NUNUKAN – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Nunukan tidak langsung dimulai dengan pesta. Pemerintah Kabupaten Nunukan membuka rangkaian Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026 dengan doa lintas agama dan Nunukan Bersholawat di Ruang Terbuka Publik (RTP) Paras, Kamis malam (2/10/2026).

Ribuan masyarakat memadati kawasan RTP Paras untuk mengikuti rangkaian kegiatan tersebut. Enam pemuka agama memimpin doa lintas agama sebelum lantunan sholawat menggema melalui penampilan Ustadz Haddad Alwi Assegaf.

Doa bersama itu ditujukan untuk memohon kesehatan, keamanan, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Nunukan. Pesan tersebut sekaligus dikaitkan dengan posisi Nunukan sebagai daerah yang berada di perbatasan dan menjadi salah satu beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri mengatakan, pembukaan perayaan HUT ke-27 sengaja diawali dengan doa dan sholawat. Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas perjalanan Nunukan selama 27 tahun.

“27 tahun Nunukan dijaga Allah SWT tetap aman, rukun dan damai. Maka malam ini kita awali dengan doa dan sholawat. Jika Paras Fest adalah wujud syukur kita atas budaya, maka Bersholawat ini adalah wujud syukur kita kepada Sang Pencipta,” kata Irwan.

Ia juga mengajak masyarakat menggunakan momentum tersebut untuk mendoakan para pejuang pemekaran serta para pemimpin Nunukan terdahulu. Doa juga ditujukan agar daerah tersebut terus berkembang dengan masyarakat yang sejahtera, rukun, toleran dan berbudaya.

Rangkaian acara kemudian berlanjut dengan Nunukan Bersholawat. Ribuan jamaah mengikuti lantunan sholawat yang dibawakan Haddad Alwi Assegaf hingga akhir kegiatan.

Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang yang hadir membuka Paras Fest 2026 mengapresiasi konsep pembukaan yang menggabungkan unsur budaya dan religius.

Menurut Zainal, kegiatan seperti Paras Fest tidak hanya memiliki fungsi hiburan. Festival juga dinilai dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi daerah.

“Acara seperti ini tidak hanya menghibur, tapi juga menguatkan iman, menggerakkan UMKM, dan insyaallah menekan inflasi. Dua minggu lalu Kaltara menjadi provinsi dengan inflasi terendah se-Indonesia,” ujarnya.

Pembukaan Paras Fest 2026 ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan kembang api oleh Gubernur Kaltara bersama Bupati Nunukan, Wakil Bupati dan sejumlah tamu undangan.

Setelah seremoni pembukaan, masyarakat tetap memadati RTP Paras untuk mengikuti Nunukan Bersholawat. Rangkaian Paras Fest 2026 menjadi bagian dari perayaan HUT ke-27 Nunukan yang menggabungkan agenda kebudayaan, kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal. (adv)

NUNUKAN – Persoalan perbatasan di Kabupaten Nunukan tak hanya menyangkut pengamanan wilayah negara. Penyelesaian hak warga terdampak perubahan garis batas, pemanfaatan lahan bekas wilayah Malaysia, hingga keterbatasan akses jalan di pedalaman juga masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Sejumlah persoalan tersebut dibawa Bupati Nunukan H. Irwan Sabri kepada Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan kerja di Satuan Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 881/Baratama Dharma, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Jumat (2/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Irwan menyampaikan enam usulan strategis yang mencakup pembangunan infrastruktur perbatasan, penyelesaian persoalan garis batas negara, pengawasan pekerja migran Indonesia, konektivitas wilayah pedalaman, hingga penataan kawasan latihan tempur TNI Angkatan Darat.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah penyelesaian ganti untung bagi warga Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, yang terdampak perubahan garis batas Indonesia–Malaysia. Luas lahan yang masuk dalam usulan tersebut mencapai 4,7 hektare sesuai kesepakatan kedua negara.

Selain itu, Pemkab Nunukan mengusulkan pemanfaatan lahan seluas 127 hektare di Sebatik Barat yang merupakan bekas wilayah Malaysia. Persoalan ini menjadi bagian dari agenda penataan kawasan perbatasan yang memerlukan kejelasan tindak lanjut.

Di wilayah eks Outstanding Boundary Problem (OBP) B2700–B3100, kawasan Sungai Sinapad–Sungai Sesai, Kecamatan Lumbis Hulu, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menunjang pengamanan wilayah sekaligus aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan.
Pemkab Nunukan turut meminta penyelesaian persoalan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di wilayah eks OBP Sinapad.

Akses resmi ke Tawau dan pengawasan jalur ilegal

Persoalan perlintasan antarnegara juga masuk dalam enam usulan tersebut. Irwan mendorong percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik serta pembukaan jalur keluar-masuk resmi atau exit-entry point Sebatik–Tawau, Malaysia.

Keberadaan akses resmi diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lintas negara. Namun, percepatan pengoperasian PLBN dan pembukaan jalur tersebut masih menjadi agenda yang dimintakan dukungannya kepada pemerintah pusat.

Pada saat yang sama, Pemkab Nunukan mengusulkan penguatan pengawasan jalur tidak resmi untuk mencegah keberangkatan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Penanganan deportasi, pelanggaran izin tinggal atau overstay, praktik percaloan, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga menjadi perhatian.

Usulan lainnya berkaitan dengan konektivitas wilayah pedalaman. Irwan meminta dukungan pembangunan jalan yang menghubungkan Long Semamu di Kabupaten Malinau dengan Long Midang di Kecamatan Krayan, Nunukan.

Akses tersebut diharapkan memperlancar distribusi barang, meningkatkan pelayanan publik, serta membuka akses pasar bagi komoditas unggulan Krayan, termasuk beras Adan dan garam gunung.

Dukungan terhadap infrastruktur PLBN Long Midang dan sarana penerbangan di Krayan juga disampaikan sebagai bagian dari kebutuhan konektivitas kawasan perbatasan.

Kawasan latihan tempur mencapai 277.859 hektare

Usulan keenam menyangkut penataan kawasan latihan tempur TNI Angkatan Darat di Kabupaten Nunukan yang direncanakan memiliki luas sekitar 277.859 hektare.

Irwan menekankan pentingnya memperhatikan aspek legalitas lahan, tata ruang, perizinan, status kawasan hutan, serta hak penguasaan lahan masyarakat dan perusahaan dalam penataan kawasan tersebut.

Aspek-aspek itu menjadi penting untuk memastikan rencana penataan kawasan latihan tempur memperhatikan ketentuan hukum dan status penguasaan lahan yang ada.

Secara keseluruhan, enam usulan tersebut memperlihatkan bahwa agenda pembangunan perbatasan Nunukan mencakup persoalan pertahanan sekaligus kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari kepastian hak atas lahan hingga akses transportasi dan kegiatan ekonomi.

Irwan berharap dukungan Kementerian Pertahanan dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara sekaligus mendorong percepatan pembangunan serta penyelesaian persoalan strategis di wilayah perbatasan.

Namun, tindak lanjut atas masing-masing usulan masih menjadi hal penting untuk diperjelas, termasuk tahapan penyelesaian, pembagian kewenangan antarlembaga, dan kepastian waktu pelaksanaannya. (adv)

NUNUKAN – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kabupaten Nunukan tahun ini tidak dipusatkan di lingkungan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Nunukan memilih SMP Negeri 1 Nunukan sebagai lokasi upacara, dengan melibatkan 853 siswa dan para guru.

Upacara yang berlangsung di halaman SMPN 1 Nunukan, Jalan Iskandar Muda, Kelurahan Nunukan Tengah, Kamis (1/10/2026), menjadi momentum untuk mengaitkan penguatan nilai Pancasila dengan pembangunan kualitas pendidikan di daerah.

Mewakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Nunukan Muhammad Amin bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam prosesi tersebut, pembacaan teks Pancasila diikuti seluruh peserta secara serentak.

Usai upacara, Muhammad Amin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Menurut dia, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat kabupaten menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, terutama melalui lingkungan sekolah.

“Pelaksanaan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat kabupaten ini merupakan wujud komitmen kita bersama dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya di satuan pendidikan,” ujarnya.

Ia menyebut, SMPN 1 Nunukan sebagai salah satu sekolah penggerak yang diharapkan mampu mencetak generasi muda berkarakter dan unggul.

Pesan itu kemudian berlanjut pada persoalan yang lebih konkret di sektor pendidikan. Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Hj. Erlina menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas mutu dan rapor pendidikan.

Menurut dia, peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh tenaga pendidik. Dengan demikian, pendidikan karakter yang digaungkan dalam peringatan Pancasila perlu berjalan beriringan dengan peningkatan capaian pendidikan.

Upacara tersebut turut dihadiri jajaran Pemkab Nunukan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta pengurus PGRI.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama antara jajaran Pemkab Nunukan, pengurus PGRI, komite sekolah, dan para guru.

Peringatan tahun ini pun tidak berhenti pada pembacaan Pancasila di halaman sekolah. Di tengah momentum tersebut, pemerintah daerah kembali diingatkan pada pekerjaan yang lebih panjang: memastikan nilai karakter yang ditanamkan di sekolah berjalan seiring dengan peningkatan mutu pendidikan. (adv)

NUNUKAN – Gerai Koperasi Desa Merah Putih Sekaduyantaka di RT 13, Kecamatan Sei Menggaris, mulai dibuka. Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap keberadaan gerai tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menekan beban biaya hidup.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menghadiri tasyakuran rampungnya pembangunan gerai koperasi tersebut, Kamis (24/9/2026). Setelah kegiatan tasyakuran, Bupati membuka langsung gerai yang menjadi bagian dari pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

“Walaupun belum kita resmikan, tetapi hari ini kita sudah bisa bersyukur karena pembangunan koperasi ini telah rampung. Mudah-mudahan dengan adanya koperasi ini dapat membantu masyarakat, khususnya dalam menghadapi tingginya biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari,” ujar Irwan.

Menurutnya, koperasi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberadaannya diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas perdagangan di desa, tetapi juga mampu mendukung aktivitas ekonomi warga.

Irwan meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara baik dan profesional dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, gerai koperasi dapat menjalankan fungsi ekonomi sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan warga. “Silaturahmi bersama membangun ekonomi dari desa untuk sejahtera bersama” menjadi tema dalam tasyakuran tersebut.

Kegiatan dihadiri Kepala Desa Sekaduyantaka Putra Sinar Jaya selaku Ketua Pengawas Koperasi, Ketua Koperasi Desa Dedy Kurniawan Amin, Sekretaris Abdul Majid, jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, pengurus koperasi serta masyarakat setempat.

Pembukaan gerai menandai dimulainya aktivitas pelayanan koperasi kepada masyarakat Desa Sekaduyantaka. Gerai tersebut diharapkan menjadi salah satu simpul ekonomi desa yang dapat memenuhi kebutuhan warga sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah antara pemerintah daerah, pengurus koperasi dan masyarakat. (adv)

NUNUKAN – Sekitar 800 pelajar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Nunukan mengikuti Kembara Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Kabupaten Nunukan 2026 di Lapangan Sepak Bola Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan yang digelar bersamaan dengan peringatan HUT ke-81 Palang Merah Indonesia (PMI) itu menjadi bagian dari pembinaan generasi muda agar memiliki kepedulian terhadap sesama dan memahami nilai-nilai kesukarelawanan.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mengatakan, jiwa sukarelawan perlu ditanamkan sejak usia sekolah. Menurutnya, PMR menjadi salah satu wadah untuk membentuk generasi muda yang memiliki kepedulian sosial.

“Melalui momentum HUT ke-81 PMI dan ajang Kembara PMR ini, kita berharap dapat mencetak generasi muda yang berkarakter, tangguh, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama,” ujar Irwan.

Ia menyebut anggota PMR merupakan bagian penting dalam menyiapkan generasi penerus kegiatan kemanusiaan. “PMR adalah pilar utama pemuda kemanusiaan kita di masa depan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, PMI Kabupaten Nunukan juga memberikan penghargaan kepada pendonor darah sukarela dengan jumlah donor terbanyak. Penghargaan dan piagam diserahkan Bupati Irwan Sabri bersama Ketua PMI Kabupaten Nunukan Saddam Husein.

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap konsistensi para pendonor dalam membantu memenuhi kebutuhan darah dan menyelamatkan sesama.

Usai upacara, Bupati bersama unsur Forkopimda dan Forkopimcam meninjau lokasi perkemahan. Irwan menyambangi sejumlah tenda peserta dan berdialog dengan para pelajar yang mengikuti Kembara PMR.

Ia juga mengingatkan peserta menjaga kesehatan dan kekompakan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Kembara PMR Kabupaten Nunukan 2026 diikuti perwakilan PMR dari berbagai kecamatan. Selain menjadi ruang pertemuan antarpelajar, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan kader muda PMI di Kabupaten Nunukan. (adv)

NUNUKAN – Domino Orado di Kabupaten Nunukan didorong tidak berhenti pada penyelenggaraan turnamen. Setelah Piala Panglima TNI, olahraga tersebut diharapkan masuk ke pembinaan yang lebih terarah untuk meningkatkan kemampuan pemain sekaligus membuka peluang lahirnya atlet berprestasi.

Dorongan itu disampaikan Ketua Domino Orado Nunukan, H. Ladullah, saat menutup Domino Orado Piala Panglima TNI di Paras Perbatasan Nunukan, Minggu malam (26/9/2026).

Menurut anggota DPRD Kaltara ini, Domino Orado memiliki unsur strategi dan konsentrasi yang dapat melatih kemampuan peserta. Permainan tersebut juga menuntut sportivitas selama pertandingan.

“Mari kembangkan Domino Orado sebagai olahraga yang mengasah strategi, konsentrasi, dan sportivitas,” kata Ladullah.

Ia mendorong pengurus memperluas pembinaan Domino Orado di Nunukan. Pembinaan secara terarah dinilai penting agar peserta tidak hanya mengikuti pertandingan, tetapi juga memiliki ruang untuk meningkatkan kemampuan dan berkompetisi secara berkelanjutan.

Ketua Fraksi PKS ini mengatakan, pengembangan Domino Orado tidak cukup hanya dengan menggelar turnamen. Aktivitas dan kompetisi perlu dilakukan secara rutin agar olahraga tersebut semakin dikenal dan berkembang di berbagai kalangan masyarakat.

Menurutnya, kompetisi yang berkelanjutan juga dapat menjadi sarana untuk menemukan pemain dengan kemampuan terbaik yang berpotensi dikembangkan menjadi atlet berprestasi dari Nunukan.

“Bersama-sama, kita jaga dan kembangkan Domino Orado agar tetap tumbuh di tengah masyarakat serta menjadi bagian dari kekayaan olahraga Indonesia,” ujarnya.

Ladullah juga menyampaikan apresiasi kepada TNI yang telah mendukung penyelenggaraan Domino Orado Piala Panglima TNI. Turnamen tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT TNI di Kabupaten Nunukan.

Penutupan Piala Panglima TNI berlangsung di Paras Perbatasan Nunukan, Minggu malam. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mendorong keberlanjutan pembinaan Domino Orado di Nunukan. (adv)

NUNUKAN – Pelestarian kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) mulai diarahkan tak hanya untuk menjaga hutan, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Balai TNKM mencatat, sebanyak 23 kelompok masyarakat di Kabupaten Nunukan telah menerima dukungan usaha produktif dengan total anggaran mendekati Rp1 miliar. Bantuan tersebut disalurkan untuk mendukung potensi ekonomi lokal, pertanian hingga pelestarian budaya.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan jajaran Balai TNKM dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Nunukan, Jumat (18/9/2026).

Pj Sekda Nunukan Raden Iwan Kurniawan mengatakan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Balai TNKM penting karena sebagian wilayah kerja taman nasional berada di Kabupaten Nunukan, terutama kawasan Dataran Tinggi Krayan dan Kecamatan Lumbis.

Menurut dia, keberadaan kawasan konservasi semestinya tidak hanya berorientasi pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya.

“Kami menyambut baik dan bersyukur atas silaturahmi ini. Harapan kami, koordinasi ini dapat semakin meningkatkan sinergisitas antara Pemkab Nunukan dengan Balai TN Kayan Mentarang,” ujar Iwan.

Ia menegaskan, kelestarian alam harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan.
Dukungan Balai TNKM selama ini antara lain diberikan untuk pengembangan komoditas lokal, seperti pembagian bibit kopi lokal unggulan di Krayan.

Di sektor pertanian, bantuan juga berupa sarana dan prasarana pendukung, termasuk hand tractor untuk meningkatkan produktivitas lahan masyarakat. Sementara di bidang budaya, dukungan diarahkan pada pengembangan usaha kerajinan serta pakaian adat tradisional masyarakat setempat.

Bagi Pemkab Nunukan, pola pemberdayaan tersebut membuka peluang yang lebih besar untuk mengembangkan potensi Krayan sebagai kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal.

Iwan mengatakan, dalam pertemuan tersebut turut dibahas peluang melakukan kajian bersama mengenai pengembangan ekowisata di kawasan Krayan. Keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya masyarakat adat dinilai menjadi modal penting untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

“Keberadaan dan kelestarian alam ini harus memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat melalui program-program pemberdayaan,” katanya.

Kepala Balai TNKM Seno Pramudito mengatakan, pihaknya siap menyelaraskan program konservasi dengan agenda pembangunan masyarakat yang dijalankan pemerintah daerah.
Menurut Seno, komunikasi dan koordinasi perlu terus diperkuat agar program yang dijalankan masing-masing pihak tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Tujuan kami adalah bersilaturahmi dan berkoordinasi mengenai hal-hal yang bisa dikolaborasikan dan disinergikan. Kelestarian kawasan Taman Nasional dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya adalah tujuan bersama,” kata Seno.

Ia menyatakan, Balai TNKM mendukung program Pemkab Nunukan dan siap meningkatkan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama.
Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada bantuan usaha produktif, tetapi berkembang menjadi model pengelolaan kawasan yang mampu menjaga kelestarian alam sekaligus membuka ruang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Krayan pun menjadi salah satu wilayah yang berpotensi dikembangkan melalui pendekatan tersebut, dengan menggabungkan kekayaan alam, komoditas lokal dan budaya masyarakat sebagai bagian dari ekowisata berkelanjutan. (adv)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) bahwa pengabdian tidak cukup diukur dari kehadiran di kantor maupun daftar absensi.
Kinerja birokrasi harus bermuara pada pelayanan publik dan program pemerintah yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan Raden Iwan Kurniawan saat memimpin Apel KORPRI Gabungan September di Halaman Kantor Bupati Nunukan, Kamis (17/9/2026).

Mewakili Bupati Nunukan Irwan Sabri, Raden Iwan meminta ASN kembali memahami tanggung jawab yang melekat pada status mereka sebagai pelayan masyarakat. “Menjadi ASN berarti kita menerima kepercayaan untuk melayani masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, apel KORPRI tidak semestinya berhenti sebagai agenda rutin bulanan. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi ASN mengenai disiplin, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.

Ia meminta ASN memberikan pelayanan dengan sikap ramah, sabar, serta tidak mempersulit masyarakat dalam memperoleh layanan.
“Kita hadir sebagai pemerintah untuk membantu dan memberikan solusi,” tegasnya.

Selain pelayanan, integritas menjadi perhatian lain. Raden Iwan mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab. ASN diminta tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Ia juga meminta seluruh ASN menjaga kekompakan di lingkungan Pemkab Nunukan. Perbedaan dan kekurangan dalam pekerjaan, kata dia, semestinya diselesaikan secara bersama, bukan menjadi alasan untuk saling menjatuhkan. “Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Kalau ada masalah, kita cari solusinya bersama,” katanya.

Namun, perhatian utama Pemkab Nunukan kini juga tertuju pada pelaksanaan program dan anggaran. Memasuki Triwulan III APBD 2026, seluruh perangkat daerah diminta mencermati kembali program dan kegiatan yang telah berjalan maupun yang belum terlaksana.

Evaluasi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan APBD tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran, tetapi memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Iwan secara khusus mengingatkan ASN yang mendapat amanah mengelola anggaran agar menjalankan tugas secara akuntabel.
Ia berharap seluruh perangkat daerah memperkuat pelaksanaan program hingga akhir tahun dengan mengedepankan pelayanan publik yang maksimal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan birokrasi bukan hanya seberapa rutin ASN hadir di kantor, tetapi seberapa nyata kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat. (adv)

NUNUKAN – Malaysia menjadi tujuan kerja 20 pemuda Nunukan. Mereka diberangkatkan sebagai calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui jalur resmi setelah mendapat pembekalan keterampilan dalam program SMK GO.

Mereka dilepas Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Nunukan, H. Muhammad Amin, mewakili Bupati Nunukan, di Pelabuhan Tunon Taka, Kamis (17/9/2026).

Keberangkatan melalui prosedur resmi menjadi penekanan pemerintah. Para calon PMI diminta tidak mengambil jalan pintas ketika bekerja di negeri jiran, terutama menerima tawaran pekerjaan yang tidak memiliki kejelasan legalitas.

“Kalian bekerja melalui jalur yang legal dan prosedural. Insya Allah, dengan proses yang benar, kalian akan mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang lebih baik,” kata Muhammad Amin membacakan sambutan Bupati Nunukan.

Ia mengingatkan, para pekerja agar tidak tergoda menjadi PMI ilegal karena konsekuensinya dapat menempatkan pekerja pada posisi yang lebih rentan selama berada di negara tujuan.

Selain legalitas, pemerintah meminta para calon PMI mematuhi hukum dan norma yang berlaku di Malaysia. Etos kerja, disiplin, dan tanggung jawab juga menjadi bekal yang dinilai penting selain keterampilan teknis.

Pesan lain menyangkut penghasilan. Para pekerja diminta tidak menghabiskan seluruh hasil kerja, melainkan menyisihkan sebagian untuk tabungan dan modal masa depan. Komunikasi dengan keluarga di Nunukan juga diminta tetap dijaga.

Program SMK GO menjadi bagian dari proses persiapan sebelum penempatan. Sebanyak 20 peserta telah mendapatkan pelatihan melalui LPK Roby Perbatasan dengan fasilitasi BP3MI Kabupaten Nunukan.

Muhammad Amin mengapresiasi kedua lembaga tersebut karena telah membekali para calon PMI sebelum mereka memasuki pasar kerja Malaysia.

“Hari ini adalah awal dari perjalanan baru bagi anak-anak kita. Keberangkatan ini bukan hanya membawa keterampilan dan keahlian, tetapi juga membawa harapan besar keluarga untuk meraih kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Bagi para pekerja, keberangkatan ke Malaysia bukan sekadar perpindahan tempat mencari penghasilan. Pemerintah berharap keterampilan yang dibawa dapat menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan yang layak sekaligus membuka peluang kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke daerah.

“Berangkatlah dengan niat yang baik untuk mencari rezeki yang halal. Jadilah pekerja migran yang tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga membawa nama baik bangsa, daerah, dan keluarga,” kata Muhammad Amin. (adv)

NUNUKAN – Ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Nunukan menyempit dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Pendapatan daerah diproyeksikan turun Rp61,13 miliar, sementara belanja dipangkas Rp77,18 miliar. Namun, setelah perubahan, APBD masih menyisakan defisit Rp209,40 miliar.

Angka tersebut disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri saat membacakan Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kantor DPRD Nunukan, Rabu (16/9/2026).

Dalam rancangan perubahan, pendapatan daerah turun dari Rp1,830 triliun menjadi Rp1,769 triliun. Penurunannya mencapai Rp61,13 miliar.

Di sisi lain, belanja daerah juga mengalami koreksi. Dari sebelumnya Rp2,056 triliun, belanja setelah perubahan menjadi Rp1,979 triliun atau berkurang Rp77,18 miliar.

Dengan struktur tersebut, pendapatan daerah masih lebih kecil dibandingkan belanja. Defisit yang terbentuk mencapai Rp209,40 miliar.
Pemerintah daerah merencanakan defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp212,39 miliar. Pada saat yang sama, terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3 miliar.

Bupati mengatakan, perubahan postur APBD tersebut merupakan hasil pembahasan pemerintah daerah bersama DPRD, termasuk setelah menelaah kondisi fiskal daerah dan dinamika kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Dalam proses tersebut, Pemerintah Daerah bersama DPRD telah melakukan penelaahan terhadap kondisi fiskal daerah, termasuk dinamika kebijakan Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat yang saat ini semakin menekankan prinsip berbasis kinerja, efektivitas belanja, serta dukungan terhadap prioritas nasional dan daerah,” kata Irwan.

Menurut dia, penyesuaian pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah juga tetap menetapkan sejumlah sektor sebagai prioritas pembangunan.

Prioritas tersebut mencakup penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik.

Irwan menegaskan, seluruh penganggaran dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 mengacu pada hasil kesepakatan KUA-PPAS yang telah dibahas bersama DPRD.
Setelah pembahasan Raperda Perubahan APBD rampung, pemerintah daerah berharap persetujuan bersama dapat segera diperoleh untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara guna menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Nunukan, perubahan tersebut menjadi penting karena ruang pendapatan yang semakin terbatas harus diimbangi dengan pengendalian belanja sekaligus menjaga pembiayaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Irwan berharap, seluruh tahapan pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan Perubahan APBD 2026 yang dapat mendukung kebutuhan pembangunan Kabupaten Nunukan. (adv)