NUNUKAN – Prevalensi stunting di Kabupaten Nunukan tercatat 11,7 persen pada 2025. Di sisi lain, akses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru mencapai 62,04 persen, masih di bawah target 64,51 persen.

Persoalan tersebut menunjukkan penanganan stunting di Nunukan tidak cukup hanya mengandalkan intervensi sektor kesehatan. Ketersediaan air minum, sanitasi layak, hingga ketahanan pangan keluarga juga menjadi faktor yang perlu dibenahi.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL) 2025–2029. Dokumen yang kini memasuki tahap penyelesaian laporan akhir tersebut memuat 12 strategi dan 28 aksi lintas perangkat daerah.

Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan mengatakan, penyusunan dokumen tersebut harus berpijak pada kondisi riil, kebutuhan masyarakat, serta potensi sumber daya lokal.

Menurutnya, persoalan pangan dan gizi tidak bisa ditangani secara parsial oleh satu perangkat daerah. Diperlukan keterlibatan sektor pertanian, penyediaan air minum, sanitasi, dan bidang pembangunan lainnya.

“Penyusunan RAD-PGBPSDL Tahun 2025–2029 bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi upaya menyatukan arah kebijakan dan program lintas perangkat daerah,” ujarnya, Senin (26/10/2026).

Selain akses air minum, persoalan sanitasi juga masih menjadi perhatian. Data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mencatat 51.777 dari 60.250 kepala keluarga telah memiliki akses sanitasi layak pada 2025.

Artinya, masih terdapat 8.473 kepala keluarga yang belum tercatat memiliki akses sanitasi layak. Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.

Ketua Tim Penyusunan RAD-PGBPSDL dari Universitas Borneo Tarakan (UBT), Muhammad Asfihannur Arifin, mengatakan validitas data menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan dan program.

Dokumen tersebut, kata dia, harus mampu menggambarkan persoalan pangan dan gizi secara menyeluruh, sekaligus memetakan potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan.

“Data yang valid, identifikasi permasalahan, serta pemetaan potensi sumber daya lokal menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi dan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” tegasnya.

Sebanyak 12 strategi dan 28 aksi yang dirumuskan mencakup optimalisasi pangan lokal, percepatan penurunan stunting, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pemanfaatan pekarangan.

Pemetaan juga mempertimbangkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), peningkatan produksi tanaman pangan, dan pengembangan hortikultura. Potensi lokal tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pangan sekaligus mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat dan beragam.

Tahap penyelesaian laporan akhir kini diarahkan untuk menyelaraskan rekomendasi dengan kondisi lapangan serta memperjelas pembagian peran setiap perangkat daerah.

Dengan demikian, tantangan Pemkab Nunukan bukan hanya merampungkan dokumen perencanaan, tetapi memastikan 12 strategi dan 28 aksi tersebut diterjemahkan menjadi program nyata yang terukur, terutama dalam memperluas akses air minum dan sanitasi serta mempercepat penurunan stunting. (adv)

NUNUKAN – Keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dalam meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan. Tambahan satu unit truk pengangkut sampah jenis Armroll dari Bankaltimtara diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan tersebut.

Bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) itu diserahkan kepada Pemkab Nunukan dan diterima Wakil Bupati Nunukan Hermanus di Kantor Bupati Nunukan, Kamis (5/11/2026).

Kendaraan jenis Mitsubishi FE SHDX Armroll tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nunukan untuk mendukung operasional pengangkutan sampah.

Hermanus mengakui, keterbatasan sarana pengangkutan menjadi salah satu kendala pemerintah daerah dalam menangani persoalan sampah. Bahkan, sebelum bantuan tersebut diterima, Pemkab Nunukan belum memiliki armada khusus jenis Armroll.

“Terima kasih kepada Bankaltimtara atas bantuan ini. Memang permasalahan sampah menjadi salah satu persoalan yang kami hadapi di sini. Kami merasa sangat terbantu dengan adanya satu unit mobil Armroll ini, karena sebelumnya kami memang belum memiliki armada seperti ini,” ujarnya.

Menurut Hermanus, tambahan kendaraan tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah. Namun, pemanfaatannya perlu dioptimalkan agar bantuan yang diberikan benar-benar berdampak terhadap pelayanan kebersihan masyarakat.

Bantuan ini sekaligus menjadi dukungan pihak ketiga terhadap kebutuhan sarana dan prasarana persampahan di Nunukan. Pemerintah daerah pun berharap kolaborasi dengan Bankaltimtara dapat terus berlanjut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Direktur Utama Bankaltimtara, serta Pimpinan Bankaltimtara Kantor Cabang Nunukan.

Meski demikian, tambahan satu unit armada belum serta-merta menyelesaikan persoalan sampah di Nunukan. Optimalisasi operasional, ketersediaan kendaraan pendukung, hingga pengaturan jadwal pengangkutan tetap menjadi bagian penting dalam pembenahan layanan persampahan.

Hermanus berharap, kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh DLH sehingga memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, serta nyaman bagi masyarakat. (adv)

NUNUKAN – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang memasuki masa pensiun pada 2027 mendatang berpeluang menerima Tabungan Hari Tua (THT) dan gaji pensiun pertama tepat waktu, tanpa jeda penghasilan.

Kemudahan tersebut disiapkan PT Taspen (Persero) melalui inovasi layanan Klaim Otomatis. Dengan sistem ini, ASN tidak perlu datang langsung ke kantor Taspen untuk mengurus klaim hak pensiun dan THT karena prosesnya dilakukan secara kolaboratif antara instansi pemerintah dan Taspen sebelum batas usia pensiun tiba.

Hal itu disampaikan Branch Manager Taspen Cabang Tarakan, Muhammad Fadhli, dalam Sosialisasi Program Taspen Group dan Hak bagi ASN di lingkungan Pemkab Nunukan, Selasa (3/11/2026).

Fadhli menjelaskan, melalui layanan Klaim Otomatis, Taspen menargetkan pembayaran THT sekaligus gaji pensiun pertama dapat diterima tepat tanggal 1 pada bulan jatuh tempo pensiun atau Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pensiun.

Artinya, ketika ASN menerima gaji aktif terakhir pada bulan berjalan, hak THT dan gaji pensiun pertama ditargetkan langsung masuk ke rekening pada tanggal 1 bulan berikutnya.

Namun, realisasi pembayaran tepat waktu tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada Taspen. Ada sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon pensiunan dan instansi terkait.

Calon pensiunan wajib melengkapi dokumen administrasi pribadi maupun kedinasan secara akurat dan lebih awal. Sementara itu, BKPSDM harus memastikan pemutakhiran data kepegawaian serta penerbitan Surat Keputusan (SK) Pensiun dilakukan tepat waktu.

Di sisi lain, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) juga memiliki peran penting dalam mempercepat dan memastikan ketepatan penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji aktif.

“Keberhasilan target pembayaran tepat tanggal 1 ini tidak dapat dikerjakan oleh TASPEN sendiri, melainkan membutuhkan sinergi erat dari seluruh pihak terkait,” jelas Fadhli.

Sosialisasi yang digelar Pemkab Nunukan bersama Taspen Cabang Tarakan tersebut berlangsung di ruang serbaguna lantai 5 Kantor Bupati Nunukan. Kegiatan diikuti ASN yang akan memasuki masa pensiun serta para kepala subbagian umum dari organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutan Bupati Nunukan yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Nunukan, Muhammad Amin, pemerintah daerah menekankan pentingnya pemahaman ASN terhadap hak dan kewajiban selama menjadi peserta Taspen.

Selain Klaim Otomatis, sosialisasi juga memperkenalkan sejumlah program perlindungan dan layanan Taspen, meliputi Tabungan Hari Tua (THT), program pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

Taspen turut mengembangkan layanan berbasis digital, seperti Taspen Care dan E-Klaim, serta program Wirausaha Pintar untuk membantu ASN mempersiapkan aktivitas ekonomi setelah memasuki masa purna tugas.

Kepala BKPSDM Nunukan, Kaharuddin mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada ASN mengenai manfaat program Taspen, hak dan kewajiban menjelang pensiun, hingga prosedur serta persyaratan administrasi pengurusan hak pensiun.

Pemkab Nunukan berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi diikuti peningkatan koordinasi antara BKPSDM, perangkat daerah, bendahara, dan Taspen agar pelayanan kepada ASN yang memasuki masa pensiun berjalan optimal.

Terlebih bagi ASN yang bertugas di wilayah perbatasan, kepastian pengurusan hak pensiun dinilai penting agar masa transisi dari pegawai aktif menuju purna tugas dapat berlangsung tanpa kendala administrasi maupun keterlambatan pembayaran. (adv)