikan infrastruktur yang menjadi harapan masyarakat di Kabupaten Nunukan,” tutup Ketua Kebugis Provinsi Kaltara itu. (adv)

NUNUKAN – Persoalan jalan lingkungan rusak hingga keterbatasan ruang kelas menjadi keluhan utama warga Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan saat Anggota DPRD Nunukan, Ustania, SE menggelar reses, Minggu (15/2/2026).

Dalam pertemuan tatap muka tersebut, masyarakat berharap kebutuhan dasar di lingkungan mereka segera mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Pertemuan yang menghadirkan warga dari sejumlah RT di Kelurahan Nunukan Barat itu berlangsung interaktif. Warga secara bergantian menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari infrastruktur lingkungan hingga layanan pendidikan.

Beberapa keluhan yang mencuat di antaranya kondisi jalan lingkungan yang rusak, drainase tersumbat yang kerap memicu genangan saat hujan, serta minimnya penerangan jalan umum. Selain itu, kebutuhan ruang kelas baru dan fasilitas belajar yang layak di sekolah dasar setempat juga menjadi perhatian utama warga.

Anggota DPRD Nunukan dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut mendengarkan setiap masukan warga secara langsung. Ustania menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas dalam pembahasan di lembaga legislatif.

“Kebutuhan dasar seperti infrastruktur lingkungan dan pendidikan tidak boleh diabaikan. Semua aspirasi ini akan kami perjuangkan dalam pembahasan di DPRD,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dominannya aspirasi di sektor pendidikan. Warga meminta adanya penambahan ruang kelas serta perbaikan sarana sekolah dasar agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal.

“Usulan pendidikan akan diselaraskan dengan program pemerintah daerah, karena pendidikan tidak boleh terabaikan. Fasilitas belajar yang memadai tentunya akan kami sampaikan dalam pembahasan rapat-rapat dewan,” tegasnya.

Peserta reses didominasi kalangan ibu rumah tangga yang berharap wakil rakyat dapat memperjuangkan kebutuhan lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam sesi tanya jawab, Ustania turut menjelaskan mekanisme pengajuan usulan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.

“Setiap aspirasi yang dihimpun akan dibahas bersama anggota DPRD lain sesuai daerah pemilihan, kemudian diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah,” jelasnya.

Reses DPRD merupakan kegiatan rutin anggota dewan pada masa sidang. Untuk pekan ini, agenda reses berlangsung pada 15 hingga 20 Februari 2026. Seluruh anggota DPRD kembali ke daerah pemilihan masing-masing guna menjaring aspirasi konstituen dan menyerap kebutuhan riil masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan. (bed)

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, melalui anggotanya Donal, mengecam Dinas PUPR atas ketimpangan pembangunan di wilayah IV pada 2026. Minimnya anggaran untuk wilayah pedalaman menjadi sorotan utama.

“Masyarakat masih pakai pelita, sementara kalian nyaman pakai AC,” ujar Donal, Rabu (26/11/2025), geram dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.

Anggaran survei jalan-jembatan yang mencapai ratusan juta dinilai tidak efektif. Donal meminta dana tersebut dialihkan untuk membuka akses jalan.

Alokasi anggaran yang timpang, di mana wilayah kota mendapat jatah jauh lebih besar, dianggap sebagai ketidakadilan.
“Nunukan kota Rp 16 miliar, daerah kami cuma Rp 3 miliar!,” tegasnya.

Infrastruktur pemerintahan yang bobrok, seperti kantor camat yang rusak, juga menjadi perhatian. Donal mengancam akan mencoret semua anggaran PUPR jika tidak ada perbaikan. “Kami ingin pemerataan anggaran,” pungkasnya. (bed)

NUNUKAN – DPRD Nunukan membahas kembali Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di rapat ruang Ambalat II, menyoroti peredaran yang semakin kompleks, terutama melalui perbatasan, <span;>Senin (24/11/2025).

Ketua Bapemperda Hamsing menegaskan regulasi ini dibutuhkan untuk menangani alkohol ilegal dan oplosan, bukan hanya memenuhi program legislasi. Pembahasan fokus pada pemetaan penjual legal, jalur distribusi, penindakan, serta ketentuan teknis seperti batas usia, lokasi penjualan, dan sanksi.

Tujuan utama adalah meminimalisir dampak sosial dan kesehatan, melindungi remaja, serta memperkuat pengawasan lintas instansi. “Setelah harmonisasi dan finalisasi naskah akademik, Raperda akan dibawa ke pembahasan fraksi dan paripurna untuk menjadi aturan resmi,” ungkap Hamsing usai rapat. (bed)

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan kembali menggelar rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di ruang paripurna DPRD Nunukan, Senin (24/11/2025).

APBD disusun berdasarkan RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029, dengan enam program prioritas. Yakni, penurunan kemiskinan, peningkatan SDM, infrastruktur dasar, akses pangan, tangguh bencana, dan reformasi birokrasi.

Angka-angka menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp1,79 triliun (turun 4 persen atau Rp76,9 miliar), belanja Rp1,9 triliun (turun 7,03 persen atau Rp150 miliar), dan penerimaan pembiayaan Rp198 miliar (naik 32,29 persen atau Rp 22 miliar) dari SILPA dan sisa anggaran.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyampaikan, APBD 2026 ini belum termasuk bantuan provinsi, sehingga akan ada penyesuaian nanti. Alokasi pendidikan minimal 20 persen untuk SPM, sedangkan kesehatan difokuskan akses layanan dan BPJS. “APBD nantinya akan menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (bed)

NUNUKAN – Polemik pengelolaan pelabuhan rakyat kembali disorot anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan.

Kali ini Muhammad Mansur, sekretaris komisi 1 DPRD Nunukan menganggap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan belum optimal. Persoalan utama terletak pada status kepemilikan dan registrasi pelabuhan yang tidak jelas, meskipun secara fisik dikelola oleh pemerintah.

Disebutkan dari total 31 pelabuhan dan dermaga rakyat yang ada, termasuk Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL), banyak yang pengelolaannya di bawah pemerintah provinsi namun tidak memiliki register yang jelas.

“Aset pelabuhan tersebut seolah “tidak bertuan,” tanpa kejelasan apakah menjadi aset kabupaten atau provinsi. Kondisi ini diperparah dengan pelabuhan rakyat kecil, seperti yang berada di Inhutani, Yamaker, dan Haji Putri dan di wilayah Dapil 4, Kecamatan Sabuku, yang dikelola pemerintah namun tidak memiliki nomor register yang sah,” ungkap Muhammad Mansur kepada media ini.

Kondisi ini, kata Mansur, memunculkan pertanyaan mengenai kinerja Dishub selama ini. Ketidakjelasan status dan registrasi pelabuhan rakyat menunjukkan adanya masalah administrasi yang serius.

Dikhawatirkan, jika masalah ini terus berlarut, akan terjadi kejadian serupa di kemudian hari, di mana tanggung jawab saling dilimpahkan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Kami siapa untuk mendukung dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan persoalan ini. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apa saja yang sudah diselesaikan oleh Dishub hingga saat ini? Selama 26 tahun terakhir, belum ada satu pun pelabuhan yang memiliki kelengkapan perizinan dan register yang resmi,” tegasnya.

Dishub Nunukan perlu dievaluasi kinerjanya. Jangan hanya banyak teori, tetapi harus bekerja nyata. Perlu adanya sinergi antara Dishub dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. “DPR pasti akan mendukung, asalkan ada keterbukaan dan kerja sama yang baik,” tegasnya.

Mansur menambahkan, nomor register sangat penting sebagai identitas pelabuhan. Tanpa nomor register, status pelabuhan menjadi tidak jelas dan rentan terhadap masalah hukum di kemudian hari.

“Dengan adanya evaluasi kinerja, sinergi dengan DPR, dan kejelasan status serta registrasi pelabuhan, diharapkan pengelolaan pelabuhan rakyat dapat lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya. (nti)

NUNUKAN – Perayaan ulang tahun ke-26 Kabupaten Nunukan menjadi momentum bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyuarakan aspirasi dan mendesak pemerintah daerah agar lebih fokus pada penyelesaian masalah krusial yang dihadapi masyarakat.

Salah satu suara lantang datang dari Andi Yakub, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyoroti sejumlah isu vital mulai dari transportasi, infrastruktur pelabuhan, hingga stabilitas ekonomi sektor rumput laut.

Andi Yakub menyampaikan harapannya agar di usia ke-26 ini, tujuan baik Bupati Nunukan dapat tercapai, terutama dalam menuntaskan berbagai persoalan yang muncul di awal masa kepemimpinan. “Harapan besar tertumpu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di awal pengurusan mereka,” ujarnya.

Isu paling mendesak yang disoroti Andi Yakub adalah penghubung transportasi antara Nunukan dan Sebatik. Jalur penyeberangan yang belum resmi ini bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga menyangkut keselamatan ribuan masyarakat.

“Jalur penyeberangan yang belum resmi menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas dan masyarakat tidak memiliki perlindungan asuransi karena statusnya yang ilegal,” tegas politisi kelahiran Pancang, 15 November 1987 ini. Ia mendesak pemerintah untuk segera bertindak.

“Mudah-mudahan di tahun ini ada inisiatif dari pemerintah untuk memperbaiki atau meresmikan tempat penyeberangan itu. Karena masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di sana dan masyarakat tidak punya asuransi karena tidak legal,” harapnya.

Selain masalah transportasi, persoalan Dermaga Haji Putri juga tak luput dari perhatian Andi Yakub. Dermaga ini hingga kini masih menjadi perhatian yang belum terselesaikan.

“Diharapkan, kepemimpinan baru ini dapat memberikan solusi konkret agar masalah ini tidak berlarut-larut,” pintanya, menekankan pentingnya penyelesaian infrastruktur vital ini.

Di sektor ekonomi, Andi Yakub menyambut baik informasi dari Bupati bahwa harga rumput laut telah mencapai Rp14.500 per kilogram. Namun, ia berharap harga tersebut tidak hanya dipertahankan, melainkan dapat ditingkatkan.

“Kita berharap dengan apa yang disampaikan bupati tadi, sudah di angka Rp14.500 per kilonya, kita berharap bisa dipertahankan, justru bisa lebih ditingkatkan lagi,” ucapnya.

Mengingat rumput laut adalah salah satu primadona ekonomi di Kabupaten Nunukan, perhatian khusus sangat diperlukan agar sektor ini terus memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Agar ekonomi rumput laut yang menjadi salah satu primadona ekonomi kita di Kabupaten Nunukan bisa diberikan perhatian khusus. Karena sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Andi Yakub, menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah terhadap mata pencarian utama warga.

Pernyataan Andi Yakub ini menjadi cerminan dari harapan besar masyarakat Nunukan terhadap kepemimpinan daerah untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan yang merata di usia Kabupaten yang ke-26 tahun. (nti)