Bayar Upah di Bawah Standar, Perusahaan di Kaltara Terancam Sanksi

TANJUNG SELOR – Perusahaan yang membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum terancam berhadapan dengan konsekuensi hukum. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan, kewajiban memenuhi standar upah bukan hal yang bisa ditawar oleh perusahaan.

Kepatuhan terhadap ketentuan pengupahan menjadi salah satu aspek yang diperiksa dalam pengawasan norma ketenagakerjaan.

Pemerintah memastikan perusahaan tidak mengabaikan hak pekerja, terutama terkait besaran upah yang diterima setiap bulan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disnakertrans Kaltara, H. Asnawi, mengatakan tim pengawas ketenagakerjaan secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kaltara.

Salah satu fokus pemeriksaan tersebut adalah memastikan pembayaran upah telah sesuai dengan ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah.

“Dalam pemeriksaan norma ketenagakerjaan, salah satu yang diperiksa adalah masalah upah. Yang jelas, perusahaan tidak boleh membayar upah pekerja di bawah upah minimum,” tegas Asnawi.

Dia menjelaskan, ketentuan pengupahan di daerah mencakup beberapa tingkatan, yakni Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Setiap perusahaan wajib memperhatikan ketentuan upah minimum yang berlaku sesuai wilayah dan sektor usahanya. Dengan demikian, pemenuhan hak pekerja tidak semata-mata bergantung pada kebijakan internal perusahaan.

Di sisi lain, Asnawi menyebut penetapan upah minimum mempertimbangkan kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha.

Pemerintah berupaya mencari titik keseimbangan agar peningkatan kesejahteraan pekerja tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha.

Proses pembahasan dilakukan melalui Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi.

“Serikat pekerja tentu menginginkan upah yang lebih tinggi, sedangkan pengusaha juga memiliki pertimbangan tersendiri. Pemerintah berada di tengah-tengah untuk memfasilitasi agar keputusan yang diambil bisa mempertimbangkan kedua kepentingan tersebut,” ungkapnya.

Meski demikian, pertimbangan kemampuan perusahaan dalam proses penetapan upah tidak menghapus kewajiban untuk mematuhi ketentuan minimum yang telah ditetapkan.

Asnawi mengatakan, Disnakertrans Kaltara berharap pengawasan ketenagakerjaan dapat memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran hak pekerja.
“Sebab, Kepatuhan terhadap aturan pengupahan juga menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan industrial agar tetap kondusif antara pekerja dan perusahaan,” pungkasnya. (adv)