NUNUKAN – Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan perlu melibatkan lintas instansi, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Kementerian Agama. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kualitas makanan sekaligus memperhatikan aspek kelayakan dan kehalalannya.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus saat menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Harjito B, S.STP, M.Si, di ruang kerjanya, Selasa (27/10/2026).
Hermanus menyambut baik kunjungan tersebut. “Saya berharap KPPG Kaltara memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar pelaksanaan MBG di Nunukan berjalan optimal,” ungkap Hermanus.

Menurut dia, keterlibatan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program. “Kementerian Agama juga perlu dilibatkan, terutama dalam memastikan aspek kelayakan dan kehalalan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat,” tambahnya.

Sementara itu, Harjito menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan kunjungan perdananya ke Kabupaten Nunukan sejak dilantik sebagai Kepala KPPG Kelas I BGN Kaltara. Sebelumnya, rombongan KPPG telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara).

Harjito menyatakan, KPPG Kaltara berkomitmen mendukung pelaksanaan pemenuhan gizi dan penyediaan makanan sehat bagi anak-anak serta peserta didik di Nunukan. “Kami terbuka terhadap masukan, kritik, dan koreksi terkait kinerja maupun pelayanan program,” ujarnya.

Dia menyebutkan, saat ini terdapat 102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Utara. Dari jumlah tersebut, 15 SPPG berada di Kabupaten Nunukan. Keberadaan SPPG diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi penerima manfaat di wilayah tersebut.

Harjito menegaskan, koordinasi antara KPPG, SPPG, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi bagian penting untuk meningkatkan mutu pelayanan MBG.
Meski demikian, jumlah SPPG yang tersedia perlu diiringi koordinasi dan pengawasan yang baik agar pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan serta standar pelayanan yang ditetapkan. (adv)

NUNUKAN – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Nunukan meraih nilai tertinggi dalam Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2025 dengan skor 96 persen. Capaian ini menempatkannya di posisi teratas, mengungguli sejumlah perangkat daerah lainnya.

Hasil penilaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah Triwulan III di Kantor Bupati Nunukan, Senin (26/10/2026). Dalam kesempatan itu, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyerahkan penghargaan kepada perangkat daerah yang meraih predikat Baik.

Berdasarkan hasil evaluasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menempati posisi kedua dengan nilai 94,50 persen, disusul Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar 94,03 persen.

Berikutnya, Badan Pendapatan Daerah meraih 93,50 persen, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 93,27 persen, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan nilai 93 persen.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperoleh nilai 92,76 persen, sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencatatkan nilai 91,80 persen.

Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan apresiasi kepada perangkat daerah yang memperoleh predikat Baik. Ia meminta capaian tersebut dipertahankan dan ditingkatkan melalui inovasi, penguatan tata kelola, serta pelaksanaan program yang efektif.

“Evaluasi kinerja harus menjadi dorongan bagi setiap perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,”ujarnya.

Sementara itu, perangkat daerah yang masuk kategori Butuh Perbaikan diharapkan menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar pembenahan.

“Penguatan kepemimpinan organisasi dan peningkatan capaian kinerja menjadi bagian yang perlu diperhatikan untuk periode berikutnya,” pungkasnya. (adv)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan mengejar percepatan pelaksanaan program pembangunan menjelang akhir tahun anggaran 2026. Namun, di tengah evaluasi capaian pembangunan hingga Triwulan III, penginputan indikator kinerja dan subkegiatan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam aplikasi elektronik monitoring dan evaluasi (e-Monev) belum sepenuhnya tuntas.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2026 yang dibuka Bupati Nunukan H. Irwan Sabri di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Senin (26/10/2026).

Dalam rapat itu, Irwan meminta seluruh kepala OPD, terutama yang menangani program prioritas dan Program Strategis Nasional (PSN), mempercepat pelaksanaan kegiatan agar target pembangunan dapat tercapai hingga akhir tahun.

Ia mengingatkan agar keterlambatan penyelesaian kegiatan yang terjadi pada tahun sebelumnya tidak kembali terulang dan menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

“Setiap rupiah APBD harus menghasilkan perubahan nyata dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan,” tegasnya.

Bagi Irwan, evaluasi pembangunan tidak cukup hanya melihat serapan anggaran. Kualitas pelaksanaan program dan manfaatnya bagi masyarakat juga harus menjadi ukuran keberhasilan penggunaan APBD.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, dalam laporannya menyampaikan,  evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 mencakup capaian program prioritas, realisasi anggaran, dan kinerja perangkat daerah hingga Triwulan III.

Salah satu persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti adalah kelengkapan data dalam aplikasi e-Monev. Seluruh OPD diminta melengkapi dan memperbaiki penginputan indikator kinerja serta subkegiatan agar informasi yang tersaji sesuai dengan kondisi riil pelaksanaan program di lapangan.

Kelengkapan data menjadi penting karena hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kendala, mengukur pencapaian target, serta menentukan langkah perbaikan. Tanpa pelaporan yang lengkap, gambaran mengenai kemajuan pembangunan berisiko tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Selain itu, perangkat daerah diminta meningkatkan konsistensi pelaksanaan kegiatan, memperkuat koordinasi, dan mempercepat realisasi anggaran menjelang penutupan tahun.

Dalam Rakordal tersebut, Irwan juga menekankan penerapan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) mulai 2027. Sekretaris Daerah bersama tim terkait diminta menyiapkan mekanisme penilaian yang objektif untuk mengukur kemajuan dan efektivitas pengelolaan masing-masing perangkat daerah.

Pemerintah daerah juga akan mengkaji keterkaitan hasil PKO dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai ketentuan yang berlaku.

“PKO harus menjadi cermin yang objektif bagi kita untuk melihat perangkat daerah mana yang telah menunjukkan kemajuan dan mana yang masih berjalan di tempat. Kita harus berani melihat kekurangan, mengidentifikasi hambatan, dan mengambil langkah perbaikan secara terukur,” ujarnya. (adv)

NUNUKAN – Kesibukan berorganisasi tidak boleh membuat seseorang abai terhadap kesulitan orang di sekitarnya. Kepedulian terhadap tetangga dan masyarakat yang membutuhkan justru menjadi salah satu ukuran penting keberadaan sebuah organisasi di tengah masyarakat.

Pesan itu disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri saat menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS) Kabupaten Nunukan periode 2026–2031 di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Sabtu (24/10).

Pelantikan tersebut menetapkan Ir. Andi Astuti, ST, MM sebagai Ketua IWSS Kabupaten Nunukan untuk lima tahun ke depan. Prosesi pelantikan dipimpin Ketua Umum Pengurus Wilayah IWSS Kalimantan Utara, Hj. Dara AR Rasyid.

Dalam sambutannya, Irwan mengingatkan agar IWSS tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat nyata melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. “Jangan sampai kita rajin hadir di acara organisasi, tetapi tidak tahu kalau tetangga sebelah rumah sedang membutuhkan bantuan,” tegasnya.

Menurut dia, kepedulian dapat dimulai dari lingkungan terdekat, seperti membantu tetangga yang kesusahan, memperhatikan anak-anak yang membutuhkan perhatian, hingga ikut mencari solusi atas persoalan di lingkungan tempat tinggal.

Ia berharap pengurus yang baru dilantik mampu menjaga kekompakan, memperkuat komunikasi, serta menyusun program kerja yang terarah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Irwan juga mendorong IWSS menjaga nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan sekaligus mempererat hubungan dengan berbagai suku dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Nunukan.

Ia menilai semangat merantau, kerja keras, penghargaan terhadap harga diri, dan kuatnya ikatan kekeluargaan merupakan nilai yang perlu terus dirawat. Namun, nilai tersebut juga harus diwujudkan dalam kepedulian terhadap masyarakat yang lebih luas.

“Kalau ada tetangga yang kesusahan, kita bantu. Kalau ada anak yang membutuhkan perhatian, kita peduli. Kalau ada persoalan di lingkungan, kita ikut mencari solusi,” pesannya.

Sementara itu, Anggota DPR RI sekaligus Dewan Pembina IWSS Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati Zainal Paliwang, mengapresiasi kepengurusan yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa kekuatan organisasi tidak bertumpu pada satu orang, melainkan pada kemampuan seluruh anggota untuk bersatu dan bekerja sama.

“Organisasi yang kuat tidak dibangun oleh satu orang, melainkan oleh banyak orang yang bersedia bersatu, saling menghargai, dan bekerja sama,” ujarnya.

Rahmawati juga meminta pengurus IWSS mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan serta memperbanyak kegiatan bakti sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ia berharap IWSS dapat menjadi wadah yang tidak hanya mempererat silaturahmi dan melestarikan budaya Sulawesi Selatan, tetapi juga memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat luas. (adv)

NUNUKAN – Hasil karya pelajar dalam Kemah Bakti Pramuka 2026 di Nunukan didorong tidak berhenti sebagai pajangan kegiatan sekolah. Kerajinan tangan dan makanan olahan yang dipamerkan peserta diharapkan berkembang menjadi produk khas daerah yang memiliki nilai jual.

Harapan itu disampaikan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri saat menghadiri penutupan Kemah Bakti Kreatif Satuan Karya (Saka) Widya Budaya Bakti Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kalimantan Utara (Kaltara) di Bumi Perkemahan SMA Negeri 1 Nunukan Selatan, Jumat (23/10/2026).

Bupati bersama Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kaltara, Hj. Rahmawati, meninjau pameran hasil karya peserta yang berasal dari gugus depan SMA dan SMK se-Kabupaten Nunukan. Irwan mengapresiasi kreativitas para pelajar.

Menurut dia, hasil karya tersebut berpeluang dikembangkan menjadi produk yang mencerminkan identitas daerah, bahkan menjadi buah tangan bagi tamu yang berkunjung ke Nunukan.

Namun, pengembangan produk membutuhkan kedisiplinan, konsistensi, dan keterampilan yang terus diasah agar kualitasnya semakin baik.
“Anak-anak perlu terus belajar, menjaga kedisiplinan, fokus, dan konsisten dalam menghasilkan karya. Jika semua itu dapat dipertahankan, kualitas hasil karya mereka tentu bisa terus ditingkatkan,” katanya.

Ia berharap kreativitas generasi muda mendapat dukungan berkelanjutan sehingga tidak berhenti setelah kegiatan perkemahan berakhir.
“Harapannya, karya-karya ini dapat menjadi ciri khas Kabupaten Nunukan dan menjadi buah tangan bagi setiap tamu yang berkunjung. Karena itu, dukungan dan dorongan dari pemerintah daerah sangat penting agar kreativitas generasi muda terus berkembang,” tambahnya.

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kaltara, Hj. Rahmawati, turut mengapresiasi hasil karya peserta. Ia menilai perhatian kepala daerah dapat menambah motivasi pelajar untuk terus mengembangkan kreativitas.
“Saya melihat hasil karya anak-anak ini luar biasa. Mereka tentu semakin bersemangat ketika hasil karyanya mendapat perhatian dan dipromosikan oleh kepala daerah, termasuk Bupati Nunukan,” ujarnya.

Kemah Bakti Kreatif Saka Widya Budaya Bakti Kwarda Gerakan Pramuka Kaltara berlangsung pada 21–23 Oktober 2026. Mengusung tema “Kreatif dan Inovatif”, kegiatan ini diisi perkemahan, perlombaan, bakti sosial, serta aktivitas edukatif untuk meningkatkan kedisiplinan, kreativitas, dan kepedulian sosial peserta.

Sebelum upacara penutupan, Bupati Nunukan bersama Ketua Kwarda juga menanam bibit jagung di lahan sekolah seluas sekitar setengah hektare. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari edukasi lingkungan sekaligus pengenalan potensi pertanian kepada generasi muda.
Dorongan agar karya pelajar menjadi produk khas daerah membuka peluang pengembangan kreativitas ke arah ekonomi produktif.

Keberlanjutannya membutuhkan pembinaan keterampilan serta dukungan agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan mampu menjangkau pasar.

Dengan demikian, hasil Kemah Bakti Pramuka tidak hanya terlihat dari kegiatan selama perkemahan, tetapi juga dari kemampuan peserta mengembangkan karya yang bermanfaat dan bernilai ekonomi bagi masyarakat Nunukan. (adv)

NUNUKAN – Sebanyak 134 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan menerima Satyalancana Karya Satya setelah mengabdi selama 30 tahun. Namun, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri mengingatkan, penghargaan atas masa kerja panjang itu bukan garis finis. ASN tetap dituntut menjaga integritas, meningkatkan kinerja, dan menghadirkan pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Irwan saat menyerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 238 ASN di Ruang Serbaguna Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (20/10/2026).

Dari total penerima, sebanyak 7 ASN telah mengabdi selama 10 tahun, 97 ASN selama 20 tahun, dan 134 ASN selama 30 tahun.

“Satyalancana Karya Satya ini bukan sekadar lencana yang disematkan di dada. Ini adalah pengakuan negara atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta prestasi kerja Bapak/Ibu sekalian selama 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun tanpa cacat sebagai abdi negara,” ujar Irwan.

Menurut dia, pengabdian sebagai ASN di wilayah perbatasan seperti Nunukan memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, masa kerja puluhan tahun patut dihargai sekaligus menjadi teladan bagi ASN yang lebih muda.

Meski demikian, Irwan menegaskan, penghargaan tersebut harus menjadi dorongan untuk terus bekerja, bukan sekadar pengakuan atas masa kerja yang telah dilalui.

“ASN Nunukan harus menjadi konseptor, eksekutor, dan ambasador. Punya konsep pembangunan perbatasan, mau bekerja nyata, dan menjadi wajah baik pemerintah di mata masyarakat,” tegasnya.

Pernyataan itu menempatkan kinerja dan integritas sebagai tuntutan yang harus menyertai pengabdian ASN. Masa kerja panjang, menurut pesan Bupati, perlu diikuti kemampuan merancang program pembangunan, menjalankannya secara nyata, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Irwan menyerahkan Satyalancana Karya Satya kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, yang telah mengabdi sekitar 30 tahun. Kepala BKPSDM Nunukan, Kaharuddin, juga menerima tanda kehormatan atas pengabdian selama 25 tahun.

Kegiatan penganugerahan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan perwakilan Bankaltimtara Cabang Nunukan. Pelaksanaannya merupakan kerja sama BKPSDM Nunukan dengan Bankaltimtara Cabang Nunukan.

Irwan berharap para penerima penghargaan terus mempertahankan integritas dan menjadikan pengalaman pengabdian mereka sebagai contoh bagi generasi ASN berikutnya.
“Mari kita terus membangun Nunukan dengan semangat pengabdian tanpa batas,” pungkasnya. (adv)

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tengah menyusun aturan tata niaga rumput laut untuk menjaga mutu komoditas sekaligus memperkuat sektor ekonomi masyarakat pesisir. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mempertahankan rumput laut sebagai komoditas unggulan yang memiliki potensi ekspor.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Nunukan, Senin (12/10/2026).

Menurut Irwan, rumput laut memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat pesisir dan meningkatkan ekspor daerah. Karena itu, upaya menjaga kualitas komoditas tersebut perlu disertai kebijakan yang mampu mendukung keberlanjutan usaha para pembudidaya.

“Pemerintah daerah bekerja sama dengan Politeknik Negeri Nunukan melakukan kajian untuk menjaga mutu dan kualitas rumput laut. Pemerintah daerah saat ini menyusun peraturan kepala daerah Kabupaten Nunukan tentang tata niaga rumput laut,” ujarnya.

Penyusunan aturan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pengelolaan salah satu komoditas andalan Nunukan. Mutu rumput laut menjadi aspek penting karena berkaitan dengan nilai jual dan daya saing produk di pasar.

Selain menyiapkan regulasi, pemerintah daerah juga melanjutkan dukungan sarana dan prasarana bagi masyarakat pembudidaya. Bantuan yang disiapkan antara lain bibit rumput laut, mesin tempel, tali budidaya, terpal, dan waring.

Dukungan tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan produksi sekaligus meningkatkan kualitas hasil budidaya. Pemerintah daerah juga berupaya memperkuat sektor perikanan melalui penyerahan sarana penangkapan ikan ramah lingkungan, mesin ketinting, dan mesin tempel kepada masyarakat.

Meski demikian, efektivitas aturan tata niaga yang sedang disusun nantinya akan bergantung pada substansi kebijakan dan penerapannya di lapangan. Pengaturan yang mampu menjaga mutu sekaligus memperhatikan kepentingan pembudidaya menjadi penting agar peningkatan kualitas produk dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Bagi Nunukan, penguatan tata niaga rumput laut bukan sekadar persoalan produksi, melainkan juga upaya menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing komoditas lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (adv)

NUNUKAN – Ribuan masyarakat memadati Ruang Terbuka Paras (RTP), Rabu malam (14/10/2026), untuk menyaksikan penampilan grup band Nidji dalam penutupan Pekan Kebudayaan Daerah dan Paras Fest 2026.

Festival yang digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Nunukan itu tak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.

Kemeriahan malam penutupan menjadi puncak rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 2 Oktober 2026. Beragam pertunjukan seni dan budaya, hiburan, serta aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut mewarnai festival tersebut.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara, perangkat daerah, petugas keamanan, sponsor, pelaku UMKM, serta masyarakat yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan.

Menurut dia, semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi faktor penting yang membuat rangkaian kegiatan berlangsung meriah, aman, dan lancar.

Di balik kemeriahan tersebut, Paras Fest 2026 juga mencatat perputaran ekonomi hingga Rp12,604 miliar. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan, angka tersebut mencakup omzet UMKM di luar kawasan Paras Perbatasan dan belanja melalui APBD yang kembali ke masyarakat.

Sementara itu, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Nunukan mencatat omzet UMKM di dalam kawasan Paras Perbatasan mencapai Rp1,667 miliar selama festival berlangsung.

Bupati mengatakan, data BPS juga menunjukkan adanya peningkatan omzet usaha masyarakat selama Paras Fest. Pada kondisi normal, omzet agregat usaha yang menjadi sampel tercatat sekitar Rp3,108 miliar. Selama festival, angka tersebut meningkat menjadi Rp4,157 miliar.

“Pada kondisi normal, omzet agregat sampel berada pada angka Rp3,108 miliar. Selama Paras Fest, naik menjadi Rp4,157 miliar. Ada tambahan sekitar Rp1,054 miliar uang yang berputar di warung-warung selama pelaksanaan Paras Fest,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS dan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, sebanyak 73,8 persen pelaku usaha tercatat mengalami kenaikan omzet. Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan berskala daerah seperti Paras Fest berpotensi memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama pelaku usaha lokal.

Irwan berharap, dampak tersebut tidak berhenti setelah festival berakhir. Ia mengajak masyarakat mempertahankan semangat kebersamaan sekaligus meningkatkan kebanggaan terhadap budaya daerah melalui dukungan terhadap produk lokal dan usaha masyarakat.

Dalam laporan panitia yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Paras Fest disebut bukan sekadar ruang hiburan, melainkan juga sarana memperkuat kebersamaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita telah melihat betapa antusiasnya masyarakat Nunukan dalam memeriahkan acara ini. Di balik kemeriahan tersebut, ada peluang ekonomi yang harus kita jaga dan lanjutkan agar roda perekonomian terus berputar di daerah sendiri,” ujarnya.

Masyarakat juga diajak mencintai dan menggunakan produk lokal, mendukung pelaku UMKM, serta meningkatkan kebanggaan terhadap kuliner dan potensi wisata Kabupaten Nunukan. (adv)

NUNUKAN – Syair-syair bernuansa Islami melalui tabuhan rebana menjadi salah satu cara menjaga tradisi keagamaan tetap hidup di tengah masyarakat. Upaya itu dilakukan Majelis Taklim Arnisya melalui Lomba Rebana Se-Kabupaten Nunukan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Nunukan, Kamis (15/10/2026).

Mengusung tema “Melalui Syair Rebana Kita Lestarikan Budaya Islam”, kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal sekaligus mempertahankan seni rebana yang telah lama menjadi bagian dari tradisi keagamaan umat Islam.

Lomba tersebut tidak hanya menghadirkan ruang bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan memainkan rebana dan melantunkan syair Islami, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antarkelompok majelis taklim di Kabupaten Nunukan.

Pelaksanaan kegiatan ini turut mendapat dukungan finansial dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Dukungan tersebut merupakan bentuk partisipasi perusahaan dalam kegiatan sosial dan pelestarian budaya keagamaan di wilayah operasionalnya.

Kepala Cabang PT Pelni Nunukan Sudjito megatakan, melalui dukungan itu, PELNI turut membantu terselenggaranya kegiatan yang memberi ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan tradisi sekaligus memperkuat kebersamaan.

Seni rebana sendiri memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan keagamaan masyarakat Muslim, termasuk dalam melantunkan selawat dan syair-syair pujian. Keberadaan kegiatan seperti ini menjadi salah satu sarana untuk menjaga agar tradisi tersebut tetap dikenal dan diminati lintas generasi.

“PELNI berharap Lomba Rebana Se-Kabupaten Nunukan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga seni rebana tidak sekadar menjadi bagian dari perayaan hari jadi daerah, tetapi juga tetap hidup dalam kegiatan masyarakat,” kata Sudjito.

Menurutnya, dukungan terhadap kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan tidak terbatas pada layanan transportasi laut, tetapi juga dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya masyarakat.

“Di tengah perayaan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan, lomba rebana menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk merawat tradisi Islam melalui seni, kebersamaan, dan lantunan syair keagamaan,” pungkasnya. (adv)

NUNUKAN – Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nunukan menurun dari 2,71 persen pada 2024 menjadi 2,61 persen pada 2025. Meski menunjukkan perbaikan, penurunan tersebut belum cukup untuk menggambarkan apakah masyarakat telah memperoleh pekerjaan yang produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan.

Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyampaikan capaian itu dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Nunukan, Senin (12/10/2026). Selain pengangguran, pemerintah daerah juga mencatat penurunan angka kemiskinan dari 5,73 persen pada 2024 menjadi 5,27 persen pada 2025.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Nunukan pada 2025 tercatat sebesar 3,98 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 69,27 menjadi 69,87.

Data tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada sejumlah indikator pembangunan. Namun, angka pengangguran terbuka hanya menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Indikator itu belum menjelaskan kualitas pekerjaan, tingkat pendapatan, maupun kepastian kerja yang dimiliki masyarakat.

Karena itu, tantangan pembangunan ketenagakerjaan tidak berhenti pada menekan angka pengangguran. Ketersediaan pekerjaan yang produktif, pendapatan yang memadai, dan kesempatan kerja yang sesuai dengan keterampilan masyarakat tetap menjadi persoalan yang perlu dijawab.

Bagi Nunukan sebagai daerah perbatasan, penguatan sektor ekonomi lokal menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas kesempatan kerja. Potensi pertanian, perikanan, rumput laut, dan perdagangan perlu didukung agar tidak hanya menghasilkan aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka peluang penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Pemerintah daerah juga perlu memastikan pertumbuhan ekonomi memberi manfaat lebih luas, termasuk bagi pekerja informal dan masyarakat di wilayah terpencil. Penurunan pengangguran akan lebih bermakna apabila diikuti peningkatan pendapatan serta berkurangnya kerentanan ekonomi rumah tangga.

Capaian 2025 menjadi modal bagi Kabupaten Nunukan untuk melanjutkan perbaikan. Namun, ukuran keberhasilannya bukan semata-mata seberapa rendah angka pengangguran, melainkan sejauh mana masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak dan mampu menopang kehidupan mereka. (adv)