NUNUKAN – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta tidak sekadar menjadi pelengkap pemerintahan desa. Anggota BPD harus aktif menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan warga.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah  saat menghadiri peresmian dan pengucapan sumpah/janji anggota BPD Kabupaten Nunukan periode 2026–2034, Senin (2/11/2026 lalu.

Menurut Arpiah, BPD memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah desa. Karena itu, anggota BPD harus memahami tugas serta tanggung jawabnya.

Ia mengingatkan, aspirasi masyarakat tidak boleh hanya didengar, tetapi harus diperjuangkan melalui forum pembahasan bersama pemerintah desa agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan.

“Anggota BPD harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Mereka merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga aspirasi masyarakat harus benar-benar diperjuangkan dan disampaikan dalam forum pembahasan bersama pemerintah desa,” ujarnya.

Arpiah juga menekankan pentingnya komunikasi dan musyawarah antara BPD dengan pemerintah desa. Meski menjadi mitra pemerintah desa, BPD tetap harus menjalankan perannya dalam mengawal kepentingan masyarakat.

Menurutnya, anggota BPD harus hadir di tengah warga, mendengarkan persoalan yang dihadapi, kemudian memastikan kebutuhan tersebut dibawa dalam pembahasan pembangunan desa.

“Anggota BPD harus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan kebutuhan warga, kemudian mengawal aspirasi tersebut agar dapat dibahas bersama pemerintah desa. Amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Selain memperjuangkan aspirasi, Arpiah meminta anggota BPD menjaga integritas dan menjalankan tugas secara terbuka serta bertanggung jawab.

Pengucapan sumpah/janji kali ini mencakup anggota BPD dari tujuh kecamatan, yakni Nunukan, Sebatik, Sebatik Utara, Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, dan Sei Menggaris.

Dengan masa jabatan 2026–2034, Arpiah berharap anggota BPD yang baru dilantik dapat menjalankan amanah secara konsisten dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa masing-masing. (adv)

NUNUKAN – Persoalan penanganan narkoba di Sebatik tak hanya berkutat pada upaya penindakan. Dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 di Desa Setabu, Jumat (6/11/2026), warga justru mengungkap sejumlah persoalan, mulai dari sulitnya membiayai rehabilitasi pengguna narkoba hingga dugaan praktik pembayaran untuk lepas dari tahanan.

Keluhan tersebut disampaikan warga saat sesi tanya jawab dalam kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper) yang digelar anggota DPRD Nunukan Dapil Sebatik, H. Andi Yakub, S.Kep., Ners, di RT 08 Desa Setabu, Kecamatan Sebatik.

Salah satu persoalan yang mencuat adalah keterbatasan biaya rehabilitasi bagi keluarga kurang mampu yang anggota keluarganya terjerat penyalahgunaan narkoba. Warga mempertanyakan bagaimana akses pemulihan dapat dijangkau masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial.

Selain itu, warga juga menyoroti efektivitas pembinaan terhadap warga binaan kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan. Sebab, muncul pertanyaan mengapa sebagian orang yang telah menjalani hukuman justru kembali menyalahgunakan narkoba setelah bebas, bahkan dengan kondisi yang dinilai lebih parah.

Tak berhenti di situ, forum tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai dugaan praktik pembayaran agar seseorang bisa lepas dari tahanan aparat penegak hukum.

Berbagai persoalan itu menjadi catatan dalam sosialisasi yang semula bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Andi Yakub memastikan seluruh masukan warga akan diteruskan kepada pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penanganan persoalan narkoba.

Menurut dia, Perda Nomor 3 Tahun 2021 harus menjadi landasan bersama dalam membangun lingkungan yang terlindungi dari ancaman narkoba. Upaya tersebut tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

“Substansi dari Sosper ini menekankan pada aspek pencegahan dan penanggulangan, serta bahaya penyalahgunaan narkoba. Perda Nomor 3 Tahun 2021 ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama melindungi masyarakat dari ancaman narkoba,” kata Yakub.

Ia juga menjelaskan, mekanisme penanganan apabila ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Warga diarahkan untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada kepolisian. Sementara bagi korban penyalahgunaan yang membutuhkan penanganan, masyarakat dapat berkoordinasi dengan puskesmas maupun Badan Narkotika Nasional (BNN).

Yakub menegaskan, keberhasilan penerapan Perda tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan sosialisasi. Hal terpenting adalah terbentuknya sistem pencegahan dan penanggulangan yang benar-benar berjalan di tengah masyarakat. “Perda tidak cukup sebatas dipahami, tapi harus diterapkan secara luas ke lingkup masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap pemahaman masyarakat terhadap regulasi tersebut dapat mendorong keterlibatan aktif warga dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. (adv)

NUNUKAN – Kelengkapan dokumen kependudukan tidak sekadar menjadi urusan administrasi, tetapi juga menentukan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik. Mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga layanan perbankan membutuhkan identitas kependudukan yang valid.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diinisiasi Anggota DPRD Nunukan, H. Firman H. Latif, di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Rabu (4/11/2026) malam.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Jalan Bhayangkara RT 11 itu, masyarakat diingatkan agar memastikan dokumen kependudukan mereka lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Camat Sebatik Timur, Zainal Abidinsyah mengatakan, administrasi kependudukan bukan sekadar persoalan memiliki KTP atau Kartu Keluarga (KK). Dokumen tersebut merupakan identitas sekaligus dasar perlindungan hak masyarakat sebagai warga negara.

Karena itu, setiap perubahan data kependudukan perlu segera dilaporkan. Mulai dari kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan alamat hingga perpindahan penduduk.

Menurutnya, pembaruan data penting agar informasi kependudukan tetap akurat dan tidak menimbulkan persoalan ketika masyarakat membutuhkan pelayanan pemerintah.

Dia juga menegaskan, pengurusan dokumen administrasi kependudukan tidak dipungut biaya. Masyarakat diminta memanfaatkan mekanisme pelayanan resmi dan tidak menggunakan jalur yang berpotensi menimbulkan pungutan.

Sementara itu, materi sosialisasi disampaikan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan Sebatik Timur, Muhammad Alatas.

Dia menjelaskan sejumlah ketentuan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2024, termasuk hak dan kewajiban masyarakat, jenis dokumen kependudukan, serta kewajiban melaporkan setiap perubahan data.

Peran pemerintah desa juga menjadi perhatian. Pemerintah desa diharapkan lebih aktif membantu pendataan penduduk sekaligus mendorong masyarakat tertib mengurus dokumen kependudukan.

Firman menginisiasi kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi administrasi kependudukan.

Camat Sebatik Timur berharap sosialisasi tidak berhenti pada pemahaman terhadap aturan, tetapi dilanjutkan dengan langkah nyata melalui kerja sama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat.

“Dokumen kependudukan bukan sekadar selembar kertas, tetapi merupakan identitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak setiap warga negara. Mari kita jadikan tertib administrasi kependudukan sebagai tanggung jawab bersama,” pesannya. (adv)

TANJUNG SELOR – Pendapatan asli daerah Kalimantan Utara menyusut Rp65,12 miliar dalam RAPBD Perubahan 2026. Pada saat yang sama, transfer dari pemerintah pusat justru bertambah Rp129 miliar.

Perubahan struktur pendapatan itu menjadi salah satu sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kaltara dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Jumat (25/9/2026).

PAD yang semula ditargetkan Rp1,028 triliun turun menjadi Rp962,88 miliar atau berkurang 6,33 persen. Fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan penyebab penurunan tersebut sekaligus memetakan potensi pendapatan daerah yang belum tergarap.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara, H. Ladullah mengatakan, perubahan APBD seharusnya tidak berhenti pada pergeseran angka pendapatan dan belanja. Setiap perubahan, menurut dia, perlu disertai alasan serta gambaran dampaknya terhadap masyarakat.

“Ketergantungan pada transfer pusat tidak dapat terus menjadi sandaran utama pembiayaan pembangunan,” kata Ladullah saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS.

PKS meminta pemerintah memperbaiki pengelolaan pajak dan retribusi, aset daerah serta badan usaha milik daerah. Digitalisasi pemungutan pendapatan juga dinilai perlu diperkuat untuk memperluas sumber penerimaan daerah.

Sorotan berikutnya mengarah pada struktur belanja. Dalam RAPBD Perubahan 2026, belanja daerah mencapai Rp2,356 triliun. Belanja operasi bertambah Rp93 miliar, sementara belanja transfer kepada kabupaten dan kota berkurang Rp247,44 miliar.

Fraksi PKS meminta pemerintah menjelaskan dasar penentuan prioritas tersebut, termasuk program yang dikurangi, ditunda, maupun yang tetap dipertahankan.

Pemangkasan anggaran juga terjadi pada program Beasiswa Kaltara Unggul. Alokasinya disebut turun dari Rp15 miliar pada 2025 menjadi Rp5 miliar pada 2026.

Pengurangan Rp10 miliar atau sekitar 66,67 persen itu dipertanyakan karena berkaitan langsung dengan pembiayaan pendidikan mahasiswa. PKS meminta pemerintah menjelaskan konsekuensinya terhadap jumlah penerima dan keberlanjutan program.

“Pendidikan bukan sekadar belanja tahunan. Pendidikan adalah investasi yang menentukan kualitas dan daya saing Kalimantan Utara pada masa depan,” ujar Ladullah.

PKS mengusulkan agar alokasi Beasiswa Kaltara Unggul dipertimbangkan kembali sekurang-kurangnya Rp15 miliar melalui rasionalisasi belanja yang dinilai memiliki manfaat dan urgensi lebih rendah.

Selain struktur anggaran, Fraksi PKS menyoroti rendahnya realisasi sejumlah program perangkat daerah, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum, sektor pertanian, perikanan dan UMKM.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta menyampaikan data realisasi fisik dan keuangan, kendala pelaksanaan, serta program yang masih memungkinkan diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

Persoalan pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota juga menjadi catatan. PKS meminta pembagian urusan pemerintahan tidak berujung pada saling lempar tanggung jawab ketika masyarakat membutuhkan jalan usaha tani, jembatan, jalan lingkungan, sarana pertanian, permukiman hingga air bersih.

Fraksi tersebut mengusulkan penguatan bantuan keuangan atau skema pelaksanaan lain yang tetap sesuai dengan ketentuan regulasi.
Dua catatan lainnya menyasar layanan kesehatan dan birokrasi. Pemerintah provinsi diminta memperkuat RSUD dr. H. Jusuf SK melalui penambahan dokter spesialis, tenaga kesehatan, alat medis, obat, kapasitas layanan dan sistem rujukan.

Sementara dalam penempatan pejabat, PKS meminta pemerintah mempertimbangkan kompetensi, integritas, kapasitas kepemimpinan serta hasil kerja yang dapat diukur. (bed)

NUNUKAN –  Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Arpiah, ST M.I.Kom turun  ke wilayah Yamaker untuk meninjau sejumlah usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) masyarakat, Rabu (3/6/2026).

Kunjungan lapangan tersebut dilakukan guna memastikan program pembangunan yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan warga dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, Arpiah berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi, masukan, serta harapan terkait pembangunan di lingkungan mereka.

Selain mendengarkan keluhan dan kebutuhan warga, ia juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah lokasi yang menjadi prioritas usulan masyarakat.

Menurut Arpiah, survei lapangan menjadi langkah penting agar setiap program yang direncanakan tidak hanya berdasarkan laporan administrasi, tetapi juga didukung oleh kondisi nyata yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Berbagai usulan yang disampaikan warga akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pengawalan program pembangunan ke depan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kehadiran Wakil Ketua I DPRD di tengah masyarakat juga menjadi bentuk komitmen untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan warga. Melalui pendekatan tersebut, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara langsung dan menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.

Arpiah menegaskan, sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui kunjungan lapangan seperti ini, kami dapat melihat langsung kondisi yang ada dan memastikan usulan masyarakat menjadi perhatian dalam proses perencanaan pembangunan,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah sekaligus mendorong terwujudnya program-program yang benar-benar dibutuhkan warga Yamaker. (adv)

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan mulai mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf) sebagai langkah memperkuat sektor usaha dan ekonomi daerah.

Regulasi tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang mampu memberikan perlindungan, pemberdayaan, hingga kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Nunukan.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Nunukan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Selasa (2/6/2026), di Ruang Rapat Ambalat II Kantor DPRD Nunukan.

Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Nunukan, Hamsing, S.Pi, dan dihadiri Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa, Wakil Ketua DPRD Ir Arpiah, ST, M.I.Kom dan Hj Andi Mariyati, serta anggota Bapemperda DPRD Nunukan, yakni Dr Andi Muliyono, SH, MH, Hasbi, Hj Nadia, Triwahyuni, S.M, dan Andi Fajrul Syam.

Turut hadir dalam pembahasan tersebut perwakilan Bagian Hukum Pemkab Nunukan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), Satpol PP, serta Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.

Ketua Bapemperda DPRD Nunukan, Hamsing, mengatakan, Ranperda Pengembangan Ekraf merupakan inisiatif DPRD yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM di daerah.

Menurutnya, regulasi tersebut disusun untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompetitif.

“Ranperda ini disusun untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan, memberikan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha, dan mempermudah akses permodalan serta pembiayaan bagi pelaku UMKM,” ujar Hamsing saat membuka rapat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Nunukan, Ir Arpiah menegaskan, pembahasan Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah melalui regulasi yang berkualitas.

Ia menjelaskan, forum tersebut menjadi sarana untuk menyelaraskan dan menyempurnakan substansi rancangan peraturan daerah agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan, dinamika sosial ekonomi masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Menurut Arpiah, proses penyusunan regulasi harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar efektif, implementatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Raperda tentang Pengembangan Ekonomi diharapkan mampu menjadi instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, memperkuat sektor-sektor unggulan, meningkatkan daya saing daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha dan masyarakat,” katanya.

Selain itu, penyusunan Propemperda dinilai menjadi langkah strategis untuk menentukan prioritas pembentukan peraturan daerah secara terencana, terarah, dan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, DPRD Nunukan berharap regulasi yang dihasilkan mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus memperkuat fondasi hukum dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (adv)

NUNUKAN – Semangat kebangsaan kembali bergema dari wilayah perbatasan. Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Nunukan, Senin (1/6/2026), sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Upacara yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Nunukan tersebut dimulai pukul 08.30 WITA dan dipimpin langsung oleh Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, S.E.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Nunukan Hermanus, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Arpiah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah daerah, serta peserta upacara dari berbagai instansi.

Usai mengikuti upacara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Arpiah menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momen untuk kembali meneguhkan komitmen kebangsaan di tengah tantangan zaman yang terus berkembang.

“Upacara hari ini tentu menjadi momentum bagi kita untuk kembali meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Arpiah.

Menurutnya, selama puluhan tahun Pancasila telah terbukti menjadi perekat bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat Indonesia.

Di wilayah perbatasan seperti Nunukan yang dihuni masyarakat dengan beragam identitas budaya, nilai-nilai Pancasila dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat rasa kebangsaan.

Arpiah menambahkan, melalui peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap semangat persatuan, toleransi, gotong royong, serta kecintaan terhadap tanah air dapat terus tumbuh dan terpelihara di tengah masyarakat.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

“Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang harmonis, maju, dan berdaya saing di tengah pergaulan dunia,” katanya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di Kantor Bupati Nunukan tersebut berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan, sekaligus menjadi pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai kompas dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa di masa depan. (adv)

TANJUNG SELOR – Kebijakan ekspor sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memicu kekhawatiran di sentra perkebunan kelapa sawit, khususnya di Kalimantan Utara (Kaltara).

Dampaknya mulai dirasakan dengan turunnya harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan tandan buah segar (TBS) di tingkat petani, bahkan sejumlah importir dilaporkan menunda pembelian produk turunan sawit.

Penurunan harga disebut mulai terjadi beberapa jam setelah pidato Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 lalu.
Berdasarkan pantauan harga terakhir, TBS nonmitra swadaya mengalami penurunan tajam dari Rp3.200 per kilogram menjadi Rp2.520 per kilogram atau turun sekitar Rp700 per kilogram.

Di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS), harga tertinggi tercatat hanya Rp2.400 per kilogram, sementara harga terendah menyentuh Rp2.100 per kilogram. Kondisi tersebut bertahan hingga Senin (25/5/2026).

Menanggapi kondisi itu, Anggota DPRD Kalimantan Utara, H. Ladullah, S.HI, menyoroti merosotnya harga TBS sawit yang dinilai berpotensi merugikan petani swadaya di sejumlah daerah, seperti Nunukan, Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung (KTT).

“Anjloknya harga TBS ini harus segera menjadi perhatian pemerintah. Petani sawit sudah bekerja keras, sementara biaya pupuk dan panen juga terus naik. Kalau harga jual terus seperti ini, petani bisa merugi,” ujar Ladullah kepada media ini.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendesak Dinas Perkebunan Kaltara serta Disperindagkop UKM untuk aktif turun ke lapangan. Ia meminta pemerintah memastikan PKS mematuhi harga penetapan provinsi dan tidak ada potongan liar di tingkat pengepul.

“Ada tiga hal yang kami minta. Pertama, transparansi harga. Kedua, pengawasan ketat terhadap PKS dan pengepul. Ketiga, pemerintah hadir memberikan solusi, misalnya bantuan pupuk atau penundaan pajak agar beban petani berkurang,” tegas ketua Fraksi PKS ini.

Ladullah juga mendorong para petani untuk bergabung dalam koperasi maupun kelompok tani yang memiliki akses langsung ke PKS. Menurutnya, langkah tersebut dapat mempersingkat rantai distribusi sehingga petani tidak dirugikan oleh tengkulak.

Hingga berita ini ditulis, Dinas Perkebunan Kaltara belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab anjloknya harga TBS. Adapun harga TBS di Kaltara ditetapkan setiap bulan oleh Tim Penetapan Harga yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi, Dinas Perkebunan, PKS, dan perwakilan petani. (bed)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menorehkan capaian positif dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diserahkan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, Senin (25/5/2026).

Wakil I DPRD Nunukan, Arpiah, menyampaikan rasa syukur atas kembali diraihnya opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah tersebut. “Alhamdulillah, Kabupaten Nunukan kembali meraih opini WTP,” ujar Arpiah saat dikonfirmasi.

Ia menilai capaian itu menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.

Menurutnya, raihan opini WTP tidak hanya dipandang sebagai prestasi administratif semata, tetapi juga menjadi amanah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

“Perolehan WTP ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi amanah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.

Arpiah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Nunukan dapat terus terjaga demi mendukung pembangunan daerah yang semakin maju dan berintegritas.

“Semoga sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi pembangunan Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Utara yang semakin maju, bersih, dan berintegritas,” pungkasnya. (adv) 

NUNUKAN – Baru sekitar lima bulan selesai direhabilitasi menggunakan anggaran hampir setengah miliar rupiah, plafon bangunan di area depan Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Sei Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, justru ambruk usai diguyur hujan lebat, Senin malam (25/5/2026).

Insiden ini langsung memicu perhatian serius DPRD Kabupaten Nunukan yang turun langsung melakukan inspeksi ke lokasi. Sejumlah anggota DPRD Nunukan yang hadir di antaranya Ketua Komisi I Andi Mulyono, anggota Komisi II Triwahyuni, serta Firman Latif.

Mereka meninjau langsung kondisi bangunan setelah menerima laporan robohnya plafon yang berada tepat di akses utama pelayanan pasien darurat.

Kepala Puskesmas Sei Nyamuk, Mardawiah mengaku, terkejut saat menerima kabar tersebut. Saat kejadian, dirinya sedang menghadiri kegiatan kunjungan Wakapolda Kalimantan Utara (Kaltara) di lokasi lain.

“Saya menerima laporan melalui WhatsApp dari salah satu staf yang mengirimkan video detik-detik ambruknya plafon tersebut. Setelah menerima informasi itu, saya langsung bergegas menuju puskesmas,” ujarnya.

Menurut Mardawiah, proyek rehabilitasi bangunan tersebut merupakan pekerjaan tahun anggaran 2025 dan baru rampung pada Desember tahun lalu. Namun dalam waktu singkat, bagian plafon di area vital pelayanan kesehatan itu sudah mengalami kerusakan hingga roboh.

“Proyek ini tahun anggaran 2025 dan rampungnya pekerjaan kalau tidak salah bulan Desember tahun lalu,” jelasnya.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Sei Nyamuk disebut masih tetap berjalan sembari menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Kami akan segera melaporkan kejadian ini kepada dinas terkait dan menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah,” tambahnya.

Diketahui, proyek rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas Sei Nyamuk itu dikerjakan oleh CV Bahtera Bakti dengan nilai anggaran sekitar Rp494 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025.

Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Mulyono menilai insiden tersebut menjadi alarm serius terhadap pengawasan kualitas proyek pembangunan fasilitas publik, khususnya sektor pelayanan kesehatan.

“Seharusnya dengan anggaran yang cukup besar, hasil pekerjaan bisa lebih maksimal dan tahan lama. Apalagi ini fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat penting bagi masyarakat,” tegas Andi saat meninjau lokasi.

Ia menekankan pekerjaan yang menggunakan anggaran negara wajib dikerjakan secara teliti dan mengutamakan aspek keselamatan masyarakat.

“Ini terjadi di tempat yang seharusnya menjadi lokasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun faktanya di lapangan, jika insiden seperti ini terjadi, tentu dapat mengancam keselamatan pasien maupun masyarakat yang datang untuk berobat,” ujarnya.

Andi juga meminta pemerintah daerah memberikan teguran hingga sanksi tegas kepada kontraktor pelaksana apabila ditemukan kelalaian dalam pekerjaan proyek tersebut.

“Hal ini harus menjadi warning. Jika perlu, berikan sanksi maksimal kepada kontraktor pelaksana pekerjaan ini agar menjadi pelajaran bagi pihak lain untuk lebih memperhatikan kualitas pekerjaan, sehingga mampu menjamin mutu pembangunan, keamanan, serta keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (adv)