NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan tengah berupaya keras untuk menata dan melengkapi izin operasional seluruh dermaga yang ada di wilayahnya.

Langkah ini diambil sebagai bentuk penyesuaian pengelolaan pelabuhan daerah dengan regulasi pelayaran nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kepala Dishub Nunukan, Muhammad Amin mengungkapkan, terdapat 31 dermaga yang menjadi fokus penataan dan inventarisasi, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Beberapa dermaga bahkan sudah ada sejak Nunukan masih menjadi bagian dari Kabupaten Bulungan, seperti dermaga Sungai Bolong, Yamaker, dan Inhutani.

“Dulu banyak dermaga dikelola masyarakat. Setelah pemerintah hadir, kita mulai menata mana yang diserahkan ke pemerintah dan mana yang masih dikelola oleh masyarakat,” ujar Amin saat diwawancarai pada Kamis (16/10).

Tantangan utama dalam penataan ini adalah pemenuhan kelengkapan administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perizinan yang menjadi syarat untuk terintegrasi dengan sistem Inaportnet, aplikasi resmi Kementerian Perhubungan untuk pengawasan dan pelayanan kapal di seluruh pelabuhan Indonesia.

“Mulai 1 Januari 2026, semua pelayanan surat berlayar dan keselamatan kapal akan beralih ke KSOP melalui Inaportnet. Namun, dari semua dermaga kita, belum ada yang masuk sistem itu karena belum memiliki izin operasional,” jelas Amin.

Izin operasional menjadi syarat wajib bagi setiap dermaga. Untuk mendapatkannya, pengelola harus melengkapi sejumlah dokumen seperti penetapan lokasi, izin lingkungan (AMDAL), feasibility study (FS), dan dokumen desain teknis (DED).

Saat ini, Dishub Nunukan tengah menyusun berkas administrasi secara bertahap. Enam dari 31 dermaga telah memiliki studi kelayakan (FS) dan sedang dalam proses pengajuan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar masuk ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

“Kami sudah mulai berprogres dua tahun terakhir ini. Ada enam dermaga yang sudah lengkap berkasnya, termasuk di wilayah Semaja Seimenggaris, dan beberapa dermaga di Sembakung serta Sungai Bolong,” kata Amin.

Amin menargetkan seluruh proses administrasi dan perizinan dapat diselesaikan paling lambat pada 2027. Ia mengakui bahwa upaya ini membutuhkan koordinasi lintas lembaga karena kewenangan perizinan pelabuhan berada di tangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, tergantung pada rute dan skala pelayaran yang dilayani.

“Kalau antar kabupaten itu kewenangan provinsi, tapi kalau antar kecamatan di dalam wilayah kabupaten, cukup izin dari bupati. Namun semuanya tetap harus memenuhi persyaratan sesuai regulasi pelayaran,” imbuhnya.

Pemerintah daerah, ditegaskan Amin, tidak dalam posisi menilai legalitas dermaga yang sudah ada, melainkan berkomitmen untuk menertibkan dan menyesuaikan seluruhnya agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Fokus utama saat ini adalah mempercepat kelengkapan dokumen dan berkoordinasi dengan KSOP Nunukan serta Kementerian Perhubungan.

“Kami tidak bicara ke belakang kenapa belum diurus sejak dulu, tapi sekarang kami fokus pada perbaikan. Targetnya, seluruh dermaga di Nunukan punya izin operasional lengkap agar bisa terintegrasi dengan sistem nasional,” pungkas Amin. (nti)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memacu realisasi program-program unggulan yang telah dicanangkan oleh Bupati H. Irwan Sabri dan Wakil Bupati Hermanus.

Setelah satu tahun kepemimpinan, sejumlah program strategis mulai menunjukkan hasil nyata, terutama di sektor pendidikan.

Seperti program seragam gratis untuk siswa SD dan SMP negeri maupun swasta telah memasuki tahap pendistribusian. Sebanyak 8.322 set seragam merah putih dan pramuka untuk siswa SD, serta 7.170 set seragam biru putih dan pramuka untuk siswa SMP, akan segera diterima oleh seluruh sekolah di Kabupaten Nunukan.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8 miliar untuk program ini, dan pendistribusian ditargetkan selesai pada November tahun ini,” beber H. Irwan Sabri dalam sebuah kesempatan.

“Langkah ini bertujuan memastikan setiap anak memiliki seragam layak tanpa harus membebani orang tua mereka. Semua sekolah akan mendapatkan bantuan seragam, tidak ada yang tertinggal. Tidak ada diskriminasi atau pilih kasih,” sambungnya.

Seragam gratis pelajar yang menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan kini sudah dapat dinikmati. Seperti yang dirasakan pelajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Alkhairaat dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sebatik Timur.

“Alhamdulillah program ini tidak hanya menyasar sekolah negeri, melainkan juga sekolah swasta, termasuk MI dan MTs ,” ungkap Kepala MI Alkhairaat Sebatik <span;>Nurdian Korompot, S Pd I usai menerima bantuan seragam sekolah kemarin.

Ia mengatakan, apa yang dirasakan saat ini memang sesuai dengan janji Bupati Nunukan H. Irwan  bahwa seluruh siswa di Kabupaten Nunukan tanpa terkecuali akan mendapatkan seragam gratis sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Selain seragam sekolah, Pemerintah Kabupaten Nunukan juga berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa. Saat ini, program penyediaan 1.000 beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa sedang dalam tahap verifikasi berkas.

Penyerahan beasiswa direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan keempat tahun ini, dengan total anggaran mencapai 10,5 miliar rupiah.

“Selain itu, program beasiswa kelas afirmasi yang bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin telah terlaksana, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 32 orang pada tahun akademik 2025,” beber H. Irwan. (adv)

NUNUKAN – Seminar Kebangsaan yang melibatkan berbagai organisasi masyarakat (Ormas) sukses digelar di Aula Kantor Bupati Nunukan pada Kamis, (16/10/ 2025).

Acara yang bertajuk “Menangkal Radikalisme, Memperkokoh Persatuan di Perbatasan” ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman radikalisme dan terorisme, khususnya di wilayah perbatasan.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dan tokoh masyarakat, termasuk Plt. Sekda Nunukan Ir. Jabar, Kasat Binmas Polres Nunukan AKP Najamuddin, Kaur Idik Denpomal Lanal Nunukan Kapten Dedi Erwantoni, serta perwakilan dari Kodim 0911/Nnk, Kejaksaan Negeri Nunukan, FKUB Nunukan, dan tokoh agama, adat, pemuda, serta mahasiswa.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dalam sambutan yang dibacakan oleh Plt. Sekda Nunukan, Ir. Jabbar, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seminar ini. Beliau menekankan pentingnya kegiatan ini dalam membangun daya cegah, daya tangkal, dan daya lawan terhadap ideologi radikalisme dan terorisme.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam rangka membangun daya cegah, daya tangkal, dan daya lawan terhadap ideologi radikalisme dan terorisme. Semoga melalui kegiatan ini, apa yang menjadi harapan kita bersama yakni terciptanya strategi nasional dalam mewujudkan Indonesia yang sehat mental, keluarga cerdas, dan tangguh dalam pencegahan radikalisme dan terorisme dapat kita wujudkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, beliau menyoroti bahwa masyarakat di perbatasan, terutama anak-anak, remaja, dan perempuan, merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh paham radikalisme dan terorisme. Perempuan, khususnya ibu-ibu, menjadi sasaran utama bagi perekrutan anggota baru jaringan terorisme karena kedekatannya dengan anak-anak. Remaja juga rentan terpapar melalui media sosial dan konten-konten yang mudah diakses.

“Oleh karena itu, kita semua perlu berhati-hati. Upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dan terorisme harus dilakukan secara masif, terutama melalui peran ibu-ibu, keluarga, dan sekolah,” tegasnya.

Seminar ini juga menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya, seperti Kasatgaswil Kaltara Densus 88 Anti Teror AKBP Wanggi Wantozy Praduga Satria, Ketua Yayasan Rumah Moderasi Makassar yang juga mantan narapidana terorisme Ust. Suryadi Mas’ud, dan Sekretaris FKUB Nunukan Zahri Fadli. Mereka memberikan wawasan dan pemahaman mendalam tentang bahaya radikalisme dan cara-cara menangkalnya.

Dengan adanya seminar ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Nunukan semakin waspada dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah perbatasan.(adv)

NUNUKAN – Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja pemerintah daerah, koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi terkait menjadi sebuah keharusan.

Masukan dari masyarakat seringkali menyoroti kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan pemborosan anggaran.

“Sebagai contoh, seringkali terjadi pembangunan jalan yang baru selesai harus dibongkar kembali karena adanya pekerjaan pemasangan pipa air bersih, atau sebaliknya. Hal ini tentu saja tidak efisien dan menimbulkan kesan negatif di mata masyarakat,” kata H. Irwan Sabri usai melantik <span;>Arpiansyah, SE MM selaku Direktur Perumda Air Minum Tirta Taka masa jabatan 2025–2030, <span;>di ruang kerjanya, Rabu (15/10/2025).

Untuk menghindari hal ini, penting bagi setiap instansi pemerintah untuk selalu berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis terkait sebelum melaksanakan program kerja. Dengan demikian, potensi tumpang tindih dan pemborosan dapat dihindari.

Pemerintah daerah terus mendorong evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya air bersih. “Salah satu langkah konkret adalah penunjukan Bapak Apriansyah sebagai pemimpin di sektor pelayanan air bersih. Tanggung jawab ini diharapkan dapat diemban dengan tulus dan dengan kinerja yang baik, mengingat masih banyak masyarakat di Kabupaten Nunukan yang belum teraliri air bersih,” pesannya.

Targetnya jelas, yaitu memastikan seluruh masyarakat teraliri air bersih. Pemerintah daerah akan terus mendorong dan melakukan evaluasi untuk memastikan keberhasilan program ini. Selain itu, penyambungan pipa juga menjadi fokus utama yang harus terus dipacu, dengan koordinasi yang intensif dengan OPD teknis terkait.

Peningkatan pelayanan air bersih ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).

“Meskipun dividen Perumda air telah mencapai 1 miliar, fokus utama tetap pada perbaikan kinerja dan perluasan jaringan, bukan hanya mengejar profit semata,” tegasnya.

Dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif, serta komitmen untuk bekerja dengan tulus dan berbuat yang terbaik, diharapkan program-program pemerintah daerah dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Untuk diketahui, p<span;>elantikan ini berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 626 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Direktur Perumda Air Minum Tirta Taka Kabupaten Nunukan Masa Jabatan 2025–2030. (adv)

NUNUKAN – Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menyampaikan laporan capaian selama satu tahun pemerintahannya pada sidang paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke -26 Kabupaten Nunukan yang digelar, Minggu (12/10/2025) lalu.

Dalam laporannya, H. Irwan mengatakan,  fokus utama pemerintahan dengan slogan Energi Baru ini pada penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, serta dukungan terhadap program-program prioritas nasional.

Meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan dinamika ekonomi global, kata H. Irwan, Pemkab Nunukan tetap optimis dalam mewujudkan visi Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.

Bupati menegaskan, infrastruktur dasar terus dikebut. Seperti, pembebasan lahan untuk pembangunan Embung Lapri sebesar Rp 25 miliar, pembangunan jaringan perpipaan di Sebuku (target selesai Desember 2025), dan normalisasi sistem penyediaan air minum di 5 unit.

Kemudian pembangunan Solar Home System (PLTS) di Desa Tagul dan Lingsayung (melalui Dinas ESDM Provinsi Kaltara), revitalisasi PLTS di Desa Tepian (masuk roadmap PLN 2025), serta usulan pembangunan PLTS Sebakis ke APBN 2026. Lalu, ada realisasi fisik 35 km dari total 107 km jalan tani yang direncanakan, tersebar di berbagai wilayah Nunukan.

Lalu mengenai pembangunan dan rekonstruksi jalan penghubung kecamatan dan desa (target selesai Desember 2025) dengan anggaran Rp 198,6 miliar. Pengadaan 5 unit alat berat melalui e-purchasing (target selesai November 2025).

Pembangunan 232 unit rumah layak huni (target selesai awal Desember 2025). Pendistribusian seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP (target selesai November 2025).

Verifikasi berkas untuk 1.000 beasiswa pelajar dan mahasiswa (penyerahan di triwulan IV). Realisasi 100 persen untuk program 1 sekolah 1 unit Starlink di daerah terpencil. Pemenuhan dokter spesialis di RSUD dan Rumah Sakit Pratama, mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat pedalaman dan terpencil. Pemberian bibit, pupuk, dan alat mekanisasi pertanian, pengembangan kampung pertanian hortikultura. Pembangunan rumah ikat bibit rumput laut dan pengadaan sarana budidaya. Kerjasama dengan Perumda Pinrang (Sulsel) berhasil meningkatkan harga rumput laut dari Nunukan. Pemberian alat tangkap ramah lingkungan, perahu, dan mesin ketinting kepada nelayan.

Selaian itu, lanjut H. Irwan, sektor UMKM dan potensi desa tak luput dari perhatian pemerintah daerah. Seperti, pelatihan kewirausahaan, sosialisasi akses pembiayaan, dan subsidi KUR, pembinaan dan pemberdayaan BUMDes, sinkronisasi dengan program 1 Desa 1 program unggulan berbasis potensi lokal.

“Program tersebut dilakukan dengan dukungan terhadap program prioritas nasional. Seperti rehabilitasi dan revitalisasi rumah tidak layak huni (RTLH),” ujarnya.

Begitu juga dengan optimalisasi lahan pertanian, penyediaan alsintan, dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Dukungan terhadap Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan capaian Universal Health Coverage (UHC) mencapai 98,71 persen dan revitalisasi sekolah dan pembangunan ruang kelas baru.

Disebutkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan di triwulan pertama 2025 sebesar 3,55 persen, dan triwulan kedua sebesar 3,62 persen. “Inflasi berhasil ditekan hingga 1,84 persen pada September 2025,” bebernya.

Bupati  mengajak seluruh masyarakat untuk terus memberikan saran, masukan, dan kritik konstruktif kepada pemerintah. “Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri hanya bisa kita wujudkan jika kita bisa bekerja sama, terbuka, dan disertai rasa tanggung jawab yang tinggi,” pungkasnya. (adv)

NUNUKAN – Di tengah arus modernisasi dan pengaruh budaya asing, masyarakat Kabupaten Nunukan menunjukkan komitmen kuat untuk melestarikan identitas budaya melalui kekayaan kuliner tradisional.

Hal ini terlihat jelas dalam Festival Kuliner Tradisional yang menjadi bagian penting dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Nunukan, yang diselenggarakan pada Rabu (15/10).

Festival ini bukan hanya sekadar perayaan kuliner, tetapi juga platform bagi berbagai etnis di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia untuk memamerkan warisan budaya melalui cita rasa khas daerah.

Mulai dari suku Dayak Lundayeh di dataran tinggi Krayan hingga suku Tidung di wilayah pesisir, setiap hidangan yang disajikan menjadi representasi dari sejarah dan identitas masyarakat perbatasan.

Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menekankan pentingnya pelestarian kuliner tradisional sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga eksistensi budaya di wilayah perbatasan. Menurutnya, setiap resep mengandung nilai filosofi yang perlu diwariskan kepada generasi penerus.

“Setiap bahan dan cara memasak menyimpan makna sosial dan sejarah yang mendalam. Inilah identitas kita sebagai masyarakat perbatasan yang kaya akan budaya,” ujar H. Irwan kepada media usai mendatangi beberapa peserta yang terlibat.

Irwan juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk terus mendorong pelestarian budaya nonbenda melalui berbagai pelatihan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk di bidang kuliner.

“Kuliner dapat menjadi alat diplomasi budaya dan promosi pariwisata yang efektif. Kami ingin dunia tahu bahwa di ujung utara Indonesia terdapat cita rasa yang tak tergantikan,” tambahnya.

Karolina, perwakilan dari suku Dayak Lundayeh, memperkenalkan lontong istimewa yang terbuat dari beras Adan, padi organik khas pegunungan Krayan yang telah dikenal hingga mancanegara. Selain itu, ia juga menyajikan olahan umbut pisang sanggar dan jamur tumis rempah, dua hidangan adat yang selalu hadir dalam upacara sakral.

“Setiap makanan memiliki makna mendalam. Kami memasaknya dengan cara turun-temurun, karena setiap masakan menyimpan cerita unik,” jelas Karolina.

Edy Sasmito, seorang penggiat kuliner tradisional dari suku Tidung, turut memeriahkan festival dengan menghadirkan Nasi Besubut, nasi yang dicampur dengan jagung atau pisang, sebagai simbol perjuangan masyarakat Tidung di masa sulit. Ada juga Umbus Musilui yang terbuat dari daun singkong tumbuk, serta Kanon Masin Gami, ikan asin pedas yang menggugah selera.

“Generasi muda harus memahami bahwa makanan ini bukan sekadar lauk pauk, tetapi warisan berharga dari leluhur kita,” tegasnya. (adv)

NUNUKAN – Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, SE, menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan berbagai persoalan daerah melalui sinergi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan.

Dalam pernyataan yang disampaikan dalam sidang Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 di gedung DPRD Nunukan itu, bupati mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, namun optimis dengan strategi yang tepat, semua masalah dapat diatasi.

Bupati Nunukan Irwan Sabri menyoroti beberapa persoalan utama yang menjadi fokus perhatian pemerintahannya, antara lain, angka stunting yang masih relatif tinggi, belum meratanya sarana infrastruktur, masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Sebagai pemerintahan yang baru memegang kepercayaan ini kurang dari satu tahun, saya sangat berkomitmen untuk menyelesaikan semua persoalan tersebut,” tegasnya.

Bupati Nunukan, Irwan Sabri bersama Wakil Bupati Hermanus telah menyusun lima misi utama untuk mewujudkan visi Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter. Kedua, peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal, ketiga penguatan tata kelola pemerintahan, melayani, cepat dan tuntas, keempat, percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata, kelima menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi tersebut, pemerintah Kabupaten Nunukan telah merumuskan 17 arah baru menuju perubahan, meliputi berbagai sektor.

Irwan Sabri mengingatkan bahwa tidak ada yang instan dalam mencapai tujuan. “Semua butuh waktu dan proses yang tidak mudah, sehingga saya berharap kita semua bisa sabar dalam melalui setiap proses yang ada,” ujarnya.

Dengan semangat energi baru dan dukungan dari seluruh masyarakat, Bupati Nunukan optimis Kabupaten Nunukan akan mencapai visi inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri. (adv)

NUNUKAN – Polemik pengelolaan pelabuhan rakyat kembali disorot anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan.

Kali ini Muhammad Mansur, sekretaris komisi 1 DPRD Nunukan menganggap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan belum optimal. Persoalan utama terletak pada status kepemilikan dan registrasi pelabuhan yang tidak jelas, meskipun secara fisik dikelola oleh pemerintah.

Disebutkan dari total 31 pelabuhan dan dermaga rakyat yang ada, termasuk Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL), banyak yang pengelolaannya di bawah pemerintah provinsi namun tidak memiliki register yang jelas.

“Aset pelabuhan tersebut seolah “tidak bertuan,” tanpa kejelasan apakah menjadi aset kabupaten atau provinsi. Kondisi ini diperparah dengan pelabuhan rakyat kecil, seperti yang berada di Inhutani, Yamaker, dan Haji Putri dan di wilayah Dapil 4, Kecamatan Sabuku, yang dikelola pemerintah namun tidak memiliki nomor register yang sah,” ungkap Muhammad Mansur kepada media ini.

Kondisi ini, kata Mansur, memunculkan pertanyaan mengenai kinerja Dishub selama ini. Ketidakjelasan status dan registrasi pelabuhan rakyat menunjukkan adanya masalah administrasi yang serius.

Dikhawatirkan, jika masalah ini terus berlarut, akan terjadi kejadian serupa di kemudian hari, di mana tanggung jawab saling dilimpahkan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Kami siapa untuk mendukung dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan persoalan ini. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apa saja yang sudah diselesaikan oleh Dishub hingga saat ini? Selama 26 tahun terakhir, belum ada satu pun pelabuhan yang memiliki kelengkapan perizinan dan register yang resmi,” tegasnya.

Dishub Nunukan perlu dievaluasi kinerjanya. Jangan hanya banyak teori, tetapi harus bekerja nyata. Perlu adanya sinergi antara Dishub dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. “DPR pasti akan mendukung, asalkan ada keterbukaan dan kerja sama yang baik,” tegasnya.

Mansur menambahkan, nomor register sangat penting sebagai identitas pelabuhan. Tanpa nomor register, status pelabuhan menjadi tidak jelas dan rentan terhadap masalah hukum di kemudian hari.

“Dengan adanya evaluasi kinerja, sinergi dengan DPR, dan kejelasan status serta registrasi pelabuhan, diharapkan pengelolaan pelabuhan rakyat dapat lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya. (nti)

NUNUKAN – Perayaan ulang tahun ke-26 Kabupaten Nunukan menjadi momentum bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyuarakan aspirasi dan mendesak pemerintah daerah agar lebih fokus pada penyelesaian masalah krusial yang dihadapi masyarakat.

Salah satu suara lantang datang dari Andi Yakub, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyoroti sejumlah isu vital mulai dari transportasi, infrastruktur pelabuhan, hingga stabilitas ekonomi sektor rumput laut.

Andi Yakub menyampaikan harapannya agar di usia ke-26 ini, tujuan baik Bupati Nunukan dapat tercapai, terutama dalam menuntaskan berbagai persoalan yang muncul di awal masa kepemimpinan. “Harapan besar tertumpu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di awal pengurusan mereka,” ujarnya.

Isu paling mendesak yang disoroti Andi Yakub adalah penghubung transportasi antara Nunukan dan Sebatik. Jalur penyeberangan yang belum resmi ini bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga menyangkut keselamatan ribuan masyarakat.

“Jalur penyeberangan yang belum resmi menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas dan masyarakat tidak memiliki perlindungan asuransi karena statusnya yang ilegal,” tegas politisi kelahiran Pancang, 15 November 1987 ini. Ia mendesak pemerintah untuk segera bertindak.

“Mudah-mudahan di tahun ini ada inisiatif dari pemerintah untuk memperbaiki atau meresmikan tempat penyeberangan itu. Karena masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di sana dan masyarakat tidak punya asuransi karena tidak legal,” harapnya.

Selain masalah transportasi, persoalan Dermaga Haji Putri juga tak luput dari perhatian Andi Yakub. Dermaga ini hingga kini masih menjadi perhatian yang belum terselesaikan.

“Diharapkan, kepemimpinan baru ini dapat memberikan solusi konkret agar masalah ini tidak berlarut-larut,” pintanya, menekankan pentingnya penyelesaian infrastruktur vital ini.

Di sektor ekonomi, Andi Yakub menyambut baik informasi dari Bupati bahwa harga rumput laut telah mencapai Rp14.500 per kilogram. Namun, ia berharap harga tersebut tidak hanya dipertahankan, melainkan dapat ditingkatkan.

“Kita berharap dengan apa yang disampaikan bupati tadi, sudah di angka Rp14.500 per kilonya, kita berharap bisa dipertahankan, justru bisa lebih ditingkatkan lagi,” ucapnya.

Mengingat rumput laut adalah salah satu primadona ekonomi di Kabupaten Nunukan, perhatian khusus sangat diperlukan agar sektor ini terus memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Agar ekonomi rumput laut yang menjadi salah satu primadona ekonomi kita di Kabupaten Nunukan bisa diberikan perhatian khusus. Karena sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Andi Yakub, menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah terhadap mata pencarian utama warga.

Pernyataan Andi Yakub ini menjadi cerminan dari harapan besar masyarakat Nunukan terhadap kepemimpinan daerah untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan yang merata di usia Kabupaten yang ke-26 tahun. (nti)

NUNUKAN – Di usia Kabupaten Nunukan yang ke-26, isu pemerataan pembangunan kembali menjadi sorotan utama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Gat Kaleb.

Wakil rakyat asal Kecamatan Krayan ini mengatakan, ketimpangan pembangunan antar daerah pemilihan (dapil) menjadi perhatian serius yang memerlukan solusi konkret dan berpihak.

“Ya ibarat anak ya, ini sudah selesai, sudah sarjana lah. Ibarat anak sudah selesai sarjana, artinya dia sudah siap kerja, siap mandiri,” ujar Gat Kaleb kepada media ini.

Analogi ini, lanjut Politisi Partai Demokrat ini, menggambarkan bahwa Kabupaten Nunukan seharusnya sudah mampu fokus pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayahnya. Namun, faktanya, ketimpangan pembangunan antar dapil masih sangat terasa.

“Kita harus akui suka tidak suka, jujur atau tidak jujur, ketimpangan pembangunan antar dapil, 4 dapil, 1, 2, 3 ini ibarat langit dan bumi,” lanjutnya.

Dikatakan, pendekatan kebijakan yang selama ini diterapkan, yaitu “satu bagi satu bagi satu,” dinilai tidak efektif untuk mengatasi ketimpangan ini. Dengan pendekatan proporsional berdasarkan jumlah penduduk, dapil 4 akan sulit untuk mengejar ketertinggalannya.

“Kalau pendekatan kita itu pendekatan kita proporsional jumlah penduduk, apa apa? Sampai dunia kiamat dapil 4 ini nggak akan terbangun,” tegasnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada dapil yang tertinggal.

Menurutnya, untuk mengatasi ketimpangan ini, alokasi anggaran harus lebih besar untuk dapil 4. “Mestinya ya anggaran kasih lebih lebih lah sedikit ke dapil 4. Kalau di sini dapat 1.000, kalau bisa di sana dapat 10.000, dapat 20.000 lah baru bisa terkejar. Kalau di sini dapatnya 10.000, di sana itu dapatnya Rp5.000, itu nggak sebanding, itu nggak akan bisa terkejar, artinya harus ada lebih dana,” jelasnya.

Kebijakan yang berpihak pada dapil 4 sangat penting untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. “Kalau tidak ada kebijakan yang berpihak terkait anggaran, dapil 4 tidak akan terbangun sampai dunia kiamat,” tambahnya.

Dikatakan, berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bahwa akumulasi kekecewaan akibat ketimpangan dapat memicu konflik sosial. “Contoh kemarin orang demo dan membakar gedung DPR apa segala di Solo itu karena apa? Karena akumulasi kekecewaan, kekecewaan yang pada akhirnya membentuk mental karakter, orang marah, orang kecewa, bla bla bla bla dan seterusnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyadari bahwa kebijakan yang tidak berpihak dapat menimbulkan masalah serius di kemudian hari.

Kondisi infrastruktur di dapil 4 masih sangat minim. “Di sana infrastrukturnya masih minim, di sini ya jelek jeleknya jalan sudah ada batu di atasnya lah, di sana 1 biji batu pun tak ada semuanya. Kalau kalau ini kan gini, menurut saya ini pembiaran. Selama kebijakan kita tidak berpihak ndak ndak akan ada perubahan apa apa,” pungkasnya.

Dengan adanya kesadaran dan tindakan yang berpihak, diharapkan ketimpangan pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat segera teratasi, dan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata. (dln)