JAKARTA – Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala dan Bupati Bulungan Syarwani dijadwalkan menerima penghargaan pada ajang Anugerah SMSI 2026 yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi keduanya dalam pembangunan daerah, pelayanan publik, serta dukungan terhadap kemerdekaan dan perkembangan pers.

Ketua SMSI Kaltara, Victor Ratu mengatakan, Ingkong Ala menerima penghargaan kategori Tokoh Inspiratif, sedangkan Syarwani dianugerahi penghargaan Sahabat Pers Nasional.

Menurut Victor, penghargaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kalimantan Utara karena menunjukkan bahwa kepemimpinan dan pengabdian para kepala daerah di wilayah itu mendapat pengakuan di tingkat nasional.

“Ini tentu menjadi kebanggaan bagi dunia pers di Kaltara. Penghargaan yang diberikan SMSI menunjukkan bahwa kepemimpinan dan pengabdian kepala daerah di Kaltara mendapat perhatian dan pengakuan di tingkat nasional,” ujar Victor, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan, penghargaan Tokoh Inspiratif diberikan kepada Ingkong Ala atas kiprahnya dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta membangun kolaborasi yang harmonis dengan berbagai elemen, termasuk media massa.

Sementara itu, penghargaan Sahabat Pers Nasional yang diterima Syarwani merupakan bentuk apresiasi atas komitmennya dalam menjalin kemitraan dengan insan pers, mendukung keterbukaan informasi publik, serta menghadirkan komunikasi pemerintahan yang transparan dan konstruktif.

“Pak Syarwani selama ini dikenal memiliki hubungan yang baik dengan media dan membuka ruang komunikasi yang luas. Pak Ingkong Ala mampu menjadi figur inspiratif melalui dedikasinya dalam membangun daerah dan melayani masyarakat,” katanya.

Victor menambahkan, penghargaan yang diraih Ingkong Ala dan Syarwani melanjutkan capaian Kalimantan Utara dalam ajang penghargaan SMSI. Pada 2025 lalu, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang juga menerima Anugerah Sahabat Pers Indonesia dalam Malam Apresiasi dan Dialog Kebangsaan SMSI di Jakarta.

“Dalam dua tahun terakhir, tiga kepala daerah di Kaltara mendapat penghargaan dari SMSI. Ini menunjukkan komitmen para pemimpin di Kaltara dalam membangun keterbukaan informasi dan kemitraan yang positif dengan pers,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pers memiliki peran strategis sebagai mitra pembangunan yang menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, hubungan yang sehat antara pemerintah daerah dan media harus terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Victor berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh kepala daerah untuk terus meningkatkan pelayanan publik, menjaga keterbukaan informasi, serta menjadikan pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan.

Dengan penghargaan yang diterima Ingkong Ala dan Syarwani, Kaltara kembali menegaskan eksistensinya di tingkat nasional. Pengakuan tersebut sekaligus menjadi cerminan semakin kuatnya sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung pembangunan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (bed)

NUNUKAN – Saat sebagian warga menikmati pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil melawan Maroko, warga Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, justru kembali menghadapi banjir akibat hujan deras yang bertepatan dengan pasang air laut, Minggu pagi. Genangan merendam kolong rumah panggung, pertokoan, fasilitas umum, hingga sejumlah ruas jalan utama yang selama ini menjadi titik langganan banjir.

Banjir yang melanda Desa Aji Kuning bukan kali pertama terjadi. Kondisi ini hampir selalu berulang saat curah hujan tinggi bersamaan dengan naiknya permukaan air laut sehingga aliran air hujan menuju laut terhambat dan meluap ke kawasan permukiman.

Selain faktor alam, buruknya kondisi drainase turut memperparah genangan. Sejumlah saluran mengalami penyumbatan sampah, pendangkalan akibat sedimentasi, serta kerusakan fisik. Kapasitas drainase yang ada juga dinilai sudah tidak mampu menampung debit air saat hujan deras berlangsung dalam waktu lama.

Beberapa wilayah yang kerap terdampak banjir antara lain Jalan Mulawarman RT 11 dan RT 12, Jalan Pangkalan RT 04, Jalan Perbatasan RT 05, Jalan Kampung Rambutan RT 06, Jalan Pasar Minggu RT 10, dan Jalan Sejahtera RT 12.

Genangan tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Area pertokoan, lingkungan Masjid Al-Aqsha RT 09, Lapangan RTP Aji Kuning, hingga sejumlah fasilitas umum kerap terendam. Bahkan saat banjir besar terjadi, kegiatan belajar mengajar di SDN 006 Sebatik Tengah dan SMPN 1 Sebatik Tengah terpaksa dihentikan sementara.

Wakil Ketua BPD Aji Kuning, Asdar mengatakan, upaya gotong royong membersihkan saluran air yang selama ini dilakukan warga belum mampu menyelesaikan akar persoalan. Menurutnya, banjir di Aji Kuning sudah menjadi masalah struktural yang membutuhkan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang lebih besar.
“Hasil Rapat Dengar Pendapat yang diinisiasi BPD Aji Kuning mengusulkan pembangunan drainase primer berkapasitas besar yang terhubung langsung ke laut, normalisasi saluran yang mengalami pendangkalan, serta peningkatan kualitas jaringan drainase di kawasan permukiman padat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Aji Kuning Syarifuddin mengakui keterbatasan APBDes menjadi kendala dalam pelaksanaan normalisasi drainase maupun pembangunan sistem pengendalian banjir berskala besar.

“Karena itu, pihaknya berharap dukungan pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat agar penanganan banjir dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan,” pungkasnya. (bed)

TANJUNG SELOR – Kebijakan ekspor sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memicu kekhawatiran di sentra perkebunan kelapa sawit, khususnya di Kalimantan Utara (Kaltara).

Dampaknya mulai dirasakan dengan turunnya harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan tandan buah segar (TBS) di tingkat petani, bahkan sejumlah importir dilaporkan menunda pembelian produk turunan sawit.

Penurunan harga disebut mulai terjadi beberapa jam setelah pidato Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 lalu.
Berdasarkan pantauan harga terakhir, TBS nonmitra swadaya mengalami penurunan tajam dari Rp3.200 per kilogram menjadi Rp2.520 per kilogram atau turun sekitar Rp700 per kilogram.

Di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS), harga tertinggi tercatat hanya Rp2.400 per kilogram, sementara harga terendah menyentuh Rp2.100 per kilogram. Kondisi tersebut bertahan hingga Senin (25/5/2026).

Menanggapi kondisi itu, Anggota DPRD Kalimantan Utara, H. Ladullah, S.HI, menyoroti merosotnya harga TBS sawit yang dinilai berpotensi merugikan petani swadaya di sejumlah daerah, seperti Nunukan, Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung (KTT).

“Anjloknya harga TBS ini harus segera menjadi perhatian pemerintah. Petani sawit sudah bekerja keras, sementara biaya pupuk dan panen juga terus naik. Kalau harga jual terus seperti ini, petani bisa merugi,” ujar Ladullah kepada media ini.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendesak Dinas Perkebunan Kaltara serta Disperindagkop UKM untuk aktif turun ke lapangan. Ia meminta pemerintah memastikan PKS mematuhi harga penetapan provinsi dan tidak ada potongan liar di tingkat pengepul.

“Ada tiga hal yang kami minta. Pertama, transparansi harga. Kedua, pengawasan ketat terhadap PKS dan pengepul. Ketiga, pemerintah hadir memberikan solusi, misalnya bantuan pupuk atau penundaan pajak agar beban petani berkurang,” tegas ketua Fraksi PKS ini.

Ladullah juga mendorong para petani untuk bergabung dalam koperasi maupun kelompok tani yang memiliki akses langsung ke PKS. Menurutnya, langkah tersebut dapat mempersingkat rantai distribusi sehingga petani tidak dirugikan oleh tengkulak.

Hingga berita ini ditulis, Dinas Perkebunan Kaltara belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab anjloknya harga TBS. Adapun harga TBS di Kaltara ditetapkan setiap bulan oleh Tim Penetapan Harga yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi, Dinas Perkebunan, PKS, dan perwakilan petani. (bed)

TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanian Berkelanjutan dengan menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik perusahaan, hingga penguatan kewajiban kemitraan investasi agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat dan daerah.

Pembahasan Raperda tersebut digelar bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan. Fokus pembahasan diarahkan pada pendalaman pasal demi pasal, mulai dari tata kelola usaha, kemitraan, perlindungan masyarakat, hingga penguatan manfaat investasi tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Wakil Ketua Pansus II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir mengatakan, DPRD ingin memastikan Raperda yang disusun menjadi payung hukum yang adil, implementatif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat maupun daerah.

Salah satu poin yang menjadi perhatian utama Pansus ialah penguatan klausul penyelesaian konflik di sektor perkebunan dan pertanian berkelanjutan.

“Kita melihat perlu ada penguatan klausul terkait manajemen penyelesaian konflik. Harus jelas siapa yang memimpin dan bertanggung jawab ketika terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat,” ujar Muhammad Nasir.

Menurutnya, banyak konflik berkepanjangan terjadi karena belum adanya mekanisme penyelesaian yang jelas dan terkoordinasi. Karena itu, Pansus mendorong pemerintah daerah berperan lebih kuat sebagai fasilitator dan mediator penyelesaian konflik.

Selain itu, Pansus II juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan dalam proses perizinan usaha agar masyarakat benar-benar memahami dampak dan manfaat investasi sebelum kegiatan berjalan. “Jangan sampai hanya ada sosialisasi formal lalu dianggap masyarakat sudah setuju,” tegasnya.

Muhammad Nasir juga memberi perhatian terhadap kewajiban kemitraan perusahaan sebesar 20 persen kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 58.

Ia menilai konsep tersebut harus diperkuat melalui pembinaan teknis, akses pembiayaan, pendampingan kelembagaan, dan kepastian pemasaran bagi kelompok tani. “Kita tidak ingin kemitraan hanya ada di atas kertas,” katanya.

Tak hanya itu, Pansus II juga mempertanyakan indikator keberhasilan konsep pembangunan berkelanjutan dalam Raperda agar tidak sekadar bersifat normatif, tetapi memiliki ukuran yang jelas dan dapat dievaluasi.

Pansus turut mendorong penegasan kewajiban perusahaan untuk berkantor dan memiliki NPWP di daerah agar keberadaan investasi memberi kontribusi ekonomi lebih besar bagi Kalimantan Utara.

“Kita ingin Raperda ini mampu melindungi masyarakat, menguntungkan Kalimantan Utara, memperkuat tata kelola daerah, tetapi tetap tidak memberatkan investor,” pungkas Muhammad Nasir. (adv)

NUNUKAN – Krisis air bersih yang masih menghantui masyarakat Nunukan kembali mencuat dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Fraksi PKS Komisi II, Muhammad Nasir, di wilayah Sungai Bilal, Nunukan Barat, Ahad (17/5/2026).

Warga mempertanyakan belum difungsikannya Embung Sungai Fatimah yang dinilai belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan reses yang berlangsung di depan rumah Imam Abd. Samad itu dihadiri tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para Ketua RT hingga kaum ibu-ibu.

Dalam dialog terbuka tersebut, warga menyampaikan berbagai keluhan mulai dari persoalan air bersih, honor pelayan keagamaan, hingga infrastruktur lingkungan.

Tokoh agama, Ustadz Abdullah TBA menyoroti keberadaan Embung Sungai Fatimah yang berada di jalur menuju rumah sakit namun hingga kini belum berfungsi optimal sebagai solusi kebutuhan air bersih masyarakat.

“Di tengah kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, keberadaan embung itu sangat diharapkan. Tetapi sampai sekarang masyarakat belum melihat manfaat nyatanya. Ini yang menjadi pertanyaan besar masyarakat,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Muhammad Nasir menegaskan persoalan air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas pemerintah.

Ia meminta pemerintah daerah transparan menjelaskan kendala yang menyebabkan embung tersebut belum dapat difungsikan.

“Krisis air bersih ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi sudah menyangkut hak dasar masyarakat. Ketika masyarakat bertanya tentang Embung Sungai Fatimah, maka pemerintah harus hadir memberikan penjelasan dan solusi nyata. Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” tegas Nasir.

Politikus PKS itu mengatakan persoalan embung merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Karena itu, ia memastikan aspirasi masyarakat akan disampaikan langsung kepada Bupati Nunukan dan dikawal bersama anggota DPRD PKS Kabupaten Nunukan.

“Masalah Embung Sungai Fatimah ini akan kami sampaikan langsung kepada Bupati Nunukan. Kami juga meminta agar teman-teman anggota DPRD PKS Kabupaten Nunukan ikut mengawal persoalan ini karena masyarakat sudah terlalu lama menunggu solusi terhadap krisis air bersih,” katanya.

Selain masalah PDAM, warga juga mengeluhkan belum cairnya honor bagi ustadz, imam masjid, guru ngaji, bilal, hingga marbot yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Muhammad Nasir menilai para pelayan umat memiliki peran penting dalam menjaga pembinaan moral dan kehidupan keagamaan masyarakat sehingga perhatian pemerintah terhadap mereka harus tetap dijaga.

“Para ustadz, imam, guru ngaji, bilal dan marbot adalah orang-orang yang selama ini menjaga denyut kehidupan keagamaan di tengah masyarakat. Mereka tidak boleh merasa ditinggalkan. Kita berharap Pemprov Kaltara tetap memberikan perhatian serius agar hak-hak mereka dapat segera direalisasikan,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, warga juga mengusulkan bantuan hibah rumah ibadah, bantuan pembudidaya rumput laut, serta perbaikan jalan jeramba yang menjadi akses penting masyarakat.

Nasir menegaskan seluruh aspirasi akan diperjuangkan sesuai kewenangan pemerintah masing-masing, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Jangan sampai pembangunan hanya sibuk bicara angka dan laporan di atas meja, sementara masyarakat di bawah masih kesulitan air bersih, jalan rusak, dan kebutuhan dasar lainnya. Reses adalah momentum untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (adv)

NUNUKAN – Persoalan ekonomi keluarga, usaha kecil, hingga pendidikan anak menjadi curahan utama kaum ibu saat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fraksi PKS Komisi II, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., menggelar reses dan serap aspirasi masyarakat di Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur, Ahad (17/5/2026).

Kegiatan yang dihadiri mayoritas ibu-ibu dari berbagai majelis taklim serta pengurus yayasan sosial dan keagamaan itu berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan.

Dalam dialog tersebut, Muhammad Nasir sengaja membuka ruang seluas-luasnya bagi kaum ibu untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

“Kaum ibu adalah orang yang paling merasakan kondisi ekonomi keluarga. Mereka yang mengatur kebutuhan rumah tangga, memikirkan pendidikan anak-anak, hingga ikut membantu ekonomi keluarga lewat usaha kecil yang mereka jalankan,” ujar Muhammad Nasir.

Dalam pertemuan itu, persoalan dukungan terhadap pelaku UMKM menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat. Banyak peserta mengaku menjalankan usaha rumahan, namun masih terkendala modal, peralatan usaha, hingga minimnya pelatihan dan pendampingan.

Masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan bantuan modal, sarana usaha, serta pelatihan agar usaha kecil yang mereka jalankan bisa berkembang dan lebih mandiri.

Tak hanya itu, legalitas usaha juga menjadi perhatian serius. Sejumlah pelaku UMKM mengaku belum memahami tata cara pengurusan izin usaha maupun sertifikasi halal yang kini menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan usaha mereka.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Nasir meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait lebih aktif turun langsung melakukan pembinaan kepada masyarakat.
“Pemerintah jangan hanya menunggu masyarakat datang. Harus lebih aktif turun ke lapangan membantu pelaku UMKM, termasuk soal legalitas usaha, sertifikasi halal, pelatihan, hingga akses bantuan,” tegasnya.

Selain persoalan UMKM, masyarakat juga meminta pemerintah lebih sering menggelar pasar murah di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Kaum ibu mengaku kenaikan harga bahan pangan sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.

Mereka berharap pemerintah melakukan pengawasan harga di lapangan agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan masyarakat kecil.

Di sektor pendidikan, warga juga menyoroti minimnya informasi terkait program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa di Kalimantan Utara maupun Kabupaten Nunukan.

Mereka berharap akses informasi beasiswa dapat lebih mudah dijangkau masyarakat.
Muhammad Nasir menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius agar anak-anak daerah tidak kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan.

“Informasi beasiswa harus benar-benar sampai ke masyarakat bawah. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan kesempatan hanya karena kurang informasi,” katanya.

Kegiatan reses ditutup dengan pembagian beras kepada para peserta. Suasana penuh kebahagiaan tampak dari para ibu-ibu yang merasa senang karena dapat menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada wakil rakyat. (adv)

TARAKAN – Meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kalimantan Utara (Kaltara), termasuk temuan kasus pada usia pelajar, mendorong Komisi IV DPRD Kaltara mempercepat pembentukan regulasi khusus sebagai langkah strategis menekan penyebaran penyakit tersebut.

Komitmen itu ditegaskan dalam rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait yang digelar di Kantor Badan Penghubung Tarakan, Rabu (20/5/26).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, M.Si., didampingi Sekretaris Komisi IV Ruman Tumbo, SH, serta dihadiri anggota Komisi IV lainnya.

Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada penentuan bentuk regulasi yang dinilai paling efektif, apakah cukup melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau perlu ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Komisi IV cenderung mendorong pembentukan Perda karena dinilai memiliki kekuatan hukum lebih komprehensif dan mampu mengatur penanganan HIV/AIDS secara lintas sektor.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah menegaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya sebagai bentuk keseriusan DPRD menghadirkan kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.

“Persoalan HIV/AIDS harus ditangani secara serius dan menyeluruh. Regulasi yang kuat sangat diperlukan agar upaya pencegahan, edukasi, dan penanganan dapat berjalan terintegrasi lintas sektor. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama demi melindungi generasi muda dan masyarakat Kalimantan Utara,” tegasnya.

Selain tingginya angka kasus, DPRD juga menyoroti munculnya kasus HIV/AIDS pada kalangan pelajar di sejumlah wilayah yang dinilai menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Plt. Biro Hukum Setda Kaltara, Iswandi Ibrahumsyah mengingatkan pentingnya kajian hukum yang matang agar regulasi yang disusun tetap selaras dengan Perda Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Dalam rapat itu, peserta juga menyoroti kondisi geografis Kaltara sebagai wilayah perbatasan dan daerah transit yang dinilai memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap penyebaran HIV/AIDS.

Komisi IV bersama seluruh pihak pun sepakat mendorong penguatan regulasi, percepatan kajian hukum, serta langkah strategis berupa edukasi, sosialisasi, pencegahan, hingga pengawasan secara terintegrasi.

DPRD juga meminta penanganan HIV/AIDS menjadi perhatian serius pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota guna menekan penyebaran kasus di Kalimantan Utara. (adv)

TANJUNG SELOR – Suasana tenang di pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan mendadak berubah mencekam setelah kebakaran hebat melanda Kantor Bupati Bulungan di Jalan Jelarai, Tanjung Selor, Rabu malam (20/05/26) sekitar pukul 21.17 Wita.

Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap bangunan utama kompleks perkantoran pemerintahan tersebut.

Bangunan yang terbakar merupakan pusat aktivitas pemerintahan Kabupaten Bulungan. Di dalamnya terdapat ruang kerja Bupati Bulungan, ruang kerja Wakil Bupati, ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda), hingga Gedung Tenguyun yang selama ini digunakan untuk berbagai agenda penting pemerintah daerah.

Begitu menerima laporan kejadian, seluruh armada Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten Bulungan langsung dikerahkan ke lokasi. Proses pemadaman juga mendapat bantuan water cannon milik Polda Kaltara dan Brimob Polda Kaltara, serta armada pemadam dari Bandara Tanjung Harapan.

Namun, upaya petugas sempat terkendala karena kobaran api cepat membesar akibat hembusan angin kencang. Material bangunan yang didominasi kayu dan gipsum membuat api dengan mudah merambat ke seluruh bagian gedung.

Seorang saksi mata, Aras, warga Jalan Padatelo, Tanjung Selor, mengaku melihat api sudah dalam kondisi besar saat dirinya melintas di depan kantor bupati.

“Saya datang api sudah membesar. Pemadam  sudah ada. Angin kencang, api makin besar. Barang-barang banyak jatuh. Bahkan hampir mengenai petugas,” ujarnya.

Petugas pemadam berjibaku selama kurang lebih tiga jam sebelum akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan kobaran api. Kepanikan sempat terjadi di kawasan kompleks perkantoran saat api terus membesar.

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan berdatangan ke lokasi untuk menyelamatkan aset-aset penting milik pemerintah, mulai dari dokumen dan berkas penting hingga komputer serta peralatan elektronik lainnya.

Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang.

Sementara itu, Bupati Bulungan, Syarwani, yang turut hadir memantau langsung situasi di lokasi kejadian, belum memberikan keterangan resmi kepada awak media. (bed)

TANJUNG SELOR – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam waktu dekat akan memanggil empat pengelola kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanah Kuning–Mangkupadi guna membahas persoalan permukiman warga yang hingga kini masih berada dalam kawasan industri PSN.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencari solusi terbaik terkait kepastian tata ruang dan perlindungan hak masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

Sekretaris Pansus RTRW DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi.menegaskan, DPRD ingin memastikan pembangunan kawasan industri tetap berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.

“Kami di Pansus RTRW berencana memanggil empat pengelola PSN untuk duduk bersama membahas persoalan permukiman masyarakat yang hingga saat ini masih masuk dalam kawasan industri PSN. Ini penting agar ada kejelasan dan solusi yang adil,” ujar Muhammad Nasir.

Menurutnya, DPRD Kaltara mendukung investasi dan percepatan pembangunan di Kalimantan Utara. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis nasional.

Ia menilai persoalan tersebut harus diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan negosiasi yang konstruktif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

“Kami ingin pembangunan tetap berjalan, investasi tetap tumbuh, tetapi masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan dan kepastian. Jangan sampai masyarakat yang sudah lama tinggal di sana justru merasa terpinggirkan,” katanya.

Muhammad Nasir menambahkan, Pansus RTRW DPRD Kaltara terus menyempurnakan substansi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mampu menjawab berbagai persoalan di lapangan, termasuk potensi tumpang tindih antara kawasan industri dan permukiman warga.

Ia berharap pertemuan bersama para pengelola PSN nantinya dapat menghasilkan solusi konkret yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan daerah tanpa menghambat agenda pembangunan nasional.

“RTRW harus menjadi instrumen yang memberi kepastian bagi semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun investor. Karena itu kami ingin semua persoalan dibahas secara terbuka dan diselesaikan bersama,” tutupnya. (adv)

NUNUKAN – Kondisi ekonomi yang semakin sulit menjadi keluhan utama warga saat Anggota DPRD Kalimantan Utara, H. Ladullah, S.Hi menggelar reses di Kelurahan Nunukan, Sabtu (16/5/2026).

Masyarakat mengaku daya beli terus menurun, kebutuhan hidup semakin tinggi, sementara lapangan pekerjaan kian sulit didapat.

Sultan, salah satu warga yang hadir dalam kegiatan reses itu, mengatakan kondisi ekonomi Nunukan dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Menurutnya, masyarakat kini semakin kesulitan mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Ekonomi sekarang sangat sulit. Cari pekerjaan juga susah, sementara kebutuhan hidup terus naik,” ujarnya.

Keluhan tersebut turut dibenarkan H. Ladullah. Ia mengakui kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat Nunukan memang sedang tidak baik, bahkan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

“Secara global memang ekonomi sedang kurang baik. Daya beli masyarakat menurun dan biaya hidup semakin tinggi. Tidak hanya di Nunukan, hampir seluruh daerah juga mengalami kondisi serupa. Tentu aspirasi ini akan saya sampaikan ke tingkat provinsi,” katanya.

Menurut Ladullah, kondisi Nunukan sebagai daerah perbatasan juga ikut memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat. Aktivitas perdagangan yang belum stabil serta terbatasnya lapangan kerja membuat masyarakat sangat merasakan dampak perlambatan ekonomi.

Ia menegaskan, kegiatan reses bukan sekadar agenda formal DPRD, tetapi menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan suara masyarakat benar-benar sampai dan diperjuangkan. Tugas anggota dewan bukan hanya hadir saat pemilu, tetapi juga terus hadir bersama masyarakat untuk mendengar dan melayani,” tegas Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara tersebut.

Selain itu, Ladullah menjelaskan keberadaan reses ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, masih banyak warga yang merasa kesulitan menyampaikan usulan secara langsung kepada wakil rakyat.

“Dengan adanya reses, masyarakat punya ruang yang lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi. Jalurnya bisa melalui struktur partai PKS, datang langsung ke Rumah Aspirasi, atau langsung kepada kami sebagai anggota dewan,” jelasnya. (adv)