NUNUKAN – Setelah bertahun-tahun menjadi persoalan akses, jalan penghubung Krayan–Malinau kembali mendapat target penyelesaian. Pemerintah menargetkan konektivitas darat yang menghubungkan kawasan perbatasan tersebut dapat dituntaskan pada 2028.

Target itu mengemuka setelah rapat koordinasi di Malinau dan kunjungan Kementerian Pekerjaan Umum ke kawasan Krayan. Tindak lanjut tersebut mencakup pembangunan dua ruas jalan yang membuka konektivitas Krayan dengan Malinau.

Ruas pertama direncanakan dari kawasan Bandara Yuvai Semaring melalui Pa’ Bawan dan Krayan Tengah menuju Malinau. Sementara ruas lainnya dibangun dari arah Malinau menuju Krayan.

Bagi masyarakat Krayan, jalan darat tersebut bukan sekadar proyek infrastruktur. Selama akses terbatas, mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, dan pemasaran hasil pertanian serta perkebunan ikut menghadapi kendala biaya dan jarak.

Jika terealisasi, konektivitas darat diharapkan memperpendek jalur menuju pusat pemerintahan dan ekonomi sekaligus menekan biaya logistik. Hasil produksi masyarakat Krayan juga memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar di luar wilayah.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan perbatasan, khususnya dukungan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan.

“Alhamdulillah, apa yang selama ini kita perjuangkan untuk masyarakat Krayan mulai mendapat tindak lanjut. Dua ruas jalan ini menjadi bagian penting untuk membuka akses Krayan menuju Malinau,” ujar Irwan.

Ia berharap pembangunan berjalan sesuai tahapan sehingga konektivitas Krayan–Malinau dapat benar-benar terwujud pada 2028.

Menurut Irwan, pembangunan jalan akan memberi dampak lebih luas dibanding sekadar menghubungkan dua wilayah. Infrastruktur tersebut dinilai dapat membuka akses ekonomi sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan pemerintah.

“Kita ingin masyarakat Krayan semakin mudah bergerak, hasil pertanian dan perkebunan semakin mudah dipasarkan, biaya logistik semakin rendah, dan pelayanan pemerintah semakin mudah dijangkau,” katanya.

Pemkab Nunukan selanjutnya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Pertahanan, serta kementerian dan lembaga terkait.

Target 2028 kini menjadi tenggat penting bagi Krayan. Sebab, bagi masyarakat di kawasan perbatasan tersebut, jalan tembus menuju Malinau bukan hanya soal mempercepat perjalanan, tetapi juga membuka akses ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap jalur transportasi yang selama ini terbatas.

“Krayan tidak boleh terus berada dalam keterbatasan akses. Kita ingin jalan ini benar-benar hadir dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Irwan. (adv)

NUNUKAN – Akses bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di Kabupaten Nunukan mulai dipangkas. Pemerintah Kabupaten Nunukan meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) pertama di wilayah tersebut yang dioperasikan PT Sembakung Harapan Jaya di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Selasa (6/10/2026).

Kehadiran SPBUN ini diharapkan membuat nelayan lebih mudah memperoleh solar dan Pertalite subsidi tanpa harus menempuh rantai distribusi yang panjang. Selain mendekatkan lokasi pengisian dengan tempat kapal bersandar, fasilitas tersebut ditargetkan memastikan harga, kuota, dan penyaluran BBM subsidi lebih terukur.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri mengatakan, BBM merupakan kebutuhan utama bagi nelayan untuk menjalankan aktivitas melaut.

“SPBU ini bukan sekadar tempat mengisi BBM bagi para nelayan. BBM adalah bagian penting dari kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Mau melaut perlu BBM, mau mencari ikan lebih jauh juga perlu BBM,” ujar bupati pada sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan R. Iwan Kurniawan saat meresmikan SPBU tersebut.

Menurut dia, akses BBM yang lebih mudah diharapkan dapat membantu nelayan menekan beban operasional sekaligus meningkatkan produktivitas. Hal itu dinilai penting mengingat sebagian masyarakat Nunukan menggantungkan penghasilan pada sektor kelautan dan perikanan.

Namun, pemerintah mengingatkan kemudahan akses tersebut harus dibarengi dengan tata kelola penyaluran subsidi yang ketat. Pengelola diminta memberikan pelayanan secara transparan dan sesuai ketentuan.

“Saya minta agar pelayanan kepada nelayan benar-benar menjadi perhatian dan prioritas yang paling utama. Layani para nelayan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Iwan.

Menurut Sekda, keberadaan SPBUN menjadi upaya memutus rantai distribusi BBM yang selama ini menjadi salah satu kendala nelayan.
Dengan fasilitas tersebut, nelayan dapat memperoleh solar dan Pertalite subsidi dengan harga resmi, kuota yang lebih pasti, serta lokasi pengisian yang lebih dekat dengan tempat kapal bersandar.

“Dengan berdirinya SPBUN perdana ini, rantai distribusi BBM yang sebelumnya panjang kini berhasil dipotong,” ungkapnya.

Ia menegaskan, subsidi harus diberikan kepada nelayan yang benar-benar berhak. Nelayan yang kapalnya telah terdata diminta mengurus atau memperbarui surat rekomendasi melalui penyuluh perikanan atau Dinas Perikanan. “Sebab, proses pengurusan surat rekomendasi dilakukan secara cepat, transparan, dan gratis,” tegasnya.

Di sisi lain, pengelola SPBUN diminta memastikan distribusi BBM berjalan akuntabel dan bebas dari praktik penyelewengan. Pengawasan dan pembinaan akan terus dilakukan Dinas Perikanan di lapangan.
Nelayan juga diminta menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukannya, yakni untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan dan usaha perikanan, bukan untuk kepentingan di luar ketentuan.

Perwakilan PT Sembakung Harapan Jaya Heriyanto mengatakan, SPBUN tersebut dibangun sebagai respons terhadap persoalan yang selama ini dihadapi nelayan, terutama keterbatasan pasokan dan jauhnya akses BBM.
“Bahan bakar adalah urat nadi kehidupan para nelayan untuk turun melaut,” katanya.

Ia memastikan SPBUN akan menyediakan BBM dengan kualitas terjamin, harga resmi, dan pasokan yang stabil. Dengan akses yang lebih mudah, nelayan diharapkan dapat melaut lebih efisien dan meningkatkan hasil tangkapan maupun budidaya rumput laut.
Heriyanto juga meminta manajemen dan petugas SPBUN mengutamakan pelayanan yang ramah, transparan, serta memenuhi standar keselamatan kerja.

Perwakilan PT Pertamina, Ka. SBM Kaltim Kaltara V (4) Fuell Nabila Iman Barika, turut mengapresiasi pengoperasian SPBUN tersebut. Menurutnya, fasilitas ini dapat membantu mengakomodasi kebutuhan BBM para nelayan di Nunukan.

Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap keberadaan SPBUN pertama ini menjadi awal pembangunan fasilitas serupa di wilayah lain. Dengan akses BBM yang lebih mudah dan penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, sektor perikanan diharapkan mampu tumbuh dan memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian masyarakat pesisir. (adv)

NUNUKAN – Permainan tradisional bakiak dan gobak sodor menjadi pembuka Sport Festival Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Nunukan dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Nunukan 2026.

Di tengah perkembangan zaman, olahraga tradisional kembali dihadirkan sebagai sarana rekreasi sekaligus upaya membentuk karakter generasi muda.

Lomba olahraga tradisional yang digelar di Ruang Terbuka Publik (RTP) Paras Perbatasan pada 3–4 Oktober 2026 ini dibuka Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H. Zainal Arifin Paliwang, didampingi Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Sabtu (3/10/2026).

Ketua Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia (PORTINA) Kabupaten Nunukan Aiyub mengatakan, olahraga tradisional memiliki nilai lebih dari sekadar permainan. Kegiatan tersebut menjadi salah satu cara mengenalkan kembali permainan yang tumbuh di tengah masyarakat sekaligus menanamkan nilai kebersamaan kepada generasi muda.

Menurut dia, PORTINA sebagai salah satu induk organisasi olahraga (Inorga) di bawah naungan KORMI Nunukan berkomitmen menjaga keberlangsungan olahraga tradisional sebagai bagian dari olahraga rekreasi masyarakat.

“Olahraga tradisional ini bukan hanya permainan, tetapi juga bisa menjadi media rekreasi yang turut membentuk karakter generasi muda di era saat ini,” ujarnya.

Dua jenis permainan yang diperlombakan dalam kegiatan tersebut adalah bakiak beregu dan asin atau gobak sodor. Keduanya mengandalkan kerja sama, kekompakan, serta strategi antarpemain untuk mencapai kemenangan.

Peserta yang mendaftar berasal dari berbagai kalangan, mulai dari siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), organisasi kemasyarakatan hingga perwakilan instansi di Kabupaten Nunukan.

Keterlibatan peserta dari beragam latar belakang tersebut menjadi ruang bagi olahraga tradisional untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, terutama kalangan pelajar.

Namun, upaya pelestarian olahraga tradisional tidak cukup hanya melalui perlombaan dalam momentum perayaan hari jadi daerah.

Keberlanjutan kegiatan dan pengenalan permainan tradisional di lingkungan sekolah maupun komunitas menjadi bagian penting agar permainan tersebut tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi berikutnya.

Sport Festival KORMI Nunukan sendiri melibatkan sembilan Inorga dengan beragam kegiatan olahraga rekreasi yang dijadwalkan mengisi rangkaian perayaan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan.

Selain PORTINA melalui lomba permainan tradisional pada 3–4 Oktober, festival ini juga menghadirkan kompetisi aerobik oleh ASIAFI dan PORSI, Festival Layang-Layang Hias oleh PELANG, serta Kejuaraan Fitness dan Fisik oleh PERBAFI.

Agenda lainnya meliputi Baveti 3 On 3, Kejuaraan Marching Band Nunukan oleh IDCA, Border Airsoft Tournament 3 On 3 oleh FAI, Crossborder Tactical Showdown 2026 oleh INASSOC, serta International Archery Nunukan oleh PERPATRI.

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan upaya KORMI Nunukan memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui beragam cabang olahraga rekreasi.

Di sisi lain, pelestarian olahraga tradisional menjadi salah satu tantangan agar permainan yang lekat dengan kehidupan masyarakat itu tidak hanya hadir saat perayaan, tetapi juga terus diwariskan kepada generasi muda. (adv)

NUNUKAN – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Nunukan tidak langsung dimulai dengan pesta. Pemerintah Kabupaten Nunukan membuka rangkaian Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 dengan doa lintas agama dan Nunukan Bersholawat di Ruang Terbuka Publik (RTP) Paras, Kamis malam (2/10/2026).

Ribuan masyarakat memadati kawasan RTP Paras untuk mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Enam pemuka agama memimpin doa lintas agama sebelum lantunan sholawat menggema melalui penampilan Ustadz Haddad Alwi Assegaf.

Doa bersama itu ditujukan untuk memohon kesehatan, keamanan, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Nunukan. Pesan tersebut sekaligus dikaitkan dengan posisi Nunukan sebagai daerah yang berada di perbatasan dan menjadi salah satu beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri mengatakan, pembukaan perayaan HUT ke-27 sengaja diawali dengan doa dan sholawat. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas perjalanan Nunukan selama 27 tahun.

“27 tahun Nunukan dijaga Allah SWT tetap aman, rukun dan damai. Maka malam ini kita awali dengan doa dan sholawat. Jika Paras Fest adalah wujud syukur kita atas budaya, maka Bersholawat ini adalah wujud syukur kita kepada Sang Pencipta,” kata Irwan.

Ia juga mengajak masyarakat menggunakan momentum tersebut untuk mendoakan para pejuang pemekaran serta para pemimpin Nunukan terdahulu. Doa juga ditujukan agar daerah tersebut terus berkembang dengan masyarakat yang sejahtera, rukun, toleran dan berbudaya.

Rangkaian acara kemudian berlanjut dengan Nunukan Bersholawat. Ribuan jamaah mengikuti lantunan sholawat yang dibawakan Haddad Alwi Assegaf hingga akhir kegiatan.

Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang yang hadir membuka Paras Fest 2026 mengapresiasi konsep pembukaan yang menggabungkan unsur budaya dan religius.

Menurut Zainal, kegiatan seperti Paras Fest tidak hanya memiliki fungsi hiburan. Festival juga dinilai dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi daerah.

“Acara seperti ini tidak hanya menghibur, tapi juga menguatkan iman, menggerakkan UMKM, dan insyaallah menekan inflasi. Dua minggu lalu Kaltara menjadi provinsi dengan inflasi terendah se-Indonesia,” ujarnya.

Pembukaan Paras Fest 2026 ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan kembang api oleh Gubernur Kaltara bersama Bupati Nunukan, Wakil Bupati dan sejumlah tamu undangan.

Setelah seremoni pembukaan, masyarakat tetap memadati RTP Paras untuk mengikuti Nunukan Bersholawat. Rangkaian Paras Fest 2026 menjadi bagian dari perayaan HUT ke-27 Nunukan yang menggabungkan agenda kebudayaan, kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal. (adv)

NUNUKAN – Persoalan perbatasan di Kabupaten Nunukan tak hanya menyangkut pengamanan wilayah negara. Penyelesaian hak warga terdampak perubahan garis batas, pemanfaatan lahan bekas wilayah Malaysia, hingga keterbatasan akses jalan di pedalaman juga masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Sejumlah persoalan tersebut dibawa Bupati Nunukan H. Irwan Sabri kepada Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan kerja di Satuan Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 881/Baratama Dharma, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Jumat (2/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Irwan menyampaikan enam usulan strategis yang mencakup pembangunan infrastruktur perbatasan, penyelesaian persoalan garis batas negara, pengawasan pekerja migran Indonesia, konektivitas wilayah pedalaman, hingga penataan kawasan latihan tempur TNI Angkatan Darat.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah penyelesaian ganti untung bagi warga Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, yang terdampak perubahan garis batas Indonesia–Malaysia. Luas lahan yang masuk dalam usulan tersebut mencapai 4,7 hektare sesuai kesepakatan kedua negara.

Selain itu, Pemkab Nunukan mengusulkan pemanfaatan lahan seluas 127 hektare di Sebatik Barat yang merupakan bekas wilayah Malaysia. Persoalan ini menjadi bagian dari agenda penataan kawasan perbatasan yang memerlukan kejelasan tindak lanjut.

Di wilayah eks Outstanding Boundary Problem (OBP) B2700–B3100, kawasan Sungai Sinapad–Sungai Sesai, Kecamatan Lumbis Hulu, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menunjang pengamanan wilayah sekaligus aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan.
Pemkab Nunukan turut meminta penyelesaian persoalan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di wilayah eks OBP Sinapad.

Akses resmi ke Tawau dan pengawasan jalur ilegal

Persoalan perlintasan antarnegara juga masuk dalam enam usulan tersebut. Irwan mendorong percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik serta pembukaan jalur keluar-masuk resmi atau exit-entry point Sebatik–Tawau, Malaysia.

Keberadaan akses resmi diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lintas negara. Namun, percepatan pengoperasian PLBN dan pembukaan jalur tersebut masih menjadi agenda yang dimintakan dukungannya kepada pemerintah pusat.

Pada saat yang sama, Pemkab Nunukan mengusulkan penguatan pengawasan jalur tidak resmi untuk mencegah keberangkatan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Penanganan deportasi, pelanggaran izin tinggal atau overstay, praktik percaloan, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga menjadi perhatian.

Usulan lainnya berkaitan dengan konektivitas wilayah pedalaman. Irwan meminta dukungan pembangunan jalan yang menghubungkan Long Semamu di Kabupaten Malinau dengan Long Midang di Kecamatan Krayan, Nunukan.

Akses tersebut diharapkan memperlancar distribusi barang, meningkatkan pelayanan publik, serta membuka akses pasar bagi komoditas unggulan Krayan, termasuk beras Adan dan garam gunung.

Dukungan terhadap infrastruktur PLBN Long Midang dan sarana penerbangan di Krayan juga disampaikan sebagai bagian dari kebutuhan konektivitas kawasan perbatasan.

Kawasan latihan tempur mencapai 277.859 hektare

Usulan keenam menyangkut penataan kawasan latihan tempur TNI Angkatan Darat di Kabupaten Nunukan yang direncanakan memiliki luas sekitar 277.859 hektare.

Irwan menekankan pentingnya memperhatikan aspek legalitas lahan, tata ruang, perizinan, status kawasan hutan, serta hak penguasaan lahan masyarakat dan perusahaan dalam penataan kawasan tersebut.

Aspek-aspek itu menjadi penting untuk memastikan rencana penataan kawasan latihan tempur memperhatikan ketentuan hukum dan status penguasaan lahan yang ada.

Secara keseluruhan, enam usulan tersebut memperlihatkan bahwa agenda pembangunan perbatasan Nunukan mencakup persoalan pertahanan sekaligus kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari kepastian hak atas lahan hingga akses transportasi dan kegiatan ekonomi.

Irwan berharap dukungan Kementerian Pertahanan dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara sekaligus mendorong percepatan pembangunan serta penyelesaian persoalan strategis di wilayah perbatasan.

Namun, tindak lanjut atas masing-masing usulan masih menjadi hal penting untuk diperjelas, termasuk tahapan penyelesaian, pembagian kewenangan antarlembaga, dan kepastian waktu pelaksanaannya. (adv)

NUNUKAN – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Nunukan tahun ini tidak dipusatkan di lingkungan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Nunukan memilih SMP Negeri 1 Nunukan sebagai lokasi upacara, dengan melibatkan 853 siswa dan para guru.

Upacara yang berlangsung di halaman SMPN 1 Nunukan, Jalan Iskandar Muda, Kelurahan Nunukan Tengah, Kamis (1/10/2026), menjadi momentum untuk mengaitkan penguatan nilai Pancasila dengan pembangunan kualitas pendidikan di daerah.

Mewakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Nunukan Muhammad Amin bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam prosesi tersebut, pembacaan teks Pancasila diikuti seluruh peserta secara serentak.

Usai upacara, Muhammad Amin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Menurut dia, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat kabupaten menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, terutama melalui lingkungan sekolah.

“Pelaksanaan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat kabupaten ini merupakan wujud komitmen kita bersama dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya di satuan pendidikan,” ujarnya.

Ia menyebut, SMPN 1 Nunukan sebagai salah satu sekolah penggerak yang diharapkan mampu mencetak generasi muda berkarakter dan unggul.

Pesan itu kemudian berlanjut pada persoalan yang lebih konkret di sektor pendidikan. Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Hj. Erlina menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas mutu dan rapor pendidikan.

Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh tenaga pendidik. Dengan demikian, pendidikan karakter yang digaungkan dalam peringatan Pancasila perlu berjalan beriringan dengan peningkatan capaian pendidikan.

Upacara tersebut turut dihadiri jajaran Pemkab Nunukan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta pengurus PGRI.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama antara jajaran Pemkab Nunukan, pengurus PGRI, komite sekolah, dan para guru.

Peringatan tahun ini pun tidak berhenti pada pembacaan Pancasila di halaman sekolah. Di tengah momentum tersebut, pemerintah daerah kembali diingatkan pada pekerjaan yang lebih panjang: memastikan nilai karakter yang ditanamkan di sekolah berjalan seiring dengan peningkatan mutu pendidikan. (adv)

LUMBIS – Cabang olahraga gulat di Kecamatan Lumbis disiapkan menjadi salah satu tumpuan Kabupaten Nunukan untuk mendulang medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) 2026. Namun, persiapan atlet di wilayah pedalaman itu masih dihadapkan pada keterbatasan fasilitas latihan.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Nunukan Muhammad Yasin  melihat langsung kondisi tersebut saat melakukan kunjungan kerja dan monitoring pemusatan latihan cabor gulat di Lumbis, Selasa (30/9/2026).

Yasin memantau proses latihan, kondisi fisik atlet, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk mempersiapkan atlet menuju Porprov II Kaltara.

“Kami sengaja datang langsung ke Lumbis. Atlet-atlet kita di sini punya semangat dan potensi yang luar biasa meski dengan keterbatasan fasilitas,” kata Yasin.

Menurut dia, monitoring dilakukan untuk memastikan atlet di wilayah pedalaman memperoleh perhatian yang sama dengan atlet yang menjalani latihan di wilayah perkotaan.

Gulat menjadi salah satu cabor yang diharapkan mampu menyumbangkan medali bagi kontingen Nunukan. Karena itu, KONI Nunukan berencana memperkuat pembinaan atlet melalui latihan tambahan serta dukungan terhadap kebutuhan gizi.

“Kami ingin memastikan mereka mendapat perhatian yang sama dengan atlet di kota,” ujarnya.

Dari hasil pemantauan, Yasin menilai kesiapan atlet gulat Lumbis cukup baik. Mental bertanding para atlet dinilai sudah terbentuk, sementara peningkatan fisik dan teknik menjadi bagian yang masih perlu digenjot menjelang pertandingan.

“Kesiapan atlet Lumbis ini cukup baik, mental bertandingnya sudah terbentuk. Tinggal kita poles lagi fisik dan tekniknya,” katanya.

Dukungan terhadap atlet di pedalaman menjadi bagian penting dalam persiapan kontingen Nunukan. Sebab, potensi atlet tidak hanya berada di pusat kabupaten, tetapi juga tumbuh dari kecamatan-kecamatan yang memiliki keterbatasan akses dan fasilitas pembinaan.

KONI Nunukan menyatakan pembinaan akan dilakukan secara berjenjang agar atlet gulat Lumbis dapat menjalani persiapan lebih optimal hingga pelaksanaan Porprov II Kaltara 2026.

Yasin mengapresiasi semangat para atlet yang tetap menjalani latihan di tengah keterbatasan fasilitas. “Kami bangga, dari pedalaman Lumbis, lahir pejuang-pejuang olahraga untuk Nunukan,” ujarnya. (adv)

NUNUKAN – Ratusan atlet dari puluhan cabang olahraga (cabor) Kabupaten Nunukan tak hanya dituntut mengasah teknik menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kaltara 2026. Kondisi fisik mereka kini menjadi bagian penting dari persiapan menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Nunukan memfasilitasi program latihan fisik terpusat bagi para atlet melalui kerja sama dengan NINE Gym Fitness Nunukan.

Fasilitas tersebut akan digunakan untuk menunjang latihan kekuatan, daya tahan dan kebugaran atlet. Program ini juga dirancang dengan pendampingan pelatih profesional agar latihan tidak dilakukan secara sembarangan.

Ketua KONI Nunukan Muhammad Yasin mengatakan, fasilitas tersebut akan dimanfaatkan ratusan atlet yang tergabung dalam puluhan cabor.

“Kuotanya ada ratusan atlet yang terdiri dari puluhan cabor akan menggunakan fasilitas yang disiapkan KONI ini,” kata Yasin.

Menurut dia, persiapan fisik menjadi salah satu fondasi penting sebelum atlet menghadapi pertandingan. Kemampuan teknis yang dimiliki atlet dinilai perlu ditopang kondisi tubuh yang prima.

“Kesehatan dan kebugaran adalah fondasi utama prestasi. Teknik saja tidak cukup tanpa fisik yang prima,” ujarnya.

Program latihan di gym tersebut bukan menjadi tahapan awal persiapan. Sebelumnya, KONI Nunukan telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes endurance terhadap para atlet.

Hasil pemeriksaan dan tes tersebut menjadi bagian dari evaluasi kondisi atlet sekaligus dasar dalam menyusun program latihan fisik berikutnya.

Dengan demikian, latihan di NINE Gym diarahkan tidak sekadar untuk meningkatkan kebugaran, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan fisik yang lebih terukur menjelang Porprov II Kaltara.

Yasin berharap fasilitas yang diberikan dapat membuat atlet lebih fokus menghadapi pertandingan tanpa terbebani persoalan nonteknis.

“Kami berharap atlet Nunukan tampil maksimal, fokus tanpa memikirkan kendala nonteknis dan mampu membawa nama baik Kabupaten Nunukan di Porprov Kaltara 2026,” katanya.

Ia juga mengingatkan para atlet untuk menjaga kondisi tubuh dan disiplin selama menjalani program latihan. “Jaga kesehatan, jaga disiplin dan junjung tinggi sportivitas,” pungkasnya. (adv)

NUNUKAN – Dua puluh pengendara ditemukan melanggar aturan lalu lintas. Tak satu pun ditilang. Dalam razia yang sama, petugas justru menemukan 27 kendaraan yang masih menunggak pajak.

Temuan tersebut muncul dalam penertiban yang dilakukan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Nunukan bersama UPTD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara Kelas A Wilayah Nunukan, Selasa (29/9/2026).

Para pelanggar hanya diberikan teguran tegas. Polisi memilih tidak menjadikan tilang sebagai ujung penindakan dengan alasan mengedepankan pendekatan humanis dan edukasi.

Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaur Bin Ops) Satlantas Polres Nunukan, Ipda Wahyu Setyadi mengatakan, penertiban dilakukan untuk mendorong kesadaran masyarakat, baik dalam berlalu lintas maupun memenuhi kewajiban administrasi kendaraan.

“Tidak ada tindakan penilangan. Kita Satlantas Polres Nunukan mengedepankan pendekatan yang humanis dan hanya melakukan teguran tegas terhadap pelanggar serta penunggak pajak,” ujar Wahyu.

Namun, pemeriksaan kendaraan tidak berhenti pada pelanggaran lalu lintas. Petugas bersama Bapenda juga mengecek status pajak kendaraan.

Hasilnya, 27 kendaraan tercatat masih memiliki tunggakan pajak. Sebanyak empat kendaraan merupakan roda empat, sedangkan 23 lainnya roda dua.

Kendaraan yang memiliki tunggakan tersebut tidak langsung dikenai sanksi di lokasi. Petugas melakukan pendataan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Wahyu mengatakan, pola tersebut merupakan arahan pimpinan agar penertiban tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi.

“Penertiban ini kita lakukan dengan pendekatan humanis. Pelanggar kita berikan teguran tegas, sementara kendaraan yang menunggak pajak kita data untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” katanya.

Angka temuan itu memperlihatkan dua persoalan berbeda dalam satu razia. Pelanggaran lalu lintas diselesaikan melalui teguran, sedangkan persoalan tunggakan pajak diarahkan ke tahap pendataan dan tindak lanjut.

Efektivitas pendekatan tersebut selanjutnya bergantung pada apa yang terjadi setelah razia. Teguran baru bermakna jika pelanggaran tidak kembali dilakukan, sementara pendataan tunggakan perlu diikuti penyelesaian kewajiban pajak oleh pemilik kendaraan.

Satlantas mengimbau pengendara segera memperbaiki pelanggaran yang ditemukan dan pemilik kendaraan menyelesaikan tunggakan pajaknya sesuai ketentuan. (bed)

NUNUKAN – Gerai Koperasi Desa Merah Putih Sekaduyantaka di RT 13, Kecamatan Sei Menggaris, mulai dibuka. Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap keberadaan gerai tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menekan beban biaya hidup.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menghadiri tasyakuran rampungnya pembangunan gerai koperasi tersebut, Kamis (24/9/2026). Setelah kegiatan tasyakuran, Bupati membuka langsung gerai yang menjadi bagian dari pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

“Walaupun belum kita resmikan, tetapi hari ini kita sudah bisa bersyukur karena pembangunan koperasi ini telah rampung. Mudah-mudahan dengan adanya koperasi ini dapat membantu masyarakat, khususnya dalam menghadapi tingginya biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari,” ujar Irwan.

Menurutnya, koperasi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberadaannya diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas perdagangan di desa, tetapi juga mampu mendukung aktivitas ekonomi warga.

Irwan meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara baik dan profesional dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, gerai koperasi dapat menjalankan fungsi ekonomi sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan warga. “Silaturahmi bersama membangun ekonomi dari desa untuk sejahtera bersama” menjadi tema dalam tasyakuran tersebut.

Kegiatan dihadiri Kepala Desa Sekaduyantaka Putra Sinar Jaya selaku Ketua Pengawas Koperasi, Ketua Koperasi Desa Dedy Kurniawan Amin, Sekretaris Abdul Majid, jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, pengurus koperasi serta masyarakat setempat.

Pembukaan gerai menandai dimulainya aktivitas pelayanan koperasi kepada masyarakat Desa Sekaduyantaka. Gerai tersebut diharapkan menjadi salah satu simpul ekonomi desa yang dapat memenuhi kebutuhan warga sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah antara pemerintah daerah, pengurus koperasi dan masyarakat. (adv)