NUNUKAN – Sekitar 800 pelajar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Nunukan mengikuti Kembara Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Kabupaten Nunukan 2026 di Lapangan Sepak Bola Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan yang digelar bersamaan dengan peringatan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia (PMI) itu menjadi bagian dari pembinaan generasi muda agar memiliki kepedulian terhadap sesama dan memahami nilai-nilai kesukarelawanan.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mengatakan, jiwa sukarelawan perlu ditanamkan sejak usia sekolah. Menurutnya, PMR menjadi salah satu wadah untuk membentuk generasi muda yang memiliki kepedulian sosial.

“Melalui momentum HUT ke-81 PMI dan ajang Kembara PMR ini, kita berharap dapat mencetak generasi muda yang berkarakter, tangguh, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama,” ujar Irwan.

Ia menyebut anggota PMR merupakan bagian penting dalam menyiapkan generasi penerus kegiatan kemanusiaan. “PMR adalah pilar utama pemuda kemanusiaan kita di masa depan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, PMI Kabupaten Nunukan juga memberikan penghargaan kepada pendonor darah sukarela dengan jumlah donor terbanyak. Penghargaan dan piagam diserahkan Bupati Irwan Sabri bersama Ketua PMI Kabupaten Nunukan Saddam Husein.

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap konsistensi para pendonor dalam membantu memenuhi kebutuhan darah dan menyelamatkan sesama.

Usai upacara, Bupati bersama unsur Forkopimda dan Forkopimcam meninjau lokasi perkemahan. Irwan menyambangi sejumlah tenda peserta dan berdialog dengan para pelajar yang mengikuti Kembara PMR.

Ia juga mengingatkan peserta menjaga kesehatan dan kekompakan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Kembara PMR Kabupaten Nunukan 2026 diikuti perwakilan PMR dari berbagai kecamatan. Selain menjadi ruang pertemuan antarpelajar, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan kader muda PMI di Kabupaten Nunukan. (adv)

NUNUKAN – Domino Orado di Kabupaten Nunukan didorong tidak berhenti pada penyelenggaraan turnamen. Setelah Piala Panglima TNI, olahraga tersebut diharapkan masuk ke pembinaan yang lebih terarah untuk meningkatkan kemampuan pemain sekaligus membuka peluang lahirnya atlet berprestasi.

Dorongan itu disampaikan Ketua Domino Orado Nunukan, H. Ladullah, saat menutup Domino Orado Piala Panglima TNI di Paras Perbatasan Nunukan, Minggu malam (26/9/2026).

Menurut anggota DPRD Kaltara ini, Domino Orado memiliki unsur strategi dan konsentrasi yang dapat melatih kemampuan peserta. Permainan tersebut juga menuntut sportivitas selama pertandingan.

“Mari kembangkan Domino Orado sebagai olahraga yang mengasah strategi, konsentrasi, dan sportivitas,” kata Ladullah.

Ia mendorong pengurus memperluas pembinaan Domino Orado di Nunukan. Pembinaan secara terarah dinilai penting agar peserta tidak hanya mengikuti pertandingan, tetapi juga memiliki ruang untuk meningkatkan kemampuan dan berkompetisi secara berkelanjutan.

Ketua Fraksi PKS ini mengatakan, pengembangan Domino Orado tidak cukup hanya dengan menggelar turnamen. Aktivitas dan kompetisi perlu dilakukan secara rutin agar olahraga tersebut semakin dikenal dan berkembang di berbagai kalangan masyarakat.

Menurutnya, kompetisi yang berkelanjutan juga dapat menjadi sarana untuk menemukan pemain dengan kemampuan terbaik yang berpotensi dikembangkan menjadi atlet berprestasi dari Nunukan.

“Bersama-sama, kita jaga dan kembangkan Domino Orado agar tetap tumbuh di tengah masyarakat serta menjadi bagian dari kekayaan olahraga Indonesia,” ujarnya.

Ladullah juga menyampaikan apresiasi kepada TNI yang telah mendukung penyelenggaraan Domino Orado Piala Panglima TNI. Turnamen tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT TNI di Kabupaten Nunukan.

Penutupan Piala Panglima TNI berlangsung di Paras Perbatasan Nunukan, Minggu malam. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mendorong keberlanjutan pembinaan Domino Orado di Nunukan. (adv)

NUNUKAN – Sebelum mengejar medali di Porprov II Kaltara 2026, atlet Kabupaten Nunukan lebih dulu diuji kondisi fisik dan kebugarannya. KONI Nunukan melakukan evaluasi daya tahan (endurance) untuk memastikan atlet yang dipersiapkan benar-benar memiliki kesiapan fisik menghadapi pertandingan.

Ketua KONI Kabupaten Nunukan, Muhammad Yasin mengatakan, evaluasi dilakukan melalui tim verifikasi KONI dengan melibatkan tenaga kesehatan, termasuk dokter. Pemeriksaan tersebut untuk mengetahui sedini mungkin kondisi kesehatan fisik dan tingkat kebugaran para atlet.

“Sekarang kita melakukan upaya-upaya evaluasi daya tahan atau endurance atlet untuk mengikuti Porprov II Kaltara,” kata Muhammad Yasin yang ditemui di Stadion Sepakbola Sungai Bilal, Ahad (27/9/2026).

Menurutnya, tes kebugaran dan fisik penting dilakukan karena sejumlah cabang olahraga membutuhkan kondisi fisik dan daya tahan yang prima selama pertandingan.

Hasil pemeriksaan nantinya menjadi bahan evaluasi bagi masing-masing cabang olahraga. Dengan begitu, cabor dapat mengetahui kondisi atlet dan melakukan perbaikan terhadap program persiapan sebelum Porprov II Kaltara digelar.

“Kita ingin mengetahui kondisi kesehatan fisik dan kebugaran atlet sejak dini. Ini menjadi bahan evaluasi bagi cabor untuk memperbaiki persiapannya,” ujarnya.

Yasin menegaskan, kesiapan atlet tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga kondisi fisik yang mampu menunjang performa selama pertandingan.

Melalui evaluasi tersebut, KONI berharap persiapan atlet Nunukan menuju Porprov II Kaltara 2026 dapat dilakukan secara lebih terukur, terutama pada aspek daya tahan dan kesehatan. (bed)

NUNUKAN – Pelestarian kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) mulai diarahkan tak hanya untuk menjaga hutan, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Balai TNKM mencatat, sebanyak 23 kelompok masyarakat di Kabupaten Nunukan telah menerima dukungan usaha produktif dengan total anggaran mendekati Rp1 miliar. Bantuan tersebut disalurkan untuk mendukung potensi ekonomi lokal, pertanian hingga pelestarian budaya.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan jajaran Balai TNKM dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Nunukan, Jumat (18/9/2026).

Pj Sekda Nunukan Raden Iwan Kurniawan mengatakan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Balai TNKM penting karena sebagian wilayah kerja taman nasional berada di Kabupaten Nunukan, terutama kawasan Dataran Tinggi Krayan dan Kecamatan Lumbis.

Menurut dia, keberadaan kawasan konservasi semestinya tidak hanya berorientasi pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya.

“Kami menyambut baik dan bersyukur atas silaturahmi ini. Harapan kami, koordinasi ini dapat semakin meningkatkan sinergisitas antara Pemkab Nunukan dengan Balai TN Kayan Mentarang,” ujar Iwan.

Ia menegaskan, kelestarian alam harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan.
Dukungan Balai TNKM selama ini antara lain diberikan untuk pengembangan komoditas lokal, seperti pembagian bibit kopi lokal unggulan di Krayan.

Di sektor pertanian, bantuan juga berupa sarana dan prasarana pendukung, termasuk hand tractor untuk meningkatkan produktivitas lahan masyarakat. Sementara di bidang budaya, dukungan diarahkan pada pengembangan usaha kerajinan serta pakaian adat tradisional masyarakat setempat.

Bagi Pemkab Nunukan, pola pemberdayaan tersebut membuka peluang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi Krayan sebagai kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal.

Iwan mengatakan, dalam pertemuan tersebut turut dibahas peluang melakukan kajian bersama mengenai pengembangan ekowisata di kawasan Krayan. Keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya masyarakat adat dinilai menjadi modal penting untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

“Keberadaan dan kelestarian alam ini harus memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat melalui program-program pemberdayaan,” katanya.

Kepala Balai TNKM Seno Pramudito mengatakan, pihaknya siap menyelaraskan program konservasi dengan agenda pembangunan masyarakat yang dijalankan pemerintah daerah.
Menurut Seno, komunikasi dan koordinasi perlu terus diperkuat agar program yang dijalankan masing-masing pihak tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Tujuan kami adalah bersilaturahmi dan berkoordinasi mengenai hal-hal yang bisa dikolaborasikan dan disinergikan. Kelestarian kawasan Taman Nasional dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya adalah tujuan bersama,” kata Seno.

Ia menyatakan, Balai TNKM mendukung program Pemkab Nunukan dan siap meningkatkan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada bantuan usaha produktif, tetapi berkembang menjadi model pengelolaan kawasan yang mampu menjaga kelestarian alam sekaligus membuka ruang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Krayan pun menjadi salah satu wilayah yang berpotensi dikembangkan melalui pendekatan tersebut, dengan menggabungkan kekayaan alam, komoditas lokal dan budaya masyarakat sebagai bagian dari ekowisata berkelanjutan. (adv)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) bahwa pengabdian tidak cukup diukur dari kehadiran di kantor maupun daftar absensi.
Kinerja birokrasi harus bermuara pada pelayanan publik dan program pemerintah yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan Raden Iwan Kurniawan saat memimpin Apel KORPRI Gabungan September di Halaman Kantor Bupati Nunukan, Kamis (17/9/2026).

Mewakili Bupati Nunukan Irwan Sabri, Raden Iwan meminta ASN kembali memahami tanggung jawab yang melekat pada status mereka sebagai pelayan masyarakat. “Menjadi ASN berarti kita menerima kepercayaan untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, apel KORPRI tidak semestinya berhenti sebagai agenda rutin bulanan. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi ASN mengenai disiplin, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.

Ia meminta ASN memberikan pelayanan dengan sikap ramah, sabar, serta tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh layanan.
“Kita hadir sebagai pemerintah untuk membantu dan memberikan solusi,” tegasnya.

Selain pelayanan, integritas menjadi perhatian lain. Raden Iwan mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab. ASN diminta tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Ia juga meminta seluruh ASN menjaga kekompakan di lingkungan Pemkab Nunukan. Perbedaan dan kekurangan dalam pekerjaan, kata dia, semestinya diselesaikan secara bersama, bukan menjadi alasan untuk saling menjatuhkan. “Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Kalau ada masalah, kita cari solusinya bersama,” katanya.

Namun, perhatian utama Pemkab Nunukan kini juga tertuju pada pelaksanaan program dan anggaran. Memasuki Triwulan III APBD 2026, seluruh perangkat daerah diminta mencermati kembali program dan kegiatan yang telah berjalan maupun yang belum terlaksana.

Evaluasi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan APBD tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran, tetapi memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Iwan secara khusus mengingatkan ASN yang mendapat amanah mengelola anggaran agar menjalankan tugas secara akuntabel.
Ia berharap seluruh perangkat daerah memperkuat pelaksanaan program hingga akhir tahun dengan mengedepankan pelayanan publik yang maksimal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan birokrasi bukan hanya seberapa rutin ASN hadir di kantor, tetapi seberapa nyata kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat. (adv)

NUNUKAN – Malaysia menjadi tujuan kerja 20 pemuda Nunukan. Mereka diberangkatkan sebagai calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui jalur resmi setelah mendapat pembekalan keterampilan dalam program SMK GO.

Mereka dilepas Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Nunukan, H. Muhammad Amin, mewakili Bupati Nunukan, di Pelabuhan Tunon Taka, Kamis (17/9/2026).

Keberangkatan melalui prosedur resmi menjadi penekanan pemerintah. Para calon PMI diminta tidak mengambil jalan pintas ketika bekerja di negeri jiran, terutama menerima tawaran pekerjaan yang tidak memiliki kejelasan legalitas.

“Kalian bekerja melalui jalur yang legal dan prosedural. Insya Allah, dengan proses yang benar, kalian akan mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang lebih baik,” kata Muhammad Amin membacakan sambutan Bupati Nunukan.

Ia mengingatkan, para pekerja agar tidak tergoda menjadi PMI ilegal karena konsekuensinya dapat menempatkan pekerja pada posisi yang lebih rentan selama berada di negara tujuan.

Selain legalitas, pemerintah meminta para calon PMI mematuhi hukum dan norma yang berlaku di Malaysia. Etos kerja, disiplin, dan tanggung jawab juga menjadi bekal yang dinilai penting selain keterampilan teknis.

Pesan lain menyangkut penghasilan. Para pekerja diminta tidak menghabiskan seluruh hasil kerja, melainkan menyisihkan sebagian untuk tabungan dan modal masa depan. Komunikasi dengan keluarga di Nunukan juga diminta tetap dijaga.

Program SMK GO menjadi bagian dari proses persiapan sebelum penempatan. Sebanyak 20 peserta telah mendapatkan pelatihan melalui LPK Roby Perbatasan dengan fasilitasi BP3MI Kabupaten Nunukan.

Muhammad Amin mengapresiasi kedua lembaga tersebut karena telah membekali para calon PMI sebelum mereka memasuki pasar kerja Malaysia.

“Hari ini adalah awal dari perjalanan baru bagi anak-anak kita. Keberangkatan ini bukan hanya membawa keterampilan dan keahlian, tetapi juga membawa harapan besar keluarga untuk meraih kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Bagi para pekerja, keberangkatan ke Malaysia bukan sekadar perpindahan tempat mencari penghasilan. Pemerintah berharap keterampilan yang dibawa dapat menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan yang layak sekaligus membuka peluang kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke daerah.

“Berangkatlah dengan niat yang baik untuk mencari rezeki yang halal. Jadilah pekerja migran yang tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga membawa nama baik bangsa, daerah, dan keluarga,” kata Muhammad Amin. (adv)

NUNUKAN – Ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Nunukan menyempit dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Pendapatan daerah diproyeksikan turun Rp61,13 miliar, sementara belanja dipangkas Rp77,18 miliar. Namun, setelah perubahan, APBD masih menyisakan defisit Rp209,40 miliar.

Angka tersebut disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri saat membacakan Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kantor DPRD Nunukan, Rabu (16/9/2026).

Dalam rancangan perubahan, pendapatan daerah turun dari Rp1,830 triliun menjadi Rp1,769 triliun. Penurunannya mencapai Rp61,13 miliar.

Di sisi lain, belanja daerah juga mengalami koreksi. Dari sebelumnya Rp2,056 triliun, belanja setelah perubahan menjadi Rp1,979 triliun atau berkurang Rp77,18 miliar.

Dengan struktur tersebut, pendapatan daerah masih lebih kecil dibandingkan belanja. Defisit yang terbentuk mencapai Rp209,40 miliar.
Pemerintah daerah merencanakan defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp212,39 miliar. Pada saat yang sama, terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3 miliar.

Bupati mengatakan, perubahan postur APBD tersebut merupakan hasil pembahasan pemerintah daerah bersama DPRD, termasuk setelah menelaah kondisi fiskal daerah dan dinamika kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Dalam proses tersebut, Pemerintah Daerah bersama DPRD telah melakukan penelaahan terhadap kondisi fiskal daerah, termasuk dinamika kebijakan Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat yang saat ini semakin menekankan prinsip berbasis kinerja, efektivitas belanja, serta dukungan terhadap prioritas nasional dan daerah,” kata Irwan.

Menurut dia, penyesuaian pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah juga tetap menetapkan sejumlah sektor sebagai prioritas pembangunan.

Prioritas tersebut mencakup penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik.

Irwan menegaskan, seluruh penganggaran dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 mengacu pada hasil kesepakatan KUA-PPAS yang telah dibahas bersama DPRD.
Setelah pembahasan Raperda Perubahan APBD rampung, pemerintah daerah berharap persetujuan bersama dapat segera diperoleh untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara guna menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Nunukan, perubahan tersebut menjadi penting karena ruang pendapatan yang semakin terbatas harus diimbangi dengan pengendalian belanja sekaligus menjaga pembiayaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Irwan berharap, seluruh tahapan pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan Perubahan APBD 2026 yang dapat mendukung kebutuhan pembangunan Kabupaten Nunukan. (adv)

NUNUKAN – Kesiapan peralatan menjadi salah satu pekerjaan rumah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di tengah kebutuhan itu, BPBD mendapat dukungan dana Rp200 juta dari PT SAGO.

Dana Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut akan diarahkan untuk memperkuat operasional penanganan karhutla. BPBD berencana menggunakannya antara lain untuk pengadaan sepeda motor pemantau dan peralatan pendukung penanganan kebakaran di lapangan.

Bantuan diserahkan secara simbolis External Manager PT SAGO, Heri, kepada Pj Sekretaris Daerah Nunukan R. Iwan Kurniawan, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Nunukan H. Asmar, di ruang Sekda Kantor Bupati Nunukan, Rabu (15/9/2026).

Iwan mengatakan, dukungan tersebut penting karena penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan personel. Sarana dan peralatan teknis juga menentukan kemampuan petugas melakukan pemantauan hingga merespons kebakaran.

“Pemerintah daerah menyambut baik dan mengapresiasi langkah konkret serta respons cepat PT SAGO. Meskipun secara operasional PT SAGO sudah tidak melakukan aktivitas penambangan sejak triwulan ketiga tahun 2021, komitmen serta tanggung jawab sosial mereka pascaoperasi masih terus berjalan dengan sangat baik,” ujar Iwan.

Menurut dia, karhutla juga tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, penguatan peralatan BPBD tidak hanya penting untuk Nunukan, tetapi dapat menunjang kerja sama penanganan apabila kebakaran terjadi di wilayah sekitar.

“Kebakaran hutan dan lahan tidak mengenal batas administratif. Kesiapsiagaan sarana penunjang yang memadai akan sangat membantu kita, tidak hanya untuk wilayah Nunukan, tetapi juga dalam saling mendukung dengan daerah sekitar jika dibutuhkan,” katanya.

External Manager PT SAGO Heri mengatakan, bantuan Rp200 juta merupakan bentuk partisipasi perusahaan dalam mendukung program pemerintah daerah di bidang kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

“Manajemen PT SAGO berkomitmen untuk terus berpartisipasi serta memberikan dukungan kepada Pemkab Nunukan dalam penanganan karhutla,” ujar Heri.

Dia menyebut dana tersebut diserahkan kepada BPBD sebagai instansi teknis agar penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Selain peralatan operasional, dana dapat digunakan untuk pengadaan peralatan medis dan sarana pencegahan karhutla.

Kepala Pelaksana BPBD Nunukan H. Asmar mengatakan, bantuan itu akan memperkuat kebutuhan operasional tim. Namun, penggunaannya tetap harus melalui mekanisme administrasi sesuai aturan.

BPBD akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nunukan sebelum dana tersebut direalisasikan.
Salah satu rencana yang disiapkan adalah membeli sepeda motor pemantau. Kendaraan tersebut diharapkan membantu petugas menjangkau kawasan rawan dan melakukan pemantauan lebih cepat.

Peralatan karhutla lainnya juga akan disesuaikan dengan kebutuhan teknis BPBD. Nantinya, unit operasional yang dibeli dari dukungan tersebut akan diberi label sebagai bagian dari kerja sama Pemkab Nunukan dan PT SAGO.

Dukungan ini datang ketika kebutuhan kesiapsiagaan karhutla di Nunukan masih menjadi perhatian. Bagi BPBD, tambahan peralatan berarti memperbesar kemampuan untuk mendeteksi potensi kebakaran lebih awal dan mempercepat mobilisasi ketika api mulai muncul. (adv)

NUNUKAN – Pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar Nunukan tak hanya dilakukan dengan memberi pemahaman tentang bahaya narkoba. Pemerintah juga mendorong kepatuhan terhadap ketentuan jam malam sebagai salah satu upaya menjaga pelajar dari lingkungan dan aktivitas yang berpotensi merugikan masa depan.

Upaya tersebut dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nunukan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui pembinaan dan sosialisasi kepada pelajar SMK Kesehatan Putra Borneo, Senin (14/9/2026).

Kegiatan itu merupakan bagian dari sinergi Satpol PP dan BNN dalam Tim Terpadu Penanganan Pencegahan, Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Kabupaten Nunukan.

Dalam pembinaan tersebut, Satpol PP menyampaikan materi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya.

Namun, sosialisasi tidak berhenti pada persoalan narkotika. Para pelajar juga mendapat pemahaman mengenai edaran Bupati Nunukan terkait jam malam peserta didik.
Ketentuan tersebut ditekankan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban serta membatasi aktivitas pelajar pada waktu yang berpotensi menimbulkan kerawanan di lingkungan masyarakat.

Kasi Penegakan dan Pembinaan PPNS Satpol PP Nunukan, Joni Tandi mengingatkan pelajar agar mampu menjaga diri dan tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika maupun perilaku yang dapat mengganggu masa depan mereka.

“Pencegahan harus dimulai dari diri sendiri. Pelajar harus berani mengatakan tidak terhadap narkotika dan memahami bahwa menjaga diri juga merupakan bagian dari menjaga masa depan,” ujarnya.

Menurutnya, pemahaman terhadap aturan harus berjalan beriringan dengan kesadaran pribadi. Pelajar tidak cukup hanya mengetahui larangan, tetapi juga perlu mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Satpol PP Kabupaten Nunukan, Mesak Adianto mengatakan, pembinaan sejak dini menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran pelajar terhadap bahaya narkotika sekaligus pentingnya menjaga ketertiban.

“Sinergi antara Satpol PP, BNN dan pihak sekolah menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib dan bebas dari penyalahgunaan narkotika,” katanya.

Ia juga berharap pelajar memahami dan mematuhi ketentuan jam malam yang telah ditetapkan. Dengan langkah tersebut, Satpol PP Nunukan tidak hanya mengedepankan penindakan ketika pelanggaran terjadi, tetapi memperkuat pencegahan dari lingkungan pendidikan.

Pelajar diharapkan mampu menjadi benteng pertama bagi dirinya sendiri, dengan menjauhi narkotika, mematuhi aturan dan ikut menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan tempat tinggal maupun sekolah. (adv)

NUNUKAN – Banyaknya kebutuhan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Kabupaten Nunukan harus menentukan skala prioritas.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE, meminta masyarakat tidak sekadar menyampaikan banyak usulan, tetapi mengurutkannya berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak langsung.

Pesan itu disampaikan Irwan saat berdialog dan ramah tamah bersama masyarakat Kecamatan Tulin Onsoi dan Kecamatan Sebuku, Rabu (10/9/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri camat, aparatur desa, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Menurut Irwan, pemerintah tidak mungkin merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat dalam waktu bersamaan. Karena itu, setiap usulan perlu disusun berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Tidak semua usulan bisa dikerjakan sekaligus. Karena itu, kita harus menentukan mana yang paling prioritas,” kata H. Irwan Sabri di depan masyarakat yang hadir.

Ia menekankan, penentuan prioritas diperlukan agar program pembangunan yang dijalankan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Aspirasi dari tingkat kecamatan hingga desa juga diharapkan disampaikan secara terarah sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Dialog tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mendengar langsung berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus menyamakan persepsi mengenai arah pembangunan.

Bagi pemerintah, masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan program yang akan didahulukan. Sementara bagi masyarakat, forum dialog menjadi kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang dianggap paling mendesak di wilayah masing-masing.

Irwan menegaskan, pembangunan membutuhkan proses dan penentuan prioritas. Dengan begitu, keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah dapat diarahkan terlebih dahulu pada kebutuhan yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat. (adv)