NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, melalui anggotanya Donal, mengecam Dinas PUPR atas ketimpangan pembangunan di wilayah IV pada 2026. Minimnya anggaran untuk wilayah pedalaman menjadi sorotan utama.

“Masyarakat masih pakai pelita, sementara kalian nyaman pakai AC,” ujar Donal, Rabu (26/11/2025), geram dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.

Anggaran survei jalan-jembatan yang mencapai ratusan juta dinilai tidak efektif. Donal meminta dana tersebut dialihkan untuk membuka akses jalan.

Alokasi anggaran yang timpang, di mana wilayah kota mendapat jatah jauh lebih besar, dianggap sebagai ketidakadilan.
“Nunukan kota Rp 16 miliar, daerah kami cuma Rp 3 miliar!,” tegasnya.

Infrastruktur pemerintahan yang bobrok, seperti kantor camat yang rusak, juga menjadi perhatian. Donal mengancam akan mencoret semua anggaran PUPR jika tidak ada perbaikan. “Kami ingin pemerataan anggaran,” pungkasnya. (bed)

NUNUKAN – DPRD Nunukan membahas kembali Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di rapat ruang Ambalat II, menyoroti peredaran yang semakin kompleks, terutama melalui perbatasan, <span;>Senin (24/11/2025).

Ketua Bapemperda Hamsing menegaskan regulasi ini dibutuhkan untuk menangani alkohol ilegal dan oplosan, bukan hanya memenuhi program legislasi. Pembahasan fokus pada pemetaan penjual legal, jalur distribusi, penindakan, serta ketentuan teknis seperti batas usia, lokasi penjualan, dan sanksi.

Tujuan utama adalah meminimalisir dampak sosial dan kesehatan, melindungi remaja, serta memperkuat pengawasan lintas instansi. “Setelah harmonisasi dan finalisasi naskah akademik, Raperda akan dibawa ke pembahasan fraksi dan paripurna untuk menjadi aturan resmi,” ungkap Hamsing usai rapat. (bed)

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan kembali menggelar rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 di ruang paripurna DPRD Nunukan, Senin (24/11/2025).

APBD disusun berdasarkan RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029, dengan enam program prioritas. Yakni, penurunan kemiskinan, peningkatan SDM, infrastruktur dasar, akses pangan, tangguh bencana, dan reformasi birokrasi.

Angka-angka menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp1,79 triliun (turun 4 persen atau Rp76,9 miliar), belanja Rp1,9 triliun (turun 7,03 persen atau Rp150 miliar), dan penerimaan pembiayaan Rp198 miliar (naik 32,29 persen atau Rp 22 miliar) dari SILPA dan sisa anggaran.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyampaikan, APBD 2026 ini belum termasuk bantuan provinsi, sehingga akan ada penyesuaian nanti. Alokasi pendidikan minimal 20 persen untuk SPM, sedangkan kesehatan difokuskan akses layanan dan BPJS. “APBD nantinya akan menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (bed)

NUNUKAN – Polemik pengelolaan pelabuhan rakyat kembali disorot anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan.

Kali ini Muhammad Mansur, sekretaris komisi 1 DPRD Nunukan menganggap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan belum optimal. Persoalan utama terletak pada status kepemilikan dan registrasi pelabuhan yang tidak jelas, meskipun secara fisik dikelola oleh pemerintah.

Disebutkan dari total 31 pelabuhan dan dermaga rakyat yang ada, termasuk Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL), banyak yang pengelolaannya di bawah pemerintah provinsi namun tidak memiliki register yang jelas.

“Aset pelabuhan tersebut seolah “tidak bertuan,” tanpa kejelasan apakah menjadi aset kabupaten atau provinsi. Kondisi ini diperparah dengan pelabuhan rakyat kecil, seperti yang berada di Inhutani, Yamaker, dan Haji Putri dan di wilayah Dapil 4, Kecamatan Sabuku, yang dikelola pemerintah namun tidak memiliki nomor register yang sah,” ungkap Muhammad Mansur kepada media ini.

Kondisi ini, kata Mansur, memunculkan pertanyaan mengenai kinerja Dishub selama ini. Ketidakjelasan status dan registrasi pelabuhan rakyat menunjukkan adanya masalah administrasi yang serius.

Dikhawatirkan, jika masalah ini terus berlarut, akan terjadi kejadian serupa di kemudian hari, di mana tanggung jawab saling dilimpahkan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Kami siapa untuk mendukung dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan persoalan ini. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apa saja yang sudah diselesaikan oleh Dishub hingga saat ini? Selama 26 tahun terakhir, belum ada satu pun pelabuhan yang memiliki kelengkapan perizinan dan register yang resmi,” tegasnya.

Dishub Nunukan perlu dievaluasi kinerjanya. Jangan hanya banyak teori, tetapi harus bekerja nyata. Perlu adanya sinergi antara Dishub dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. “DPR pasti akan mendukung, asalkan ada keterbukaan dan kerja sama yang baik,” tegasnya.

Mansur menambahkan, nomor register sangat penting sebagai identitas pelabuhan. Tanpa nomor register, status pelabuhan menjadi tidak jelas dan rentan terhadap masalah hukum di kemudian hari.

“Dengan adanya evaluasi kinerja, sinergi dengan DPR, dan kejelasan status serta registrasi pelabuhan, diharapkan pengelolaan pelabuhan rakyat dapat lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya. (nti)

NUNUKAN – Perayaan ulang tahun ke-26 Kabupaten Nunukan menjadi momentum bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyuarakan aspirasi dan mendesak pemerintah daerah agar lebih fokus pada penyelesaian masalah krusial yang dihadapi masyarakat.

Salah satu suara lantang datang dari Andi Yakub, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyoroti sejumlah isu vital mulai dari transportasi, infrastruktur pelabuhan, hingga stabilitas ekonomi sektor rumput laut.

Andi Yakub menyampaikan harapannya agar di usia ke-26 ini, tujuan baik Bupati Nunukan dapat tercapai, terutama dalam menuntaskan berbagai persoalan yang muncul di awal masa kepemimpinan. “Harapan besar tertumpu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di awal pengurusan mereka,” ujarnya.

Isu paling mendesak yang disoroti Andi Yakub adalah penghubung transportasi antara Nunukan dan Sebatik. Jalur penyeberangan yang belum resmi ini bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga menyangkut keselamatan ribuan masyarakat.

“Jalur penyeberangan yang belum resmi menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas dan masyarakat tidak memiliki perlindungan asuransi karena statusnya yang ilegal,” tegas politisi kelahiran Pancang, 15 November 1987 ini. Ia mendesak pemerintah untuk segera bertindak.

“Mudah-mudahan di tahun ini ada inisiatif dari pemerintah untuk memperbaiki atau meresmikan tempat penyeberangan itu. Karena masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di sana dan masyarakat tidak punya asuransi karena tidak legal,” harapnya.

Selain masalah transportasi, persoalan Dermaga Haji Putri juga tak luput dari perhatian Andi Yakub. Dermaga ini hingga kini masih menjadi perhatian yang belum terselesaikan.

“Diharapkan, kepemimpinan baru ini dapat memberikan solusi konkret agar masalah ini tidak berlarut-larut,” pintanya, menekankan pentingnya penyelesaian infrastruktur vital ini.

Di sektor ekonomi, Andi Yakub menyambut baik informasi dari Bupati bahwa harga rumput laut telah mencapai Rp14.500 per kilogram. Namun, ia berharap harga tersebut tidak hanya dipertahankan, melainkan dapat ditingkatkan.

“Kita berharap dengan apa yang disampaikan bupati tadi, sudah di angka Rp14.500 per kilonya, kita berharap bisa dipertahankan, justru bisa lebih ditingkatkan lagi,” ucapnya.

Mengingat rumput laut adalah salah satu primadona ekonomi di Kabupaten Nunukan, perhatian khusus sangat diperlukan agar sektor ini terus memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Agar ekonomi rumput laut yang menjadi salah satu primadona ekonomi kita di Kabupaten Nunukan bisa diberikan perhatian khusus. Karena sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Andi Yakub, menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah terhadap mata pencarian utama warga.

Pernyataan Andi Yakub ini menjadi cerminan dari harapan besar masyarakat Nunukan terhadap kepemimpinan daerah untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan yang merata di usia Kabupaten yang ke-26 tahun. (nti)

NUNUKAN – Di usia Kabupaten Nunukan yang ke-26, isu pemerataan pembangunan kembali menjadi sorotan utama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Gat Kaleb.

Wakil rakyat asal Kecamatan Krayan ini mengatakan, ketimpangan pembangunan antar daerah pemilihan (dapil) menjadi perhatian serius yang memerlukan solusi konkret dan berpihak.

“Ya ibarat anak ya, ini sudah selesai, sudah sarjana lah. Ibarat anak sudah selesai sarjana, artinya dia sudah siap kerja, siap mandiri,” ujar Gat Kaleb kepada media ini.

Analogi ini, lanjut Politisi Partai Demokrat ini, menggambarkan bahwa Kabupaten Nunukan seharusnya sudah mampu fokus pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayahnya. Namun, faktanya, ketimpangan pembangunan antar dapil masih sangat terasa.

“Kita harus akui suka tidak suka, jujur atau tidak jujur, ketimpangan pembangunan antar dapil, 4 dapil, 1, 2, 3 ini ibarat langit dan bumi,” lanjutnya.

Dikatakan, pendekatan kebijakan yang selama ini diterapkan, yaitu “satu bagi satu bagi satu,” dinilai tidak efektif untuk mengatasi ketimpangan ini. Dengan pendekatan proporsional berdasarkan jumlah penduduk, dapil 4 akan sulit untuk mengejar ketertinggalannya.

“Kalau pendekatan kita itu pendekatan kita proporsional jumlah penduduk, apa apa? Sampai dunia kiamat dapil 4 ini nggak akan terbangun,” tegasnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada dapil yang tertinggal.

Menurutnya, untuk mengatasi ketimpangan ini, alokasi anggaran harus lebih besar untuk dapil 4. “Mestinya ya anggaran kasih lebih lebih lah sedikit ke dapil 4. Kalau di sini dapat 1.000, kalau bisa di sana dapat 10.000, dapat 20.000 lah baru bisa terkejar. Kalau di sini dapatnya 10.000, di sana itu dapatnya Rp5.000, itu nggak sebanding, itu nggak akan bisa terkejar, artinya harus ada lebih dana,” jelasnya.

Kebijakan yang berpihak pada dapil 4 sangat penting untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. “Kalau tidak ada kebijakan yang berpihak terkait anggaran, dapil 4 tidak akan terbangun sampai dunia kiamat,” tambahnya.

Dikatakan, berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bahwa akumulasi kekecewaan akibat ketimpangan dapat memicu konflik sosial. “Contoh kemarin orang demo dan membakar gedung DPR apa segala di Solo itu karena apa? Karena akumulasi kekecewaan, kekecewaan yang pada akhirnya membentuk mental karakter, orang marah, orang kecewa, bla bla bla bla dan seterusnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyadari bahwa kebijakan yang tidak berpihak dapat menimbulkan masalah serius di kemudian hari.

Kondisi infrastruktur di dapil 4 masih sangat minim. “Di sana infrastrukturnya masih minim, di sini ya jelek jeleknya jalan sudah ada batu di atasnya lah, di sana 1 biji batu pun tak ada semuanya. Kalau kalau ini kan gini, menurut saya ini pembiaran. Selama kebijakan kita tidak berpihak ndak ndak akan ada perubahan apa apa,” pungkasnya.

Dengan adanya kesadaran dan tindakan yang berpihak, diharapkan ketimpangan pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat segera teratasi, dan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata. (dln)

NUNUKAN – Di momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Nunukan, anggota DPRD Nunukan, H. Firman Haji Latif, menyuarakan keinginan kuat untuk percepatan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Sebatik.

Ia menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan DPRD Nunukan untuk mewujudkan hal tersebut.

Menurut H. Firman, peran eksekutif dan legislatif sangat krusial dalam mempercepat proses DOB Sebatik. Apalagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra telah meminta data struktur dan dasar pembentukan presidium berdasarkan surat resmi.

“Antara pemerintah dan DPRD agar menggaungkan DOB Sebatik. Kenapa demikian? Karena ada surat dari provinsi dan kabupaten untuk menyerahkan dokumen presedium,” ujar H. Firman Haji Latif pada Minggu (12/10).

H. Firman menjelaskan,  CDOB Sebatik telah mendapatkan angin segar sejak 27 Februari 2014 lalu, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) DOB Sebatik. Dengan adanya dukungan ini, ia optimis DOB Sebatik akan segera terealisasi.

“Tinggal membuka keran moratorium, InsyaAllah, saya yakin dan percaya DOB Sebatik akan terlaksana. Jadi di HUT Nunukan saya mengharapkan dukungan dari Pemkab Nunukan dan Provinsi Kaltara InsyaAllah, Sebatik dimekarkan menjadi kota,” yakinnya.

H. Firman menegaskan, Sebatik merupakan beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di ujung Utara Indonesia. Oleh karena itu, pemekaran menjadi kota sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita sudah ada Ampres Presiden jadi tinggal dibuka moratorium. Kami juga sudah memperbarui Presedium DOB Sebatik. Kalau dimekarkan, InsyaAllah akan cepat maju,” pungkasnya.

Dengan status kota, Sebatik diharapkan dapat lebih optimal dalam menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan. (bed)

NUNUKAN – Kabupaten Nunukan merayakan hari jadinya yang ke-26 pada tanggal 12 Oktober. Momen ini menjadi refleksi penting bagi daerah yang diibaratkan tengah memasuki fase kedewasaan.

Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, menyampaikan harapannya usai mengikuti Rapat Paripurna HUT ke-26 Kabupaten Nunukan di kantor DPRD Nunukan. “Seperti yang disampaikan Bapak Bupati, kemandirian adalah kunci utama. Inovasi, kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan adalah harapan yang selalu kita dambakan,” ujarnya.

Hj. Leppa, yang juga merupakan istri dari mantan Bupati Nunukan pertama, H. Abdul Hafid, berharap agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari program kerja yang telah disampaikan Bupati. Ia juga menyoroti pentingnya realisasi 17 poin program energi baru sebagai landasan pemerintahan.

“Saat ini, tidak ada hambatan berarti. Semua berjalan baik, dan kita berharap sinergi antara pemerintah dan DPRD terus terjalin harmonis,” tambahnya.

Namun, Hj. Leppa menekankan bahwa sinergi ini harus didasarkan pada hal-hal positif dan konstruktif. “Segala sesuatu yang tidak baik wajib dikritisi dan diawasi. Jika ada yang kurang baik, kita wajib menegur. Namun, jika sudah baik, kita harus memberikan dukungan penuh,” tegasnya.

“Esensi ‘mengalir seperti air’ adalah kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang patut didukung dan mana yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, pembangunan akan berjalan sesuai harapan,” pungkas Hj. Leppa.

Dengan semangat kemandirian dan sinergi yang kuat, Kabupaten Nunukan siap melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang. (bed)