Anjungan Kaltara di TMII Jangan Sekadar Jadi Pajangan, DPRD Minta Ada Manfaat Ekonomi
JAKARTA – Anjungan Kalimantan Utara (Kaltara) di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, telah mulai beroperasi sejak 27 Oktober 2026. Namun, DPRD Kaltara mengingatkan pembangunan fasilitas tersebut tidak boleh berhenti pada keberadaan bangunan rumah adat. Anjungan harus aktif menjadi ruang promosi budaya sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Peringatan itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Kaltara di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, DPRD turut mengevaluasi perkembangan pembangunan Anjungan Kaltara yang dikelola Badan Penghubung Kaltara.
Berdasarkan penjelasan Kepala Banhub Kaltara, H. Teddy Kusuma, pembangunan tahap pertama berupa Rumah Adat Bulungan telah rampung 100 persen. Anjungan tersebut kemudian mulai beroperasi melalui kegiatan Semarak Benuanta untuk peringatan HUT ke-14 Provinsi Kaltara.
Meski demikian, Nasir menilai tantangan berikutnya adalah memastikan anjungan tersebut memiliki aktivitas yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata.
Menurutnya, keberadaan Anjungan Kaltara seharusnya tidak hanya menjadi tempat memperkenalkan bentuk rumah adat, tetapi juga menjadi etalase potensi daerah di tingkat nasional.
“Kita bersyukur Anjungan Kaltara sudah mulai beroperasi sejak Oktober lalu. Ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kehadiran anjungan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara,” ujar Nasir.
Ia mendorong pemerintah provinsi menyusun program kegiatan secara berkelanjutan, mulai dari pertunjukan seni dan budaya, promosi destinasi wisata, hingga pameran produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Nasir juga meminta agar seluruh kabupaten dan kota di Kaltara dilibatkan. Dengan demikian, anjungan tersebut tidak hanya menjadi representasi pemerintah provinsi, tetapi juga ruang promosi bersama bagi seluruh daerah.
“Jangan sampai kita sudah mengeluarkan anggaran besar untuk membangun anjungan, tetapi setelah selesai justru minim aktivitas. Harus ada manfaat nyata, termasuk terbukanya akses pasar bagi produk-produk UMKM Kaltara,” tegasnya.
Perhatian DPRD juga tertuju pada rencana pembangunan tahap kedua. Pengembangan tersebut meliputi pembangunan Rumah Adat Lamin Dayak dan Rumah Adat Baloy Tidung, serta penataan lanskap untuk mengintegrasikan ketiga rumah adat dalam satu kawasan budaya.
Rencana tersebut telah mendapatkan dukungan dari manajemen TMII, termasuk penyediaan kawasan untuk pengembangan dua rumah adat tambahan.
Namun, Nasir mengingatkan rencana pengembangan harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, pembangunan fisik perlu diimbangi perencanaan operasional, pemeliharaan, dan program pemanfaatan yang jelas.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Komarudin, juga menilai Anjungan Kaltara memiliki peluang menjadi pusat promosi terpadu untuk memperkenalkan budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif daerah kepada pengunjung dari berbagai wilayah, termasuk mancanegara.
“Anjungan Kaltara harus benar-benar menjadi jembatan promosi daerah. Kita memiliki kekayaan budaya, potensi pariwisata, serta produk UMKM yang sangat layak diperkenalkan secara nasional,” ujarnya.
Ia meminta pengembangan anjungan diikuti program kegiatan yang terarah serta melibatkan pemerintah kabupaten dan kota maupun pelaku ekonomi kreatif.
Komarudin juga mengingatkan agar setiap anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan dan pengembangan anjungan sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.
Dengan mulai beroperasinya Rumah Adat Bulungan, DPRD berharap pemerintah tidak hanya mengejar penyelesaian dua rumah adat lainnya. Pengelolaan dan aktivitas anjungan juga harus dipastikan berjalan agar fasilitas tersebut benar-benar menjadi pintu promosi budaya sekaligus potensi ekonomi Kaltara. (adv)