NUNUKAN – Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Nunukan menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) II Kalimantan Utara (Kaltara).

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyiapan sejumlah personel serta satu unit mobil ambulans yang akan bersiaga secara mobile di setiap lokasi pertandingan.

Sekretaris PMI Kabupaten Nunukan, Ilham, Bahar menegaskan, keterlibatan PMI dalam Porwada II merupakan bagian dari kolaborasi yang telah terbangun dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nunukan, khususnya dalam memberikan layanan pertolongan pertama dan penanganan darurat selama kegiatan berlangsung.

“PMI tentu akan mendukung penuh kegiatan Porwada II Kaltara. Kami akan menurunkan personel dan satu unit mobil ambulans yang akan bergerak secara mobile ke setiap pertandingan untuk memastikan kesiapsiagaan layanan kesehatan,” ujar Ilham kepada media usai berkoordinasi dengan anggota PWI Nunukan di Markas PMI, Senin (20/4/2026).

Selain dukungan medis, PMI bersama PWI juga mendorong pelaksanaan kegiatan sosial berupa donor darah sebagai bagian dari rangkaian Porwada II Kaltara.

Menurut Ilham, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kepedulian sosial masyarakat sekaligus membantu pemenuhan stok darah di Kabupaten Nunukan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Nunukan untuk terlibat dalam kegiatan kemanusiaan ini. Donor darah tidak hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan pendonor,” katanya.

Sementara itu, Ketua Sub Panitia Besar (PB) Porwada II Kaltara, Dino, mengapresiasi dukungan PMI Nunukan dalam menyukseskan ajang olahraga wartawan tersebut.

Ia menilai kehadiran PMI tidak hanya memberikan rasa aman bagi peserta dan panitia, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan Porwada.

“Kami sangat mengapresiasi kolaborasi antara PWI dan PMI Nunukan. Kehadiran PMI dengan layanan medis dan kegiatan donor darah tentu menjadi nilai tambah bagi Porwada II Kaltara, tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai kegiatan yang membawa manfaat sosial bagi masyarakat,” ujar Dino, sapaan akrabnya.

Dino berharap sinergi antara berbagai pihak, termasuk PMI, dapat terus terjalin sehingga pelaksanaan Porwada II Kaltara berjalan lancar, aman, dan memberikan dampak positif yang luas.

“Porwada bukan sekadar kompetisi, tetapi juga momentum untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat,” pungkasnya. (bed)

NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahman, melaksanakan kunjungan daerah pemilihan (dapil) di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Sabtu (18/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap langsung aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan yang hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Dalam kunjungan tersebut, Rahman berdialog dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga perwakilan kelompok nelayan dan petani.

Sejumlah isu strategis mencuat, di antaranya kondisi infrastruktur jalan yang dinilai belum merata, layanan kesehatan dan pendidikan yang perlu ditingkatkan, serta kebutuhan penguatan ekonomi masyarakat perbatasan.

Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia dinilai memiliki peran strategis sebagai beranda terdepan Indonesia.

Namun demikian, masyarakat berharap perhatian pemerintah terhadap pembangunan di wilayah ini tidak hanya bersifat wacana, melainkan diwujudkan secara konkret dan berkelanjutan.

“Melalui kunjungan dapil ini, saya ingin mendengar langsung kebutuhan dan keluhan masyarakat. Semua aspirasi akan kami perjuangkan agar dapat masuk dalam program pembangunan daerah,” ujar Rahman.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua PC Tidar Kabupaten Nunukan yang menyampaikan dukungan sekaligus penegasan pentingnya kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat.

Menurutnya, kebijakan yang diambil harus benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, khususnya bagi masyarakat perbatasan.

“Kami dari Tidar siap bersinergi dan mengawal aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah perbatasan agar mendapat perhatian lebih serius,” ungkapnya.

Kunjungan dapil ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran bagi masyarakat Pulau Sebatik. (adv)

NUNUKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nunukan, pekan lalu.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj Gubernur Kaltara Tahun 2025 kepada DPRD. Melalui monev tersebut, legislatif ingin memastikan realisasi program pembangunan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Monev di wilayah Nunukan dipimpin anggota Pansus LKPj, Ruman Tumbo, SH., dan Ladulah, S.Hi., yang turun langsung meninjau berbagai proyek strategis lintas sektor.

Fokus peninjauan meliputi infrastruktur jalan, sektor pendidikan, hingga fasilitas pendukung pelayanan publik.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut mendampingi kegiatan ini, di antaranya Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hasanuddin, S.Pd., M.Si., serta perwakilan Dinas PUPR bidang Bina Marga dan Perumahan, termasuk PPK Bambang Hermanto, S.T. Hadir pula pihak kontraktor, konsultan, dan perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Nunukan.

Adapun proyek yang menjadi objek evaluasi antara lain pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkar Pulau Nunukan, pembangunan coastal road, serta peningkatan jalan lingkungan di sejumlah titik.

Dari sektor pendidikan, Pansus meninjau pengadaan peralatan laboratorium IPA dan TIK di beberapa SMA, pembangunan ruang kelas baru Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga pembangunan unit sekolah baru SMAN 3 Nunukan.

Selain itu, pembangunan gedung kantor UPTD Bapenda Kelas A wilayah Nunukan serta pekerjaan marka jalan oleh Dinas Perhubungan juga tak luput dari evaluasi.

Ruman Tumbo menegaskan, monev ini menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program yang telah dianggarkan benar-benar terealisasi dengan baik dan sesuai spesifikasi.

“Melalui monev ini, kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan optimal, baik dari sisi kualitas maupun manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ladulah menambahkan, hasil temuan di lapangan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur.

“Kami akan mencermati setiap temuan di lapangan sebagai bahan masukan agar ke depan pelaksanaan program semakin baik,” katanya.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltara berharap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. (adv)

NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., melaksanakan kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) di Hotel Fortuna, Nunukan, Sabtu (18/4/2026).

Kegiatan ini dimanfaatkan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi dengan konstituen di wilayah perbatasan.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan terbuka, Muhammad Nasir menegaskan, Kundapil bukan sekadar agenda formal, melainkan instrumen penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan dalam kebijakan di tingkat provinsi.

“Sebagai wakil rakyat dari dapil Nunukan, saya memiliki tanggung jawab moral untuk terus hadir, berkomunikasi, dan mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Apa yang menjadi harapan warga, itulah yang kami perjuangkan di DPRD,” ujarnya.

Ia juga memaparkan sejumlah langkah advokasi yang telah dilakukan selama menjabat, termasuk dorongan terhadap kebijakan yang berpihak pada masyarakat perbatasan.

Fokus tersebut meliputi penguatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta dukungan bagi sektor perikanan dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat Nunukan.

Kegiatan ini turut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat. Sejumlah aspirasi disampaikan warga, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar, peningkatan akses layanan publik, hingga permodalan bagi pelaku usaha kecil.

Seluruh masukan tersebut, menurutnya, akan menjadi bahan perjuangan di DPRD melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Aspirasi masyarakat adalah amanah. InsyaAllah akan saya kawal dan perjuangkan dengan sungguh-sungguh agar dapat diwujudkan dalam program dan kebijakan yang nyata,” tegasnya.

Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi warga.

Melalui Kundapil ini, diharapkan terjalin komunikasi dua arah yang lebih efektif antara masyarakat dan wakil rakyat, guna mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan, khususnya di Kabupaten Nunukan. (adv)

TARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah daerah agar berjalan sesuai rencana dan benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal ini diwujudkan melalui kegiatan monitoring lapangan oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun 2025 di Kota Tarakan, Senin (13/04/2026).

Anggota Pansus LKPj, H. Yancong menyampaikan, monitoring ini merupakan langkah konkret DPRD untuk memastikan seluruh program yang telah dianggarkan dalam APBD 2025 terealisasi dengan baik, tidak hanya sebatas laporan administrasi.

“Kami ingin memastikan bahwa program-program pemerintah tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar politisi Gerindra ini di sela kegiatan.

Hal senada disampaikan Jufri Budiman. Pemilik 5.827 suara ini menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan guna melihat kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program.

“Dengan turun langsung, kami bisa melihat kondisi riil di lapangan, baik progres pembangunan maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Pansus melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi strategis di Tarakan, di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, pembangunan Gedung Kantor UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan, Pelabuhan Tengkayu I, serta SMAN 5 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan.

Anggota Pansus lainnya, Dr. Syamsuddin Arfah menegaskan, pengawasan DPRD merupakan bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Adi Nata Kusuma menambahkan, kegiatan monitoring ini juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program ke depan.

“Hasil monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program ke depan bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ungkap Politisi asal Partai Golkar tersebut.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltara berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Tarakan. (adv)

TARAKAN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara serta pihak Kahutindo di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung Provinsi Kaltara di Tarakan, Selasa (14/4/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Tamara Moriska, ini membahas usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan ketenagakerjaan guna memperkuat sistem pengawasan di daerah.

Plt. Kepala Disnakertrans Kaltara, Asnawi, menjelaskan, gagasan pembentukan satgas berangkat dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota DPRD.

Ia menegaskan, secara regulasi pembentukan Satgas memungkinkan dan telah diterapkan di sejumlah daerah lain.

“Secara prinsip daerah diperkenankan membentuk Satgas sepanjang untuk kepentingan masyarakat. Namun yang terpenting adalah memastikan Satgas ini nantinya bisa berjalan efektif dan tidak terkendala anggaran,” ujarnya.

Asnawi juga menyoroti keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan di Kaltara. Saat ini, satu orang pengawas harus menangani puluhan perusahaan di wilayah yang cukup luas.

“Dengan kondisi tersebut, tentu menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pengawasan berjalan optimal,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Kahutindo, Muhammad Syamsuddin Rifai, menilai pembentukan Satgas merupakan langkah mendesak. Ia menyebut masih banyak pelanggaran ketenagakerjaan yang belum tertangani secara maksimal.

“Satgas ini bukan untuk mengambil alih tugas pengawas, tetapi sebagai pendukung agar pengawasan lebih maksimal dan pelanggaran bisa segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Muhammad Hatta, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut, dengan catatan adanya kejelasan terkait tugas dan ruang lingkup kerja Satgas.

“Secara umum ini baik, karena membantu pemerintah. Namun perlu diperjelas sektor mana saja yang menjadi fokus kerja Satgas agar tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, yang menekankan pentingnya kejelasan sumber pembiayaan dalam pembentukan Satgas tersebut.

Komisi IV DPRD Kaltara berencana menindaklanjuti pembahasan ini melalui rapat lanjutan dengan melibatkan pihak-pihak strategis, termasuk aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, guna mematangkan rencana pembentukan Satgas pengawasan ketenagakerjaan di Kaltara. (adv)

TANA TIDUNG – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan monitoring terhadap sejumlah program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Tahun 2025 di Kabupaten Tana Tidung, Rabu (15/04/2026).

Kegiatan ini dipimpin oleh anggota Pansus LKPJ, yakni H. Alimuddin, ST., H. Hamka, S.IP., MH., dan Herman, S.Pi., sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertuang dalam LKPJ Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.

Dalam monitoring tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi strategis. Salah satunya di SMK Negeri 1 Tana Tidung, untuk mengecek program pengadaan komputer guna menunjang pembelajaran berbasis teknologi bagi siswa.

Selain itu, tim juga meninjau pembangunan ruang kelas dan ruang UKS di SLB Negeri Tana Tidung. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sekaligus memberikan layanan kesehatan dasar bagi siswa berkebutuhan khusus.

Tak hanya sektor pendidikan, Pansus LKPJ juga memantau pembangunan Jalan Trans Kalimantan Utara menuju Tideng Pale yang menjadi akses utama ke pusat kota. Proyek infrastruktur ini dinilai strategis dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, tim turut mengecek pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik ruas Jalan Trans Kalimantan Utara. Program ini ditujukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.

H. Alimuddin menegaskan, kegiatan monitoring ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan anggaran digunakan secara efektif.

“Kegiatan monitoring ini penting untuk melihat langsung progres pelaksanaan program di lapangan, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Herman yang menyebut hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan LKPJ Gubernur.

Sementara itu, H. Hamka menekankan pengawasan langsung menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Hasil monitoring ini akan kami sampaikan dalam pembahasan Pansus sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah provinsi,” katanya.

Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Kalimantan Utara berharap pelaksanaan pembangunan di daerah dapat berjalan optimal, transparan, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tana Tidung. (adv)

TANJUNG SELOR – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2025 di wilayah Kabupaten Bulungan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang dilaporkan dalam LKPJ Gubernur, guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.

Monitoring dilakukan oleh anggota Pansus LKPJ, yakni Alimuddin, ST., H. Hamka, S.IP., dan Herman, S.Pi, dengan meninjau langsung berbagai proyek strategis yang tengah berjalan.

Agenda diawali dengan peninjauan pembangunan jalan di kawasan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kunjungan tersebut, Pansus memastikan kualitas pekerjaan serta progres pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas kelembagaan berjalan optimal.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memiliki kualitas yang baik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Alimuddin di sela-sela kegiatan.

Selanjutnya, Pansus meninjau kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Utara. Mereka menekankan bahwa kesiapan lahan merupakan tahapan krusial dalam menentukan kelancaran pembangunan fisik ke depan.

“Pematangan lahan ini menjadi fondasi utama. Jika tahap awal tidak maksimal, maka akan berdampak pada seluruh proses pembangunan berikutnya,” tegasnya.

Monitoring juga dilakukan terhadap pematangan lahan Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Kalimantan Utara. Proyek ini dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penguatan sektor ekonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu, Pansus turut meninjau pengadaan meubeleur di Gedung Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara. Peninjauan difokuskan pada kesesuaian spesifikasi barang serta kelengkapan sarana pendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur.

Rangkaian monitoring dilanjutkan dengan peninjauan kegiatan pematangan lahan dan pemancangan untuk pembangunan Kantor BPSDM. Proyek ini dinilai strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah.

“Pembangunan BPSDM ini sangat penting karena menyangkut peningkatan kualitas SDM aparatur. Kami berharap fasilitas ini nantinya benar-benar mendukung peningkatan kompetensi ASN,” tambah H. Hamka.

Setelah melakukan peninjauan lapangan, Pansus LKPJ menggelar pertemuan di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Pertemuan tersebut membahas kelengkapan berkas pendukung dari seluruh kegiatan yang telah dimonitoring, sebagai bahan analisis dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur.

Melalui kegiatan ini, Pansus LKPJ DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

“Hasil monitoring ini akan menjadi bahan evaluasi penting bagi kami dalam memberikan rekomendasi yang konstruktif demi perbaikan pembangunan ke depan,” pungkasnya. (adv)

TANJUNG SELOR – Meningkatnya laporan tindak kriminalitas dengan kekerasan, ancaman, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang meresahkan warga Kalimantan Utara, mendapat perhatian serius DPRD Provinsi Kaltara.

Komisi I DPRD Kaltara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait, Senin (13/4/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kaltara itu menghadirkan unsur penegak hukum dan keamanan, di antaranya perwakilan Diskrimsus Polda Kaltara, Polresta Bulungan, Kapolsek Sekatak, Kodim 0903/Bulungan, Danramil Sekatak 0903-14, serta Satpol PP Kaltara.

Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, ST menegaskan, rapat ini menjadi langkah koordinasi bersama dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT). Ia menilai situasi yang berkembang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Situasi ini tidak bisa dibiarkan. Kami mendorong langkah konkret dan sinergi lintas sektor agar masyarakat benar-benar merasa aman,” tegasnya.

Dalam RDP tersebut, tiga isu utama menjadi sorotan, yakni maraknya aksi begal, praktik sabung ayam, dan peredaran narkoba. Isu begal di jalur Sekatak–Bengara dan Sekatak–Betayau menjadi perhatian khusus karena dinilai memicu keresahan masyarakat.

Alimuddin juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, termasuk menjamin perlindungan bagi pelapor. Ia meminta koordinasi antarinstansi diperkuat untuk mendorong langkah pencegahan yang lebih menyeluruh.

Dari hasil rapat, DPRD Kaltara merumuskan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya pembentukan pos pengamanan di titik rawan, pengaktifan kembali poskamling, peningkatan patroli, serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih aktif melaporkan tindak kriminal.

RDP ditutup dengan komitmen bersama seluruh pihak untuk meningkatkan koordinasi dan mengambil langkah cepat guna menekan angka kriminalitas, sehingga tercipta kondisi yang aman dan kondusif di Kalimantan Utara.

Sementara perwakilan Polda Kaltara, Kombes Pol Yudistira Windiawan mengungkapkan, berdasarkan data Januari hingga April 2026, belum terdapat laporan resmi terkait aksi begal di wilayah Kaltara. Ia menyoroti besarnya pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi publik.

“Banyak informasi beredar di media sosial yang tidak disertai laporan resmi. Tanpa laporan, proses penanganan tentu terhambat. Kami mengimbau masyarakat segera melapor jika mengalami atau mengetahui kejadian,” jelasnya.

Senada, Kasat Reskrim Polresta Bulungan, Rio Adi Pratama menyebutkan, dalam beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan tren kasus kejahatan. Tercatat pada 2026 terdapat empat laporan, dengan satu kasus telah diselesaikan.

Ia menambahkan, sejumlah kejadian yang viral di media sosial, seperti dugaan pembuntutan dan penghadangan, setelah ditelusuri belum memenuhi unsur tindak pidana atau tidak dilaporkan secara resmi.

“Patroli rutin terus kami tingkatkan di titik rawan. Kami pastikan setiap laporan yang masuk ditangani secara serius,” ujarnya.

Di sisi lain, perwakilan Kodim 0903/Bulungan, Danramil Sekatak, dan Satpol PP Kaltara menyatakan kesiapan mendukung Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui sinergi lintas sektor ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan kriminalitas di Kalimantan Utara dapat berjalan lebih efektif dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. (adv)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara melalui Panitia Khusus (Pansus) IV terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.

Upaya ini diperkuat melalui kunjungan kerja ke Pusat Perbukuan (Pusbuk), Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kamis (9/4/2026).

Rombongan Pansus IV yang dipimpin Ketua Pansus, Dr. Syamsuddin Arfah, bersama anggota Tamara Moriska, SH., MH., Muhammad Hatta, Listiani, Rahman, S.K.M., dan Dino Andrian, SH., diterima langsung oleh Kepala Pusat Perbukuan, Supriyanto, S.Pd., M.A.

Syamsuddin Arfah mengungkapkan, pembahasan Ranperda kini telah memasuki tahap substansi dan segera dirampungkan. Ia menegaskan pentingnya regulasi ini sebagai fondasi penguatan budaya literasi di Kalimantan Utara.

“Pembahasan sudah sampai pada batang tubuh. Kami berharap perda ini bisa menjadi pilot project dan menjadi rujukan bagi daerah lain,” ujarnya.

Inisiatif DPRD Kaltara tersebut mendapat apresiasi dari Pusat Perbukuan. Supriyanto menilai langkah ini sebagai terobosan progresif, bahkan menyebut Kalimantan Utara sebagai provinsi pertama yang menginisiasi regulasi perbukuan secara komprehensif di tingkat daerah.

Menurutnya, regulasi ini sangat penting untuk memperbaiki tata kelola perbukuan agar mampu menghadirkan buku yang bermutu, terjangkau, dan merata. Namun, ia juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi, terutama rendahnya kemampuan memahami bacaan di kalangan siswa.

“Sekitar 98 persen siswa sekolah dasar menyukai membaca, tetapi kemampuan memahami bacaan masih rendah. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” jelasnya.

Anggota Pansus IV, Dino Andrian, turut menyoroti kesenjangan antara minat dan kemampuan membaca generasi muda. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang utama penyusunan Ranperda.

“Kami melihat ada gap antara minat dan kemampuan membaca. Ini yang ingin dijawab melalui regulasi,” katanya.

Lebih lanjut, Supriyanto menekankan persoalan utama bukan terletak pada minat, melainkan pada kualitas serta kesesuaian buku dengan usia pembaca. Karena itu, regulasi diharapkan mampu menjamin ketersediaan buku yang relevan dan berkualitas.

Ranperda ini juga diarahkan untuk memperkuat literasi dasar, mendorong lahirnya penulis lokal, serta memperluas akses buku hingga ke wilayah pelosok. DPRD Kaltara optimistis regulasi tersebut dapat menjadi percontohan nasional dalam pengembangan perbukuan berbasis daerah.

Sebagai tindak lanjut, pembahasan akan dilanjutkan secara intensif, termasuk proses harmonisasi regulasi serta pendampingan dari Kejaksaan. Ranperda ini diharapkan mampu memperkuat budaya literasi sekaligus mendorong kemandirian daerah dalam pengelolaan perbukuan tanpa bertentangan dengan kebijakan nasional. (adv)