NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) daerah pemilihan Nunukan, Rismanto, memanfaatkan masa reses dengan turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di RT 14, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, kelompok tani setempat menyuarakan berbagai kebutuhan mendesak demi meningkatkan produktivitas pertanian, mulai dari pupuk, bibit, hingga mesin penggilingan padi.

Kegiatan reses tersebut menjadi wadah dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat, khususnya para petani yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana.

Liter Solena, perwakilan kelompok tani, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Rismanto di tengah masyarakat. Menurutnya, momen reses menjadi kesempatan penting bagi petani untuk menyampaikan langsung kebutuhan di lapangan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak yang sudah hadir di tempat kami. Ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan langsung kebutuhan petani,” ujar Liter Solena.

Ia mengungkapkan, para petani di wilayah tersebut masih menghadapi kendala pada lahan kering. Ketersediaan pupuk dan bibit dinilai masih sangat kurang, terutama untuk komoditas sayuran seperti sawi, bayam, kangkung, tomat, lombok (cabai), dan timun.

Selain itu, pada lahan basah, petani juga membutuhkan dukungan berupa pompa racun (hand sprayer), pupuk, serta sarana pendukung pertanian lainnya guna menunjang produktivitas hasil panen.

Aspirasi serupa disampaikan Basri, anggota Kelompok Tani Sinar Binusan. Ia berharap adanya bantuan mesin penggilingan padi agar hasil panen petani dapat dikelola secara mandiri dan memiliki nilai tambah.

“Kami sangat berharap bisa mendapatkan bantuan penggilingan padi agar hasil panen bisa dikelola sendiri dan memberi nilai tambah bagi petani,” kata Basri.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Rismanto menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme di DPRD Provinsi Kaltara.

Ia menyebut sektor pertanian sebagai salah satu fokus penting, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Nunukan.

“Kegiatan reses ini memang untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi akan kami catat dan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” ujar Rismanto.

Reses tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan anggota kelompok tani setempat yang berharap adanya perhatian nyata dari pemerintah provinsi terhadap penguatan sarana dan prasarana pertanian di Desa Binusan. (adv)

NUNUKAN – Persoalan air bersih, listrik, hingga akses internet mewarnai kegiatan penyerapan aspirasi (Reses) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Daerah Pemilihan (Dapil) IV Nunukan, Rismanto, di Desa Rahayu (Sebakis), Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, warga menyuarakan kebutuhan dasar yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.

Politisi Partai NasDem yang juga Anggota Komisi III DPRD Kaltara itu menyambangi langsung masyarakat pada Reses masa persidangan II tahun 2026. Sejumlah persoalan mendasar disampaikan warga secara terbuka.

Salah satu keluhan utama adalah keterbatasan akses air bersih. Selama ini, masyarakat masih mengandalkan sumur gali manual untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, distribusi air ke rumah-rumah dinilai menyulitkan.

“Kami ini gali sumur sendiri secara manual. Tapi untuk distribusi ke rumah-rumah susah. Harapan kami ada bantuan pipa atau dibuatkan penampungan air bersih secara massal supaya lebih mudah,” ujar Abu, salah seorang warga, Senin (16/02/2026).

Selain air bersih, warga juga berharap adanya solusi transportasi bagi pelajar. Mereka mengusulkan bantuan truk angkutan sekolah atau kerja sama dengan perusahaan PT SIL-SIP untuk membantu antar-jemput siswa.

“Anak-anak sekolah kadang kesulitan kendaraan. Kalau bisa ada bantuan truk untuk antar jemput atau kerja sama dengan perusahaan supaya lebih terjamin,” ungkap warga lainnya.

Di sektor infrastruktur, kondisi jalan tani turut menjadi perhatian. Jalan tersebut merupakan akses vital bagi kelompok tani dalam mengangkut hasil pertanian, namun kondisinya rusak dan becek saat musim hujan.

“Kalau musim hujan, jalan becek dan sulit dilewati. Kami mohon diperhatikan karena itu akses utama petani,” kata perwakilan kelompok tani.

Tak hanya itu, jaringan internet yang tidak stabil juga menjadi keluhan. Di tengah kebutuhan digital untuk pendidikan dan usaha, akses internet dinilai sangat mendesak.

Persoalan listrik pun belum sepenuhnya teratasi. Warga mengaku masih iuran membeli bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoperasikan genset secara swadaya.

“Untuk listrik, kami masih patungan beli BBM. Listrik sulit masuk ke sini. Kami berharap ada bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) supaya lebih mandiri,” ujar warga Desa Rahayu.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rismanto menyatakan akan menindaklanjuti usulan masyarakat sesuai kewenangan dan mekanisme di DPRD Kaltara.

“Semua aspirasi ini sudah saya catat. Air bersih, jalan tani, listrik, internet, hingga transportasi pelajar akan kita komunikasikan dengan dinas terkait. Kita akan perjuangkan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran,” tegas Rismanto.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pihak swasta dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Untuk bantuan transportasi pelajar misalnya, tentu perlu komunikasi dengan pihak perusahaan. Kita akan coba fasilitasi agar ada solusi bersama,” ucapnya.

Rismanto menjelaskan, kegiatan Reses merupakan momentum penting bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung kebutuhan riil masyarakat.

“Reses ini bukan sekadar agenda formal, tapi kesempatan kami menyerap aspirasi secara langsung. Apa yang disampaikan warga menjadi bahan perjuangan kami di DPRD,” pungkasnya. (adv)

NUNUKAN – Keterbatasan jaringan internet dan minimnya fasilitas laboratorium di sekolah menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Ladullah, di Sweetnes Cafe, Kabupaten Nunukan, Rabu (17/2/2026) sore.

Dalam agenda penjaringan aspirasi tersebut, para pelajar dan masyarakat menyuarakan langsung berbagai persoalan pembangunan, terutama ketertinggalan infrastruktur teknologi komunikasi di wilayah perbatasan.

Mewakili pelajar SMK Negeri 1 Nunukan, Muhammad Risal mengungkapkan kondisi jaringan internet yang kerap “timbul tenggelam” menjadi hambatan serius dalam proses pembelajaran berbasis digital.

Menurutnya, akses internet yang tidak stabil mengganggu pencarian referensi, pengerjaan tugas daring, hingga pelaksanaan ujian atau praktik berbasis teknologi.

“Nunukan masih mengalami ketertinggalan infrastruktur komunikasi dan informasi. Kami sering kesulitan karena jaringan tidak stabil. Ini memperlihatkan kesenjangan digital yang masih dirasakan pelajar di perbatasan dibandingkan daerah lain,” ujar Risal.

Tak hanya soal jaringan, ia juga menyoroti keterbatasan sarana praktik di sekolah. Rasio perangkat yang belum memadai membuat siswa harus bergantian menggunakan alat praktik. Bahkan, laboratorium belum tersedia secara lengkap sehingga pembelajaran vokasi dinilai kurang maksimal.

“Kami masih bergantian menggunakan peralatan praktik karena jumlahnya terbatas, dan laboratorium belum lengkap. Ini tentu berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan,” tambahnya.

Kondisi tersebut, lanjut Risal, memperlihatkan belum meratanya sarana penunjang pendidikan kejuruan di wilayah perbatasan. Sistem penggunaan ruang praktik secara bergantian antar kelas dinilai mengurangi intensitas pembelajaran yang menjadi inti pendidikan vokasi.

Menanggapi aspirasi itu, H. Ladullah mengapresiasi keberanian para pelajar menyampaikan kondisi riil di sekolah. Ia menilai suara generasi muda sangat penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

“Saya sangat mengapresiasi pertanyaan dari adik-adik. Apa yang disampaikan tadi menggambarkan adanya kesenjangan yang dihadapi pelajar di daerah kita. Jika tidak diutarakan, kami mungkin tidak mengetahui secara rinci persoalan yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengakui, keterbatasan jaringan internet di wilayah perbatasan memang menjadi tantangan besar dalam pengembangan pendidikan berbasis teknologi. Perbedaan fasilitas semakin terasa ketika pelajar Nunukan harus berkompetisi dengan pelajar dari luar daerah yang memiliki sarana lebih lengkap.

“Ketika pelajar kita berkompetisi dengan pelajar dari luar daerah, khususnya Jawa, tentu terlihat perbedaan fasilitas. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan jaringan di sejumlah titik masih sulit dijangkau. Bahkan dalam kondisi tertentu, pelajar harus berpindah lokasi hanya untuk mendapatkan sinyal yang stabil.

“Masalah jaringan memang masih sulit didapat di beberapa titik. Ini fakta di lapangan yang perlu mendapat perhatian serius,” tegasnya.

Seluruh aspirasi terkait peningkatan kualitas jaringan internet dan kelengkapan laboratorium, lanjut Ladullah, akan dibawa dalam pembahasan di tingkat provinsi.

Ia memastikan suara pelajar Nunukan menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan, agar pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi di wilayah perbatasan mampu menjawab kebutuhan pendidikan digital yang terus berkembang. (bed)

NUNUKAN – Persoalan jalan lingkungan rusak hingga keterbatasan ruang kelas menjadi keluhan utama warga Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan saat Anggota DPRD Nunukan, Ustania, SE menggelar reses, Minggu (15/2/2026).

Dalam pertemuan tatap muka tersebut, masyarakat berharap kebutuhan dasar di lingkungan mereka segera mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Pertemuan yang menghadirkan warga dari sejumlah RT di Kelurahan Nunukan Barat itu berlangsung interaktif. Warga secara bergantian menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari infrastruktur lingkungan hingga layanan pendidikan.

Beberapa keluhan yang mencuat di antaranya kondisi jalan lingkungan yang rusak, drainase tersumbat yang kerap memicu genangan saat hujan, serta minimnya penerangan jalan umum. Selain itu, kebutuhan ruang kelas baru dan fasilitas belajar yang layak di sekolah dasar setempat juga menjadi perhatian utama warga.

Anggota DPRD Nunukan dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut mendengarkan setiap masukan warga secara langsung. Ustania menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas dalam pembahasan di lembaga legislatif.

“Kebutuhan dasar seperti infrastruktur lingkungan dan pendidikan tidak boleh diabaikan. Semua aspirasi ini akan kami perjuangkan dalam pembahasan di DPRD,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dominannya aspirasi di sektor pendidikan. Warga meminta adanya penambahan ruang kelas serta perbaikan sarana sekolah dasar agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal.

“Usulan pendidikan akan diselaraskan dengan program pemerintah daerah, karena pendidikan tidak boleh terabaikan. Fasilitas belajar yang memadai tentunya akan kami sampaikan dalam pembahasan rapat-rapat dewan,” tegasnya.

Peserta reses didominasi kalangan ibu rumah tangga yang berharap wakil rakyat dapat memperjuangkan kebutuhan lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam sesi tanya jawab, Ustania turut menjelaskan mekanisme pengajuan usulan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) dewan.

“Setiap aspirasi yang dihimpun akan dibahas bersama anggota DPRD lain sesuai daerah pemilihan, kemudian diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah,” jelasnya.

Reses DPRD merupakan kegiatan rutin anggota dewan pada masa sidang. Untuk pekan ini, agenda reses berlangsung pada 15 hingga 20 Februari 2026. Seluruh anggota DPRD kembali ke daerah pemilihan masing-masing guna menjaring aspirasi konstituen dan menyerap kebutuhan riil masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan. (bed)

NUNUKAN – Sinergitas TNI Angkatan Laut (TNI AL) melalui Lanal Nunukan bersama Bea Cukai Nunukan kembali membuahkan hasil.

Tim gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan tas, sepatu, dan berbagai barang branded asal Tawau, Malaysia, yang hendak masuk ke wilayah Nunukan melalui jalur laut, Sabtu (14/02/2026) di Dermaga Tradisional Yamaker.

Danlanal Nunukan, Kolonel Laut (P) Primayantha Maulana Malik mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi intelijen yang diterima Tim Quick Response (TQR) Lanal Nunukan terkait rencana pengiriman barang-barang bermerek dari wilayah Simpang Tiga, Malaysia, menuju Nunukan.

Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi intensif bersama Bea Cukai Nunukan.

Berkat langkah cepat dan terukur, tim gabungan melakukan pemeriksaan terhadap KM Cahaya Jamaker (GT 28) yang sandar di Pangkalan Tradisional Yamaker.

“Dari hasil pemeriksaan fisik, petugas kami menemukan 4 kardus besar dan 2 koper berisi berbagai barang branded tanpa dokumen kepabeanan yang sah,” kata Primayantha.

Barang-barang tersebut terdiri atas tas, sepatu, dompet, jam tangan, hijab, parfum, serta berbagai produk fashion dan aksesoris dari merek internasional maupun regional seperti Adidas, Nike, Puma, Dior, hingga Bonia.

Seluruh barang yang diduga hasil penyelundupan langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, pendataan, serta proses penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan tegas ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

“Dalam aturan tersebut ditegaskan, setiap orang yang memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean tanpa memenuhi kewajiban kepabeanan, termasuk tanpa pembayaran bea masuk dan pajak, dapat dikenakan sanksi pidana maupun administrasi,” ungkapnya.

Keberhasilan ini tidak hanya menjadi wujud penegakan hukum, tetapi juga langkah konkret dalam melindungi penerimaan negara dari potensi kerugian akibat praktik penyelundupan.

“Jika dikalkulasikan, total nilai barang selundupan tersebut, sekitar Rp 88.230.903. Adapun nilai potensi kerugian negara akibat kasus ini, sekitar Rp 41.509.779,” sebutnya.

Sinergitas antara Lanal Nunukan dan Bea Cukai Nunukan pun dinilai semakin solid dalam menjaga perairan perbatasan dari berbagai aktivitas ilegal.

“Kolaborasi yang terbangun diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku serta memperkuat pengawasan maritim di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan yang rawan menjadi jalur masuk barang ilegal,” pungkasnya. (bed)

Di balik deru mesin traktor yang kelak membelah sawah-sawah Krayan, ada kisah panjang tentang perjalanan, pengorbanan, dan tekad menghadirkan negara hingga ke tapal batas.

Syamsul Bahri

KRAYAN bukan sekadar wilayah di peta Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ia adalah daerah perbatasan yang terisolasi, dikelilingi hutan lebat dan medan berat, dengan akses terbatas yang kerap menguji kesabaran siapa pun yang ingin mencapainya.

Namun keterbatasan itu tak menyurutkan langkah pemerintah untuk mendukung denyut pertanian masyarakat setempat.
Kementerian Pertanian (Kementan) mendistribusikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk Krayan, berupa 28 unit traktor roda empat (jonder/rotavator), 14 unit traktor roda dua, serta 10 unit rice planter.

Bantuan ini diharapkan mampu mendorong produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia tersebut.

Masalahnya, Krayan hampir sepenuhnya hanya bisa dijangkau melalui jalur udara. Jalur darat yang menghubungkan wilayah ini masih dalam proses pembangunan. Kondisi inilah yang memaksa Pemerintah Kabupaten Nunukan mengambil jalur alternatif yang penuh tantangan.

Perjalanan alsintan dimulai dengan menyeberang menggunakan kapal LCT melalui jalur Sungai Ular, Kecamatan Seimanggaris. Dari sana, alat-alat pertanian itu dilansir sedikit demi sedikit menggunakan truk menuju wilayah Kabupaten Malinau, sebelum akhirnya menembus jalur darat ekstrem menuju Krayan.

“Kita tugaskan pegawai kami yang siap mental dan fisiknya kuat untuk mengawal pengiriman alsintan ke Krayan. Kita tahu pengiriman ini butuh waktu belasan hari, sehingga kami bersiap untuk berkemah dan siap tidur di tengah hutan,” ujar Masniadi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Nunukan.

Demi menghemat anggaran, seluruh operator alat berat, tenaga pendamping, hingga pengawas diambil dari internal DKPP Nunukan. Mereka bukan sekadar mengawal logistik, tetapi juga berhadapan langsung dengan lumpur, hujan, dan medan yang bisa berubah ekstrem dalam hitungan jam.

Masniadi menyebut tantangan terberat justru muncul saat alsintan tiba di ujung jalan beraspal perbatasan Malinau. Dari titik itu, perjalanan menuju Desa Long Semamu hingga Desa Binuang, Krayan, ibarat memasuki jalur tak bertuan. Jalan tanah akan menjelma lumpur licin, terutama saat hujan mengguyur.

“Biasanya ban mobil tertanam, dan harus ditarik menggunakan alat berat untuk bisa keluar dari lumpur,” ungkapnya.

Mengantisipasi kondisi tersebut, DKPP Nunukan telah berkoordinasi dengan perusahaan pemilik alat berat untuk siaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Tantangan lain tak kalah serius adalah penyeberangan sungai sebelum memasuki wilayah Krayan.

“Kita akan melewati sungai sebelum masuk Krayan. Jadi dastikan apakah arus air memungkinkan dilewati atau tidak. Kalau tidak, tunggu sampai aman baru diseberangkan alat-alat berat yang dikirim,” jelas Masniadi.

Distribusi alsintan dilakukan melalui dua jalur. Jalur darat membawa 28 unit traktor roda empat yang terdiri dari 14 unit jonder dan 14 unit rotavator. Sementara jalur udara diperuntukkan bagi 14 unit traktor roda dua dan 10 unit rice planter.

Namun jalur udara pun bukan tanpa kendala. Pesawat komersial rute Nunukan–Krayan merupakan pesawat perintis yang tak memungkinkan pengangkutan alsintan berukuran besar. Karena itu, Pemkab Nunukan tengah melobi TNI Angkatan Udara agar dapat meminjamkan pesawat angkut.

“Pesawat komersil tidak memungkinkan. Karena itu kami sedang berupaya meminta dukungan TNI AU,” tambahnya.

Masniadi memastikan dirinya ikut langsung dalam regu pengawalan DKPP hingga alsintan tiba di Krayan. Baginya, kehadiran langsung di lapangan adalah bentuk tanggung jawab sekaligus komitmen pemerintah kepada masyarakat perbatasan.

“Kita tahu bagaimana sulitnya menembus Krayan lewat darat. Semoga usaha ini dipandang sebagai salah satu bukti kehadiran pemerintah bagi masyarakat perbatasan,” katanya.

Pemkab Nunukan menargetkan alsintan dapat tiba di Krayan dalam waktu 9 hingga 12 hari. Namun faktor cuaca yang tak menentu berpotensi membuat perjalanan molor hingga dua kali lipat dari rencana awal.

Meski demikian, harapan tetap disematkan. “Semoga alsintan yang diberikan Pemerintah Pusat benar-benar menjadi pendukung kemajuan pertanian masyarakat Krayan,” tutup Masniadi.

Di tengah hutan, lumpur, dan sungai yang menghadang, perjalanan alsintan ini menjadi lebih dari sekadar distribusi alat. Ia adalah cerita tentang dedikasi, tentang negara yang berusaha hadir hingga ke ujung negeri, demi sawah-sawah Krayan tetap hidup dan berproduksi. (***)

NUNUKAN – Peran Polisi Republik Indonesia (Polri) kini tak lagi sebatas menangani kasus hukum dan kriminal. Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, personel Polsek Nunukan bahkan turun tangan dalam sektor pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Selasa, (2/2/2026) pagi pukul 09.00 WITA, Bhabinkamtibmas bersama personel Polsubsektor Sei Ular melaksanakan kegiatan pembersihan lahan seluas kurang lebih 1 hektar di Jalan Persawahan RT 01, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimenggaris.

Lahan milik warga tersebut akan digunakan untuk penanaman jagung pipil pada Februari 2026 dalam rangka Kuartal I 2026. Kegiatan yang dilakukan secara gotong royong meliputi pemerataan lahan, pembersihan gulma, dan pembuatan bedengan. Turut berpartisipasi Ps. Kapolsubsektor Sei Ular Aiptu Marangkup Aruan, S.H., Bhabinkamtibmas Desa Sekaduyan Taka Aipda Andi Parlan, S.H., serta masyarakat setempat.

Kapolsek Nunukan IPTU Disco Barasa, S.H., M.H., menyampaikan, keterlibatan Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dan upaya mempererat hubungan dengan masyarakat. “Ini bagian dari dukungan terhadap swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden,” ujarnya.

Proses pembersihan lahan masih berlangsung secara bertahap, termasuk penyemprotan rumput liar agar lahan siap tanam. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi jagung, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. “Semoga panennya banyak dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat,” harapnya. (bed)

NUNUKAN – Kabar tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yakni Desa Kabungalor, Desa Lepaga, dan Desa Tetagas, yang disebut masuk ke Malaysia
dibantah Bupati Nunukan H. Irwan Sabri.

“Isu tersebut perlu dipahami secara utuh. Sesuai kesepakatan kedua negara, memang ada bagian wilayah OBP yang masuk ke Malaysia, namun sebagian besar telah menjadi bagian dari Indonesia, termasuk tiga desa yang ramai diperbincangkan setelah muncul di sejumlah media nasional,” kata Bupati Nunukan dalam keterangan tertulis yang disampaikan Prokopim Setkab Nunukan kemarin.

Informasi ini disampaikan pasca Bupati Nunukan H. Irwan Sabri melakukan klarifikasi dan koordinasi langsung dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

“Menindaklanjuti penetapan tata batas negara di OBP Segmen Sinapad, Sungai Sesai, B2700-B3100, OBP Sungai Simantipal dan OBP Sebatik, saya langsung melakukan koordinasi ke BNPP,” ujar Irwan Sabri usai pertemuan.

Ia merinci, luasan OBP yang semula sekitar 5.900 hektare, hasil kesepakatan terbaru menegaskan kurang lebih 5.207,8 hektare menjadi wilayah Indonesia, sementara 778,5 hektare menjadi bagian Malaysia. Artinya, 90% wilayah OBP tersebut sah milik NKRI dan 10% menjadi bagian Malaysia.

“Pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk melaksanakan akselerasi pembangunan di wilayah ex-OBP tersebut,” tegas Irwan Sabri.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa masyarakat perbatasan menyambut baik hasil kesepakatan ini dan siap mendukung pembangunan demi peningkatan kesejahteraan. Di akhir pernyataannya, Irwan Sabri berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Nunukan, terutama pada wilayah-wilayah ex-OBP.

Isu ini mengemuka setelah Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman memaparkan perkembangan penanganan Outstanding Boundary Problem  (OBP) dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

OBP merujuk pada segmen atau titik batas negara yang masih menyisakan persoalan karena perbedaan tafsir atas perjanjian Belanda-Inggris, titik koordinat, atau letak patok, sehingga memerlukan verifikasi, negosiasi, dan kesepakatan resmi antarnegara. (bed)

NUNUKAN – Untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Kavaleri TNI Angkatan Darat ke-76, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgaspamtas) RI-Malaysia dari Yon Kavaleri 13/Satya Lembuswana menggelar aksi donor darah di Pos Kotis Nunukan, Rabu (14/1/2026).

Kegiatan yang digelar di wilayah perbatasan ini menjadi bukti bahwa pengabdian prajurit tidak hanya terbatas pada tugas keamanan, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan.

Aksi yang dilaksanakan bekerja sama dengan instansi vertikal, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta melibatkan warga setempat ini berhasil mengumpulkan partisipan sebanyak sekitar 120 orang.

Keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah pelosok menjadikan kegiatan ini sangat krusial untuk menjaga ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), maupun puskesmas terdekat.

“Di usia Kavaleri yang ke-76 ini, kami ingin membuktikan bahwa ‘Baret Hitam’ selalu hadir untuk rakyat, bahkan di titik terluar NKRI sekalipun,” tegas Dansatgas Pamtas Yonkav 13/SL, Letkol Kav Ikhsan Maulana Pradana S.I.P.,M.I.P. ​kepada media ini.

Donor darah di perbatasan ini memiliki makna mendalam bagi prajurit, ini adalah simbol bahwa jiwa dan raga prajurit Kavaleri menyatu dengan tanah air dan masyarakat di perbatasan.

“Kami tidak hanya menjaga garis batas negara, tapi juga ingin menjaga keselamatan nyawa saudara-saudara kita di sini,” ujarnya.

Ikhsan mengungkapkan, selain kegiatan bakti sosial, bakti TNI disetiap SSK juga dilakukan. Yakni, rehab Masjid Masjid Al- Ikhlas Bukit Keramat di Sebatik, pembangunan fasilitas umum (fasum) di Desa Sekaduyantaka, Seimanggaris, lalu pembangunan gereja di Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi dan di wilayah Mansalong, Kecamatan Lumbis ada pemulihan rumah dan pasar pasca bencana kebakaran.

“Kami laksanakan ini sebagai wujud nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat perbatasan. Kami tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan wilayah dan patok batas negara, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk membantu kesulitan rakyat,” ungkapkanya.

Menurutnya, tantangan geografis di wilayah perbatasan seringkali menghambat akses terhadap bantuan medis. Kolaborasi dengan dinas kesehatan dan PMI setempat dalam kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan stok darah yang kerap terjadi di daerah tersebut.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Kavaleri TNI AD yang mengusung semangat profesionalisme, modernitas, dan kemanunggalan yang erat dengan rakyat, di mana pun prajurit Kavaleri ditugaskan. (bed)

TANJUNG SELOR  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Maskapai Air Asia menjajaki kerjasama dalam membuka rute penerbangan Internasional Tarakan-Tawau (Malaysia).

“Hal ini dilakukan untuk mengambil langkah strategis dalam memperkuat konektivitas udara sebagai motor penggerak ekonomi wilayah perbatasan Indonesia,” kata Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum melalui website resmi Pemprov Kaltara.

Sebagai langkah awal, Gubernur telah melakukan audiensi dengan manajemen PT Indonesia AirAsia di AirAsia Redhouse, Tangerang, pada Senin (12/1/2026).

Pertemuan tersebut fokus pada agenda ekspansi jaringan penerbangan internasional yang akan menghubungkan Kota Tarakan (Indonesia) dengan Tawau (Sabah, Malaysia).

Rencana pembukaan rute ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat posisi Kaltara sebagai hub perdagangan dan pariwisata lintas batas.

“Tarakan adalah golden gate bagi Kaltara. Dengan rute internasional ini, kita membuka keran aksesibilitas yang lebih luas bagi investor dan wisatawan. Ini adalah instrumen penting untuk memacu aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan secara signifikan,” tegas Gubernur Zainal dalam diskusi tersebut.

Pemprov Kaltara juga menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung operasional maskapai.

“Langkah yang akan dilakukan termasuk memastikan dukungan menyeluruh dari otoritas bandara dan seluruh pemangku kepentingan terkait agar rute penerbangan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Gubernur. (bed)