NUNUKAN – Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Nunukan, Rismanto, ST, MT, MPSDA, mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) investasi yang jelas, terarah, dan terukur.

Langkah ini dinilai penting agar investasi yang masuk ke daerah mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurut Rismanto, perencanaan investasi yang matang menjadi kunci agar pengembangan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada investasi jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan dampak positif dalam jangka panjang.

“Perlu ada kejelasan arah, mulai dari sektor prioritas, skema insentif, hingga dampak yang diharapkan bagi masyarakat lokal,” ujar Rismanto, belum lama ini.

Ia menilai, tanpa perencanaan yang sistematis, upaya pemerintah daerah dalam menarik investor berpotensi tidak berjalan maksimal. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih proaktif menyiapkan konsep pengembangan investasi yang terstruktur dan komprehensif.

“Pemerintah daerah tidak bisa hanya menunggu. Harus ada langkah yang disiapkan sejak awal agar investor melihat keseriusan kita,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rismanto menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai proyek strategis di daerah.

Hal tersebut penting untuk memastikan setiap investasi yang masuk mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan DPRD dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

“Sinergi ini penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Rismanto optimistis, dengan perencanaan yang matang serta pengawasan yang optimal, Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai salah satu daerah tujuan investasi di wilayah utara Indonesia.

“Investasi yang masuk tidak hanya besar secara nilai, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan resmi melantik 208 pejabat untuk mengisi berbagai jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah. Pelantikan tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos.

Suasana pelantikan diawali dengan nuansa santai. Hermanus sempat mengajak para ASN untuk tersenyum sebelum memasuki agenda utama.

“Biar ada iklan jadi senyum, coba senyum dulu. Artinya keluarga besar ASN Kabupaten Nunukan hampir 8.000 orang,” ujarnya ringan.

Dalam sambutan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri yang dibacakan Hermanus, dijelaskan, pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional tersebut telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi IMUT BKN.

Ia menegaskan, setiap keputusan kepegawaian harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari.

Secara rinci, pelantikan tersebut meliputi 183 pejabat struktural, 2 pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas, serta 23 pejabat struktural yang disesuaikan kembali ke jabatan fungsional.

Hermanus menegaskan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar segera bekerja, meninggalkan pola lama yang lambat dan tidak produktif.

“Saudara dituntut untuk bekerja cepat, mampu beradaptasi, memahami tugas dan fungsi jabatan, serta memastikan setiap program berjalan dengan hasil yang terukur,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus mendukung program prioritas “17 Arah Baru Menuju Perubahan” yang menjadi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nunukan.

Untuk memastikan kinerja berjalan optimal, Pemkab Nunukan akan melakukan evaluasi kinerja dalam enam bulan ke depan.

“Pejabat yang tidak menunjukkan kinerja, gagal beradaptasi, atau tidak memiliki komitmen tinggi akan ditindak sesuai ketentuan,” pungkasnya. (adv)

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos secara resmi membuka Diklat Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil di Ruang Serbaguna Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Senin (6/4/2026).

Kegiatan ini merupakan kerja sama Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan dengan Politeknik Pelayaran Barombong Makassar.

Dalam sambutannya, Hermanus menegaskan, keselamatan dan kenyamanan penumpang merupakan prioritas utama dalam transportasi, khususnya transportasi laut yang menjadi sarana utama mobilitas masyarakat Nunukan.

“Melalui diklat ini saya berharap para peserta mampu menguasai navigasi dasar, penanganan darurat di laut serta memenuhi standar operasional sehingga dapat bekerja secara profesional,” ujarnya.

Kepala Dishub Nunukan H. Abdul Munir, ST menyebutkan, kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari 70 orang dari luar Nunukan dan 30 orang dari Nunukan. Selama pelatihan, peserta akan dibekali pengetahuan keselamatan pelayaran dan akan memperoleh sertifikat.

“Pembekalan yang dilakukan ini merupakan bagian dari pembenahan terhadap arus transportasi laut dan sungai, khususnya kepemilikan dokumen sah,” ujar Abdul Munir saat ditemui di lokasi kegiatan.

Selain mendapatkan pelajaran, lanjutnya, kegiatan ini juga menjadi tempat pemilik transportasi laut memahami apa saka  syarat mendapakan Surat Keterangan Kelayakan (SKK) Surat Izin Berlayar (SIB) yang sejak awal 2026 menjadi kewenangan penuh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Nunukan.

“Perlahan kita benahi administrasi dalam peningkatan dermaga tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Nunkan,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari KSOP Nunukan dan Politeknik Pelayaran Barombong yang berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik sehingga mampu meningkatkan keselamatan pelayaran di wilayah perairan Nunukan. (adv)

NUNUKAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) kembali ditegaskan.

Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menilai keberadaan masyarakat adat tidak hanya perlu diakui secara hukum, tetapi juga harus diperkuat perannya dalam pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Hermanus saat membuka Workshop Kolaborasi percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang digelar di Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Senin (6/4/2026).

Dalam paparannya, Hermanus menegaskan, keberadaan masyarakat hukum adat telah dijamin secara konstitusional melalui Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, yang mengamanatkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.

“Pemerintah daerah memiliki kewajiban sebagai instrumen negara untuk memastikan pengakuan, perlindungan, sekaligus pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagai entitas komunitas yang memiliki hak dan kearifan lokal,” tegas Hermanus.

Ia menjelaskan, proses pengakuan MHA harus melalui tahapan identifikasi, verifikasi, dan validasi agar pengakuan yang diberikan memiliki kekuatan hukum serta didukung data yang akurat, sesuai ketentuan termasuk merujuk pada Permendagri Nomor 5 Tahun 2014.

Namun demikian, Hermanus mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Tantangan internal berkaitan dengan kesiapan kelembagaan adat, sementara tantangan eksternal muncul dari dinamika perkembangan zaman dan pengaruh teknologi terhadap generasi muda.

“Generasi saat ini, khususnya Gen-Z, menghadapi tantangan besar dalam pelestarian budaya. Banyak keterampilan tradisional yang mulai terlupakan karena derasnya arus teknologi. Ini harus kita mitigasi bersama,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan lembaga adat menjadi pondasi utama dalam menjaga eksistensi masyarakat hukum adat. Lembaga adat yang kuat dinilai mampu menjadi motor penggerak pelestarian budaya sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal.

Hermanus juga menyoroti potensi ekonomi masyarakat adat yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal, seperti hasil hutan non-kayu berupa damar dan rotan, yang berpotensi dikembangkan menjadi sumber pendapatan masyarakat maupun daerah dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah, ia menegaskan pentingnya harmonisasi antara kepentingan negara dan masyarakat adat. Menurutnya, musyawarah menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan tersebut serta mencegah konflik.

“Musyawarah menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan, sehingga tercipta harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara,” tambahnya.
Lebih jauh, Hermanus mengaitkan peran masyarakat adat dengan visi Indonesia Emas 2045. Ia menilai masyarakat adat perlu dipersiapkan sebagai bagian dari generasi produktif yang akan menopang Indonesia pada usia 100 tahun kemerdekaan.

“Penguatan generasi penerus, baik milenial maupun Gen-Z, harus dibarengi dengan pemahaman nilai-nilai adat agar identitas budaya tetap terjaga di tengah modernisasi,” jelasnya.

Di akhir paparannya, Hermanus mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam upaya percepatan pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Nunukan. Ia berharap kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan langkah konkret dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat ke depan.

“Kita ingin masyarakat hukum adat tidak hanya diakui, tetapi juga diberdayakan secara nyata, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional,” pungkasnya. (adv)

NUNUKAN – Semangat kepedulian dan kebersamaan mewarnai peringatan Hari Peduli Autisme Sedunia (World Autism Awareness Day) di Kabupaten Nunukan.

Ratusan masyarakat berkumpul mengikuti kegiatan jalan santai dan kampanye kepedulian autisme yang digelar Yayasan Faqih Hasan Centre Kalimantan Utara bekerja sama dengan Polres Nunukan, Minggu (5/4/2026).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.30 WITA ini dipusatkan di kawasan Tugu Dwikora dan Alun-Alun Kota Nunukan. Peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan, mulai dari penyandang disabilitas, keluarga, pendamping, komunitas, hingga masyarakat umum.

Tak sekadar menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk menyuarakan pesan bahwa setiap anak dan individu berhak diterima, didukung, serta mendapatkan kesempatan yang setara di tengah masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan launching Kartu Penyandang Disabilitas Kabupaten Nunukan, sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Yayasan Faqih Hasan Centre Kalimantan Utara sebagai penyelenggara merupakan organisasi pendamping dan pemerhati penyandang disabilitas yang telah ditunjuk oleh Gubernur Kalimantan Utara melalui Surat Keputusan Nomor 100.3.3.1/605/2025 sebagai organisasi pendamping penyandang disabilitas.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya Polres Nunukan, sejumlah organisasi perangkat daerah, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), serta elemen masyarakat.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dalam sambutannya yang dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Nunukan, Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.AP, menyampaikan, peringatan Hari Peduli Autisme Sedunia menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan hak-hak penyandang autisme.

“Penyandang autisme memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan kesempatan yang setara. Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun kesadaran bersama agar masyarakat semakin peduli dan inklusif,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Faqih Hasan Centre Kalimantan Utara, Hasanudin, menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mengedukasi masyarakat sekaligus menghapus stigma terhadap penyandang autisme.

“Anak-anak dengan autisme memiliki potensi yang besar. Yang mereka butuhkan adalah dukungan, penerimaan, dan kesempatan untuk berkembang,” katanya.

Kapolres Nunukan, AKBP Bonifasius Rumbewas, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut sebagai bentuk penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Melalui momentum ini, mari kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang inklusif, ramah disabilitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan tersebut. Usai seremoni pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan jalan santai mengelilingi kawasan Alun-Alun Kota Nunukan. Para peserta tampak berjalan dengan penuh semangat dan keceriaan, menciptakan suasana hangat yang sarat kebersamaan, kepedulian, serta semangat inklusivitas. (adv)

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menghadiri acara pisah sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Nunukan yang digelar di Sayn Cafe dan Resto Nunukan, Sabtu (5/4/2026).

Acara tersebut menandai pergantian jabatan Danlanal Nunukan dari Kolonel Laut (P) Primayanta Maulana Malik, S.T., M.Tr.Opsla kepada Kolonel Laut (P) Slamet Ariyadi, S.E., M.Tr.Opsla.

Kolonel Laut (P) Slamet Ariyadi sebelumnya bertugas sebagai Kepala Dinas Penerangan Komando Armada (Koarmada) III di Sorong, Papua. Sementara Kolonel Laut (P) Primayanta Maulana Malik mendapat penugasan baru sebagai Wakil Komandan Detasemen Markas (Wadan Denma) Mabes TNI AL di Jakarta.

Primayanta Maulana Malik mengungkapkan, rasa bangga atas pengabdiannya di Kabupaten Nunukan selama kurang lebih 13 bulan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama masa tugasnya.

Menurutnya, sejumlah capaian berhasil diraih selama memimpin Lanal Nunukan. Di antaranya, 13 kali penggagalan penyelundupan barang ilegal di wilayah perairan Nunukan, pelaksanaan 22 kegiatan bakti sosial yang menyentuh langsung masyarakat, hingga program pemberdayaan UMKM yang melibatkan organisasi Jalasenastri.

“Selain itu, Lanal Nunukan juga berhasil masuk sebagai salah satu nominasi pangkalan teladan,” ungkapnya.

Sementara itu, Danlanal Nunukan yang baru, Kolonel Laut (P) Slamet Ariyadi, mengaku bahagia dan antusias atas penugasan barunya di wilayah perbatasan tersebut. Ia mengatakan, terkesan dengan sambutan hangat yang diterimanya sejak pertama tiba di Nunukan.

“Saya berharap kolaborasi dan sinergi antara Lanal Nunukan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan serta seluruh masyarakat dapat terus terjalin dengan baik dan harmonis,” ujarnya.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kolonel Laut (P) Primayanta Maulana Malik atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Nunukan.

“Saya berharap hubungan silaturahmi ini tetap terjalin sampai kapan pun,” ucapnya.

Kepada Danlanal Nunukan yang baru, Bupati juga menyampaikan selamat datang serta harapan agar berbagai prestasi yang telah diraih Lanal Nunukan dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Acara pisah sambut tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Nunukan, unsur Forkopimda beserta istri, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta tamu undangan lainnya. (adv)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) mulai mempersiapkan atlet pelajar untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang direncanakan digelar pada Juni 2026 di Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah.

Persiapan tersebut ditandai dengan diterbitkannya surat pemberitahuan kepada sejumlah cabang olahraga untuk segera melakukan seleksi atlet pelajar. Surat bernomor Yo/Disbudporapar-111/427/11/2026 tertanggal 30 Maret 2026 itu ditujukan kepada Ketua PSSI, PBVSI, PERBASI, dan PSTI Kabupaten Nunukan.

Kepala Disbudporapar Kabupaten Nunukan, H. Sura’i S. Sos membenarkan informasi tersebut. Ia menyampaikan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara terkait pelaksanaan POPDA 2026.

“Dalam surat tersebut, masing-masing cabang olahraga diminta untuk segera memberitahukan sekaligus menjadwalkan pelaksanaan seleksi atlet pelajar sesuai dengan cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam ajang tersebut,” kata H. Surai kepada media ini.

Selain itu, lanjutnya, setiap cabang olahraga juga diminta untuk melaksanakan seleksi atlet secara terbuka dan menyiapkan official, pelatih, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya guna memastikan kesiapan kontingen Nunukan.

“Setiap cabang olahraga juga diminta menetapkan hasil seleksi atlet pelajar sesuai kuota dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan,” ujarnya menjelaskan isi pemberitahuan tersebut.

Hasil seleksi atlet yang telah disahkan oleh masing-masing ketua cabang olahraga kemudian harus disampaikan kepada Kepala Disbudporapar Kabupaten Nunukan paling lambat pada 20 April 2026.

“Dengan dimulainya tahapan seleksi ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap dapat menjaring atlet-atlet pelajar terbaik yang mampu membawa prestasi bagi daerah pada ajang POPDA Kalimantan Utara 2026 di Malinau,” pungkasnya. (adv)

NUNUKAN – Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Salah satu langkah strategis yang kini difokuskan adalah peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Kepala BPPD Nunukan, Robby Nahak Serang mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan bantuan pembangunan perumahan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI. Usulan tersebut mencakup perbaikan 2.517 unit rumah tidak layak huni serta pembangunan 1.549 unit rumah khusus untuk relokasi yang tersebar di 16 kecamatan perbatasan.

“Program RTLH ini menjadi salah satu prioritas kami dalam membangun kawasan perbatasan. Hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Robby menegaskan, upaya tersebut tidak dilakukan secara parsial. BPPD Nunukan juga aktif melakukan koordinasi lintas sektor bersama berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan program pembangunan berjalan terintegrasi dan tepat sasaran.

Dalam rapat koordinasi yang digelar, BPPD turut memaparkan rencana aksi tahun 2026 yang mencakup percepatan pembangunan serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Strategi ini disusun berdasarkan analisis tren fiskal daerah terhadap perilaku ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.

Menurutnya, pendekatan berbasis analisis fiskal ini penting agar kebijakan pembangunan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga responsif terhadap dinamika ekonomi masyarakat setempat.

“Melalui analisis fiskal ini, kami dapat melihat pola belanja masyarakat, distribusi ekonomi, hingga ketergantungan terhadap aktivitas lintas batas. Dari situ, kami menyusun intervensi yang lebih tepat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.

Selain itu, BPPD juga menyoroti pentingnya pengaturan khusus terhadap aktivitas ekspor dan impor di kawasan perbatasan dengan mengedepankan konsep kesetaraan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan ekonomi antara wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat lokal.

Tak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan infrastruktur, pembangunan kawasan perbatasan juga diarahkan untuk memperkuat kepatuhan hukum serta menjaga nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

Program pembangunan ini sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan di bawah kepemimpinan Bupati Nunukan Irwan Sabri yang menekankan optimalisasi sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Melalui sinergi dengan BNPP dan kementerian terkait, pembangunan diharapkan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di sisi lain, BPPD juga mendorong konsep pembangunan terintegrasi melalui perencanaan yang matang, khususnya dalam penyediaan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan, seperti akses jalan, perumahan, air bersih, serta fasilitas pendukung ekonomi masyarakat.

“Pembangunan ke depan harus terintegrasi, tidak parsial. Infrastruktur dasar menjadi kunci dalam membuka akses, meningkatkan konektivitas, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan,” pungkas Robby. (adv)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menyambut kedatangan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Nunukan yang baru melalui prosesi adat Tepung Tawar di Dermaga Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung, Jalan Bahari, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Jumat (3/4/2026) pukul 17.00 WITA.

Penyambutan dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Nunukan, Drs. Raden Iwan Kurniawan, yang hadir mewakili pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait lainnya.

Danlanal Nunukan yang baru, Kolonel Laut (P) Slamet Ariyadi, S.E., M.Tr. Opsla bersama Ny. Rona Slamet Ariyadi tiba menggunakan speedboat. Kedatangan mereka disambut penampilan tarian dari Sanggar Busak Malay, sebelum dilanjutkan dengan prosesi adat Tepung Tawar sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan.

Dalam prosesi tersebut, Pj Sekda Nunukan turut mengalungkan atribut khas daerah berupa selempang bermotif manik dengan ukiran Lulantatibu serta saung basung, yang merupakan kerajinan tradisional suku Dayak Lundayeh dari wilayah Krayan, kepada Kolonel Laut (P) Slamet Ariyadi dan Ny. Rona Slamet Ariyadi.

Turut hadir dalam kegiatan itu perwakilan DPRD Nunukan, TNI, Polri, Kejaksaan, Bea Cukai, BP3MI, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Kehadiran lintas sektor tersebut mencerminkan sinergi kuat antarinstansi dalam mendukung pengamanan wilayah perbatasan, khususnya pada jalur laut Nunukan–Tawau yang memiliki mobilitas masyarakat dan aktivitas perdagangan cukup tinggi.

Tokoh Adat Tidung, Bagian Jalil (63), yang memimpin prosesi Tepung Tawar, menjelaskan, tradisi tersebut merupakan bentuk penghormatan sekaligus doa keselamatan bagi tamu yang datang.

“Tepung Tawar merupakan simbol penghormatan, doa keselamatan, serta ungkapan syukur masyarakat atas kedatangan tamu kehormatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam prosesi tersebut digunakan berbagai unsur simbolis seperti beras kuning, beras putih, bunga rampai, dan air wangi yang dipercikkan sebagai bagian dari ritual adat.

Selain sebagai penyambutan tamu, tradisi Tepung Tawar juga kerap dilaksanakan dalam berbagai kegiatan adat lainnya, seperti pernikahan, khitanan, hingga penobatan tokoh adat. Tradisi ini terus dilestarikan oleh masyarakat melalui berbagai sanggar seni budaya di Kabupaten Nunukan.

Melalui penyambutan ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga sinergi dengan TNI Angkatan Laut, sekaligus memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam setiap kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. (adv)

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyampaikan sebagian besar indikator kinerja daerah menunjukkan hasil positif, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta keberhasilan sejumlah program prioritas melalui 17 arah baru menuju perubahan.

Hal ini ditegaskan dalam penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Nunukan, Maret lalu.

Irwan Sabri menjelaskan, capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan 2025–2029 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Secara keseluruhan, indikator kinerja utama Kabupaten Nunukan terdiri dari 6 tujuan dengan 8 indikator tujuan serta 18 sasaran dengan 22 indikator sasaran.

Ia menyebutkan, untuk beberapa indikator tujuan daerah masih menunggu rilis data resmi dari pemerintah pusat maupun Badan Pusat Statistik (BPS).

“Namun, sejumlah indikator penting sudah menunjukkan capaian yang menggembirakan,” akunya.

Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2025, IPM ditargetkan sebesar 69,96 dan terealisasi 69,87 atau mencapai 99,9 persen dari target. Angka tersebut juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 yang naik sebesar 0,6 poin.

“Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,5 persen, namun realisasinya mencapai 4,82 persen atau 87,63 persen dari target,” sebutnya.

Menurut Irwan, kondisi ini menunjukkan perekonomian daerah masih tumbuh positif meski belum mencapai percepatan yang diharapkan.

“Secara statistik kondisi ini mengindikasikan bahwa dorongan pertumbuhan baik dari sisi produksi maupun sisi permintaan belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang direncanakan,” jelasnya. (adv)