NUNUKAN – Polemik pengelolaan pelabuhan rakyat kembali disorot anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan.

Kali ini Muhammad Mansur, sekretaris komisi 1 DPRD Nunukan menganggap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan belum optimal. Persoalan utama terletak pada status kepemilikan dan registrasi pelabuhan yang tidak jelas, meskipun secara fisik dikelola oleh pemerintah.

Disebutkan dari total 31 pelabuhan dan dermaga rakyat yang ada, termasuk Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL), banyak yang pengelolaannya di bawah pemerintah provinsi namun tidak memiliki register yang jelas.

“Aset pelabuhan tersebut seolah “tidak bertuan,” tanpa kejelasan apakah menjadi aset kabupaten atau provinsi. Kondisi ini diperparah dengan pelabuhan rakyat kecil, seperti yang berada di Inhutani, Yamaker, dan Haji Putri dan di wilayah Dapil 4, Kecamatan Sabuku, yang dikelola pemerintah namun tidak memiliki nomor register yang sah,” ungkap Muhammad Mansur kepada media ini.

Kondisi ini, kata Mansur, memunculkan pertanyaan mengenai kinerja Dishub selama ini. Ketidakjelasan status dan registrasi pelabuhan rakyat menunjukkan adanya masalah administrasi yang serius.

Dikhawatirkan, jika masalah ini terus berlarut, akan terjadi kejadian serupa di kemudian hari, di mana tanggung jawab saling dilimpahkan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Kami siapa untuk mendukung dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan persoalan ini. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apa saja yang sudah diselesaikan oleh Dishub hingga saat ini? Selama 26 tahun terakhir, belum ada satu pun pelabuhan yang memiliki kelengkapan perizinan dan register yang resmi,” tegasnya.

Dishub Nunukan perlu dievaluasi kinerjanya. Jangan hanya banyak teori, tetapi harus bekerja nyata. Perlu adanya sinergi antara Dishub dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. “DPR pasti akan mendukung, asalkan ada keterbukaan dan kerja sama yang baik,” tegasnya.

Mansur menambahkan, nomor register sangat penting sebagai identitas pelabuhan. Tanpa nomor register, status pelabuhan menjadi tidak jelas dan rentan terhadap masalah hukum di kemudian hari.

“Dengan adanya evaluasi kinerja, sinergi dengan DPR, dan kejelasan status serta registrasi pelabuhan, diharapkan pengelolaan pelabuhan rakyat dapat lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya. (nti)

NUNUKAN – Perayaan ulang tahun ke-26 Kabupaten Nunukan menjadi momentum bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menyuarakan aspirasi dan mendesak pemerintah daerah agar lebih fokus pada penyelesaian masalah krusial yang dihadapi masyarakat.

Salah satu suara lantang datang dari Andi Yakub, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyoroti sejumlah isu vital mulai dari transportasi, infrastruktur pelabuhan, hingga stabilitas ekonomi sektor rumput laut.

Andi Yakub menyampaikan harapannya agar di usia ke-26 ini, tujuan baik Bupati Nunukan dapat tercapai, terutama dalam menuntaskan berbagai persoalan yang muncul di awal masa kepemimpinan. “Harapan besar tertumpu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di awal pengurusan mereka,” ujarnya.

Isu paling mendesak yang disoroti Andi Yakub adalah penghubung transportasi antara Nunukan dan Sebatik. Jalur penyeberangan yang belum resmi ini bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga menyangkut keselamatan ribuan masyarakat.

“Jalur penyeberangan yang belum resmi menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas dan masyarakat tidak memiliki perlindungan asuransi karena statusnya yang ilegal,” tegas politisi kelahiran Pancang, 15 November 1987 ini. Ia mendesak pemerintah untuk segera bertindak.

“Mudah-mudahan di tahun ini ada inisiatif dari pemerintah untuk memperbaiki atau meresmikan tempat penyeberangan itu. Karena masih banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di sana dan masyarakat tidak punya asuransi karena tidak legal,” harapnya.

Selain masalah transportasi, persoalan Dermaga Haji Putri juga tak luput dari perhatian Andi Yakub. Dermaga ini hingga kini masih menjadi perhatian yang belum terselesaikan.

“Diharapkan, kepemimpinan baru ini dapat memberikan solusi konkret agar masalah ini tidak berlarut-larut,” pintanya, menekankan pentingnya penyelesaian infrastruktur vital ini.

Di sektor ekonomi, Andi Yakub menyambut baik informasi dari Bupati bahwa harga rumput laut telah mencapai Rp14.500 per kilogram. Namun, ia berharap harga tersebut tidak hanya dipertahankan, melainkan dapat ditingkatkan.

“Kita berharap dengan apa yang disampaikan bupati tadi, sudah di angka Rp14.500 per kilonya, kita berharap bisa dipertahankan, justru bisa lebih ditingkatkan lagi,” ucapnya.

Mengingat rumput laut adalah salah satu primadona ekonomi di Kabupaten Nunukan, perhatian khusus sangat diperlukan agar sektor ini terus memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Agar ekonomi rumput laut yang menjadi salah satu primadona ekonomi kita di Kabupaten Nunukan bisa diberikan perhatian khusus. Karena sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Andi Yakub, menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah terhadap mata pencarian utama warga.

Pernyataan Andi Yakub ini menjadi cerminan dari harapan besar masyarakat Nunukan terhadap kepemimpinan daerah untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan yang merata di usia Kabupaten yang ke-26 tahun. (nti)

NUNUKAN – Di usia Kabupaten Nunukan yang ke-26, isu pemerataan pembangunan kembali menjadi sorotan utama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Gat Kaleb.

Wakil rakyat asal Kecamatan Krayan ini mengatakan, ketimpangan pembangunan antar daerah pemilihan (dapil) menjadi perhatian serius yang memerlukan solusi konkret dan berpihak.

“Ya ibarat anak ya, ini sudah selesai, sudah sarjana lah. Ibarat anak sudah selesai sarjana, artinya dia sudah siap kerja, siap mandiri,” ujar Gat Kaleb kepada media ini.

Analogi ini, lanjut Politisi Partai Demokrat ini, menggambarkan bahwa Kabupaten Nunukan seharusnya sudah mampu fokus pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayahnya. Namun, faktanya, ketimpangan pembangunan antar dapil masih sangat terasa.

“Kita harus akui suka tidak suka, jujur atau tidak jujur, ketimpangan pembangunan antar dapil, 4 dapil, 1, 2, 3 ini ibarat langit dan bumi,” lanjutnya.

Dikatakan, pendekatan kebijakan yang selama ini diterapkan, yaitu “satu bagi satu bagi satu,” dinilai tidak efektif untuk mengatasi ketimpangan ini. Dengan pendekatan proporsional berdasarkan jumlah penduduk, dapil 4 akan sulit untuk mengejar ketertinggalannya.

“Kalau pendekatan kita itu pendekatan kita proporsional jumlah penduduk, apa apa? Sampai dunia kiamat dapil 4 ini nggak akan terbangun,” tegasnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada dapil yang tertinggal.

Menurutnya, untuk mengatasi ketimpangan ini, alokasi anggaran harus lebih besar untuk dapil 4. “Mestinya ya anggaran kasih lebih lebih lah sedikit ke dapil 4. Kalau di sini dapat 1.000, kalau bisa di sana dapat 10.000, dapat 20.000 lah baru bisa terkejar. Kalau di sini dapatnya 10.000, di sana itu dapatnya Rp5.000, itu nggak sebanding, itu nggak akan bisa terkejar, artinya harus ada lebih dana,” jelasnya.

Kebijakan yang berpihak pada dapil 4 sangat penting untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. “Kalau tidak ada kebijakan yang berpihak terkait anggaran, dapil 4 tidak akan terbangun sampai dunia kiamat,” tambahnya.

Dikatakan, berbagai kasus di Indonesia menunjukkan bahwa akumulasi kekecewaan akibat ketimpangan dapat memicu konflik sosial. “Contoh kemarin orang demo dan membakar gedung DPR apa segala di Solo itu karena apa? Karena akumulasi kekecewaan, kekecewaan yang pada akhirnya membentuk mental karakter, orang marah, orang kecewa, bla bla bla bla dan seterusnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyadari bahwa kebijakan yang tidak berpihak dapat menimbulkan masalah serius di kemudian hari.

Kondisi infrastruktur di dapil 4 masih sangat minim. “Di sana infrastrukturnya masih minim, di sini ya jelek jeleknya jalan sudah ada batu di atasnya lah, di sana 1 biji batu pun tak ada semuanya. Kalau kalau ini kan gini, menurut saya ini pembiaran. Selama kebijakan kita tidak berpihak ndak ndak akan ada perubahan apa apa,” pungkasnya.

Dengan adanya kesadaran dan tindakan yang berpihak, diharapkan ketimpangan pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat segera teratasi, dan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata. (dln)

NUNUKAN – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Nunukan kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas penyelundupan di wilayah perbatasan.

KPPBC Nunukan memusnahkan ribuan barang ilegal hasil tegahan dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah,<span;> Selasa (14/10/2025).

Kepala KPPBC Nunukan, Danang Seno Bintoro, menjelaskan, kegiatan pemusnahan ini adalah hasil sinergi yang kuat antara KPPBC Nunukan dengan berbagai pihak, termasuk Lanal Nunukan, Polres Nunukan, Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 11/GG/2/Kostrad, Yonkaf 13/Satya Loduswana, Kodim 0911 Nunukan, dan Polsek KSKP Nunukan.

“Kerja sama yang solid ini menjadi kunci keberhasilan dalam menekan angka penyelundupan di wilayah perbatasan,” ujar Danang saat menyampaikan rilis di kantor KPPBC, Jalan Pelabuhan Baru.

Barang-barang ilegal yang dimusnahkan meliputi berbagai jenis, di antaranya, 3.240 batang rokok ilegal, 1.212 botol dan 648 kaleng minuman mengandung etil alkohol, 147 press pakaian bekas, 12.064 paket kosmetik ilegal, 275 paket makanan dan pakan ternak ilegal, 25 paket bahan kimia pertanian, 1.260 botol dan 900 liter oli dan bahan bakar ilegal.

“Total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp 967.581.400, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 436.084.340,” sebut Danang, sapaan akrabnya.

Pemusnahan dilakukan dengan berbagai metode yang disesuaikan dengan jenis barang. Rokok ilegal dibakar, minuman beralkohol digiling dengan buldoser, press pakaian bekas dipendam di TPA Mamolo, Nunukan Selatan dan kosmetik ilegal dicampur deterjen sebelum dipendam.

Selain pemusnahan, Bea Cukai Nunukan juga menghibahkan 24 lembar karpet senilai Rp11.000.000 kepada lembaga sosial untuk disalurkan kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Nunukan.

Danang menegaskan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif penyelundupan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi serta dukungan masyarakat dalam menjaga wilayah perbatasan.

Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Bea Cukai Kabupaten Nunukan atas kerja keras mereka dalam mengamankan pintu-pintu masuk di wilayah perbatasan.

“Kita semua menyadari bahwa sebagai daerah perbatasan dengan wilayah perairan yang luas, kita memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap aksi penyelundupan barang dari Malaysia,” ungkapnya.

Bupati berharap kegiatan pemusnahan ini dapat menekan aksi penyelundupan serta meningkatkan kepatuhan para pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor impor.

“Dengan kerjasama yang baik antara Bea Cukai, pemerintah daerah, dan masyarakat, kita dapat menjaga wilayah perbatasan kita dari kegiatan ilegal dan menciptakan iklim ekonomi yang sehat,” pungkasnya. (nti)

Oleh
Kasman Karim, Pemerhati Politik Lokal

NUNUKAN sebagai wilayah perbatasan terdepan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan posisi strategis dalam perdagangan lintas batas. Namun demikian, persoalan ketimpangan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya hilirisasi membuat potensi tersebut belum berkontribusi optimal pada kesejahteraan masyarakat.

Tulisan ini menyoroti tiga sektor utama perikanan dan kelautan, perdagangan, serta perkebunan sebagai prioritas pembangunan daerah. Dengan basis data dari BPS dan dinas terkait, analisis ini juga diarahkan pada rekomendasi kebijakan yang perlu diperhatikan pemerintah.

1. Perikanan dan Kelautan

Produksi perikanan Nunukan tahun 2023 mencapai 770.804,75 ton, dengan rincian budidaya 765.161,75 ton dan tangkap 5.643 ton. Dominasi budidaya menunjukkan potensi besar, namun belum maksimal dalam memberi nilai tambah karena keterbatasan infrastruktur pengolahan dan akses pasar.

Analisis : Budidaya sebagai basis ekonomi butuh penguatan hilirisasi (pengolahan, cold storage, sertifikasi mutu). Nelayan tangkap tetap harus mendapat perlindungan dari praktik illegal fishing. Pemerintah perlu hadir dengan teknologi, akses modal, dan diplomasi pasar lintas batas.

2. Perdagangan Lintas Batas

Nunukan berperan sebagai simpul utama perdagangan Indonesia–Malaysia. PDRB Nunukan 2024 mencapai Rp 40,54 triliun dengan pertumbuhan 4,03 persen. Namun, posisi tawar masyarakat masih lemah karena ketergantungan pada pasar luar dan lemahnya infrastruktur perdagangan.

Analisis: Perdagangan lintas batas adalah peluang sekaligus ancaman, karena fluktuasi harga dan dominasi pedagang besar. Infrastruktur logistik (jalan, pelabuhan, gudang pendingin) dan regulasi ramah rakyat menjadi kebutuhan mendesak. UMKM dan koperasi ekspor perlu diperkuat sebagai aktor utama agar nilai tambah tidak bocor keluar daerah.

3. Perkebunan

Perkebunan, khususnya kelapa sawit, menjadi sektor unggulan Nunukan. Luas areal sawit diperkirakan mencapai kurang lebih 135.000 hektar, dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB. Namun, masalah klasik yang dihadapi adalah rendahnya harga jual sawit rakyat, lemahnya kelembagaan koperasi, dan minimnya hilirisasi.

Analisis: Hilirisasi sawit (pabrik CPO, produk turunan) akan mendongkrak nilai tambah dan serapan tenaga kerja lokal. Diversifikasi komoditas (kakao, karet, pangan lokal) penting untuk mengurangi ketergantungan pada sawit. Konflik agraria perlu penyelesaian agar masyarakat mendapat kepastian hak atas lahan.

Rekomendasi Kebijakan

1. Hilirisasi Sektor Utama: Pendirian unit pengolahan ikan dan pabrik pengolahan sawit rakyat. Penguatan rantai pasok (cold chain, packaging, distribusi ekspor).

2. Perlindungan dan Fasilitasi Masyarakat:
Pengawasan perairan untuk melindungi nelayan tangkap. Regulasi perdagangan lintis batas yang sederhana dan berpihak pada rakyat.

3. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal: Koperasi ekspor dan UMKM sebagai aggregator produk perikanan dan perkebunan. Skema pembiayaan mikro untuk petani dan nelayan.

4. Diversifikasi Komoditas dan Keberlanjutan: Pengembangan kakao, karet, dan pangan lokal. Sertifikasi keberlanjutan untuk sawit rakyat agar mampu masuk pasar global.

5. Basis Data dan Monitoring: Peningkatan publikasi data sektoral tingkat kabupaten untuk mendukung perencanaan berbasis bukti.

Nunukan memiliki tiga sektor prioritas perikanan dan kelautan, perdagangan, dan perkebunan yang jika dikelola dengan benar dapat menjadi pilar kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan terbesaradalah rendahnya nilai tambah, lemahnya perlindungan, dan keterbatasan infrastruktur.

Pemerintah perlu hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator dan pelindung kepentingan masyarakat. Dengan langkah strategis tersebut, Nunukan dapat berkembang menjadi pusat ekonomi perbatasan yang berdaulat, berdaya saing, dan menyejahterakan rakyatnya.

NUNUKAN – Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Batalyon Kavaleri 13 Satya Lembuswana (SL) 23 Oktober mendatang, serta mendukung tiga kegiatan penting lainnya, Batalyon Kavaleri 13/SL berinisiatif menggelar turnamen bola voli Lembuswana Cup.

Inisiatif ini muncul berdasarkan informasi dari masyarakat yang menunjukkan minat besar terhadap turnamen bola voli di wilayah Nunukan. Hal ini diperkuat dengan hasil diskusi bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat di sekitar pos, yang mengungkapkan bahwa masyarakat sangat membutuhkan hiburan.

“Kami melihat bahwa dari tanggal 1 sampai 30 November tidak ada event turnamen bola voli. Inilah yang menjadi semangat kami untuk mengadakan kegiatan ini,” ujar Dansatgas Pamtas Yonkav 13/SL, Letkol Kav Ikhsan Maulana Pradana S.I.P., M.I.P melalui Pasi Ter Satgas Pamtas Kapten Kav Yurika Anggoro Putra S, Tr. selaku ketua panitia.

Untuk menyukseskan acara ini, Batalyon Kavaleri 13/SL berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan instansi terkait. Turnamen ini bersifat terbuka, di mana setiap tim bebas memiliki pemain dari manapun.

“Kami serahkan semuanya kepada manajer tim masing-masing. Biarkan mereka bebas berkreasi dengan strategi mereka,” tambahnya.

Tujuan utama dari turnamen ini adalah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang berpotensi untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) pada tahun 2026 mendatang. Diharapkan, melalui turnamen ini, dapat ditemukan potensi-potensi terbaik di wilayah Nunukan yang dapat dibina lebih lanjut.

Turnamen ini direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih dua minggu, mulai tanggal 23 Oktober hingga 6 November. Pendaftaran telah dibuka sejak tanggal 6 atau 7 Oktober dan akan ditutup pada tanggal 20 Oktober, yang juga merupakan hari pelaksanaan tehnikal meeting.

“Pendaftaran sudah berjalan sekitar seminggu dan masih ada waktu sekitar satu minggu lagi bagi tim-tim yang ingin berpartisipasi,” pungkasnya. (adv)

NUNUKAN – Teka-teki di balik kebakaran besar yang menghanguskan Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, akhirnya terkuak. Polres Nunukan telah menetapkan seorang warga setempat sebagai tersangka utama dalam kasus ini.

Kapolres Nunukan, AKBP Bonifasius Rumbewas, mengungkapkan, penetapan tersangka ini merupakan hasil dari serangkaian penyelidikan intensif dan pemeriksaan saksi-saksi di lapangan. “Untuk tersangkanya sudah ada satu. Saat ini kami sedang menyesuaikan lagi dengan pengumpulan bukti-bukti tambahan untuk memastikan secara penuh,” ujar Kapolres Nunukan saat ditemui usai mengikuti Paripurna HUT ke-26 Kabupaten Nunukan di kantor DPRD Nunukan, Minggu (12/10/2025).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan bukti-bukti yang terkumpul, polisi meyakini bahwa pelaku memang terlibat dalam aksi pembakaran tersebut. Bahkan, tersangka telah mengakui perbuatannya. “Dengan petunjuk dan keterangan saksi, arah penyelidikan sudah jelas. Yang bersangkutan pun mengakui perbuatannya,” tegas Bonifasius.

Motif di balik tindakan nekat ini ternyata adalah rasa sakit hati pribadi. Namun, pihak kepolisian masih terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Pasca kejadian, Polres Nunukan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres juga memastikan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan profesional, serta menjaga situasi kamtibmas di Lumbis tetap kondusif.

“Kami akan mengundang Bupati dan Wakil Bupati Nunukan untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing dengan isu-isu yang beredar,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Minggu dini hari (14/8/2025), kebakaran hebat melanda Jalan Maramis RT 02, Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, menghancurkan puluhan rumah dan merenggut tempat tinggal warga. Musibah ini tidak hanya menyisakan puing, tetapi juga trauma mendalam bagi para korban.

Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan, Wahyudi Kawariyin, menyebutkan, sekitar 40 bangunan, termasuk rumah dan toko, ludes terbakar. Pihaknya masih berupaya mencari tahu penyebab pasti kebakaran tersebut.

“Lima unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan. Tiga dari pos Damkar Lumbis dan dua bantuan dari Kabupaten Malinau,” sebut Wahyudi. “Api berhasil dipadamkan setelah lebih dari tiga jam, namun kerugian yang ditimbulkan sangat besar,” lanjutnya.

Saat ini, para korban kebakaran membutuhkan bantuan mendesak. Banyak dari mereka kehilangan tempat tinggal, pakaian, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya. Beberapa warga tampak linglung dan trauma akibat kejadian tersebut. Tidak ada laporan korban jiwa. Namun, kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta Rupiah. (bed)

NUNUKAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan menggelar razia gabungan bersama TNI dan Polri pada Sabtu (11/10) dini hari. Operasi ini bertujuan memperkuat deteksi dini dan menjaga ketertiban di lingkungan lapas.

Razia yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Nunukan, Puang Dirham, melibatkan personel Brimob Kompi 1 Batalyon B Pelopor Nunukan, Polisi Militer, serta petugas pengamanan Lapas. Apel gabungan mengawali kegiatan untuk memberikan arahan dan memastikan razia berjalan tertib, profesional, dan humanis.

Kalapas Nunukan, Puang Dirham, menjelaskan, razia ini merupakan implementasi tiga kunci pemasyarakatan maju: deteksi dini gangguan keamanan, pemberantasan narkoba, dan sinergi dengan aparat penegak hukum.

“Razia ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi bentuk komitmen kami menjaga keamanan dan menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif melalui kerja sama dengan TNI dan Polri,” tegas Puang Dirham.

Fokus pemeriksaan dilakukan di sejumlah blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Tim gabungan memeriksa kamar secara menyeluruh untuk mencari barang terlarang seperti ponsel, benda tajam, atau alat rakitan yang berpotensi mengganggu keamanan.

Meskipun tidak ditemukan barang berbahaya seperti senjata tajam atau narkoba, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang non-permanen seperti kabel, potongan logam, dan alat rakitan sederhana yang berpotensi digunakan secara tidak semestinya. Seluruh barang bukti kemudian didata dan diamankan untuk dimusnahkan.

Puang Dirham menegaskan bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan. Keamanan internal lapas merupakan fondasi utama dalam proses pembinaan.

“Kami tidak menunggu masalah muncul. Razia ini bentuk kesiapsiagaan kami untuk mencegah segala potensi gangguan, termasuk penyelundupan barang yang bisa mengancam keselamatan petugas maupun warga binaan,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Puang Dirham berharap dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan. Lapas bukan hanya tempat menahan pelanggar hukum, tetapi juga ruang pembinaan yang aman, manusiawi, dan bebas dari praktik-praktik menyimpang. (bed)

NUNUKAN – Di momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Nunukan, anggota DPRD Nunukan, H. Firman Haji Latif, menyuarakan keinginan kuat untuk percepatan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Sebatik.

Ia menekankan pentingnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dan DPRD Nunukan untuk mewujudkan hal tersebut.

Menurut H. Firman, peran eksekutif dan legislatif sangat krusial dalam mempercepat proses DOB Sebatik. Apalagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra telah meminta data struktur dan dasar pembentukan presidium berdasarkan surat resmi.

“Antara pemerintah dan DPRD agar menggaungkan DOB Sebatik. Kenapa demikian? Karena ada surat dari provinsi dan kabupaten untuk menyerahkan dokumen presedium,” ujar H. Firman Haji Latif pada Minggu (12/10).

H. Firman menjelaskan,  CDOB Sebatik telah mendapatkan angin segar sejak 27 Februari 2014 lalu, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) DOB Sebatik. Dengan adanya dukungan ini, ia optimis DOB Sebatik akan segera terealisasi.

“Tinggal membuka keran moratorium, InsyaAllah, saya yakin dan percaya DOB Sebatik akan terlaksana. Jadi di HUT Nunukan saya mengharapkan dukungan dari Pemkab Nunukan dan Provinsi Kaltara InsyaAllah, Sebatik dimekarkan menjadi kota,” yakinnya.

H. Firman menegaskan, Sebatik merupakan beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di ujung Utara Indonesia. Oleh karena itu, pemekaran menjadi kota sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita sudah ada Ampres Presiden jadi tinggal dibuka moratorium. Kami juga sudah memperbarui Presedium DOB Sebatik. Kalau dimekarkan, InsyaAllah akan cepat maju,” pungkasnya.

Dengan status kota, Sebatik diharapkan dapat lebih optimal dalam menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan. (bed)

NUNUKAN – Kabupaten Nunukan merayakan hari jadinya yang ke-26 pada tanggal 12 Oktober. Momen ini menjadi refleksi penting bagi daerah yang diibaratkan tengah memasuki fase kedewasaan.

Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, menyampaikan harapannya usai mengikuti Rapat Paripurna HUT ke-26 Kabupaten Nunukan di kantor DPRD Nunukan. “Seperti yang disampaikan Bapak Bupati, kemandirian adalah kunci utama. Inovasi, kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan adalah harapan yang selalu kita dambakan,” ujarnya.

Hj. Leppa, yang juga merupakan istri dari mantan Bupati Nunukan pertama, H. Abdul Hafid, berharap agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari program kerja yang telah disampaikan Bupati. Ia juga menyoroti pentingnya realisasi 17 poin program energi baru sebagai landasan pemerintahan.

“Saat ini, tidak ada hambatan berarti. Semua berjalan baik, dan kita berharap sinergi antara pemerintah dan DPRD terus terjalin harmonis,” tambahnya.

Namun, Hj. Leppa menekankan bahwa sinergi ini harus didasarkan pada hal-hal positif dan konstruktif. “Segala sesuatu yang tidak baik wajib dikritisi dan diawasi. Jika ada yang kurang baik, kita wajib menegur. Namun, jika sudah baik, kita harus memberikan dukungan penuh,” tegasnya.

“Esensi ‘mengalir seperti air’ adalah kemampuan untuk memilah dan memilih mana yang patut didukung dan mana yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, pembangunan akan berjalan sesuai harapan,” pungkas Hj. Leppa.

Dengan semangat kemandirian dan sinergi yang kuat, Kabupaten Nunukan siap melangkah menuju masa depan yang lebih gemilang. (bed)