NUNUKAN – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Ladullah, S.H.I., menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalimantan Utara tentang Penghargaan Daerah di Sekretariat DPD PKS Nunukan, Sabtu (14/3/2026) sore.

Dalam kegiatan tersebut, Ladullah menjelaskan bahwa Raperda ini disusun sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kemajuan Kalimantan Utara.

Menurutnya, penghargaan daerah nantinya dapat diberikan kepada berbagai kalangan, mulai dari pejuang atau tokoh masyarakat, masyarakat berprestasi, aparatur sipil negara (ASN), hingga lembaga dan organisasi yang dinilai berjasa bagi daerah.

“Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang benar-benar memiliki kontribusi dan jasa bagi kemajuan Kalimantan Utara,” ujar Ladullah di hadapan peserta sosialisasi.

Ia menjelaskan, untuk memastikan proses penilaian berlangsung objektif dan transparan, dalam Raperda tersebut juga diatur pembentukan Dewan Penghargaan Daerah. Dewan ini akan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan anggota sebanyak lima orang yang mewakili masing-masing kabupaten/kota di Kaltara.

“Setiap kabupaten dan kota akan diwakili satu orang yang ditunjuk sebagai anggota dewan penghargaan untuk melakukan penilaian terhadap calon penerima penghargaan daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ladullah menuturkan bahwa penghargaan yang diberikan tidak hanya berupa sertifikat atau bentuk simbolis lainnya, tetapi juga dapat berupa penghargaan materi. Besaran penghargaan tersebut akan disesuaikan dengan nilai jasa dan kontribusi penerima terhadap pembangunan daerah.

Karena regulasi tersebut masih dalam tahap sosialisasi rancangan peraturan daerah, Ladullah menegaskan bahwa masukan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menyempurnakan isi Raperda sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.

“Setiap masukan dari masyarakat akan kami bahas dalam rapat internal DPRD dan juga bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, untuk menyempurnakan Raperda ini sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” pungkasnya. (adv)

TARAKAN – Kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk Kabupaten Nunukan akhirnya mendapat penegasan dari Pertamina. Di tengah keluhan masyarakat terkait keterlambatan distribusi, Pertamina memastikan stok BBM dalam kondisi aman dan mencukupi, sekaligus menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat sistem distribusi di wilayah perbatasan tersebut.

Anggota DPRD Kalimantan Utara, Rismanto, ST., MT., MPSDA, menekankan pentingnya ketepatan waktu pengiriman BBM ke Nunukan. Menurutnya, keberadaan BBM sangat vital bagi pergerakan ekonomi masyarakat.

“Pertamina ini nyawa bagi roda penggerak ekonomi. Keberadaan BBM sangat dibutuhkan. Sepuluh kali pengiriman berhasil, tapi jika satu kali saja terlambat, masyarakat akan teriak karena semua aktivitasnya terhenti. Jadi tolong terkait kuota atau keterlambatan order maupun pengiriman ke masyarakat kami di Nunukan supaya lebih diperhatikan,” tegas Rismanto.

Menanggapi hal tersebut, Sales Branch Manager Kaltimut V Fuel Pertamina, Muhammad Naufal Atiya menjelaskan, secara prinsip stok BBM di Nunukan dalam kondisi stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat.

“Terkait kondisi stok di Nunukan, saat ini posisinya aman dan mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari,” ujar Naufal.

Ia mengakui jika persepsi kelangkaan kerap muncul akibat faktor eksternal yang memengaruhi jadwal distribusi.

Operasional Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) serta SPBU sangat bergantung pada jadwal kedatangan kapal pengangkut BBM. Cuaca dan kondisi perairan menjadi variabel yang sering memengaruhi waktu sandar kapal di terminal penampungan sebelum BBM disalurkan ke APMS di Nunukan.

“Memang ada faktor eksternal seperti kondisi alam dan jadwal kapal yang terkadang memengaruhi waktu distribusi. Namun kami terus berupaya menjaga agar suplai ke SPBU tetap berjalan sesuai jadwal yang direncanakan,” jelasnya.

Terkait ketersediaan Bio Solar, Pertamina memastikan distribusinya telah berjalan dan tersedia di APMS yang memiliki izin serta fasilitas penampungan sesuai regulasi. Pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi juga diperketat agar tepat sasaran dan mencegah potensi penyalahgunaan.

“Untuk Bio Solar sendiri sudah masuk dan tersedia di APMS yang ada di Nunukan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” tambah Naufal.

Sebagai langkah strategis ke depan, Pertamina berencana memperkuat infrastruktur penampungan dan meningkatkan kapasitas distribusi guna mengantisipasi lonjakan permintaan. Evaluasi terhadap jam operasional SPBU juga menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan agar akses masyarakat terhadap BBM lebih luas dan terjamin.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan melakukan evaluasi terhadap mitra SPBU agar distribusi BBM ke depan semakin lancar dan tepat waktu,” pungkasnya.

Sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci agar distribusi energi di wilayah perbatasan seperti Nunukan dapat berjalan lebih optimal, stabil, dan berkelanjutan. (adv)

TARAKAN – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rismanto, menyampaikan keluhan mendalam terkait kondisi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Nunukan yang dinilai tidak stabil.

Sorotan tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama pihak Fuel Terminal Pertamina Tarakan, Rabu (4/3/2026).

Dalam pertemuan itu, Rismanto mengungkapkan keresahan masyarakat perbatasan yang kerap menghadapi situasi sulit akibat stok BBM yang mendadak kosong pada periode tertentu. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar, sebab pada waktu-waktu tertentu pasokan terlihat lancar, namun tiba-tiba berubah menjadi kelangkaan yang berdampak luas terhadap aktivitas warga.

“Kami mempertanyakan terkait skema pengiriman di Nunukan, karena terkadang stoknya sangat baik dan lancar, namun kenapa dalam kondisi tertentu terjadi beberapa kali keterlambatan, apa penyebabnya supaya saya bisa jelaskan kepada konstituen kami di Nunukan,” ujar Rismanto.

Politisi Partai NasDem itu menegaskan, kejelasan mengenai pola distribusi dan penyebab keterlambatan sangat dinantikan masyarakat. Ia menilai, kepastian pasokan BBM sangat krusial mengingat tingginya ketergantungan masyarakat kepulauan dan wilayah perbatasan terhadap bahan bakar untuk menggerakkan roda perekonomian lokal.

Rismanto mengibaratkan persoalan BBM sama pentingnya dengan pasokan listrik. Gangguan distribusi, meskipun hanya terjadi dalam hitungan hari, tetap berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya bagi mereka yang menggantungkan pekerjaan pada kendaraan operasional.

“Masalah BBM ini menyangkut sama halnya dengan PLN, ini menyangkut nyawa dari perputaran ekonomi masyarakat. Meskipun mati atau kosong hanya beberapa hari saja, tetap saja itu sangat berdampak bagi warga di sana,” tegasnya.

Ia juga mengaku kerap menerima laporan dari konstituen terkait antrean panjang hingga kekosongan stok yang terjadi secara tiba-tiba tanpa penjelasan memadai. Kondisi ini, menurutnya, menuntut adanya transparansi dari pihak penyalur, terutama terkait jadwal pengiriman dan kapasitas angkut yang dialokasikan untuk Nunukan setiap bulan.

Komisi III DPRD Kaltara pun mendorong adanya perbaikan sistemik agar distribusi BBM ke Nunukan tidak lagi mengalami pasang surut yang drastis. Rismanto berharap ke depan terjalin koordinasi yang lebih intensif antara Pertamina, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif untuk memantau arus distribusi BBM secara berkala.

Dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, persoalan kelangkaan musiman di wilayah perbatasan Kalimantan Utara diharapkan dapat segera teratasi demi menjamin stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (adv)

NUNUKAN – Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Komisi III, Rismanto, menegaskan pentingnya strategi investasi daerah yang terarah dan berkelanjutan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan.

Ia menilai, potensi besar yang dimiliki Nunukan harus didukung kebijakan konkret agar mampu menarik investor dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Rismanto menyebut investasi sebagai kunci utama dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama di wilayah strategis seperti Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

“Nunukan ini beranda terdepan negara. Potensinya luar biasa, tetapi perlu dukungan investasi yang serius, baik dari pemerintah maupun swasta,” ujarnya, Selasa (03/03/26).

Menurutnya, Kabupaten Nunukan memiliki peluang besar di sektor perkebunan, perikanan, hingga perdagangan lintas batas. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terkendala persoalan infrastruktur dasar.

Ia menilai, tantangan utama yang kerap dihadapi investor adalah kondisi jalan, ketersediaan listrik, serta akses logistik yang belum memadai. Tanpa pembenahan infrastruktur, minat investor untuk masuk dan mengembangkan usaha di Kaltara akan sulit tumbuh secara maksimal.

Selain infrastruktur, Rismanto juga menekankan pentingnya kemudahan perizinan dan kepastian hukum guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menawarkan potensi unggulan daerah, bukan sekadar menunggu kedatangan investor.

“Daerah harus punya peta jalan investasi yang jelas. Sektor mana yang menjadi prioritas, bagaimana insentifnya, dan apa dampaknya bagi masyarakat lokal,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, Rismanto memastikan DPRD Kaltara akan terus melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis serta memastikan investasi yang masuk benar-benar memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi masyarakat.

Ia berharap, melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan DPRD, Kalimantan Utara mampu menjadi salah satu tujuan investasi baru di kawasan utara Indonesia, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan keberpihakan kepada masyarakat lokal.

“Investasi bukan hanya soal angka, tapi soal kesejahteraan rakyat. Itu yang harus menjadi orientasi utama,” pungkasnya. (Adv)

NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto kembali turun menyapa warga dalam kegiatan reses di Jalan Yos Sudarso RT 11 dan RT 12, Kelurahan Tanjung Harapan, Minggu (22/2/2026).

Dalam dialog yang berlangsung hangat dan terbuka, berbagai aspirasi mencuat, mulai dari pembangunan sarana ibadah, perbaikan jembatan, hingga kebutuhan fasilitas pendidikan keagamaan bagi anak-anak.

Kegiatan reses tersebut menjadi ruang interaksi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan kebutuhan prioritas di lingkungan mereka.

Tokoh masyarakat setempat, Habir, mengapresiasi konsistensi Rismanto yang dinilai rutin turun langsung ke lapangan.

“Kami berterima kasih karena Pak Rismanto tidak pernah bosan berkunjung ke wilayah kami dan mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat di sini,” ujar Habir.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Rismanto menegaskan bahwa reses merupakan sarana penting bagi anggota legislatif untuk mengetahui secara langsung persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

“Tanpa kegiatan reses, kami di DPRD tidak akan mengetahui secara rinci kebutuhan masyarakat. Karena itu saya terus berupaya hadir dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi warga,” kata Rismanto.

Ia mengungkapkan, bantuan untuk pembangunan masjid dan perbaikan jembatan di wilayah tersebut telah diupayakan dan direncanakan dapat direalisasikan tahun ini.

“Insyaallah bulan Juni ini bisa direalisasikan,” ujarnya optimistis.

Dalam kesempatan itu, salah satu warga, Evi Haslinda, juga menyampaikan terima kasih atas program Beasiswa Kaltara yang telah diterimanya. Ia berharap program tersebut terus berlanjut agar semakin banyak pelajar yang terbantu dalam melanjutkan pendidikan.

Selain infrastruktur, warga juga mengusulkan pembangunan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). Mereka menyebutkan antusiasme anak-anak untuk belajar mengaji cukup tinggi, namun kapasitas tempat yang ada saat ini belum memadai.

Menanggapi usulan tersebut, Rismanto menjelaskan bahwa pembangunan TPA bukan merupakan kewenangan strategis pemerintah provinsi. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen mencarikan solusi.

“Untuk pembangunan TPA memang bukan kewenangan strategis provinsi, tetapi tetap kami inisiasi melalui bantuan dana hibah masjid. Kami juga akan berkoordinasi dengan bagian kesejahteraan rakyat (kesra) untuk mencari solusi terbaik,” jelasnya.

Rismanto menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap aspirasi masyarakat agar dapat direalisasikan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan warga. (adv)

NUNUKAN – Harga rumput laut di Kalimantan Utara kembali anjlok dan memicu keluhan para pembudidaya di Kabupaten Nunukan.

Ketergantungan pada pasar ekspor, mutu produksi yang belum seragam, serta panjangnya rantai distribusi membuat harga komoditas andalan pesisir itu terus berfluktuasi dan sulit diprediksi.

Persoalan tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Kalimantan Utara, H. Ladullah, S.Hi, menggelar penjaringan aspirasi di Sekretariat PKS Nunukan, Minggu (22/2/2026).

Kegiatan itu dihadiri para pembudi daya rumput laut, pemuda, pelajar, hingga pengurus partai yang menyampaikan langsung dampak turunnya harga terhadap ekonomi keluarga pesisir.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara itu mengakui, merosotnya harga rumput laut tidak terlepas dari standar kualitas dan permintaan produsen di pasar luar negeri. Menurutnya, kualitas produksi yang belum seragam turut melemahkan posisi tawar petani di hadapan pengepul dan eksportir.

“Anjloknya harga bertumpu pada kualitas dan permintaan produsen. Jika kualitas tidak seragam, posisi tawar petani ikut melemah,” kata H. Ladullah.

Ia mengungkapkan, DPRD Kaltara saat ini tengah membahas Peraturan Daerah (Perda) inisiatif terkait tata niaga rumput laut. Regulasi tersebut masih dalam tahap kajian akademis dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga pelaku usaha.

“Ini masih dalam kajian akademis, bukan berarti diabaikan. Kami ingin perda nanti benar-benar menjadi pedoman dalam menjaga mutu, tata kelola perdagangan, serta penetapan standar harga,” ujarnya.

Penguatan tata niaga dan perlindungan petani hulu dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga. Melalui perda tersebut, DPRD Kaltara mendorong adanya pengawasan kualitas sejak proses budidaya, penjemuran, hingga pengiriman, dengan standar yang jelas dan terukur. Dengan demikian, petani diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai distribusi.

Selain persoalan ekonomi, reses tersebut juga mengangkat isu sosial yang berkembang di Nunukan. Sejumlah orang tua meminta perhatian Dinas Sosial terhadap anak-anak dengan ketergantungan fisik dan mental, termasuk anak dengan kondisi seperti Cerebral Palsy yang membutuhkan terapi rutin, alat bantu, serta pendampingan dalam aktivitas harian.

Menanggapi hal itu, H. Ladullah menyatakan akan menyampaikan aspirasi warga kepada instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten.

“Aspirasi ini kami catat dan akan terus kami sampaikan kepada dinas terkait. Anak-anak dengan keterbatasan fisik dan psikis perlu pendampingan serta bantuan yang layak agar keluarga tidak menanggung beban sendiri,” ucapnya.

Reses di Nunukan tersebut menampilkan dua persoalan mendesak di Kalimantan Utara, yakni stabilitas harga rumput laut dan perlindungan kelompok rentan. Keduanya menjadi pekerjaan rumah bersama untuk menghadirkan regulasi yang berpihak pada petani pesisir sekaligus memperkuat kepedulian sosial di Kabupaten Nunukan. (adv)

NUNUKAN – Tumpukan sampah plastik yang mengendap di sepanjang pesisir area budidaya rumput laut di Nunukan menjadi sorotan dalam reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Ladullah, S.Hi, Sabtu (21/2/2026).

Di hadapan legislator Fraksi PKS itu, warga mengeluhkan kondisi pantai yang kian tercemar limbah kiriman, merusak estetika kawasan dan mengancam kesehatan masyarakat.

Reses yang digelar di Jalan Pattimura, Kelurahan Selisun, Nunukan Selatan itu diwarnai berbagai aspirasi terkait persoalan lingkungan. Pesisir pantai yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya pembudidaya rumput laut, kini dipenuhi sampah plastik yang terbawa arus dan menumpuk di garis pantai.

“Sejumlah warga menyampaikan berbagai pertanyaan dan aspirasi terkait permasalahan lingkungan, terutama mengenai penanganan sampah di kawasan organisasi padat penduduk,” ujar H. Ladullah.

Ia menyebut, volume sampah terus meningkat sementara sistem penanganannya dinilai belum berjalan optimal. Kondisi tersebut tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas budidaya rumput laut yang menjadi sumber penghasilan warga.

Persoalan serupa juga ditemukan di aliran Sungai Bolong yang melintasi kawasan permukiman. Sampah rumah tangga terlihat menyumbat aliran air, memicu bau tak sedap dan meningkatkan risiko penyakit. Warga menilai kondisi itu mencerminkan tata kelola kebersihan yang belum maksimal, termasuk di kawasan lingkar jalan yang menjadi wajah Kota Nunukan.

Menanggapi aspirasi tersebut, H. Ladullah mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sekitar dua hingga tiga bulan lalu. Dari pertemuan itu muncul gagasan inovatif, yakni mengolah sampah plastik menjadi material penahan ombak.

“Pengolahan sampah menjadi penahan gelombang bisa memberi dua manfaat sekaligus, mengurangi timbunan limbah dan melindungi pesisir dari abrasi,” jelas Ketua Fraksi PKS tersebut.

Konsepnya, limbah plastik yang terkumpul akan diolah menjadi balok padat berbentuk modular dan diperkuat dengan rangka baja tahan karat. Material tersebut kemudian disusun di titik-titik rawan abrasi, khususnya di pesisir Kelurahan Selisun hingga Seimenggaris—kawasan yang kerap terdampak hempasan ombak dan tumpukan sampah kiriman.

Selain solusi pengolahan limbah, warga juga mengusulkan penambahan armada pengangkut sampah serta perubahan jadwal operasional ke malam hari agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di siang hari.

H. Ladullah menegaskan, kewenangan pengelolaan sampah memang berada di tingkat kabupaten. Namun, pihaknya akan tetap mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan agar meningkatkan pelayanan kebersihan demi mengembalikan wajah pesisir yang bersih dan sehat.

Kegiatan reses tersebut dirangkai dengan Buka Puasa Bersama yang dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, serta pengurus Kerukunan Keluarga Bugis Sidrap (Kebugis) Nunukan. Selain persoalan sampah, warga juga menyampaikan aspirasi terkait perbaikan infrastruktur lingkungan, seperti normalisasi parit dan pembukaan akses jalan yang menghubungkan kawasan organisasi dengan wilayah pantai.

Tahun sebelumnya, anggaran pembangunan infrastruktur tersebut sempat direncanakan. Namun karena terdapat program serupa yang akan dilaksanakan oleh Dewan Kabupaten, alokasi anggaran dialihkan ke kebutuhan lain.

“Aspirasi ini akan kita kembali masukkan dalam APBD Perubahan Provinsi Kaltara, terutama untuk perbaikan infrastruktur yang menjadi harapan masyarakat di Kabupaten Nunukan,” tutup Ketua Kebugis Provinsi Kaltara itu. (adv)

NUNUKAN – Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto, ST, MT, MPSDA.

Politisi tersebut mengunjungi Panti Asuhan Aisyiyah Ruhama yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari, RT 14, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Kamis (26/2/2026).

Dalam kunjungan itu, Rismanto menyerahkan bantuan uang tunai sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan operasional dan kesejahteraan anak-anak asuh di panti tersebut.

Kunjungan berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Rismanto tampak berbincang akrab dengan para pengurus yayasan dan anak-anak panti, menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat.

Rismanto mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban operasional panti serta mendukung kebutuhan pendidikan dan keseharian anak-anak.

“Kehadiran kami di sini sebagai bentuk perhatian dan kepedulian. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan meringankan kebutuhan panti,” ujarnya saat ditemui media.

Menurutnya, perhatian terhadap panti asuhan dan lembaga sosial merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Pengurus Yayasan Panti Asuhan Aisyiyah Ruhama, Bunda Wasamu, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan.

“Alhamdulillah kami sangat berterima kasih atas bantuan dari Pak Rismanto. Apalagi beliau datang langsung menyerahkan bantuan ini, kami merasa sangat bersyukur sekali,” ungkapnya.

Ia berharap dukungan dari berbagai pihak terus mengalir demi keberlangsungan pembinaan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan anak-anak di panti asuhan tersebut.

Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus mempererat hubungan emosional di tengah kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Nunukan. (adv)

NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) daerah pemilihan Nunukan, Rismanto, memanfaatkan masa reses dengan turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di RT 14, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, kelompok tani setempat menyuarakan berbagai kebutuhan mendesak demi meningkatkan produktivitas pertanian, mulai dari pupuk, bibit, hingga mesin penggilingan padi.

Kegiatan reses tersebut menjadi wadah dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat, khususnya para petani yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana.

Liter Solena, perwakilan kelompok tani, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Rismanto di tengah masyarakat. Menurutnya, momen reses menjadi kesempatan penting bagi petani untuk menyampaikan langsung kebutuhan di lapangan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak yang sudah hadir di tempat kami. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan langsung kebutuhan petani,” ujar Liter Solena.

Ia mengungkapkan, para petani di wilayah tersebut masih menghadapi kendala pada lahan kering. Ketersediaan pupuk dan bibit dinilai masih sangat kurang, terutama untuk komoditas sayuran seperti sawi, bayam, kangkung, tomat, lombok (cabai), dan timun.

Selain itu, pada lahan basah, petani juga membutuhkan dukungan berupa pompa racun (hand sprayer), pupuk, serta sarana pendukung pertanian lainnya guna menunjang produktivitas hasil panen.

Aspirasi serupa disampaikan Basri, anggota Kelompok Tani Sinar Binusan. Ia berharap adanya bantuan mesin penggilingan padi agar hasil panen petani dapat dikelola secara mandiri dan memiliki nilai tambah.

“Kami sangat berharap bisa mendapatkan bantuan penggilingan padi agar hasil panen bisa dikelola sendiri dan memberi nilai tambah bagi petani,” kata Basri.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Rismanto menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme di DPRD Provinsi Kaltara.

Ia menyebut sektor pertanian sebagai salah satu fokus penting, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Nunukan.

“Kegiatan reses ini memang untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi akan kami catat dan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” ujar Rismanto.

Reses tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan anggota kelompok tani setempat yang berharap adanya perhatian nyata dari pemerintah provinsi terhadap penguatan sarana dan prasarana pertanian di Desa Binusan. (adv)

NUNUKAN – Persoalan air bersih, listrik, hingga akses internet mewarnai kegiatan penyerapan aspirasi (Reses) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Daerah Pemilihan (Dapil) IV Nunukan, Rismanto, di Desa Rahayu (Sebakis), Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, warga menyuarakan kebutuhan dasar yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.

Politisi Partai NasDem yang juga Anggota Komisi III DPRD Kaltara itu menyambangi langsung masyarakat pada Reses masa persidangan II tahun 2026. Sejumlah persoalan mendasar disampaikan warga secara terbuka.

Salah satu keluhan utama adalah keterbatasan akses air bersih. Selama ini, masyarakat masih mengandalkan sumur gali manual untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, distribusi air ke rumah-rumah dinilai menyulitkan.

“Kami ini gali sumur sendiri secara manual. Tapi untuk distribusi ke rumah-rumah susah. Harapan kami ada bantuan pipa atau dibuatkan penampungan air bersih secara massal supaya lebih mudah,” ujar Abu, salah seorang warga, Senin (16/02/2026).

Selain air bersih, warga juga berharap adanya solusi transportasi bagi pelajar. Mereka mengusulkan bantuan truk angkutan sekolah atau kerja sama dengan perusahaan PT SIL-SIP untuk membantu antar-jemput siswa.

“Anak-anak sekolah kadang kesulitan kendaraan. Kalau bisa ada bantuan truk untuk antar jemput atau kerja sama dengan perusahaan supaya lebih terjamin,” ungkap warga lainnya.

Di sektor infrastruktur, kondisi jalan tani turut menjadi perhatian. Jalan tersebut merupakan akses vital bagi kelompok tani dalam mengangkut hasil pertanian, namun kondisinya rusak dan becek saat musim hujan.

“Kalau musim hujan, jalan becek dan sulit dilewati. Kami mohon diperhatikan karena itu akses utama petani,” kata perwakilan kelompok tani.

Tak hanya itu, jaringan internet yang tidak stabil juga menjadi keluhan. Di tengah kebutuhan digital untuk pendidikan dan usaha, akses internet dinilai sangat mendesak.

Persoalan listrik pun belum sepenuhnya teratasi. Warga mengaku masih iuran membeli bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoperasikan genset secara swadaya.

“Untuk listrik, kami masih patungan beli BBM. Listrik sulit masuk ke sini. Kami berharap ada bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) supaya lebih mandiri,” ujar warga Desa Rahayu.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rismanto menyatakan akan menindaklanjuti usulan masyarakat sesuai kewenangan dan mekanisme di DPRD Kaltara.

“Semua aspirasi ini sudah saya catat. Air bersih, jalan tani, listrik, internet, hingga transportasi pelajar akan kita komunikasikan dengan dinas terkait. Kita akan perjuangkan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran,” tegas Rismanto.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pihak swasta dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Untuk bantuan transportasi pelajar misalnya, tentu perlu komunikasi dengan pihak perusahaan. Kita akan coba fasilitasi agar ada solusi bersama,” ucapnya.

Rismanto menjelaskan, kegiatan Reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung kebutuhan riil masyarakat.

“Reses ini bukan sekadar agenda formal, tapi kesempatan kami menyerap aspirasi secara langsung. Apa yang disampaikan warga menjadi bahan perjuangan kami di DPRD,” pungkasnya. (adv)