Bea Cukai Nunukan Musnahkan Barang Ilegal Senilai Ratusan Juta Rupiah

NUNUKAN – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Nunukan kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas penyelundupan di wilayah perbatasan.

KPPBC Nunukan memusnahkan ribuan barang ilegal hasil tegahan dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah,<span;> Selasa (14/10/2025).

Kepala KPPBC Nunukan, Danang Seno Bintoro, menjelaskan, kegiatan pemusnahan ini adalah hasil sinergi yang kuat antara KPPBC Nunukan dengan berbagai pihak, termasuk Lanal Nunukan, Polres Nunukan, Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 11/GG/2/Kostrad, Yonkaf 13/Satya Loduswana, Kodim 0911 Nunukan, dan Polsek KSKP Nunukan.

“Kerja sama yang solid ini menjadi kunci keberhasilan dalam menekan angka penyelundupan di wilayah perbatasan,” ujar Danang saat menyampaikan rilis di kantor KPPBC, Jalan Pelabuhan Baru.

Barang-barang ilegal yang dimusnahkan meliputi berbagai jenis, di antaranya, 3.240 batang rokok ilegal, 1.212 botol dan 648 kaleng minuman mengandung etil alkohol, 147 press pakaian bekas, 12.064 paket kosmetik ilegal, 275 paket makanan dan pakan ternak ilegal, 25 paket bahan kimia pertanian, 1.260 botol dan 900 liter oli dan bahan bakar ilegal.

“Total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp 967.581.400, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 436.084.340,” sebut Danang, sapaan akrabnya.

Pemusnahan dilakukan dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan jenis barang. Rokok ilegal dibakar, minuman beralkohol digiling dengan buldoser, press pakaian bekas dipendam di TPA Mamolo, Nunukan Selatan dan kosmetik ilegal dicampur deterjen sebelum dipendam.

Selain pemusnahan, Bea Cukai Nunukan juga menghibahkan 24 lembar karpet senilai Rp11.000.000 kepada lembaga sosial untuk disalurkan kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Nunukan.

Danang menegaskan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif penyelundupan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi serta dukungan masyarakat dalam menjaga wilayah perbatasan.

Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bea Cukai Kabupaten Nunukan atas kerja keras mereka dalam mengamankan pintu-pintu masuk di wilayah perbatasan.

“Kita semua menyadari bahwa sebagai daerah perbatasan dengan wilayah perairan yang luas, kita memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap aksi penyelundupan barang dari Malaysia,” ungkapnya.

Bupati berharap kegiatan pemusnahan ini dapat menekan aksi penyelundupan serta meningkatkan kepatuhan para pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor impor.

“Dengan kerjasama yang baik antara Bea Cukai, pemerintah daerah, dan masyarakat, kita dapat menjaga wilayah perbatasan kita dari kegiatan ilegal dan menciptakan iklim ekonomi yang sehat,” pungkasnya. (nti)




Optimalisasi Perikanan, Perdagangan dan Perkebunan sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Nunukan

Oleh
Kasman Karim, Pemerhati Politik Lokal

NUNUKAN sebagai wilayah perbatasan terdepan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan posisi strategis dalam perdagangan lintas batas. Namun demikian, persoalan ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya hilirisasi membuat potensi tersebut belum berkontribusi optimal pada kesejahteraan masyarakat.

Tulisan ini menyoroti tiga sektor utama perikanan dan kelautan, perdagangan, serta perkebunan sebagai prioritas pembangunan daerah. Dengan basis data dari BPS dan dinas terkait, analisis ini juga diarahkan pada rekomendasi kebijakan yang perlu diperhatikan pemerintah.

1. Perikanan dan Kelautan

Produksi perikanan Nunukan tahun 2023 mencapai 770.804,75 ton, dengan rincian budidaya 765.161,75 ton dan tangkap 5.643 ton. Dominasi budidaya menunjukkan potensi besar, namun belum maksimal dalam memberi nilai tambah karena keterbatasan infrastruktur pengolahan dan akses pasar.

Analisis : Budidaya sebagai basis ekonomi butuh penguatan hilirisasi (pengolahan, cold storage, sertifikasi mutu). Nelayan tangkap tetap harus mendapat perlindungan dari praktik illegal fishing. Pemerintah perlu hadir dengan teknologi, akses modal, dan diplomasi pasar lintas batas.

2. Perdagangan Lintas Batas

Nunukan berperan sebagai simpul utama perdagangan Indonesia–Malaysia. PDRB Nunukan 2024 mencapai Rp 40,54 triliun dengan pertumbuhan 4,03 persen. Namun, posisi tawar masyarakat masih lemah karena ketergantungan pada pasar luar dan lemahnya infrastruktur perdagangan.

Analisis: Perdagangan lintas batas adalah peluang sekaligus ancaman, karena fluktuasi harga dan dominasi pedagang besar. Infrastruktur logistik (jalan, pelabuhan, gudang pendingin) dan regulasi ramah rakyat menjadi kebutuhan mendesak. UMKM dan koperasi ekspor perlu diperkuat sebagai aktor utama agar nilai tambah tidak bocor keluar daerah.

3. Perkebunan

Perkebunan, khususnya kelapa sawit, menjadi sektor unggulan Nunukan. Luas areal sawit diperkirakan mencapai kurang lebih 135.000 hektar, dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB. Namun, masalah klasik yang dihadapi adalah rendahnya harga jual sawit rakyat, lemahnya kelembagaan koperasi, dan minimnya hilirisasi.

Analisis: Hilirisasi sawit (pabrik CPO, produk turunan) akan mendongkrak nilai tambah dan serapan tenaga kerja lokal. Diversifikasi komoditas (kakao, karet, pangan lokal) penting untuk mengurangi ketergantungan pada sawit. Konflik agraria perlu penyelesaian agar masyarakat mendapat kepastian hak atas lahan.

Rekomendasi Kebijakan

1. Hilirisasi Sektor Utama: Pendirian unit pengolahan ikan dan pabrik pengolahan sawit rakyat. Penguatan rantai pasok (cold chain, packaging, distribusi ekspor).

2. Perlindungan dan Fasilitasi Masyarakat:
Pengawasan perairan untuk melindungi nelayan tangkap. Regulasi perdagangan lintis batas yang sederhana dan berpihak pada rakyat.

3. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal: Koperasi ekspor dan UMKM sebagai aggregator produk perikanan dan perkebunan. Skema pembiayaan mikro untuk petani dan nelayan.

4. Diversifikasi Komoditas dan Keberlanjutan: Pengembangan kakao, karet, dan pangan lokal. Sertifikasi keberlanjutan untuk sawit rakyat agar mampu masuk pasar global.

5. Basis Data dan Monitoring: Peningkatan publikasi data sektoral tingkat kabupaten untuk mendukung perencanaan berbasis bukti.

Nunukan memiliki tiga sektor prioritas perikanan dan kelautan, perdagangan, dan perkebunan yang jika dikelola dengan benar dapat menjadi pilar kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan terbesaradalah rendahnya nilai tambah, lemahnya perlindungan, dan keterbatasan infrastruktur.

Pemerintah perlu hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator dan pelindung kepentingan masyarakat. Dengan langkah strategis tersebut, Nunukan dapat berkembang menjadi pusat ekonomi perbatasan yang berdaulat, berdaya saing, dan menyejahterakan rakyatnya.




Batalyon Kavaleri 13/SL Gelar Turnamen Bola Voli Lembuswana Cup Meriahkan HUT ke-80 TNI dan Jaring Bibit Unggul

NUNUKAN – Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Batalyon Kavaleri 13 Satya Lembuswana (SL) 23 Oktober mendatang, serta mendukung tiga kegiatan penting lainnya, Batalyon Kavaleri 13/SL berinisiatif menggelar turnamen bola voli Lembuswana Cup.

Inisiatif ini muncul berdasarkan informasi dari masyarakat yang menunjukkan minat besar terhadap turnamen bola voli di wilayah Nunukan. Hal ini diperkuat dengan hasil diskusi bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat di sekitar pos, yang mengungkapkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan hiburan.

“Kami melihat bahwa dari tanggal 1 sampai 30 November tidak ada event turnamen bola voli. Inilah yang menjadi semangat kami untuk mengadakan kegiatan ini,” ujar Dansatgas Pamtas Yonkav 13/SL, Letkol Kav Ikhsan Maulana Pradana S.I.P., M.I.P melalui Pasi Ter Satgas Pamtas Kapten Kav Yurika Anggoro Putra S, Tr. selaku ketua panitia.

Untuk menyukseskan acara ini, Batalyon Kavaleri 13/SL berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan instansi terkait. Turnamen ini bersifat terbuka, di mana setiap tim bebas memiliki pemain dari manapun.

“Kami serahkan semuanya kepada manajer tim masing-masing. Biarkan mereka bebas berkreasi dengan strategi mereka,” tambahnya.

Tujuan utama dari turnamen ini adalah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang berpotensi untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pada tahun 2026 mendatang. Diharapkan, melalui turnamen ini, dapat ditemukan potensi-potensi terbaik di wilayah Nunukan yang dapat dibina lebih lanjut.

Turnamen ini direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih dua minggu, mulai tanggal 23 Oktober hingga 6 November. Pendaftaran telah dibuka sejak tanggal 6 atau 7 Oktober dan akan ditutup pada tanggal 20 Oktober, yang juga merupakan hari pelaksanaan tehnikal meeting.

“Pendaftaran sudah berjalan sekitar seminggu dan masih ada waktu sekitar satu minggu lagi bagi tim-tim yang ingin berpartisipasi,” pungkasnya. (adv)




Tersangka Pembakaran Desa Mansalong Ditangkap, Sakit Hati Jadi Motif Utama

NUNUKAN – Teka-teki di balik kebakaran besar yang menghanguskan Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, akhirnya terkuak. Polres Nunukan telah menetapkan seorang warga setempat sebagai tersangka utama dalam kasus ini.

Kapolres Nunukan, AKBP Bonifasius Rumbewas, mengungkapkan, penetapan tersangka ini merupakan hasil dari serangkaian penyelidikan intensif dan pemeriksaan saksi-saksi di lapangan. “Untuk tersangkanya sudah ada satu. Saat ini kami sedang menyesuaikan lagi dengan pengumpulan bukti-bukti tambahan untuk memastikan secara penuh,” ujar Kapolres Nunukan saat ditemui usai mengikuti Paripurna HUT ke-26 Kabupaten Nunukan di kantor DPRD Nunukan, Minggu (12/10/2025).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti yang terkumpul, polisi meyakini bahwa pelaku memang terlibat dalam aksi pembakaran tersebut. Bahkan, tersangka telah mengakui perbuatannya. “Dengan petunjuk dan keterangan saksi, arah penyelidikan sudah jelas. Yang bersangkutan pun mengakui perbuatannya,” tegas Bonifasius.

Motif di balik tindakan nekat ini ternyata adalah rasa sakit hati pribadi. Namun, pihak kepolisian masih terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Pasca kejadian, Polres Nunukan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres juga memastikan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional, serta menjaga situasi kamtibmas di Lumbis tetap kondusif.

“Kami akan mengundang Bupati dan Wakil Bupati Nunukan untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing dengan isu-isu yang beredar,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Minggu dini hari (14/8/2025), kebakaran hebat melanda Jalan Maramis RT 02, Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, menghancurkan puluhan rumah dan merenggut tempat tinggal warga. Musibah ini tidak hanya menyisakan puing, tetapi juga trauma mendalam bagi para korban.

Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan, Wahyudi Kawariyin, menyebutkan, sekitar 40 bangunan, termasuk rumah dan toko, ludes terbakar. Pihaknya masih berupaya mencari tahu penyebab pasti kebakaran tersebut.

“Lima unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan. Tiga dari pos Damkar Lumbis dan dua bantuan dari Kabupaten Malinau,” sebut Wahyudi. “Api berhasil dipadamkan setelah lebih dari tiga jam, namun kerugian yang ditimbulkan sangat besar,” lanjutnya.

Saat ini, para korban kebakaran membutuhkan bantuan mendesak. Banyak dari mereka kehilangan tempat tinggal, pakaian, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya. Beberapa warga tampak linglung dan trauma akibat kejadian tersebut. Tidak ada laporan korban jiwa. Namun, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta Rupiah. (bed)




Gerebek Lapas Nunukan Dini Hari, TNI-Polri Sikat Barang Terlarang, Kalapas Tegaskan Komitmen Berantas Gangguan Keamanan

NUNUKAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan menggelar razia gabungan bersama TNI dan Polri pada Sabtu (11/10) dini hari. Operasi ini bertujuan memperkuat deteksi dini dan menjaga ketertiban di lingkungan lapas.

Razia yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Nunukan, Puang Dirham, melibatkan personel Brimob Kompi 1 Batalyon B Pelopor Nunukan, Polisi Militer, serta petugas pengamanan Lapas. Apel gabungan mengawali kegiatan untuk memberikan arahan dan memastikan razia berjalan tertib, profesional, dan humanis.

Kalapas Nunukan, Puang Dirham, menjelaskan, razia ini merupakan implementasi tiga kunci pemasyarakatan maju: deteksi dini gangguan keamanan, pemberantasan narkoba, dan sinergi dengan aparat penegak hukum.

“Razia ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi bentuk komitmen kami menjaga keamanan dan menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif melalui kerja sama dengan TNI dan Polri,” tegas Puang Dirham.

Fokus pemeriksaan dilakukan di sejumlah blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Tim gabungan memeriksa kamar secara menyeluruh untuk mencari barang terlarang seperti ponsel, benda tajam, atau alat rakitan yang berpotensi mengganggu keamanan.

Meskipun tidak ditemukan barang berbahaya seperti senjata tajam atau narkoba, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang non-permanen seperti kabel, potongan logam, dan alat rakitan sederhana yang berpotensi digunakan secara tidak semestinya. Seluruh barang bukti kemudian didata dan diamankan untuk dimusnahkan.

Puang Dirham menegaskan bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan. Keamanan internal lapas merupakan fondasi utama dalam proses pembinaan.

“Kami tidak menunggu masalah muncul. Razia ini bentuk kesiapsiagaan kami untuk mencegah segala potensi gangguan, termasuk penyelundupan barang yang bisa mengancam keselamatan petugas maupun warga binaan,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Puang Dirham berharap dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan. Lapas bukan hanya tempat menahan pelanggar hukum, tetapi juga ruang pembinaan yang aman, manusiawi, dan bebas dari praktik-praktik menyimpang. (bed)




HUT ke-26 Nunukan, Anggota DPRD Desak Percepatan DOB Sebatik, Beranda NKRI Harus Jadi Kota

NUNUKAN – Di momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Nunukan, anggota DPRD Nunukan, H. Firman Haji Latif, menyuarakan keinginan kuat untuk percepatan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Sebatik.

Ia menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan DPRD Nunukan untuk mewujudkan hal tersebut.

Menurut H. Firman, peran eksekutif dan legislatif sangat krusial dalam mempercepat proses DOB Sebatik. Apalagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra telah meminta data struktur dan dasar pembentukan presidium berdasarkan surat resmi.

“Antara pemerintah dan DPRD agar menggaungkan DOB Sebatik. Kenapa demikian? Karena ada surat dari provinsi dan kabupaten untuk menyerahkan dokumen presedium,” ujar H. Firman Haji Latif pada Minggu (12/10).

H. Firman menjelaskan,  CDOB Sebatik telah mendapatkan angin segar sejak 27 Februari 2014 lalu, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) DOB Sebatik. Dengan adanya dukungan ini, ia optimis DOB Sebatik akan segera terealisasi.

“Tinggal membuka keran moratorium, InsyaAllah, saya yakin dan percaya DOB Sebatik akan terlaksana. Jadi di HUT Nunukan saya mengharapkan dukungan dari Pemkab Nunukan dan Provinsi Kaltara InsyaAllah, Sebatik dimekarkan menjadi kota,” yakinnya.

H. Firman menegaskan, Sebatik merupakan beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di ujung Utara Indonesia. Oleh karena itu, pemekaran menjadi kota sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita sudah ada Ampres Presiden jadi tinggal dibuka moratorium. Kami juga sudah memperbarui Presedium DOB Sebatik. Kalau dimekarkan, InsyaAllah akan cepat maju,” pungkasnya.

Dengan status kota, Sebatik diharapkan dapat lebih optimal dalam menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan. (bed)




Berusia 26 Tahun, Ketua DPRD Nunukan Soroti Kemandirian dan Sinergi Masa Depan Daerah

NUNUKAN – Kabupaten Nunukan merayakan hari jadinya yang ke-26 pada tanggal 12 Oktober. Momen ini menjadi refleksi penting bagi daerah yang diibaratkan tengah memasuki fase kedewasaan.

Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, menyampaikan harapannya usai mengikuti Rapat Paripurna HUT ke-26 Kabupaten Nunukan di kantor DPRD Nunukan. “Seperti yang disampaikan Bapak Bupati, kemandirian adalah kunci utama. Inovasi, kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan adalah harapan yang selalu kita dambakan,” ujarnya.

Hj. Leppa, yang juga merupakan istri dari mantan Bupati Nunukan pertama, H. Abdul Hafid, berharap agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari program kerja yang telah disampaikan Bupati. Ia juga menyoroti pentingnya realisasi 17 poin program energi baru sebagai landasan pemerintahan.

“Saat ini, tidak ada hambatan berarti. Semua berjalan baik, dan kita berharap sinergi antara pemerintah dan DPRD terus terjalin harmonis,” tambahnya.

Namun, Hj. Leppa menekankan bahwa sinergi ini harus didasarkan pada hal-hal positif dan konstruktif. “Segala sesuatu yang tidak baik wajib dikritisi dan diawasi. Jika ada yang kurang baik, kita wajib menegur. Namun, jika sudah baik, kita harus memberikan dukungan penuh,” tegasnya.

“Esensi ‘mengalir seperti air’ adalah kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang patut didukung dan mana yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, pembangunan akan berjalan sesuai harapan,” pungkas Hj. Leppa.

Dengan semangat kemandirian dan sinergi yang kuat, Kabupaten Nunukan siap melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang. (bed)




Nunukan Genap 26 Tahun, Transformasi Gemilang dari 3T Menuju Perbatasan Potensial dan Bermartabat

NUNUKAN – Kabupaten Nunukan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 dengan penuh makna. Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, dalam pidato paripurna di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan pada Minggu (12/10/2025), menegaskan, momen ini adalah waktu yang istimewa untuk evaluasi dan refleksi atas perjalanan panjang daerah.

“Peringatan hari ulang tahun pada hari ini merupakan momentum yang sangat istimewa untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri atas perjalanan Kabupaten Nunukan selama dua puluh enam tahun ini,” ujar Bupati Irwan Sabri.

Bupati menyoroti akselerasi pembangunan yang luar biasa. Sejak awal berdirinya di tahun 1999 dengan hanya 5 kecamatan, Nunukan kini telah berkembang menjadi 21 kecamatan. “Pertambahan jumlah kecamatan ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Nunukan memiliki dinamika dan akselerasi pembangunan yang sangat cepat,” tambahnya.

Pertumbuhan infrastruktur layanan pemerintahan ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. Pada tahun 1999, Nunukan dihuni sekitar 107 ribu jiwa. Namun, berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik tahun 2024, angka tersebut melonjak drastis menjadi kurang lebih 227.460 jiwa, atau naik hampir 120 ribu jiwa dalam kurun waktu 25 tahun.

Peningkatan populasi ini, yang sebagian besar merupakan pendatang, menunjukkan daya tarik Nunukan sebagai daerah yang sangat potensial dan menjanjikan untuk mencari penghidupan. Bupati Irwan Sabri menegaskan komitmen Nunukan sebagai daerah yang terbuka.

“Sebagai daerah yang terbuka, kita tidak pernah membeda-bedakan. Siapapun dia, apapun agama dan sukunya, apapun latar belakangnya, silakan datang dan mencari kehidupan di Kabupaten Nunukan sepanjang kita memiliki semangat yang sama untuk hidup dengan rukun, damai, dan saling menghormati satu sama lain,” serunya.

Di awal kelahirannya, Kabupaten Nunukan kerap diidentikkan dengan daerah 3T  (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Stigma sebagai daerah terisolir, miskin, dan terbelakang sempat melekat. Namun, Bupati Irwan Sabri menegaskan bahwa hal tersebut justru menjadi pemicu untuk bekerja lebih keras.

“Stigma tersebut tidak pernah membebani kita, melainkan justru menjadi pemacu untuk bekerja lebih keras dalam mengejar keterbelakangan tersebut,” tegasnya.

Hasilnya, kini Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak lagi disebut sebagai daerah 3T dengan konotasi negatif. Sebaliknya, Nunukan kini dikenal sebagai daerah perbatasan yang potensial, bermartabat, dan memberikan harapan bagi banyak orang. Transformasi ini menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah. (bed)




Basnaz Nunukan Didorong Tingkatkan Transparansi Dana Zakat untuk Jaga Kepercayaan Publik

NUNUKAN – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nunukan mendapat dorongan kuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran akan potensi politisasi lembaga yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan di daerah.

Ekonom Universitas Gunadarma, Mega Oktaviany, yang juga menjabat Sekretaris Dewan Pakar MPP KAFoSSEI, menyampaikan peringatan keras terkait hal ini. Menurutnya, BAZNAS memiliki peran vital sebagai instrumen keadilan sosial ekonomi, terutama di wilayah seperti Nunukan yang baru saja mencatatkan penurunan angka kemiskinan menjadi 5,27 persen pada tahun 2025.

“Potensi zakat nasional kita mencapai Rp 327 triliun, namun realisasi pengumpulannya secara nasional pada 2024 baru sekitar Rp 40,5 triliun. Kunci untuk memaksimalkan potensi ini adalah kepercayaan publik. Jika BAZNAS Nunukan dikelola dengan tendensi politis, misalnya penyaluran bantuan didasarkan pada afiliasi, maka kepercayaan itu akan runtuh,” tegas Mega pada Kamis (9/10/2025).

Mega menekankan bahwa BAZNAS adalah lembaga amanah umat, bukan alat politik. Dana yang terkumpul harus disalurkan secara profesional dan terukur kepada mereka yang berhak (mustahik), tanpa memandang latar belakang politik. Penyaluran yang tidak tepat sasaran tidak hanya melanggar prinsip syariah, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan program pembangunan yang sedang berjalan.

“Data BPS menunjukkan Nunukan berhasil menekan angka kemiskinan. BAZNAS seharusnya menjadi akselerator dari tren positif ini dengan program-program pemberdayaan UMKM dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Bayangkan jika dana umat ini disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan hanya programnya yang gagal, ekonomi daerah bisa hancur karena ketidakadilan sosial yang ditimbulkannya,” jelasnya.

Mega Oktaviany mendesak BAZNAS Nunukan untuk secara rutin mempublikasikan laporan keuangan dan rincian penyaluran dana kepada publik. Menurutnya, transparansi adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar.

“Masyarakat Nunukan berhak tahu ke mana setiap rupiah dari zakat mereka disalurkan. Tanpa akuntabilitas, BAZNAS akan kehilangan legitimasinya, dan potensi besar zakat untuk menyejahterakan umat di perbatasan akan sia-sia,” pungkasnya. (bed)




BLK Nunukan Genjot Kualitas Pelatihan, Lahirkan Talenta Lokal Siap Kerja di Tengah Gempuran Era Digital

NUNUKAN – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nunukan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.

Balai Latihan Kerja (BLK) Nunukan menjadi ujung tombak dalam upaya ini, dengan fokus membenahi diri melalui peningkatan kualitas pelatihan dan layanan bagi para pencari kerja. Tujuannya jelas, mencetak tenaga kerja kompeten yang siap bersaing di pasar kerja, baik di Nunukan, Kalimantan Utara, maupun di kancah internasional.

BLK Nunukan menargetkan peningkatan kapasitas instruktur serta modernisasi sarana dan prasarana pelatihan. Langkah ini diambil agar pelatihan yang diberikan relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.

Kepala Disnakertrans Nunukan, Masniadi, menjelaskan, peningkatan kompetensi instruktur adalah prioritas utama. “BLK harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Kami ingin instruktur upgrade kemampuan sesuai dengan tren kejuruan saat ini,” tegas Masniadi kepada media ini disela kegiatan Job Fair 2025 di Gor Dwikora, Rabu (8/10/2025).

Diungkapkan, bidang pelatihan yang menjadi fokus pengembangan di BLK Nunukan yakni, kejuruan konten kreator, listrik tingkat lanjut dan bahasa asing. “Konten kreator ini menjawab kebutuhan industri kreatif yang berkembang pesat, BLK Nunukan membidik lahirnya talenta-talenta digital lokal yang mampu bersaing di era media sosial. Sementara untuk bahasa asing dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja dan ketersediaan instruktur berkualitas,” jelasnya.

BLK Nunukan menyadari pentingnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelatihan yang optimal. Oleh karena itu, BLK berencana memperkuat sarana pelatihan dan memastikan ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten. “Workshop harus ada, orangnya juga harus ada. Jangan sampai tempatnya tersedia tapi instruktur tidak ada,” kata Masniadi.

Dalam hal penempatan tenaga kerja ke luar negeri, lanjut Masniadi, BLK Nunukan terus menjalin kolaborasi erat dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan para calon tenaga kerja memiliki sertifikasi yang dibutuhkan sebelum diberangkatkan.

“Pencari kerja yang ingin ke luar negeri wajib memiliki sertifikat pelatihan. Sertifikasi ini membuktikan bahwa mereka telah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan,” jelas Masniadi.

Dibeberkan program unggulan BLK Nunukan selama ini adalah listrik pendingin, menjahit dan otomotif. Seluruh program ini sedang dalam proses peningkatan level menjadi pelatihan lanjutan, sehingga peserta tidak hanya menguasai dasar, tetapi juga siap bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

BLK Nunukan memiliki visi yang jelas, yakni menjadikan Nunukan sebagai pusat pelatihan tenaga kerja unggulan di Kalimantan Utara. Dengan berbagai langkah strategis yang telah dan akan terus dilakukan, BLK Nunukan optimis dapat mewujudkan visi tersebut.

“Kami berharap tenaga kerja dari Kaltara bisa dilatih di Nunukan. Ke depan, BLK ini akan kami buat lebih lengkap, baik dari sisi sarana-prasarana, struktur kelembagaan, maupun pelayanannya,” pungkas Masniadi. (bed)